Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Kriteria seleksi penyaluran terhadap pemenuhan kewajiban pabean; (2) Audit kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban pabean; dan (3) Kriteria seleksi penjaluran dan audit kepabeanan secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban pabean. Kriteria seleksi penjaluran merupakan salah satu alat penerapan konsep risk management yaitu risiko yang terjadi di bidang kepabeanan meliputi ketidakpatuhan atas perundang-undangan kepabeanan dan peraturan perijinannya, pemberitahuan nilai pabean, peraturan asal barang, pembebasan bea masuk, larangan dan pembatasan maupun potensi kerugian yang disebabkan dan fasilitas perdagangan internasional.Audit kepabeanan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Pemenuhan kewajiban kepabeanan mempunyai 5 (lima) kewajiban, yaitu pendaftaran diri, menyampaikan surat pemberitahuan, membayar dan menyetor pajak yang terutang, pembukuan dan pencatatan serta pemeriksaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh importir yang telah melakukan registrasi importasi dan melakukan importasi barang di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I, II dan III yaitu sejumlah 1.150 importir. Sampel penelitian diambil dengan metode Proportionate Stratified Random Sampling dikarenakan populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, yaitu sebesar 185 importir. Kurun waktu penelitian adalah selama 1 (satu) tahun takwin yaitu tahun 2005 untuk data sekunder dan 2 (dua) bulan pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan April 2006 untuk data primer.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi hubungan (correlation studies) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data disusun dalam kuesioner yang menggunakan skala Likert.Teknik analisis data dilakukan dengan 2 (dua) macam analisis, yaitu Teknik Analisis Deskriptif dan Teknik Analisis Statistik Inferensial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat pengaruh yang positif dan relatif cukup signifikan antara Kriteria Seleksi Penjaluran terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,940 dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,833. Hal ini menyatakan bahwa 83,30 % variansi yang terjadi pada Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh Kriteria Seleksi Penjaluran melalui regresi Y = 3,017 + 0,940 X1. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata korelasi X, dengan Y relatif cukup signifikan, hal ini disebabkan karena 17,901 > usher 1,96. (2) Terdapat pengaruh yang negatif dan relatif cukup signifikan antara Audit Kepabeanan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar -0,887 dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,786. Hal ini menyatakan bahwa 78,60 % variansi yang terjadi pada Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh Audit Kepabeanan melalui regresi Y = 94,331 - 0,887 X2 . Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi Audit Kepabeanan dengan Pemenuhan Kewajiban Pabean relatif cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan t hitung 9,615 > t tabel 1,96. (3) Terdapat pengaruh yang positif dan relatif cukup signifikan antara Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi antara kedua variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 0,960 dan koefisien determinasinya dapat adalah sebesar 0,923. Angka ini mencerminkan bahwa variansi Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh variabel Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan secara bersama-sama sebesar 92,30 %. Dengan kata lain variabel Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan secara bersama-sama dapat memprediksi variansi yang ada pada variabel Pemenuhan Kewajiban Pabean sebesar 92,30 %. Uji signifikansi hubungan kedua variabel bebas dengan variabel terikat dilakukan dengan uji F. Dari uji Anova atau F test diperoleh F hitung = 1083,374 dan Fu ei pada a = 0,05 adalah 3,04 karena F hitung > F table.Saran dari penelitian ini adalah (1) berhubungan dengan Kriteria Seleksi Penjaluran diharapkan ada perbaikan atau upaya peningkatan dan pemutakhiran data pada Sistem Intelijen Database; penambahan kriteria pada Profil Importir menjadi 5 (lima) tingkatan dan diversifikasi kriteria seleksi berdasarkan Profil Negara Asal dan Profil Negara Transit; (2) berhubungan dengan Audit Kepabeanan diharapkan teknik-teknik pelaksanaan Audit Kepabeanan dapat dilakukan dengan seefisien dan seefektif dengan cara targetting atas obyek audit yang akan diaudit dan selanjutnya akan dimutakhirkan ke dalam Profil Importir.

