Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komitmen afektif organisasi menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi para pemimpin di dalam organisasi sektor publik. Penelitian menunjukan adanya faktor-faktor yang bersifat personal maupun situasional yang dapat membentuk komitmen afektif organisasi. Penelitian ini bertujuan menguji hubungan gaya komunikasi pemimpin melalui enam dimensi di dalamnya, yaitu ekspresif, ketepatan, agresi verbal, keingintahuan, emosional dan kesan manipulatif terhadap komitmen afektif organisasi dan kualitas hubungan interpersonal pimpinan-bawahan atau Leader-Member Exchange (LMX), serta bagaimana LMX memediasi hubungan antara gaya komunikasi pemimpin dan komitmen afektif organisasi dalam organisasi sektor publik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gaya komunikasi pemimpin pada dimensi ekspresif berhubungan signifikan secara positif terhadap komitmen afektif organisasi, gaya komunikasi pada dimensi ekspresif, ketepatan berhubungan signifikan secara positif terhadap LMX, agresi verbal berhubungan signifikan secara negatif terhadap LMX, dan LMX memediasi hubungan antara gaya komunikasi pemimpin pada dimensi ekspresif, ketepatan, agresi verbal, keingintahuan, emosional dan kesan manipulatif terhadap komitmen afektif organisasi. Perbedaan budaya organisasi di dalam sektor publik menjelaskan kecenderungan komunikasi bawahan terhadap pimpinannya.

---

Affective organizational commitment became one of the challenges that leaders in public sector organizations had to face. Research indicated the existence of personal and situational factors that could shape affective organizational commitment. This study aimed to examine the relationship between leader communication style through six dimensions, namely expressiveness, accuracy, verbal aggression, curiosity, emotionality, and manipulative impression, with affective organizational commitment and the quality of leader-member interpersonal relationships (LMX). Additionally, it explored how LMX mediated the relationship between leader communication style and affective organizational commitment in public sector organizations. The results of this study showed that the leader's communication style in the expressive dimension was significantly positively related to affective organizational commitment. The communication style in the expressive and accuracy dimensions was significantly positively related to LMX, while verbal aggression was significantly negatively related to LMX. LMX mediated the relationship between the leader's communication style in the expressive, accuracy, verbal aggression, curiosity, emotionality, and manipulative impression dimensions with affective organizational commitment. Differences in organizational culture within the public sector explained subordinates' communication tendencies towards their leaders

"

"Tata kelola perusahaan yang baik menuntut agar perusahaan melakukan manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko PPN di PT X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post positivist. Pada proses penelitian ditemukan bahwa terdapat empat risiko PPN berkaitan dengan transactional, operational, compliance, dan financial accounting. Risiko pertama adalah dikenakan sanksi denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran PPN berkaitan dengan pemanfaatan jasa kena pajak dari daerah luar pabean. Kedua, memiliki risiko membayarkan PPN yang seharusnya tidak terutang karena tidak melakukan pembatalan invoice dalam e-faktur. Ketiga, risiko tidak dapat dilakukan pemindahbukuan karena salah penulisan kode jenis setoran pajak di Surat Setoran Pajak. Keempat, risiko sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan penerbitan faktur pajak.

---

Good corporate governance requires companies to carry out risk management. This study aims to analyze the risk of VAT at PT X. This study uses a post-positivist quantitative approach. In the research process it was found that there are four VAT risks related to transactional, operational, compliance, and financial accounting. The first risk is subject to fines and interest for late payment of VAT related to the utilization of taxable services from outside customs areas. Second, there is the risk of paying VAT that should not be payable because you do not cancel the invoice in the e-invoice. Third, the risk of not being able to do the transfer due to the incorrect writing of the code for the type of tax deposit in the Tax Payment Slip. Fourth, the risk of administrative sanctions in the form of fines and interest for late issuance of tax invoices

"

"Secara umum industri petrokimia merupakan industri dengan tingkat potensi bahaya kecelakaan proses sangat berbahaya bagi para pekerja, masyarakat dan lingkungan sekitar. PT. XYZ sebagai perusahaan produsen Pupuk Urea (NH₂)₂CO merupakan salah satu pabrik petrokimia di Indonesia dimana dalam menjalankan proses bisnis PT XYZ tidak terlepas dari berbagai ancaman risiko bahaya proses yang tinggi baik dari hulu (proses pengolahan bahan baku gas alam menjadi bahan baku setengah jadi) hingga hilir (proses produksi Pupuk). Maka dari itu dibutuhkan suatu sistem manajemen khusus untuk mengidentifikasi, mitigasi, mengendalikan hingga merepson bahaya dari semua aktifitas maupun proses produkti di tempat kerja. Process Safety Management (PSM) merupakan suatu sistem manajemen keselamatan berbasis proses proaktif dalam mengidentifikasi, mitigasi, mengendalikan serta merespon bahaya dari semua aktifitas ataupun proses produksi di tempat kerja yang banyak digunakan industry petrokimia yang diimplementasikan PT XYZ di salah satu pabriknya yaitu pabrik 2B. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tingkat maturitas penerapan PSM pada pabrik 2B PT XYZ yang terdiri dari 14 elemen yaitu Process Safety Information (PSI), Process Hazard Analysis (PHA), Operating Procedure (OP), Employee Participation (EP), Training (TRA), Contractor (CTR), Pre Startup Safety Review (PSSR), Mechanical Integrity (MI), Permit To Work (PTW), Management Of Change (MOC), Incident Investigation (II), Emergency Response and Planning (ERP), Compliance Audit (CA), dan Trade Secret (TS) dimana tingkat maturitas penerapan PSM penting bagi organisasi agar dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dari setiap elemen yang telah mereka terapkan agar dapat mengidentifikasi dan menetapkan tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan elemen PSM sehingga dapat menurunkan potensi kecelakaan proses. Dalam melakukan penilaian tingkat maturitas PSM penelitian menggunakan metode mix methode analisis deskriptif semi kualitatif dengan melakukan pendekatan sumber informasi kunci yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi lapangan dan tinjauan dokumen perusahaan dengan jumlah sample 93 orang. Hasil penelitian didapatkan penilaian terhadap 14 elemen PSM di pabrik 2B PT XYZ berada pada commited to excellence dimana dari 14 elemen tersebut hanya terdapat 4 elemen berada pada level compliant.

