Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akhir-akhir ini penerapan ketentuan anti pencucian uang mendapat sorotan, dan nampaknya mulai dipertanyakan mengapa begitu sedikit perkara yang bisa dijerat dengan ketentuan ini. Semestinya begitu banyak perkara yang bisa dikaitkan dengan pencucian uang, seperti korupsi, illegal logging, narkotika hampir dapat dipastikan bermuara ada praktek pencucian uang"

"Pemerintah bersama DPR telah membentuk UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010. Rumusan masalah dalam tesis ini: 1 Bagaimanakah pengaturan tentang kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?; 2 Bagaimanakah implikasi dari pemberlakuan PP No. 43 Tahun 2015 tersebut terkait dengan profesi Notaris?. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, ditemukan simpulan bahwa a PP No. 43 Tahun 2015 dan Perka PPATK No. 11/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Profesi sebagai peraturan pelaksana, telah jelas mengatur tentang Pihak Pelapor dan tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi profesi. dan b Pemberlakuan PP 43 Tahun 2015 pada awalnya menimbulkan kontra di kalangan Notaris. Hal ini lebih disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi PP 43 Tahun 2015 ini untuk kalangan Notaris, sehingga adanya kekurangpahaman Notaris atas maksud dari pemberlakuan PP 43 Tahun 2015 ini. Saran: 1 Perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih intens terhadap Notaris oleh PPATK agar Notaris mendapat pemahaman yang lebih komprehensif sehubungan dengan PP No. 43 Tahun 2015 dan peraturan pelaksana terkait; dan 2 Notaris sebaiknya tidak melakukan pekerjaan diluar profesi notaris, dan melakukan tindakan untuk dan atas nama klien dan Notarisuntuk dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam mengenali jenis transaksi pengguna jasa yang berpotensi terkait dengan tindak pidana agar risiko digunakan sebagai sarana pencucian uang bisa diminimalisir.

---

The government and the Parliament have established Law no. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime. PP no. 43 of 2015 concerning the Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime issued to implement the provisions of Article 17 of Law no. 8 Year 2010. The thesis rsquo problem 1 How is the regulation regarding the obligation of Notary as a Reporting Party in the prevention and eradication of money laundering crime 2 How rsquo s the implications of the implementation of PP No. 43 Year 2015 and its relation to profession of Notary . Based on the normative juridical research method, it is found that a PP No. 43 of 2015 and Perka PPATK no. 11 2016 concerning Procedures for Submitting Suspicious Financial Transactions Reports and Cash Transaction Reports for Professionals as an implementing regulation, has clearly regulate the Reporting Party and the procedures for reporting Suspicious Financial Transactions for the profession and b Initially, the enactment of PP No. 43 of 2015 has create counters from Notaries. This is more due to the lack of socialization of PP 43 of 2015 is for the Notary, so it has caused Notary rsquo s lack of understanding on the intent of the enactment of PP 43 of 2015. Suggestion 1 Socialization and coordination should be conducted intensively for Notary by PPATK in order the Notary gets the comprehensive understanding in relation to PP. 43 of 2015 and its related implementing regulations and 2 Notary should not do work outside the notary profession, and take action for and on behalf of the client and Notary to further improve its ability in recognizing the type of service user transactions that are potentially related to the crime, so that the risk of being used as a means of money laundering can be minimized."

""Uang kebon" (money which is used in "plantation) is a special type of currency issued and used in Deli area of plantation ,east of Sumatera. As a medium of exchange, money used by contract workers for the sale and purchase transaction where the money they normally receive as wages in the early and mid of the month. "Uang kebon" or token money is often referred to using the unit of dollars and cents with the variaty of shapes and sizes according to the taste of plantation owners. "Uang kebon" is one of tools to bind the contract workers so they cannot escape from the plantation area."

