Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini terdiri dari sepuluh bab, yaitu: I. Dari hal jiwa dan hakekat kementerian luar negeri ; II. Dari hal objek dan sasaran kementerian luar negeri ; III. Cara bekerja kementerian luar negeri ; IV. Dari hal organisasi dan pembagian kerja dalam kementerian luar negeri ; V. Dari hal kementerian luar negeri dibeberapa negeri lain ; VI. Dari hal kedudukan kementerian luar negeri menurut hukum tata negara ; VII. Kedudukan pada hukum daripada kementerian luar negeri di negara Soviet Rusia ; VIII. Susunan dan kedudukan pada hukum daripada kementerian luar negeri di negeri Inggris ; IX. Cara terbentuknya parlemen di negeri-negeri Inggris, Soviet Rusia dan Amerika Serikat ; X. Uraian tambahan"

"Penulisan tesis ini berangkat dari Iatar belakang bahwa skema forum kerjasama inter-regional Asia-Europe Meeting (ASEM) - dengan kompleksitas dan keragaman yang ada di dalamnya - memiliki sejumiah permasalahan. Permasalahan yang timbul dalam hubungan kerjasama kelompok Eropa (yang cliwakili oleh 15 negara ariggota UE) dan kelompok Asia (yang diwakili oieh 10 negara Asia Timur) dalam ASEM, bermula dari adanya perbedaan konsep kebijakan iuar negeri yang diterapkan oleh kedua kelompok tersebut, yaitu kebijakan kelompok nsgara-negara anggota UE di daiam ASEM yang cenderung menerapkau konsep-konsep sebagaimana terkandung dalam kebijakan luar negeri UE dan kebijakan luar negeri kelompok negara-negara Asia Timur yang cenderu ng menerapkan nilai-nilai Asia atau yang dikenal sebagai Asian vafues.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi dari perbedaan kebijakan luar negeri UE dan kebijakan luar negeri Asia Timur terhadap permasalahan hubungan kerjasama UE dan Asia Timur dalam ASEM. Sedangkan asumsi peneiitian adalah bahwa perbedaan kebijakan luar negeri UE dan kebijakan luar Asia Timur memiliki implikasi tertentu terhadap timbulnya permasalahan hubungan kerjasama UE dan Asia Timur da lam ASEM.Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori pendekatan realisme dan teori kerjasama (cooperarion) dari Robert O. Keohane. Di dalam teorinya tersebut, Keohane menjelaskan bahwasanya suatu bentuk kerjasama tidalc akan lepas dari timbulnya konflik. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data penelitian adalah melalui Studi puslaka dan Studi dokumentasi.Hasil yang diperoleh dari peneiitian ini adalah memang terdapat sejumlah permasaiahan dalam hubungari kerjasama UE dan Asia Timur di ASEM, yaitu (1) masalah perluasan keanggotaan ASEM yang mencakup kontroversi rencana keanggotaan Myanmar, Laos dan Kamboja ke dalam ASEM dan kriteria-kriteria keanggotaan ASEM (2) agenda dialog politic, dan (3) agenda yang berkaitan dengan WTO-related issues. Setelah penelitian dilakukan, dapat dijelaslcan bahwa permasalahan hubungan kerjasama yang dihadapi oleh UE dan Asia Timur di dalarn ASEM disebabkan oleh perbedaan kebijakan Iuar negeri yang dibawa oleh kelompok UE dan kelompok Asia Timur.Berdasarkan hal-hal tersbut di atas, kiranya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan kebijakan luar negeri UE dan kebijakan Iuar negeri Asia Timur pada forum ASEM dengan timbulnya permasalahan hpbungan kerjasama kedua kelompok tersebut dalam ASEM."

"Strategi kebijakan layanan informasi di Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri belum mampu mémberikan pelayanan informasi sesuai harapan public, Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana agar strategi kebijakan pelayanan informasi menjadi lebih efektif dalam merumuskan strategi berdasarkan empat teori George Edward HI yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif yang mencoba untuk menjelaskan masalah yang dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan dari pengamatan dan wawancara. Wawancara terlibat informan kunci eksternal dan infernal, pembuat kebijakan dan pelaksana (wartawan dan masyarakat). Permasalahan da1am penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan sitrategi kebijakan untuk rneningkatkan layanan informasi juga untuk menganalisis masalah-rnasalah yang mengharnbat penerapan strategi kebijakan untuk infonnasi publik di Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri Kementrian Hukum dan Hak AsaSi Manusia, dan mengidentifkasi hal-hal yang dapat menghambat strategi kebijakan. Teori yang digunakan dalam analisis terhadap pelaksanaan kebijakan strategi untuk meningkatkan layanan informasi ini dari George Edward III. Selanjutnya, untuk menganalisis strategi kebiiakan layanan informasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan strategi kebijakan pelayanan informasi memiliki dampak yang mendalam pada pelaksanaannya. Tapi, ada juga beberapa kelemahan dalam pelaksanaan di Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri. Mengacu pada teori George Edward III, kelemahan pada Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri adalah aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. hal ini dapat ditingkatkan dengan koordinasi yang? jelas dan komunikasi, dan konsisten dengan pelaksanaan. Hasil penelitian juga menunjukkan memiliki dampak yang mendalam tentang pelaksanaan layanau informasi di Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri, meskipun ada beberapa kelemahan. Untuk menginplementasikan strategi kebijakan pelayanan informasi yang lebih baik, dapat menggambarkan langkah - langkah perumusan strategi menurut teori kollter.

---

The policy strategy of infomation service in Bureau of Public and Foreign Relations has not fulfill the public expectation of information service. Therefore, this research will explain how the information service policy strategy is to be more effective in formulating strategy based on four dimensions theory by Edward III namely communication, resources, disposition, and bureaucracy stmctnre.

The approach of this research is descriptive-qualitative which tries to describe the problems being analyzed based on data collected liom the observations and interviews. The interviews involved key external and intemal infonners, policy makers and implementers (journalists and public).

The problems in this research are How is the implementation of policy strategy for improving information service also to analyze the problems which constrain the implementation of policy strategy for public information in Bureau of Public and Foreign Relations ofthe Ministry of Law' and Human Rights, and to identity the things that can restrain the policy strategy for improving the public information.

The theory used in analyzing the implementation of strategy policy for improving the information service is from Edward 111. Subsequently, to analyze the policy strategy of information service.

The result describes that the implementation of policy Strategy of information service has deep impacts on the implementation. But, there are also some weaknesses in the implementation at Bureau of Public and Foreign Relations. Referring to the theory of Edward 111, the Weaknesses at Bureau of Public and Foreign Relations are the aspects of communication, resources, and bureaucracy structure. It can be improved by clear coordination and communication, and consistent with implementation. The result also shows that have deep impact on the implementation of information service at Bureau of Public and Foreign Relations, although there are some weaknesses. To implement better information service policy strategy, it can apply the steps of strategy formulation from Kollter theory."