Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kontrak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap oleh PT PLN Persero mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial ekonomi, dan tepat harga, untuk menghindari risiko tidak tercapainya tujuan kontrak sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan adanya jaminan yang diberikan oleh penerima kerja kepada pemberi kerja. PT PLN Persero dalam pedoman pengadaan barang dan jasa menggunakan instrumen jaminan pelaksanaan berupa bank garansi, namun dalam prakteknya bank garansi sering mengalami permasalahan dalam klaim pencairannya. Tesis ini membahas mengenai aspek hukum bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan dalam kontrak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di PT PLN Persero. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada ketentuan penjaminan kontrak pekerjaan konstruksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Bank Garansi yang digunakan oleh PT PLN Persero, dan perlindungan hukum pencairan klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk bank garansi dalam kontrak pembangunan PLTU di PT PLN Persero. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kontrak-kontrak pengadaan utamanya pekerjaan konstruksi di Indonesia mensyaratkan adanya jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi, begitu juga berlaku dalam pedoman pengadaan barang/ jasa di PT PLN Persero, namun meskipun bank garansi mencantumkan klausula pencairan tanpa syarat, namun karena sifat dasar bank garansi sebagai perjanjian accessoir yang melekat pada perjanjian pokoknya, maka ada celah hukum yang dapat dijadikan alasan tidak dicairkannya bank garansi sebelum ada pembuktian wanprestasi. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan terhadap pemberi kerja selaku pemilik investasi, Standby Letter of Credit dapat dijadikan alternatif penjaminan karena mempunyai sifat yang independen dan tidak diperlukan pembuktian wanprestasi untuk pencairan jaminan dalam hal kontraktor wanprestasi.

---

Contract of construction service, especially for coal fire Steam Power Plant Construction, has the objective to meet the requirements of quality, quantity, time, place, socio economic objectives, and the right price in accordance with the expectation contained in the agreement. To avoid the risk of failing to achieve those objectives as mentioned above, in term of developing, bank guarantee should be provided by the contractor. PT PLN Persero, in the rule of procurement using the Bank Guarantee as a Performance Bond, however, Bank Guarantees has many problems in the liquefaction process.

This thesis discusses the legal aspect of the bank guarantee as a Performance Bond in the Coal Fire Steam Power Plant Construction Contract at PT PLN Persero. This Research is descriptive by using Normative Juridical Method.

The Result of the research shows that although bank guarantee includes unconditional demand clause, but due to the nature of the bank guarantee as accessory agreement inherent underlying agreement, then there is a legal loophole which can be used as an excuse not to be realized before there is actual default. Therefore to provide protection to the owner of the investment, standby Letter of Credit can be used as an alternative guarantee because it has an independent and does not need proof of actual default for Demand in case of the contractor default."

"

Produk murabahah pada perbankan syariah digunakan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam menggunakan produk tersebut sebagai bagian dari fasilitas pembiayaan, akan dimintakan suatu jaminan. Jaminan kebendaan atau jaminan perorangan yang dikenal dalaam perbankan syariah Indonesia, dapat digunakan sebagai jaminan akad murabahah. Namun, sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya mengetahui pengaturan mengenai jaminan, terlebih jaminan dalam Islam seperti rahn dan kafalah yang jarang digunakan dalam praktik perbankan syariah, sehingga tidak jarang jaminan tersebut menjadi sengketa antara pihak yang terlibat. Penelitian ini meninjau bagaimana pengaturan jaminan perorangan dalam murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, serta membahas bagaimana pertanggungjawaban Notaris dan/atau PPAT berkenaan dengan Akta Murabahah dan Akta Jaminan yang dibuatnya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptifanalitis yang menggunakan studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam murabahah dibolehkan adanya suatu jaminan sebagaimana dinyatakan dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Namun, belum terdapat pengaturan secara khusus tentang jaminan perorangan dalam akad murabahah, sehingga dalam praktik yang banyak digunakan adalah jaminan yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Dalam kasus ini, baik Notaris maupun PPAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tanggungjawab Notaris atau PPAT hanya sebatas keabsahan secara formil.

