Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bencana kota Palu pada tahun 2018 berdampak secara fisik maupun non-fisik, dengan jenis bencana gempa bumi, liquifaksi dan tsunami. Sebagai kota yang dilewati oleh patahan Palu Koro, Palu sangat rentan terhadap ancaman bencana alam, sehingga pembangunannya harus berorientasi pada ketahanan bencana terutama dalam rencana tata ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap struktur dan pola ruang, menganalisis ketahanan masyarakat dalam mengahadapi bencana tsunami, menganalisis kebijakan dan program pemerintah pasca bencana, dan merumuskan strategi mitigasi bencana berbasis penataan ruang pasca bencana di kota Palu. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode gabungan (mixed methods). Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil analisis menunjukan bahwa dampak bencana pada struktur dan pola ruang kota Palu cukup massif, ditandai dengan rusaknya prasarana kota dan kawasan budidaya terutama permukiman. Untuk ketahanan masyarakat, dari social vulnerability index diketahui masyarakat memiliki kerentanan kerentanan sedang – tinggi terhadap bencana dengan kepadatan penduduk menjadi faktor utama, sedangkan modal sosial diketahui modal sosial masyarakat cukup baik dengan rata-rata menjawab Setuju. Hasil analisis kebijakan menunjukan bahwa ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dan kondisi eksisting. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ruang di kota Palu yang berbasis mitigasi bencana dengan mengutamakan isu inklusivitas, integrasi rencana tata ruang dengan zona rawan bencana, melakukan pemerataan persebaran permukiman, serta senantiasa melibatkan masyarakat dalam perumusan penataan ruang.

---

The Palu city disaster in 2018 had physical and non-physical impacts, with the types of earthquakes, liquefaction and tsunami disasters. As a city traversed by the Palu Koro fault, Palu is very vulnerable to the threat of natural disasters, so its development must be oriented towards disaster resilience, especially in spatial planning. This study aims to identify the impact of disasters on spatial structures and patterns, analyze community resilience in dealing with the tsunami disaster, analyze post-disaster government policies and programs, and formulate disaster mitigation strategies based on postdisaster spatial planning in Palu city. The approach used is quantitative with mixed methods. Data was collected by distributing questionnaires, in-depth interviews, and literature studies. The results of the analysis show that the impact of the disaster on the structure and spatial pattern of the city of Palu is quite massive, marked by the destruction of city infrastructure and cultivation areas, especially settlements. For community resilience, from the social vulnerability index, it is known that the community has moderate to high vulnerability to disasters with population density being the main factor, while social capital is known to be quite good with community social capital with an average answer of Agree. The results of the policy analysis show that there is a discrepancy between the established rules and the existing conditions. Therefore, it is necessary to carry out spatial planning in the city of Palu based on disaster mitigation by prioritizing the issue of inclusiveness, integrating spatial plans with disaster-prone zones, distributing settlements evenly, and always involving the community in the formulation of spatial planning."

"This research aims to explain and describe the colonial history of fortresses and their influence on the development of urban planning in Indonesia. The fortresses functioned as centres of colonial administration and control. In former days these fortresses were identified with the domination of power, economic exploitation and as symbols of foreign rule in areas ruled by local kings and entrepeneurs. Due to political and economic changes as well as in town planning, the funtion of these fortresses also changed. At present, the fortresses function as heritage sites and interesting places to be visited by tourists. The current efforts to conserve these historical sites can have an effect on urban development planning. The Indonesian government, especially the Department of Tourism and Culture, should give much attention not only for preservation but also for restauration of these sites."

"Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang meletakkan otonomi daerah secara utuh pada Kabupaten/Kota telah menghapuskan keberadaan Kota Administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Banjar, sebuah Kota administratif yang terletak di ujung tenggara Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah harus menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Terdapat dua pilihan bagi Kotif Banjar yakni meningkatkan statusnya menjadi daerah otonom atau kembali menjadi wilayah kecamatan, bergabung dengan daerah induknya yaitu Kabupaten Ciamis. Berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosialpolitik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, Kotif Banjar dapat meningkatkan statusnya menjadi daerah otonom jika memenuhi semua kriteria tersebut. Namun pada kenyataannya proses menuju pembentukan pemerintah kota yang otonom tidaklah berjalan mulus, karena selain memiliki faktor pendukung yang antara lain berupa letaknya yang strategis terdapat faktor kendala yang justru datang dari sebagian masyarakat Banjar sendiri yang tidak menginginkan Banjar menjadi pemerintah kota yang otonom. Walaupun pada akhirnya hal tersebut tidak menyurutkan langkah Banjar untuk merubah statusnya menjadi pemerintah kota yang otonom berdasarkan penetapan undang-undang nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat. Memang di awal masa pemerintahan sebagai daerah otonom, banyak pihak yang meragukan kemampuan Banjar sehubungan dengan makin pudarnya pamor Banjar semasa menjadi Kota Administratif. Namun tetap terbersit harapan bahwa di masa depan Banjar setelah statusnya menjadi daerah otonom dapat menjadi kota yang otonom dalam arti yang sesungguhnya."