---

The aim of research is to know influences of: (1) Lining selection criterion to Customs obligation fulfillment; (2) Customs audit to Customs obligation fulfillment; (3) Lining selection criterion and Customs audit simultaneously to Customs obligation fulfillment.Lining selection criterion is one of the ways in applying Risk Management Concept is mean a risk happened at Customs sector covering in-obedience on Customs Law and its license rules, informing of Customs value, rules of source of goods, free of import obligation. Prohibition and limitation or loss potential caused by International Trading Facilities. Customs Audit is mean an aim to consider whether the audit has followed procedures or certain rules, which has been applied. Customs obligation fulfillment according has 5 (five) obligations, namely self-registration, delivering information letter, pay and distribute tax liability, bookkeeping, and recording and checking (examining). Research population is all importers which have done import registration and have imported goods in Customs Service Office Tanjung Priok I, II dan III of 1.150 importers. Research sample is using Proportionate Stratified Random Sampling method is caused of population has no homogeny members and strata proportionally, consist of 185 importers. The length time of research is I (one) year calendar, in 2005 for secondary data and 2 (two) months in March 2006 till April 2006 for primary data. The research uses descriptive method in the form of correlation studies by using quantitative approach. While data collecting instrument is arranged in questionnaire in Likert's scale. Data analysis technique is done by 2 (two) kinds of analysis, namely Descriptive analysis technique and Inferential Statistic Analysis Technique.Summary of this research is: (1) there is a positive influence and relatively significance enough between Lining Selection Criterion to Customs Obligation Fulfillment. Correlation coefficient relation of both variables is 0,940 and determination coefficient is 0,833. It shows that 83,30 % variants which is happened on Customs Obligation Fulfillment can be explained by Lining Selection Criterion through regression Y = 3,017 + 0,940 XI. Based on significance test result, in fact correlation of X, with Y relatively significance enough, this case is caused of t counting17,901 > t table 1,96. (2) there is negative influence and relatively significance enough between Customs Audit and Customs Obligation Fulfillment. Correlation coefficient relation of both variables is -0,887 and determination coefficient is 0,786. It shows that 78,60 % variants which is happened to Customs Obligation Fulfillment can be explained by Customs Audit through regression Y = 94,331 - 0,887 X2 . Based on significance test result actually correlation of Customs Audit with Customs Obligation Fulfillment is relatively significance enough. It is proven by t counting 9,615 > t table 1,96. (3) There is positive influence and relatively significance enough between Lining Selection Criterion and Customs Audit to Customs Obligation Fulfillment Co-relation coefficient between those two free variables with tight variable is 0,960 and determination coefficient is 0,923. The numbers shows that variants of Customs Obligation Fulfillment can be explained by Lining Selection Criterion variable and altogether with Customs Audit is 92,30 %. In another word Lining Selection Criterion variable and altogether with Customs Audit can predict the existing variants in Customs Obligation Fulfillment variable of 92,30 %. Significance test relation of both free variable with tight variable is done through F test. From Anove test or F test is got F counting = 1083,374 and F table at a = 0,05 is 3,04 because F counting F table.Suggestion of the research is (1) connecting with Lining Selection Criterion hopefully there will be correction or effort of improvement and modernizing data of Database intelligent System; Adding criterion to importer profiles become 5 (five) levels and diversification of selection criterion based on Source Country Profile and Transit Country Profile; (2) connecting with Customs Audit hopefully application techniques of Customs Audit can be done effectively and efficiently by targeting on audit object which will be audited and next will be modernized into Importer Profile."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pemberian kebijakan berupa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi guna menunjang investasi disektor hulu migas dan mendorong peningkatan produksi migas dalam negeri. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan pemberian kebijakan, penerapan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan dari pemberian fasilitas serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pencapaian sasaran pada dasarnya tercapai namun pencapaian tujuan dari fasilitas ini belum tercapai sepenuhnya oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain tidak hanya disektor perpajakan, dalam rangka meningkatkan produksi migas dalam negeri.

