Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas bagaimana kebijakan perdagangan bebas serta pengaturan merger & akuisis internasional dalam sistem hukum persaingan usaha. Secara teoritis antara kebijakan perdagangan bebas, kebijakan persaingan usaha dan pengaturan merger & akuisisi lintas negara memiliki keterkaitan secara langsung mengingat ketiganya merupakan hasil langsung dari sebuah proses besar globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin terbukanya pasar secara internasional. Dalam perkembangan awalnya, kebijakan perdagangan bebas semula hanya menekankan pada penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah nasional, namun kemudian berkembang pada kebijakan penghapusan hambatan-hambatan persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai rintangan terhadap arus perdagangan internasional. Salah satu bentuk hambatan-hambatan persaingan usaha tersebut adalah adanya praktik merger & akuisisi lintas negara yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini ingin menganalisis bagaimana sebenarnya keterkaitan antara kebijakan perdagangan bebas dengan kebijakan persaingan usaha di era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan bagaimana juga keterkaitannya dengan keberadaan fenomena pertumbuhan praktik merger & akuisisi lintas negara yang sangat masif yang terjadi sekarang ini, sehingga diharapkan d lam penelitian ini akan didapatkan suatu gambaran mengenai bentuk pengaturan merger & akuisisi lintas negara dalam sistem hukum persaingan usaha. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual . Adapun bahan-bahan penelitian, baik bahan hukum maupun bahan non hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen hukum dan melalui studi kepustakaan atau studi literatur.

---

This thesis discusses on how the free trade policy and regulation of cross border merger & acquisition on the system of business competition law. Theoretically, among free trade policy, business competition policy, and regulation of cross border merger & acquisition have direct interrelated due to the direct result of a big process on economic globalization which characterized by increasingly open international markets. In the beginning process, the policy of free trade was to emphasize on the abolishment of trading barriers done national government. But, then, the policy developed on the abolishment of ree trade barriers done by enterprises (companies) as blockage toward internation l trading current. One of the business competition barriers is the cross border merger & acquisitions practices, that result on monopoly and unhealthy business competition practic . The purposes of this thesis are to analyze on how the elevancy between the free trade policy and business competition policy in this g lization era, and to analyze those policies with the massively growing phen ena of cross border merger & acquisition practices. Furthermore, the result is to get the description on practices of cross border merger & acquisition in the system of business competition law. This thesis used legal research with conceptual approach. The data for this thesis are research documents, both law non-law research documents which are collected through law document studies and literary studies."

"Tesis ini membahas tentang analisis hukum terhadap kebijakan terhadap Moda 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Service (GATS) dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa di indonesia serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa. Pengaturan liberalisasi jasa di Indonesia (Peraturan nasional-National Regulation) serta komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa. Kesesuaian dan konsistensi pengaturan jasa di Indonesia terhadap komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Service (GATS) di bidang jasa.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap Moda 4 GATS. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa Moda 4 untuk asing. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa khususnya Moda 4 merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

The Focus of this thesis is about Analysis Regulaion of Indonesia toward policy of mode 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Services (GATS) and the interests of Indonesia in the context of liberalization in services in Indonesia and in suitability with the commitments in GATS-WTO, especially in services sector. Setting the liberalization of services in Indonesia (National Regulation) and Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) relating to the liberalization in services. Suitability and consistency of regulation in services in Indonesia towards Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) in the service sector.

This research is juridical normative research, because this research focuses on observational studies literature that examines the general principles of law, the law systematically, and synchronization by analyzing the law and government policy on GATS Mode 4. The data obtained were analyzed using prescriptive qualitative methods.