"Pengembangan kawasan kota telah mengubah kawasan terbelakang menjadi pusat bisnis (CBD). Dirancang pengembang ternama, kawasan CBD BSD tidak saja menarik dari sisi keberagaman fungsi ruang, tetapi juga menyimpan dinamika tersendiri. Dengan memadukan pendekatan produksi ruang Henry Lefebvre dan David Harvey, penelitian ini berjalan dalam alur kombinasi deskripsi wajah baru pengembangan kawasan kota di CBD BSD dan bagaimana wajah baru itu telah menghapus jejak historis sebuah kampung. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan visualisasi, penelitian ini membuktikan bahwa (1) Wajah baru kawasan CBD BSD menunjukkan fungsi ruang sebagai artikulasi keberadaan status sosial penghuninya dan ajang komodifikasi yang ditandai dengan pembaratan (westernisasi) kawasan dan penciptaan hunian prestisius eksklusif. Hadirnya pusat gaya hidup pada Kawasan CBD BSD menjadi sarana berbagai macam aktivitas bisnis. (2) Di balik masifnya pembangunan apartemen, tersimpan jejak-jejak relokasi sebuah kampung. Fenomena sosial ini telah menghapus jejak historis Kampung Sampora Kaler. Tanah warisan leluhur sebagai identitas kolektif warga Sampora Kaler tidak dapat dipertahankan, sehingga kehilangan makna historisnya. Fenomena di atas merupakan manifestasi sifat progresif kapitalisme yang menempatkan ruang sebagai komoditas strategis untuk keberlangsungan modal.

---

The development of urban spaces has transformed underdeveloped areas into Central Business Districts (CBD). Offering renowned developers, CBD BSD is not only attractive in terms of the diversity of its spaces, but it also holds unique dynamics. With Henry Lefebvre and David Harvey, this study combines the description of the new face and the developments of CBD BSD and how this new face is equipped with historical traces. Through qualitative consultations including interviews, observations and visualization methods, this research proves: (1) The new face of CBD BSD demonstrates space as an articulation of the social status of its residents and commodification as marked by the westernization of the area and the exclusive prestigious housing offered. The presence of a lifestyle center in CBD BSD has become a variety business facilities; (2) Behind the massive development of apartment, there are traces of village relocation. This social phenomenon has created the historical footprint of Sampora Kaler Village. The land of ancestral inheritance as the collective identity of Sampora Kaler's residents cannot be ordered, thus losing its historical meaning. The above phonomenon is a manifestation of the progressive nature of capitalism, which places space as a strategic commodity for the sustainability of capital."

"Kota memiliki sejumlah fungsi-fungsi yang menjamin kesejahteraan hidup warganya dan warga masyarakat sekelilingnya. Efektivitas fungsi-fungsi kota merupakan cerminan fungsi-fungsi kota yang mantap yang terwujud dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan umum dan khusus, yang dioperasionalkan melalui penataan ruang-ruang dalam kota.Ruang adalah ekstensi tiga dimensi dari dunia kita, sehingga kita tidak dapat menilai ruang semata-mata dari bentuk dan materinya, namun juga dari penataannya secara spatial. Penataan secara spatial merupakan aspek paling mendasar dari lingkungan buatan yang diciptakan manusia.Manusia dalam mengkonstruksikan ruang mereka secara sosial melakukannya berdasarkan hubungan sosial masyarakat yang tinggal di sana, kesan-kesan yang mereka miliki serta imaji dan penggunaan sehari-hari suatu ruang yang kemudian mereka terjemahkan ke dalam aktivitas dan kegiatan yang bermakna simbolis.Manusia/masyarakat merupakan aktor sosial yang menterjemahkan ruang dan maknanya berdasarkan ideologi dan kebudayaan mereka.Dalam hal ini, masyarakat Margonda merupakan aktor sosial yang menterjemahkan ruang dan makna jalan Margonda sekitar kawasan pendidikan dengan mengubah fungsi ruangnya. Mengapa mereka mengubah fungsi ruangnya dan bagaimana mereka menggunakan ruang mereka merupakan merupakan sesuatu yang dapat dilihat lebih lanjut dalam tesis ini.

---

---

A city has several functions to ensure the welfare of its citizens and the welfare of the people in its surrounding. When the functions are implemented effectively, they are shown in the form of policies (both general and the specific kinds). These policies are useful as a guidance in organizing the spaces within the city.

Space is a three-dimensional extension of our world. We cannot judge it merely from its shape and matter, but also from the spatial organization. Spatial organization is the most basic aspect of man-made environment.

In constructing their space socially, man regards the social relationship of the people who lives there, the images and perception that they perceive, and also the daily usage of the space. These considerations then translated into a series of action and activities , which actually have symbolic meanings.

Man as a part of society is the actor who interpret space and its meaning based on their ideology and culture. In this case, the people of Margonda is the actor who interpret the space and the meaning of Margonda street and the campus within by changing the function of the space. Why they have done this and how do they use the space after the changes are something to ponder further in this thesis."

"Tesis ini membahas perbandingan fungsi dan tugas sub bagian humas RSUD Adjidarmo Kabupaten Lebak sebelum dan sesudah perubahan status RS menjadi RSUD Tipe B Non Pendidikan- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pcrubahan status RSUD Adjidarrno menjadi RSUD Tipe B Non Pendidikan yang diikuti dengan penambahan sarana prasarana, pembangunan gedung baru, adanya akreditasi 9 pelayanan, dan sesuai dengan visi dan misi RSUD Adjidarmo untuk menjadi RSUD yang profesional pada tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode RAP (Rapid Assesment Procedures).Hasil penelitian menyarankan bahwa sub bagian humas RSUD Adjidarmo pcrlu memperbaiki manajemen kehumasannya; meningkatkan pola komunikasi dengan public internal dan ekslernal; dan juga disarankan mengenai rumusan tugas dan fungsi humas juga usulan pcrencanaan kegialan yang sebaiknya dilakukan oleh sub hagian humas RSUD Adjidamlo Kabupaten Lebak."