Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 66576 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Astri Adhita Maharani Manik
"Kontrak adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak adalah hal yang mendasari sebuah tindakan yang mewajibkan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain dapat memaksakan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Kontrak juga dipergunakan sebagai bukti seseorang sudah mengambil alih/memiliki suatu barang. Dewasa ini, olahraga berkuda di Indonesia sedang berkembang dengan pesat karena Indonesia memiliki tim berkuda yang dapat diandalkan, sudah banyak Indonesia memenangkan pertandingan equestrian taraf internasional, dan masyarakat Indonesia sudah memulai mengenal olahraga ini banyak diantaranya memilih untuk mempunyai sendiri mamalia berkaki 4 itu. Maka dari itu, tesis ini bermaksud untuk memandu baik masyarakat yang baru saja ingin membeli kuda, maupun kepada masyarakat yang baru saja menjajaki dunia berkuda, dan menunjukan betapa pentingnya membuat perjanjian tertulis agar tidak terjadinya kerugian dan penipuan.

The contract is very important in daily basis. Contract is an action that requires a person to give something to others and then others can impose to be eligible in accordance with the agreement binding on both parties. Contract also used as a proof that a person has taken over the ownership of the goods/a person is already possessed the goods. Nowadays, equestrian sports in Indonesia is growing rapidly because Indonesia is known to have a reliable equestrian team, this country has won numerous equestrian competitions in international level, because of that, Indonesian society has started to notice this sport, many of Indonesian society prefer to have their own what so called four-legged mammals. Therefore, this thesis intends to guide people both for those who are just about to purchase their own horse as well as to those who are new to the equestrian world, and shows how important it is to make a written agreement beforehand in order to avoid the occurrence of loss and fraud."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62148
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sabiq Aqdam Muslich
"Inovasi manusia dalam teknologi digital telah mengubah dinamika pelaku ekonomi seperti dengan munculnya skema penawaran efek melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding (SCF). Penghimpunan modal melalui SCF menjadi salah satu alternatif untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk mempermudah mendapatkan modal. Industri SCF memiliki potensi besar di Indonesia karena banyaknya demand dari pengusaha-pengusaha UMKM untuk skema pemodalan yang mudah digunakan untuk perusahaan kecil. Akan tetapi, persoalan risiko penipuan dapat menjadi hambatan besar dalam perkembangan SCF di Indonesia. Kurangnya perlindungan dari penipuan akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap industri SCF. Terkait isu ini, Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi belum mengatur secara komprehensif mengenai risiko penipuan. Sementara itu, dibutuhkan payung hukum yang sistematis untuk melindungi para Pemodal, terutama dari kejahatan penipuan yang dapat mengurangi kredibilitas industri SCF secara keseluruhan dan justru menghambat pemodalan bagi UMKM. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendekatan perbandingan. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum atas risiko penipuan dalam SCF di Indonesia dan membandingkan pengaturannya dengan regulasi di Amerika Serikat dan Australia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perlindungan hukum dari kejahatan penipuan dalam SCF di Indonesia serta perbandingannya dengan perlindungan hukum yang ada di negara Amerika Serikat dan Australia.

Human innovation in digital technology has changed the dynamics of economic actors, such as the emergence of securities offering schemes through crowdfunding or securities crowdfunding (SCF). Capital accumulation through SCF is an alternative for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to make it easier to obtain capital. The SCF industry has great potential in Indonesia due to the large demand from MSME entrepreneurs for capital schemes that are friendly for small companies. However, the issue of fraud may be a major obstacle to the development of SCF in Indonesia. Lack of legal protection will have implications on public trust in the SCF industry. Regarding this issue, OJK Regulation No. 57 of 2020 concerning Securities Offerings Through Information Technology-Based Crowdfunding Services has not comprehensively regulated the risk of fraud. Meanwhile, a systematic legal umbrella is required to protect investors, especially from fraud crimes which can reduce the credibility of the SCF industry as a whole and hinder MSMEs from gaining capital. This research method uses a normative juridical method by reviewing literature and examining relevant laws and regulations with a comparative approach. This research will discuss legal protection for fraud risk in SCF in Indonesia and compare Indonesia’s regulation with regulations in the United States and Australia. Thus, this research is expected to provide information and an overview of legal protection from fraud in SCF in Indonesia and its comparison with legal protection in the United States and Australia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggir Saktya Prasadana Irsan
"ABSTRAK
Indonesia dan Australia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat
berlimpah. Salah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh kedua Negara tersebut
adalah hutan dan segala hasilnya. Oleh karena itu, Negara wajib untuk melindungi
kekayaan alam tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.
Salah satu ancaman bagi hutan Indonesia adalah kebakaran hutan. Penyebab kebakaran
lahan tersebut bisa diakibatkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia.
Penyebab dari faktor manusia ini bisa pula merupakan pembakaran lahan yang
dilakukan oleh penduduk asli. Indonesia memiliki beberapa masyarakat adat yang
melakukan pembakaran lahan sebagai bagian dari tradisi mereka. Hal ini juga terjadi
di Australia, yang mana penduduk asli mereka masih melakukan praktek
pembakaran lahan untuk kebutuhan sehari-hari