---

This study addresses the provision of import duty exemption policy on the import goods for the upstream oil and gas investment to support oil and gas sector and to encourage increasing domestic oil and gas production. This research focuses on the considerations of basic provision policy, the implementing, and the achievement of the objectives facilities as well as the barriers faced by the government.

This research used a qualitative descriptive approach. The results are in the context of achieving the objectives basically is reached but the achievement of the goals has not been fully achieved. Therefore, researchers suggest the government needs other measures not only on taxation sector but also on energy policy in order to increase the domestic oil and gas production."

"Skripsi ini menganalisis tentang kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Skripsi ini membahas mengenai implementasi dari kebijakan pembebasan bea masuk yang tertuang dalam PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan mekanisme implementasi dari kebijakan, hasil pencapaian kebijakan serta penjabaran dari faktor-faktor pendukung juga penghambat dalam implementasi kebijakan ini.

---

This thesis analyzes the policy of customs duties exemption on imports of capital goods PT Perusahaan Listrik Negara Persero power plant. This thesis discussed the implementation of the customs duties policy included in the PMK No 154/PMK.011/2008 and PMK No 128/PMK.011/2009. This is a qualitative descriptive research. The results of this research are describing implementation mechanisms itself, achievement of policies and derived from supporting factors also impediment due to implementation of this policy."

"Menurut data yang ada pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II untuk jangka waktu bulan Januari tahun 2005 terjadi importasi sesuai dengan Pemberitahuan Impor barang (PIB) sebanyak 16041 dokumen PIB dan 2655 dokumen PIB di antaranya terkena SPKPBM / Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (16%) yang menyebabkan lmportir harus melunasi kekurangan pembayarannya. Utang PDRI tersebut terjadi karena dalam Pemberitahuan Impor Barang yang disampaikan importir terdapat kesalahan.Kesalahan tersebut diantaranya adalah kesalahan dalam memberitahukan jumlah, jenis barang, penentuan pos tarif (klasifikasi barang), penentuan tarif bea masuk atau pajak. ataupun pemberitahuan nilai pabean atau harga barang. Adanya kesalahan dalam pemberitahuan impor barang tersebut merupakan indikasi adanya pelanggaran atas ketentuan atau aturan kepabeanan, pelanggaran atas ketentuan berakibat tidak terpenuhinya kewajiban pabean berkaitan dengan pembayaran bea masuk dan PDRI.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey, di mana peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data dari responden (importir) melalui kuisioner. Responden penelitian berjumlah 125 orang yang diambil secara purposif. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM/PDRI dan untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang setelah dikontrol oleh biaya transaksi.Sedangkan teknik penelitian yang digunakan ada dua hal yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial dengan menggunakan statistic regresi sederhana dan regresi berganda. Hasilnya adalah hipotesis yang menyatakan terdapal pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM / PDRI diterima. Begitu pula hipotesis penelitian yang menyatakan tingkat kepatuhan importir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya utang BM / PDRI setelah dikontrol biaya transaksi diterima.

---

According to the customs office data in Tanjung Priok II, importation document was in accordance with notification of imported article (PIB) in Januari 2005 was 16041. 2646 of them was imposed notification letter of shortage of import duty payment In amount of 16%. It caused importers had to pay their payment shortage.

The obligation emerged was becaused by mistake in notifying amount, price, rate and sort of imported articles. All of them were evidences of violation over custom regulation.

This research is quantitative research and was carried out at customs office of Tanjung Priok Priok ll, North Jakarta with respondent were 30 whom l pointed purposively. Data were collected by questionnaire and documentation review. Then, the collected data were analized by descriptive statistic with using frequency distribution and percentage account and by inferential statistic with using simple regression and doubled regression with backward method.

Main goal of this research is first, to know significant influence from importers obedience degree to the emergence of import duty obligation & PDRI. Second, to know how the influence of importers obedience degree to the emergence of import duty after was controlled by transaction fee.