From the results of this study indicate that Indonesia has opened up to foreign services. National regulations of Indonesia in telecommunication services, especially Mode 4 is a cornerstone in the determination of Indonesia's commitment on GATS-WTO."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah baikdalam memberantas dan mencegah terjadinya praktek monopoli dan persainganusaha tidak sehat dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan jenis peraturanlain setingkat Undang-Undang maupun dibawahnya. Penelitian ini jugamembandingkan cara menangani dan mengelola pasar Mini Market di Indonesiadengan Jepang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengulas lebih dalamperaturan-peraturan mengenai Mini Market dalam mengelola pasar agar tetapbebas dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan melindungiPasar Traditional dan UMKM. Tujuan lainnya adalah untuk membandingkan 2pendekatan dari 2 negara yang berbeda untuk menjaga keadaan pasarbersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk yuridisnormatif. Penemuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah memilikibanyak peraturan dalam mengatur dan mengelola pasar Mini Market, setiapperaturan tidak ditujukan untuk satu tujuan namun memiliki tumpang tindihkewenangan dan masih dibutuhkannya sosialisasi kepada baik kepada masyarakatmaupun aparatur penegak hukum mengenai peraturan-peraturang yangbersangkutan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses regarding the government's authority both in combating andpreventing monopolistic practices and unfair business competition by Law No. 5of 1999 and another level of regulation Act or under it. The study also comparedhow to handle and manage market Mini Market in Indonesia with Japan. Thepurpose of this study is to review in depth the regulations regarding Mini Marketand in managing the market so that it remains free from monopolistic practicesand unfair business competition and protect the Traditional Market and SMEs.Another aim was to compare 2 approaches from 2 different countries to maintainthe state of the relevant market. This study is a qualitative research in the form ofnormative. The findings in this study is that the government has many regulationsto regulate and manage market Mini Market, every regulation is not intended forone purpose but have overlapping authority and are still in need of socialization toboth the community and law enforcement officials on the rules concerned."

"Skripsi ini membahas pengaruh keanggotaan Cina dalam WTO terhadap penerapan sistem ekonomi pasar sosialis di Cina pada periode 1994-2005. Sebagai organisasi perdagangan multilateral, WTO memiliki seperangkat peraturan yang mengikat bagi seluruh negara anggotanya, termasuk Cina. Skripsi ini bertujuan membahas dan menganalisis pengaruh keanggotaan WTO terhadap prinsipprinsip sistem ekonomi pasar sosialis yang diadopsi dan diterapkan di Cina. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dalam penyajiannya dengan didukung studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan WTO tidak memberikan tantangan berarti terhadap penerapan sistem ekonomi pasar sosialis. Di samping itu, keanggotaan Cina dalam WTO juga memberikan pengaruh suportif terhadap pencapaian reformasi Cina yang terangkum dalam sistem ekonomi pasar sosialis walaupun terdapat sejumlah efek samping yang menjadi hambatan bagi pembangunan Cina sekaligus tanggungan bagi agenda reformasi selanjutnya.

---

The focus of this study is about the impacts of China?s WTO Accession toward the implementation of socialist market economic system in China 1994-2004. As a multilateral trade organization, WTO has a series of binding regulation which demands total compliance from all of its nation members. The objective of this study is to discuss and analyse about the impacts of China?s WTO accession towards the implementation of socialist market economic system in China. This research uses analytical descriptive method which is supported by relevant literature studies.

The research concludes that China's WTO membership does not pose any significant challenge toward the fundamental principles of socialist market economy system. Besides, the membership also gives supportive influence for the achievement of China reformation programmes which are embodied within the principles of socialist market economy system though some side effects of it could still be found and pose as other challenges for China?s development as well as workload for the future reformation."

"Sejak awal berdirinya Bursa Efek Jakarta (BEJ) sampai dengan saat ini tidak satupun kasus insider trading yang mengemuka di pasar modal maupun yang diteliti Divisi Pengawasan terselesaikan secara tuntas oleh otoritas pasar modal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya proses pembuktian dan pendeteksian dini adanya insider trading, sehingga banyak juga kasus insider trading yang disinyalir oleh pelaku pasar namun tidak terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Pendeteksian secara dini akan memudahkan Divisi Pengawasan BEJ untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan melakukan langkah-langkah preventif terhadap realisasi keuntungan oleh pelaku insider trading. Penelitian ini membahas tentang variabel-variabel aktifitas transaksi yang dapat dijadikan sebagai indikator adanya insider trading dengan menggunakan sampel Sembilan saham yang diduga oleh Divisi Pengawasan BEJ terdapat insider trading dalam kurun waktu 2000-2002. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan event study. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis karakteristik variabel harga, volume dan frekuensi transaksi serta dominasi anggota bursa. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi variabel-variabel tersebut pada periode diduga adanya insider trading oleh Divisi Pengawasan BEJ dan periode 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Sedangkan pendekatan event study digunakan untuk menganalisis ada tidaknya abnormal return pada periode diduga teijadinya insider trading. Perhitungan ada tidaknya abnormal return ini dilakukan dengan menggunakan multifactor model yang terdiri atas return Indeks Harga Saham Gahungan (IHSG) return kurs Rupiah 'terhadap U.S Dollar sebagai independent variabelnya. Penyusunan model ini dilakukan dengan menggunakan data-data harga individual saham sampel, IHSG dan kurs rupiah terhadap U.S Dollar sejak 1 (satu) tahun sebelum waktu event. Hasil penelitian deskriptif memperlihatkan bahwa variabel harga dan dominasi anggota bursa bukan merupakan indikator yang tepat untuk mendeteksi adanya insider trading. Pada periode diduganya insider trading, data sampel memang memperlihatkan adanya kenaikan harga, namun kenaikan itu tidaklah signifikan. Sebaliknya terjadi peningkatan volume dan frekuensi transaksi yang signifikan.Selanjutnya penelitian event study memperlihatkan bahwa pada periode diduga terjadinya insider trading terdapat abnormal return, namun jika melihat dari cumulative abnormal returnnya yang relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa abnormal return itu tidak signifikan dan tidak dapat dijadikan sebagai indikator adanya insider trading. Oleh karena itu Penulis menyarankan sebaiknya Divisi Pengawasan BEJ membuat alert yang dapat mehdeteksi peningkatan volume dan frekuensi transaksi yang signifikan pada periode tertentu di sistem pengawasannya, serta membuat database investor untuk mendeteksi asosiasi antara pelaku pasar yang diduga melakukan insider trading dengan informasi material."

