Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persoalan pengenaan pajak oleh pemerintah menjadi perbincangan yang menarik untuk dicermati, disebabkan dalam pengenaan pajak, pengaturan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak maupun fiskus menjadi hal yang wajib ada dalam dasar hukum pengenaannya. Untuk rnenyeimbangkan hak dan kewajiban ini dalam peraturan perpajakan dibutuhkan politik hukum pemerintah yang mampu mengakomodasi kedua hal ini.Tesis ini menuangkan bagaimana "Politik Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia". Ada tiga masalah penting yang diamati dalam tesis ini, yaitu; politik pembentukan hukum, politik penegakan hukum pajak bumi dan bangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum pajak bumi dan bangunan di Indonesia.Perbedaan-perbedaan politik pembentukan hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan ditentukan oleh tiga faktor pengaruh yaitu, konsep penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, perkembangan singkat keadaan negara, khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan fiskal dalam penerimaan negara dan politik pemerintahan secara umum pada masa pemberlakuan peraturan perundangan-undangan pajak bumi dan bangunan.Dalam hal politik penerapan dan penegakan hukum ada perbedaan yang muncul dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1985, tanggung jawab pelaksanaan pajak bumi dan bangunan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak. Wajib pajak hanya berkewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunannya, sedangkan proses penetapan dan penghitungan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh aparat perpajakan dengan menggunakan sistem official assessment.Politik hukum pelayanan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan yaitu; pertama, kebijaksanaan pelayanan hukum pajak bumi dan bangunan ditujukan untuk membantu pemerintah dan masyarakat merealisasikan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan pajak bumi dan bangunan; kedua, kebijaksanaan pelayanan hukum pajak bumi dan bangunan ditujukan sebagai sarana untuk mewadahi pelayanan hukum pemerintah sebagai kontraprestasi akibat adanya pembebanan pembayaran pajak yang dikenakan pada masyarakat.Realisasi kebijaksanaan hukum yang pertama ditunjukkan dengan adanya sistem pelayanan pajak bumi dan bangunan berdasarkan fungsinya. Berbeda dengan yang pertama, realisasi kebijaksanaan hukum yang kedua sampai saat ini belum ada pengaturan yang tegas."

"Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang dasar pemungutannya diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945. Sebagai alat yang berfungsi mengatur perekonomian dan mengisi kas negara, pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Malang. Dengan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan bahwa selama pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani dampak pandemi ini, salah satunya kebijakan di bidang ekonomi. Dari sekian banyak kebijakan ekonomi, pemerintah membentuk peraturan dan keputusan terkait dengan pemberian perlindungan hukum dari pengenaan sanksi kepada wajib pajak, khususnya di bidang perhotelan. Perlindungan hukum dari pengenaan sanksi yang diberikan berupa kebijakan pemberian insentif dan relaksasi pajak berupa insentif PPh 21 dan penurunan PPh badan sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 9/PMK.03/2021 dan PERPPU No. 1 Tahun 2020 yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan pengurangan PBB terutang melalui Surat Keputusan Bupati Malang No: 188.45/224/KEP/35.07.013/2021 dimana tujuan dari dibentuknya perlindungan hukum adalah memberi kepastian terkait sanksi yang diterapkan apabila terdapat pelanggaran. Ketiga kebijakan tersebut merupakan salah satu contoh dari kebijakan yang sesuai dengan teori keadilan horizontal dimana pemberian perlakuan pajak sama bagi wajib pajak dengan kedudukan yang setara. Namun, tidak sesuai dengan keadilan vertical dikarenakan bentuk perlindungan hukum terhadap pengenaan sanksi perpajakan tersebut hanya dikenakan terhadap wajib pajak dengan kedudukan yang sama, tidak dikenakan berdasarkan penghasilan yang sama.

---

Tax is one of the state revenues whose basis for the collection is regulated in article 23 A of the Constitution. As an instrument that serves to regulate the economy and increase the state treasury, taxes are collected by the central government and local government which its authority refers to the laws and regulation. The existences of COVID-19 pandemic have an impact on economic activity in Indonesia, including Malang District. By using normative legal research methods, it concluded that during the COVID-19 pandemic, The government has issued several policies to deal with this pandemic condition, one of the examples is economic policy. Government forms regulations and decision related to providing legal protection against the imposition of tax sanctions to taxpayers, including hotel taxpayers. Legal protection provided in the form of providing incentives and tax relaxation in the form of income tax incentives and reduction of corporate income tax as regulated in Minister of Finance Regulation No. 9/PMK.03/2021 and government regulation in lie of law Number 1 of 2020 and regent’s decree No. 188.45/224/KEP/35.07.013/2021 where the where the purpose of the establishment of legal protection is to provide certainty regarding the sanctions applied if there are violations committed by taxpayers. These are an example of a policy that is in accordance with the theory of horizontal justice where the provision of equal tax treatment for taxpayers with an equal position. However, it is not in accordance with vertical justice because the form of legal protection not based on the same income."