"Penelitian ini bertujuan mengestimasi pengaruh variabel pendapatan, suku bunga, nilai tukar Rupiah dan harga terhadap permintaan denominasi uang kartal di Indonesia.Model yang digunakan adalah model regresi linier dengan menggunakan data runtun waktu triwulanan periode 1993.I sampai dengan 2004.IV dan model regresi linier dengan menggunakan data panel tahunan periode 1996 sampai dengan 2004 untuk enam propinsi yang mewakili enam Kantor Bank Indonesia.Hasil regresi linier dengan menggunakan data panel lebih sesuai dengan teori karena lebih mencerminkan kondisi perekonomian masingmasing daerah. Hasil regresi linier dengan menggunakan data runtun waktu lebih menggambarkan kondisi agregat.Hasil estimasi permintaan denominasi uang dengan menggunakan data runtun waktu menunjukan pengaruh variabel-variabel ekonomi PDB berpengaruh negatif terhadap permintaan denominasi Rp lOO.000 Rp 50.000, Rp 5.000 dan Rp l.000, serta hanya berpengaruh positif pada denominasi Rp 20.000. Variabel IHK pengaruh positif terhadap permintaan denominasi Rp 50.000, Rp 5.000 dan Rp l.000, serta hanya berpengaruh negatif terhadap : permintaan denominasi Rp lO.000 dan Rp 20.000. Variabel nilai tukar berpengaruh negati terhadap permintaan uang denominasi Rp 50.000 dan Rp l.000. Variabel suku bunga berpenagruh - positif terhadap permintaan denominasi Rp 50.000, Rp 20.000 dan Rp lO.000 serta berpengaruh negatif terhadap permintaan denominasi Rp lOO.000 dan Rp l.000.Hasil estimasi permintaan denominasi uang dengan menggunakan data panel menunjukan variabel PDB berpengaruh positif terhadap denominasi Rp lOO.000, Rp 20.000, Rp 5.000 dan Rp l.000 serta hanya berpengaruh negatif terhadap permintaan uang denominasi Rp 50.000. Variabel IHK berpengaruh positif terhadap denominasi Rp 100.00, Rp 50.000, Rp 10.000 dan Rp l.000, serta hanya berpengaruh negatif terhadap permintaan denominasi Rp 20.000 dan Rp 5.000. Variabel nilai tukar berpengaruh positif terhadap permintaan uang denominasi Rp lOO.000, Rp 50.000 dan Rp 10.000, serta berpengaruh negatif terhadap permintaan uang denominasi Rp. 20,000, Rp 5.000 dan Rp l.000. Variabel suku bunga berpengaruh positif terhadap permintaan uang denominasi Rp 20.000, Rp lO.000, Rp 5.000 dan Rp l.000, serta berpengaruh pegatif terhadap permintaan uang denominasi Rp 100.000 dan Rp 50.000.Hasil penelitian selama periode pengamatan menunjukkan bahwa permintaan denominasi uang yang diminati masyarakat adalah denominasi Rp l.000 untuk denominasi kecil serta denominasi Rp lOO.000 dan Rp 50.000 untuk denominasi besar. Dengan demikian dalam implementasi kebijakan jika terjadi perubahan pada variabel-variabel ekonomi perlu dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap denominasi-denominasi uang yang banyak diminati masyarakat."

"Tesis ini membahas dampak kebijakan mata uang tunggal Euro terhadap integrasi poiitik Uni Eropa. Kebijakan negara-negara Masyarakat Eropa untuk menciptakan mata uang tunggal merupakan bagian dari penyatuan ekonomi dan moneter Eropa. Gagasan itu bermula dari kesadaran reflektif para pemimpin Masyarakat Eropa yang tertuang secara formal dalam Akta Tunggal Eropa sebagai respon terhadap krisis ekonomi.Negara-negara Masyarakat Eropa akhirnya menyepakati kebijakan bersama untuk penyatuan ekonomi dan moneter. Kebijakan untuk menyamakan mata uang tunggal tersebut akhirnya menemukan bentuk kongkrit dengan beroperasinya Bank Sentral Eropa dan berlakunya mata uang tunggal Euro tanggal 1 Januari 1999. Euro di samping sebagai alat ekonomi, juga merupakan simbol identitas masyarakat dari negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Euro memiliki peran penting baik dalam konteks ekonomi dan perdagangan maupun dalam konteks regim finansial dunia.Kebijakan mata uang menimbulkan pertanyaan, apakah kebijakan itu hanya berdampak terhadap penguatan integrasi ekonomi, atau juga berdampak terhadap integrasi politik. Oleh karenya pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah dampak kebijakan mata uang tunggal terhadap integrasi politik Uni Eropa?Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mengajukan hipotesa bahwa integrasi Uni Eropa selalu memiliki keterkaitan antara ekonomi dan politik. Kebijakan mata uang tunggal Euro akan berdampak terhadap integrasi politik Uni Eropa. Dan sejak adanya kebijakan mata uang tunggal integrasi politik mengalami proses pereepatan. Di samping kesadaran internal, integrasi Uni Eropa juga memiliki keterkaitan dengan dinamika eksternal dan perkembangan konstalasi internasional.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan integrasi politik yang ditimbulkan oleh kebijakan mata uang tunggal tersebut. Pada akhirnya berdasarkan hasil analisa dari pembahasan ini, penulis dapat mengarnbil kesimpulan bahwa sebagai stimulus kebijakan mata uang tunggal Euro berdampak terhadap integrasi politik dalam hal: kewenangan negara; timbulnya kesadaran kawasan; pembaruan Traktat; menguatnya peran institusi Uni Eropa: kerjasama politik luar negeri dan keamanan; dan menguatnya kebutuhan terhadap konstitusi Eropa."