"Tulisan ini membahas mengenai perkembangan gagasan proteksionisme di AS dari waktu ke waktu. Literatur-literatur yang ada akan dikelompokkan menggunakan metode kronologi ke dalam tiga periode berbeda, yaitu initial period, interwar period dan liberalization period with protectionism disjuncture. Dari perkembangan gagasan proteksionisme di dalam periode-periode tersebut, terlihat bahwa gagasan proteksionisme selalu hadir di AS, bahkan ketika AS menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Kemunculan proteksionisme tersebut juga selalu dilatarbelakangi oleh peristiwa- peristiwa besar, baik yang terjadi di dalam AS itu sendiri maupun dunia. Penulis melihat adanya preseden historis dari berlakunya proteksionisme di AS yakni wacana proteksionisme akan muncul ketika AS merasa memiliki tantangan eksternal yang dapat mengganggu kondisi dalam negeri AS. Pengelompokkan tersebut juga memperlihatkan tema-tema yang muncul di dalam pembahasan mengenai proteksionis yang memiliki kaitan erat dengan institusi, ide, kebijakan keamanan, dan kebijakan luar negeri AS. Tradisi populis AS turut berkontribusi dalam mendorong tindakan-tindakan proteksionis. Berdasarkan hal tersebut, proteksionisme menjadi gagasan yang dapat dianalisis dari berbagai faktor, mulai dari ekonomi, politik, keamanan, hingga ideologis. Akhirnya, ditemukan beberapa kesenjangan literatur yakni pertama, masih kurang dibahasnya aspek ide dan legal di dalam kajian mengenai proteksionisme dan kedua, masih belum ada literatur mengenai langkah-langkah untuk memitigasi proteksionisme selain dari sudut pandang perdagangan bebas.

---

This paper discusses the development of protectionism idea from time to time. The literatures are classified using chronology method into three different periods, namely the initial period, interwar period and liberalization period with protectionism disjuncture. From the development of the idea of protectionism within those periods, it appears that the idea of protectionism is always present in the US, even when the US implements trade liberalization policies. The emergence of protectionism is motivated by major events, both within the US and the world. The author also sees a historical precedent regarding the emergence of protectionism in the US. Protectionist discourse also arises when US feels an external challenge that can disrupt domestic conditions in the US. The classifications also show some themes that emerge in the discussions on protectionism that are closely related to US institutions, ideas, security policies, and foreign policy. US populist tradition contributes to the promotion of protectionist measures taken by the government. Protectionism is not just a notion that can be analyzed from international political economy, but other factors, such as ideology, also matter to sustain the protectionism idea. By using contextual perspectives over time, this paper is expected to show how protectionism evolved as well as its relation to other aspects of international relations. Based on that, protectionism becomes an idea that can be analyzed from various factors, ranging from economic, political, security, to ideological. Finally, there are some literature gaps that can be found, which are firstly the lack of discussion about ideas and laws in the study of protectionism, and secondly, there is still no literature on measures to mitigate protectionism other than free trade."