Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penguatan manajemen kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari dinas-dinas provinsi kepada kelurahan yang diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi kelurahan dan didukung denganpenguatan anggaran kelurahan. Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Melalui kebijakan penguatan manajemen Kelurahan, maka sebagai unsur pelaksana lini/ pelaksana kewilayahan, kelurahan diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya yang optimal dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para informan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa outcome implementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dilihat dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaporan.terlihat masih lemah. Hal ini ditunjukan dengan kapasitas perangkat kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas belum benar-benar memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta menyusun pelaporan. Selain itu pengendalian dan koordinasi baik internal maupun eksternal hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa ada standar dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat adalah disposisi atau sikap para pelaksana yang memandang tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai rutinitas tanpa ada kesadaran untuk upaya meningkatkan kinerjanya.Selain itu faktor sumber daya manusia yang menunjukan keterbatasan secara kuantitas dan kualitas, faktor sumber daya lainnya adalah informasi yang lambat terkait regulasi yang kerap berubah-ubah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya faktor elit DPRD dalam pengesahan anggaran dengan proses waktu yang lama juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam tahap pengorganisasian kegiatan.

---

The urban villages management strengthening is one of the policies issued by the government of Jakarta special capital region. The policy is related to the changing authority of the province’s Department to the urban villages that is embodied in the main task and function of urban village’s reinforcement with urban villages budget strengthening. The research is important considering the complexity of the needs and demands of people in Jakarta is very dynamic and urged to get a solution immediately. Through the policy of urban villages management strengthening, then as the steering element of lines/implementing regional, the urban villages are expected to perform their optimal in providing direct services to the community in the area. This research used a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation, and indepth interviews with informants from the government and society.

The results showed that the outcome of the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat viewed from the management function such as planning, budgeting, organizing, leadership, coordination, control, and reporting still look weak. This is evidenced by the capacity of the village both in quantity and quality is not really adequate to carry out the duties and functions, especially in planning the activity, budgeting and reportinng. Besides, the controlling and coordination of internal and external are only routine activities without any standards and on going evaluation.

The factors affecting the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat is disposition or the implementer’s attitude that looks the main duties and functions has only a routine without any awareness to obtain the improvement of performances. In addition, the factor of human resource has been showed the limitations in quantity and quality, the other resources factors are slowi nformation related to regulations often change which impact to the implementation and responsibilities report. Further, the elite Council factors in endorse the budget with the long time process is also influence the policy implementation of urban management strengthening in the Cakung Barat Village where the activities can not becarried out according to the schedule in the phase of organizing activities."

"This research aimed at searching and studying deeply about tax levied in form Duty of Right on Land and Building gained, and also looking at various views of officials in charge of making land certificate as parties who have very important roles in determining the success of a such a duty levied. This research was carried out by using combination of library research and field research. Data collected in the field were taken from result of interviewing officials in charge of making land certificate in Sleman Regency both as informations and respondents. The library data were collected by using documentary study toward library materials related to the problem researched. The research result indicated that Duty of Right Land and Building gained levied was quite good, especially viewed from the result achieved in comparison with the target. From the mecanism and implementation of functions of apparatus in the field and related institutes point of view there were some problem seen, such as: administration system, reporting system, and supervision system. Dealing with views of Officials in charge of making land certificate, most of them said that Duty of Right on Land and Building gained levied was carried out well and so was the provision that based it."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaturan dalam tata cara pelaksanaan dan penagihan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah, baik yang timbul berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 maupun Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 640 Tahun 1992. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan metode konversi kewajiban ke dalam bentuk dana merupakan upaya paling terakhir yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah dalam rangka penyediaan rumah susun sederhana/murah oleh pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).. Penelitian ini juga menyarankan Pemerintah memberlakukan pemenuhan kewajiban dengan cara membuat pemenuhan kewajiban melalui pelaksanaan pembangunan fisik rumah susun sederhana/murah oleh pemegang SIPPT sebagai langkah utama dan pertama daripada pemenuhan kewajiban melalui konversi kewajiban ke dalam bentuk dana.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the regulation in fulfillment and collection procedure of simple/inexpensive condominium developing obligation whether arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 540 of 1990 or arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 640 of 1992. This research is normative. The results of this study is that the implementation of obligation converting into fund method is the latest effort in order to utilize the holder of Land-Using Designating Permission Decree in supplying simple/inexpensive condominium. The study also suggests that the Government must impose the fulfillment of the obligation by making the development of simple/inexpensive condominium physically by the holder of permission decree as a main and first method rather than the fulfillment of the obligation by converting into fund."

"Undang-Undang No.l Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia termasuk Pegawai Negeri Sipil. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, agar mampu melaksanakan tugasnya dan tidak terganggu oleh masalah-masalah dalam berkeluarga. Hal ini dipandang perlu oleh Pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, apabila Pegawai Negeri Sipil akan melangsungkan perkawinan lagi untuk beristeri lebih dari seorang ( poligami ), maka diwajibkan memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat sebagaimana diatur dalam PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 yang mengatur tentang izin perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Serta pelaksanaan teknis PP ini diatur dalam SE BAKN No. 08/SE/1983 jo SE BAKN NO.48/SE/1990. Dengan memahami PP ini, semoga akan lebih menambah wawasan dan pengetahuan dibidang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil^ sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PP No.30 Tahun 1980 dan selanjutnya dapat meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintah dan Pembangunan Nasional."