Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jurnal merupakan bagian penting dari koleksi perpustakaan yang menjadi kendaraan yang paling penting untuk komunikasi ilmiah global. E-jurnal, oleh karena itu, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah publikasi berkala yang diterbitkan dalam bentuk digital yang akan ditampilkan di layar komputer. Ada beberapa hal yang menjadi kelebihan media digital, e-jurnal yaitu menghemat ruang dan waktu; mudah diakses; simple dan mudah dibawa; Cost dan harga jual yang lebih terjangkau; Menggalakkan gerakan Go Green. Pemanfaatan ejurnal bagi pustakawan: untuk pengembangan karier pustakawan, mudah membuat literatur sekunder seperti Indeks, Abstrak dan semacamnya.; dapat membuat Jasa kesiagaan informasi; resensi, review atau tinjauan; Kumpulan naskah-naskah untuk diterbitkan atau didokumentasikan di perpustakaan. Karya-karya pustakawan tersebut diatas berfungsi untuk lebih mensosialisasi pemanfaatn e-journal kepada civitas akademika."

"Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank. Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia sudah terbentuk namun keberadaan lembaga ini belumlah dikenal dan dipahami oleh masyarakat secara luas, termasuk bentuk konstruksi hukum yang seharusnya dari lembaga ini. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian normative yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa konstruksi hukum dari Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia tidak terlepas dari masalah penanggungan dan pertanggungan. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dapat melindungi dana nasabah. Dengan adanya lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, maka apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Dengan adanya pembayaran premi oleh bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan maka telah terjadi peralihan risiko dari bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan."

"Hampir semua kawasan telah melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi untuk memperlancar aktivitas investasi dan perdagangan dengan membentuk integrasi ekonomi. Kerjasama ini dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi kawasan dalam mempersiapkan din memasuki perdagangan bebas WTO. Kesuksesan Uni Eropa juga menjadi pendorong semakin cepatnya perkembangan aktivitas blok-blok ekonomi dan perdagangan dari berbagai kawasan.Integrasi ekonomi ASEAN dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sekaligus menangkal blok-blok ekonomi lainnya Walaupun kerjasama ASEAN telah dibentuk sejak tahun 1967, namun baru tahun 1992 integrasi ekonomi ASEAN mulai diintensifkan dengan membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2003 Pada KIT ASEAN ke-9 di Bali 2003 lalu, semua kepala negara ASEAN telah menyetujui untuk membentuk ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2020 dan ASEAN menjadi production center. Negara-negara anggota ASEAN sekaligus menjadi anggota integrasi ekonomi Asian Pacipic Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO).Secara teoritis integrasi ekonomi akan menimbulkan efek peningkatan perdagangan, peningkatan efisiensi ekonomi dan days saing yang tinggi yang pada akhirnya meningkatkan welfare. Namun sebagian negara di dunia khawatir dengan perdagangan bebas yang menganggap hanya memberikan manfaat yang besar pada negara maju. Apakah kekhawatiran ini akan terbukti pads negara-negara ASEAN baik sebagai anggota integrasi ekonomi ASEAN maupun sebagai anggota APEC? Penelitian ini melihat apakah integrasi ekonomi ASEAN dan APEC menimbulkan meningkatnya welfare (creation effects) atau sebeliknya menimbulkan penurunan welfare (diversion effects).Dengan menggunakan gravity model dan panel data menunjukkan bahwa integrasi ekonomi ASEAN telah meningkatkan perdagangan ASEAN secara umum, namun belum memberikan manfaat pada peningkatan perdagangan yang signifikan pada masing-masing negara ASEAN, kecuali Filipina. Justru keterlibatan anggota ASEAN dalam integrasi ekonomi APEC banyak memberikan manfaat pada peningkatan perdagangan masingmasing negara anggota ASEAN yang memberikan efek kreasi (menurut indikator Balassa). Efek integrasi ekonomi ASEAN (menurut indikator vinerian) hanya memberikan efek kreasi (creation effects) pada kelompok perdagangan barang-barang komponen dan perdagangan Filipina. Sedangkan efek diversi (diversion effects) terjadi pada perdagangan secara umum, perdagangan barang komponen dan perdagangan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Dalam studi ini juga menunjukkan bahwa fenomena perdagangan infra industry trade sangat tinggi dan perdagangan barang-barang komponen sangat dominan yang dapat mendukung ASEAN sebagai production base."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada perjanjian internasional dan putusan-putusan penyelesaian sengketa dagang WTO. Adapun penelitian yang dilakukan adalah doktrinal dengan optik preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis yang digunakan adalah analisis dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi permasalahan bagaimanakah pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan bagaimanakah seharusnya pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan untuk mengetahui pengaturan khusus yang seharusnya mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Kesimpulan hasil penelitian bahwa terdapat ketentuan khusus yang berlaku mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Dispute Settlement Body yang telah disempurnakan dari sistem GATT 1947 dengan disahkannya Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes dan merupakan satu paket ketentuan yang wajib ditaati dan diikuti serta dilaksanakan bagi para anggota WTO dan setiap keputusannya wajib diikuti tanpa terkecuali. Namun demikian, disisi yang lain ditengah berbagai kekurangan yang dimiliki dalam DSU, diharapkan negaranegara berkembang khususnya pihak Indonesia mampu mengambil manfaat sesuai dengan kepentingan nasional. Indonesia sendiri telah mengambil manfaat atas keberadaan sistem ini. Berdasarkan kasus yang menghadapkan Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa WTO, diharapkan adanya penyempurnaan pengaturan dalam DSU antara lain waktu yang lebih singkat dalam tiap tahapan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, pengaturan pelaksanaan putusan DSB agar lebih efektif, perlunya pengaturan khusus mengenai mekanisme retaliasi dalam DSU, perlunya pengaturan khusus dalam rangka meningkatkan peran WTO Secretariat dalam membantu menyelesaian sengketa yang menghadapkan antara negara maju dan negara berkembang dan perlunya pengaturan khusus dalam meningkatkan fungsi dan peranan DSB pada setiap tahapan proses penyelesaian sengketa (terutama dalam pelaksanaan rekomendasi DSB yang diberikan).