Kata kunci: Jaminan perorangan, Kafalah, Keterangan Palsu, Murabahah, Rahn

---

Murabaha is an Islamic banking product used by Indonesian people to fulfill their needs. It is common practice when using those banking products as part of a financing tool, they will be requested to provide a guarantee. Material guarantee or personal guarantee known in Islamic Banking in Indonesia, can be utilized as collateral in murabaha contract. However, most people have not realized the importance of understanding the regulations on collateral, most of all in Islamic banking such as rahn and kafalah which is rarley used in practice. As a result, it is common to have the collateral disputed between the parties involved. This study reviews how personal guarantee in murabaha is regulated in Islamic banking in Indonesia, and discusses the responsibilities of the Notary and/or PPAT in regards with the Deed of Murabaha and Deed of Guarantee made. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical type of research, and takes the case study of Malang Religion Court Decision Number 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg. The results of the study states that in murabaha, collateral is permitted as stated in KHES and Fatwa DSN-MUI concerning murabaha. However, there is yet to be a regulation specifically on personal guarantee in murabaha contract, therefore the most commonly practiced are the guarantees in Indonesian private law. In this case, both Notary and PPAT cannot be held liable because the responsibility of a Notary or PPAT is only limited to formal legitimacy.

Keywords: False Statement, Kafalah, Murabaha, Personal guarantee, Rahn

"

"Lalainya debitur mempunyai akibat-akibat penting seperti ganti rugi dan pembatalan perjanjian, sehingga harus ditetapkan lebih dahulu apakah si debitur benar telah lalai, dan apabila hal tersebut disangkal olehnya maka harus dibuktikan di muka Hakim. Pernyataan lalai somasi merupakan upaya hukum dengan mana kreditur memperingatkan debitur saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi, yang apabila dilampaui maka debitur benar telah lalai. Pada umumnya apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau undang-undang, wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur, sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal 1238 KUHPerdata juga mengatur mengenai pernyataan lalai ini, namun lebih kepada bentuk pengajuannya. Dalam praktik, ternyata tidak semua wanprestasi memerlukan pernyataan lalai. Ada beberapa keadaan tertentu yang membuat pernyataan lalai tidak perlu diajukan kreditur, namun tetap menjadikan si debitur lalai dan kepadanya dapat diajukan tuntutan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative dengan cara meneliti bahan pustaka yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek serta berbagai putusan-putusan Hakim.

---

Debtor rsquo s negligence has many important consequences such us indemnity and nullification, so it must be determined if the debtor actually been negligent, and if it rsquo s denied, then it must be proven. Legal notice as the legal effort which the creditor warn debtor to performs in a certain term and if the debtor failed to fulfill, we can conclude that the debtor is negligent. In general, if the contract or other regulations not determined otherwise, the debtor rsquo s negligence officially set after the creditor gave the debtor such legal notice as set on clause 1243 Burgerlijk Wetboek. Clause 1238 Burgerlijk Wetboek also defines about this legal notice but only its formal form. In practice, it turns out that not all of a breach of contract needs legal notice. There rsquo re some specific circumstances where it doesn rsquo t need a legal notice to initiate the debtor rsquo s negligence and the debtor has to comply indemnity he be demanded for. The research method used is juridical normative research which into studies such materials like Burgerlijk Wetboek and various court decisions."

"Fiduciary Guarantee (Fiduciary Law) which approved by the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) on September 9, 1999 has accommodate the public needs to help business activities and to provide legal certainty to the interested parties. With the increase in the development activities and the needs for funding, a majority of funds are needed to meet the lending and borrowing activities that require protection for the lender and the borrower through a guarantee institution that can provide legal certainty and protection to the lender or the borrower. Viewed from the current lending practices, there is a difficulty on the part of the Fiduciary Guarantee to conduct the fiduciary execution if the Fiduciary Grantor defaults since in fact the goods being a fiduciary object are still in the possession of the Fiduciary Grantor or Debtor, then in line with the provisions of article 1977 of the Indonesian Civil Code, known as the principle of bezit geldt als volkomen titel."