This research found out that the importers obedience degree had significant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI. But, it had not have sjgnilicant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI after was controlled by transaction fee."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kewenangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam beberapa kasus menjadi penetapan, dan penanganan sengketa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penanganan sengketanya di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sering kali overlapping menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai sebagai konsekuensi dari kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif bea masuk atas impor Barang Kena Pajak. Hal ini disebabkan karena pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang kena pajak tertentu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sering diinterpretasikan berbeda oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai. Dari teori-teori kewenangan, begitu juga berdasakan peraturan perundang-undangan, cara memperoleh kewenangan sendiri dapat dilakukan dengan atribusi, delegasi dan mandat. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penetapan Pajak Pertambahan Nilai dengan atribusi dari Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak mempunyai kewenangan melakukan penetapan PPN, karena tidak memperoleh kewenangan baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

---

ABSTRACTThis study discusses the authority to collect Value Added Tax by the Directorate General of Customs and Excise. The main problem raised in this study is the regulation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, the implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise in some cases becomes the determination, and handling of the collection of Value Added Tax disputes through the Directorate General of Customs and Excise in the Tax Court. The purpose of this study is to understand and analyze the regulation and implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, as well as handling the dispute in the Tax Court. This study is a normative juridical legal research using secondary data including legislation and books. Collection of Value Added Tax on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often overlapping into the determination of Value Added Tax as a consequence of the authority of the Directorate General of Customs and Excise in determining the tariff on import of Taxable Goods. This is because the collection of Value Added Tax collection on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often interpreted differently by the Directorate General of Customs and Excise to be the determination of Value Added Tax. From the theories of authority, according to the laws and regulations, the way to obtain their own authority can be done with attribution, delegation and mandate. The Director General of Taxes has the authority to determine Value Added Tax with attribution of Article 12 paragraph (3) and Article 13 (1) letter c of the General Provisions and Taxation Procedures Law. Whereas, the Directorate General of Customs and Excise does not have the authority to make determination of Value Added Tax, because it does not obtain authority either through attribution, delegation or mandate."

"ABSTRAKTesis ini membahas keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan fasilitas Kawasan Berikat. Adanya fasilitas Kawasan Berikat dalam bentuk fasilitas perpajakan dan fasilitas pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterapkan dalam peraturan tentang Kawasan Berikat merupakan incenstives bagi investor untuk memulai bisnis di Indonesia. Fasilitas ini juga merupakan suatu reluktansi tariff barier yang ditujukan untuk memproteksi industri dalam negeri. Inti dari fasilitas perpajakan adalah penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sampai dengan ekspor hasil olahan barang impor tersebut serta tidak dipungut PPN lokal pada saat subkontrak untuk tujuan pengolahan. Sedangkan fasilitas pelayanan adalah atas importasi tidak dilakukan pemeriksaan fisik adanya petugas khusus mengawasi dan melayani di perusahaan Kawasan Berikat dan prosedur yang sederhana dan cepat. Fasilitas ini mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap keadaan industri dalam negeri yang tidak mendapat fasilitas. Dampak utama adalah timbulnya perbedaan kemampuan dalam merebut marketshare untuk industri sejenis. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi jurisdiksi Kawasan Berikat untuk pertimbangan rasa keadilan antara perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat dan perusahaan tanpa fasilitas Kawasan Berikat serta memberikan kepastian hukum kepada perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses justice and certainty before the regulations of Bonded Zone. Existence of Bonded Zone Facility Scheme in the form of tax and service facility under Direktorate Generale Customs and Excise in sets of rules is incenstives for investor for starting a bussines in Indonesia. This Facility is a kinds of reluctanse in the scheme of tariff barriers in order to protect domestic industry. Main profitable of tax facility is obtained deferred payment of Import Duty and Tax in Import (Value Added Tax (PPN), Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM), and/or Income Tax (PPh) of Article 22 Import) until export and not imposed local VAT when executing subcontract for processing activities. In other hand service facility is with out physical check beside the installment of customs officer to serve and inspect in Bonded Zone area and simple customs procedure. This facility incurs higher competition escalation toward local company without facility. Main impact is boosting The difference of ability to seize marketshare for industry. This thesis aims to evaluate Bonded Zone jurisdiction for sense of justice between company with facility and company with out facility as well as provide legal certainty to the companies."