Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini kepercayaan masyarakat untuk meggunakan jasa angkutan udara semakin bertambah, hal tersebut dapat dibuktikan melalui munculnya beberapa maskapai penerbangan baru serta bertambahnya jadwal penerbangan domestik maupun internasional. Dalam perjanjian pengangkutan udara yang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA), diambil beberapa pokok permasalahan seperti, apa hak dan kewajiban para pihak, apakah perjanjian yang dibuat secara standar baku telah sesuai dengan hukum pengangkutan udara yang berlaku, prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dan upaya penyelesaian yang dapat dilaKukan apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara eskriktif dan kualitatif, maka diketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak timbul secara timbal balik berdasarkan hukum pengangkutan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian yang dibuat secara standar baku oleh PT. MNA telah sesuai dengan hukum pengangkutan yang berlaku yang dibuktikan melalui dokumen pengangkutan udara yang dikeluarkannya. Prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dalam peristiwa pengangkutan udara adalah berdasarkan Presumption of Liability dan Fault Liability yang dianut oleh hukum pengangkutan Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran perjanjian pengangkutan, maka upaya yang pertama kali dilakukan adalah melalui jalan damai antara para pihak, jika menghadapi jalan buntu baru diajukan ke pengadilan yang berwenang."

"ABSTRAKPengangkutan Udara pada dewasa ini sangatlah penting baik itu angkutan Penumpang maupun Barang karena sangat menunjang kehidupan suatu Bangsa dan jika dilihat lebih lanjut bahwa dalam Pengangkutan Udara itu terlibat beberapa pihak yang saling mengikatkan diri yaitu :1. Pengangkut.2. Penumpang dan Pengirim barang.3. Cargo Agent sebagai EMKU.Pengangkutan Udara inipun mengalami masa pasang surut dan semuanya itu dilakukan dengan kerja keras dan Pengorbanan.Diakui atau tidak Pengangkutan melalui udara memang lebih cepat dan efektif tetapi di samping itu tidak tertutup kemungkinan bahwa melalui Udara dapat terjadi kecelakaan yang cukup berakibat fatal dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit sehingga dalam hal ini Pemerintah perlu mengambil kebijaksanaan melalui PT Jasa Raharja dimana Penumpang harus membayar iuran wajib dana kecelakaan penumpang dalam perjalanan sesuai dengan UU No 33 tahun 1964 dan khusus untuk Crew Pesawat masalah Pertanggungan diatur secara tersendiri.Selain adanya Pertanggungan, pihak Pengangkut juga mempunyai tanggung jawab baik terhadap Penumpang maupun Barang dan hal ini diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara Sthl 1939-100 maupun peraturan Internasional.Jadi tampak jelas dalam Perjanjian Pengangkutan Udara bahwa masing-masing pihak harus benar-benar menyadari Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi agar Perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik dan saling menguntungkan."