---

This study applied normative legal research method, i.e. a method which refers to the legal norms as stated in international treaties and resolution of trade dispute settlement under WTO. The study was also conducted using optical prescriptive doctrinal method aiming to obtain suggestions on what to do to overcome certain related issues. Analysis applied in this study is qualitative approach. The main issue here is on how the special arrangement applied on the settlement of dispute system under WTO may be beneficial to developing countries and what is the ideal special arrangement on settlement of dispute system under WTO for Indonesia, and how it may benefit the interest of Indonesia.

Objective of the study is to understand how the settlement mechanism under WTO can be beneficial for developing countries and in particular, what is the ideal special arrangement on settlement of dispute under WTO for Indonesia, and its benefit to the national interest of Indonesia.

The conclusion of the study shows that there are special arrangements on procedures of settlement of dispute applied by the WTO's Dispute Settlement Body as refinement of the GATT 1947 mechanism, with the ratification of the Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes, and this becomes part of requirement packages which must be followed and adhered to by all members of WTO without exception. However, on the other side, with some of identified weakness of DSU, it is expected that developing countries, particularly Indonesia, shall be able to get the benefit of it for our national interest. Indonesia has indeed used the system to support its own interest.

Based on some case studies where Indonesia had to seek settlement in the forum of dispute of WTO, it is expected that there will be refinement of on the DSU mechanism, inter alia, shorter time in each stages of settlement process, arrangement of DSB resolution implementation to make it more effective, special arrangement to prevent retaliation mechanism in DSU, and special arrangement needed to increase the role of WTO Secretariat in the support of dispute settlement case which involve advanced countries versus developing countries and the need to have special arrangement to increase the function and role of DSB on each stages of dispute settlement process (especially in the DSB recommendation to be implemented as provided here)."