ABSTRACT
Indonesia and Australia blessed with abundant of natural resources. One of that
natural resources is a forest. Therefore, the State is obliged to protect the natural
resources, in this case the forest, that can be utilized for the welfare of the peoples.
The major threat for the forest is a land clearing by fire. This land clearing can be
caused by human factor or natural factor. The cause of this human factor can also
be a land burning is done by natives. Indonesia and Australia have something in
common on this problem. The Indigenous people of Australia have practice this
land burning for a long time, because it?s one of their custom. Some Masyarakat
Hukum Adat in Indonesia also doing this land clearing by using the fire for fulfil
their daily needs"
2016
S64914
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Summary:
Exploring theoretical foundations for the distribution of shared responsibility, this book provides a basis for the development of international law."
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015
341.26 DIS
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Widyan Grani Pramestiparamitha
"Fenomena pencemaran nama baik lintas batas negara sebagai perbuatan melawan hukum menghadirkan tantangan unik dalam ranah hukum perdata internasional, terutama jika dilihat melalui perspektif sistem hukum Indonesia dan Australia. Tulisan ini mengkaji dinamika kompleks pencemaran nama baik lintas batas sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata internasional, dengan menganalisis pendekatan hukum yang dibandingkan antara Indonesia dan Australia. Studi ini menggunakan kasus penting Soeharto melawan Time dan Dow Jones v. Gutnick sebagai titik fokus, dengan mengeksplorasi prinsip yurisdiksi, hukum yang berlaku, serta pelaksanaan putusan dalam sengketa pencemaran nama baik lintas batas. Dalam kajian ini, konsep lex loci damni (hukum tempat terjadinya kerugian) dan lex loci delicti commissi (hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum) menjadi penting untuk menentukan hukum yang berlaku dan lokasi penyelesaian sengketa. Hukum Indonesia menekankan prinsip teritorialitas dan perlindungan kehormatan individu, sementara hukum Australia, sebagaimana tercermin dalam kasus Gutnick, mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan menekankan pada lokasi kerugian terhadap reputasi. Perbedaan pendekatan ini mengungkapkan interaksi rumit antara hukum substantif dan prosedural dalam menangani pencemaran nama baik lintas yurisdiksi. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) di Indonesia untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih harmonis dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital serta sifat komunikasi tanpa batas.

The phenomenon of cross-border defamation as a tort presents unique challenges in the realm of private international law, particularly from the perspective of the legal systems of Indonesia and Australia. This paper examines the complex dynamics of cross-border defamation as a tort within the context of private international law by analyzing and comparing the legal approaches of Indonesia and Australia. Using the landmark cases of Soeharto v. Time and Dow Jones v. Gutnick as focal points, this study explores principles of jurisdiction, applicable law, and the enforcement of judgments in cross-border defamation disputes. In this analysis, the concepts of lex loci damni (the law of the place where the harm occurred) and lex loci delicti commissi (the law of the place where the tort was committed) are crucial in determining the applicable law and the forum for dispute resolution. Indonesian law emphasizes the principle of territoriality and the protection of individual honor, while Australian law, as reflected in the Gutnick case, adopts a more flexible approach, emphasizing the location of reputational harm. These differing approaches reveal the intricate interplay between substantive and procedural law in addressing cross-jurisdictional defamation. This article also highlights the importance of enacting Indonesia’s Draft Private International Law Bill (RUU HPI) to create a more harmonized and responsive legal framework that accommodates the realities of advancing technology and the borderless nature of digital communication."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Dian Hardiyanti
"Perjanjian franchise berperan penting dalam sistem franchise karena sistem franchise didasarkan pada suatu perjanjian sebagai pedoman pelaksanaan. Di Indonesia, mengenai franchise diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Sementara itu, di Australia, franchise diatur dalam Competition and Consumer Industry Codes ndash; Franchising Regulation 2014 Select Legislative Instrument No. 168, 2014 yang dikenal sebagai "Franchising Code of Conduct". Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian perbandingan hukum ini menunjukkan bahwa selain terdapat perbedaan dalam pengaturan hukum mengenai perjanjian franchise yang berlaku di Indonesia dan Australia, juga terdapat persamaan.

Franchise agreement has a vital role in the franchise system, because the franchise system based on an agreement as implementation guidance. In Indonesia, franchise is regulated in Government Regulation No. 42 year 2007 on Franchise and Regulation of the Minister of Trade of The Republic of Indonesia Number 53 M DAG PER 8 2012 on Franchising. Meanwhile, in Australia, franchise is regulated in Competition and Consumer Industry Codes ndash Franchising Regulation 2014 Select Legislative Instrument No. 168, 2014 also known as ldquo lsquo Franchising Code of Conduct rdquo . This research is jurisdistic normative research, this legal comparative research shows that other than the difference in the regulation about franchise in Indonesia and Australia, it also has the similarity.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68141
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eleonore Shalomita Hana
"Dalam era teknologi yang berkembang pesat, risiko pelanggaran privasi meningkat secara signifikan. Penggunaan luas teknologi informasi dan pengumpulan data pribadi menghadirkan ancaman terhadap individu dan organisasi. Perkembangan teknologi, terutama Artificial Intelligence (AI), memberikan tantangan baru dalam menjaga privasi karena banyaknya data pribadi yang terkumpul dan berpotensi disalahgunakan. Perangkat smart home berbasis Internet of Things (IoT) semakin populer, dengan perkiraan pemilik ekosistem smart home di Indonesia mencapai 14.4 juta pada 2026. Namun, peningkatan penggunaan perangkat ini juga berhubungan dengan lonjakan kasus pelanggaran data sebesar 200% dalam lima tahun terakhir. Setiap individu memiliki hak atas perlindungan privasi, tetapi terdapat kebingungan mengenai pertanggungjawaban atas pelanggaran data. Hal ini terkait dengan prinsip household exemption dalam regulasi, yang mengesampingkan pemrosesan data pribadi untuk aktivitas rumah tangga. Skripsi ini akan mengkaji pertanggungjawaban pengendali data pribadi, terutama oleh produsen dan pemilik rumah sebagai joint controller, terkait kebocoran data dari perangkat smart home berbasis IoT dengan mempertimbangkan prinsip household exemption. Penelitian ini akan membandingkan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif. Melalui pembelajaran dari Uni Eropa, regulator, pengendali data pribadi, dan lembaga otoritas perlindungan data di Indonesia dapat mengambil langkah untuk memperkuat perlindungan data pribadi, termasuk klarifikasi tentang pertanggungjawaban pengendali data bersama di masa depan.

In a tech-driven era, rising risks primarily include privacy breaches for individuals and organizations due to extensive technology use and personal data collection. Swift technological advancements pose new challenges in safeguarding privacy, with vast amounts of personal data susceptible to misuse by unauthorized entities. Artificial Intelligence (AI) stands as a swiftly evolving technology impacting various aspects of human life, notably in home settings. The market already features diverse Internet of Things (IoT)-based smart home devices, expected to reach 14.4 million owners in Indonesia by 2026, encompassing popular gadgets like smart lighting, security, and thermostats. However, these advancements correlate with a 200% surge in data breach incidents over the past five years. Every individual deserves personal protection, yet confusion persists regarding liability for data breaches. Regulations like the Personal Data Protection Act and the General Data Protection Regulation exclude household data processing from their scope, termed the household exemption principle. This thesis will explore the responsibility of data controllers, particularly producers and homeowners as joint controllers, when personal data leaks from IoT-based smart home devices while considering the household exemption principle. It will compare Indonesian data protection regulations with the European Union's standards and employ normative juridical approaches and comparative studies. Learning from the EU's practices, future steps by regulators, data controllers, and protection authorities can enhance Indonesia's data protection landscape, particularly in clarifying joint data controller responsibilities."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Ananto Wahyu Widodo
"

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia tergolong masih tertinggal di banding Negara-negara ASEAN hal ini bisa dilihat dari pemenuhan pelaporan implementasi CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam lingkup ASEAN, Thailand adalah Negara yang penerapan CSRnya paling baik, oleh karena itu perlu dijadikan sebagai benchmark untuk perbaikan penerapan di Indonesia. Hasilnya adalah dari sisi regulasi, pendekatan yang diambil kedua Negara berbeda, dari sisi kultur, terdapat ketaatan yang tinggi terhadap keyakinan yang mendorong penerapan CSR di Thailand menjadi lebih baik, dan faktor lain yang memperkuat penerapan CSR di Thailand adalah keteladanan, konsistensi, dan pengaruh Raja terhadap praktik CSR.


The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia is still left behind compared to ASEAN countries, this can be seen from the fulfillment of reporting on CSR implementation by companies in Indonesia. In ASEAN Regional, Thailand is the country whereby the CSR impelentation is the best, therefore it need to be selected as a benchmark as to improve the implementation of CSR in Indonesia. The result is that from regulation aspect, both Thailand and Indonesia have different approaches, from cultural aspect, there is high adherence to the beliefs that drives CSR implementation in Thailand to be better and the last, and other factors that reinforce the implementation of CSR in Thailand among others are lead by example, consistency and the strong influence of the King on CSR practices.

"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Andini Larasati Agusdin
"ABSTRAK
Penulisan ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan penyajian pada video Youtube beauty influencer Indonesia dan Internasional. Penulis mengobservasi dua kanal Youtube dengan melihat pendekatan ndash; pendekatan yang digunakan oleh kedua beauty influencer, baik dari segi konten ataupun struktur video. Hasil observasi menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam penyajian video pada kanal kedua beauty influencer, hal ini dikarenakan oleh berbagai hal seperti audiens dan juga keadaan industri itu sendiri.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to compare the difference presentation approach on Youtube videos by Indonesia and International beauty influencers. The author observes both Youtube channels by looking at the approaches used by both beauty influencers, both in terms of content or video structure. Observation results show that there is a difference approach on the video presentation on both channel, this is due to various things such as the audience as well as the state of the industry itself."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>