---

Commonly, petrochemical industry is the type of industry with a high level of potential process accident hazards that can affect workers, the community and the surrounding environment. PT. XYZ as a producer of Urea Fertilizer (NH₂)₂CO is one of the petrochemical industry in Indonesia and their business processes cannot be separated from upstream process hazards (processing natural gas raw materials into semi-finished raw materials) to downstream process hazards (fertilizer production process). Therefore, a special management system is needed to identify, mitigate, control and respond to hazards from all products and processes activity in the workplace. Process Safety Management (PSM) is a proactive process-based safety management system in identifying, mitigating, controlling and responding to hazards from all activities or production processes in the workplace that are widely used by the petrochemical industry which is implemented by PT XYZ in one of its factories, it’s 2B plants. The purpose of this study is to analyze the maturity level of PSM implementation at PT XYZ's 2B plants which consists of 14 elements, namely Process Safety Information (PSI), Process Hazard Analysis (PHA), Operating Procedure (OP), Employee Participation (EP), Training (TRA). ), Contractor (CTR), Pre Startup Safety Review (PSSR), Mechanical Integrity (MI), Permit To Work (PTW), Management Of Change (MOC), Incident Investigation (II), Emergency Response and Planning (ERP), Compliance Audit (CA), and Trade Secret (TS) where the maturity level of PSM implementation is to be able to identify the advantages and disadvantages of each element implemented in order to identify and determine actions that can be taken to improve the implementation of PSM elements so as to reduce the potential for the accident process. In conducting research to assess PSM implementation maturity level, the research uses a mixed method of semi-qualitative descriptive analysis by approaching the sources of information obtained through questionnaires, interviews, and observations field and research company documents with a sample of 93 people. The results of the assessment research on 14 PSM elements at PT XYZ's 2B factory are committed to excellence where from these 14 elements there are only 4 elements at the compliant level."

"Kebakaran merupakan bencana yang merugikan bagi semua pihak, baik pemilik bangunan, pengelola/pengguna atau masyarakat lainnya yang berada dalam gedung. Bangunan-bangunan tinggi, terutama di Jakarta menghadapi ancaman serius dari kebakaran yang dapat menyebabkan kerugian besar. Menurut NFPA, bangunan perkantoran memiliki jalur penyelamatan yang membingungkan dan tidak langsung, sering terjadi disebabkan oleh tata letak kantor atau susunan ruang yang disewakan. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi risiko kebakaran tersebut, maka pemilik gedung tinggi bekerja sama dengan suatu perusahaan asuransi sebagai bentuk transfer risiko. Penetapan tarif Premi kebakaran diatur pada Lampiran surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/SEOJK05/2017. Dalam Lampiran tersebut besar tarif Premi ditetapkan batas bawah dan batas atas yang dibagi hanya berdasarkan Okupansi bangunan dan Kelas Konstruksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan faktor faktor penentu premi yang dipengaruhi oleh penerapan fire safety management pada bangunan bertingkat tinggi fungsi perkantoran. Pada penelitian ini digunakan WBS dalam perincian indikator yang memenuhi kriteria fire safety management agar lebih sistematis dan mendetail. Berdasarkan studi literatur terdahulu , Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan tinggi perkantoran belum menerapkan system FSM dengan baik dan konsisten. Selain itu tidak diperoleh relasi yang jelas mengenai peran asuransi dalam pembiayaan proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Untuk mengatasi ini, kami mengusulkan untuk mempertimbangkan sejauh mana Gedung melakukan penerapan fire safety management dalam penentuan tarif premi asuransi untuk meningkatkan penerapan manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan bertingkat tinggi . Setelah dilakukan penyebaran kuesioner dihasilkan bahwa dari 36 gedung kantor bertingkat tinggi belum sepenuhnya menerapkan fire safety management dengan nilai terendah pada dimensi Keselamatan orang yaitu 89% dan tertinggi pada dimensi Pencegahan Kebakaran yaitu 93%. Hal ini sejalan dengan hasil hubungan Fire safety management dan biaya Premi Asuransi yang menunjukan bahwa Pencegahan Kebakaran berhubungan berbanding terbalik signifikan sedangkan Keselamatan orang tidak signifikan.

---

Fire is a disaster that is detrimental to all parties, whether the owner of the building, manager/user, or other communities in the building. Tall buildings, especially in Jakarta face a serious threat from fires that can cause major losses. According to NFPA, office buildings have confusing and indirect rescue lines, often caused by the layout of offices or the arrangement of rented space. To anticipate and overcome the fire risk, the owner of a tall building cooperates with an insurance company as a form of risk transfer. The determination of fire premium rates is stipulated in the Attachment to the Circular letter of the Financial Services Authority (OJK) Number 6/SEOJK05/2017. In the Appendix, the premium rate is set the lower limit and the upper limit which is divided only based on the occupancy of the building and its Construction Class. This study aims to propose the determining factor of premiums influenced by the application of fire safety management in high-rise building office functions. In this study, WBS is used in the breakdown of indicators that meet the criteria of fire safety management to be more systematic and detailed. Based on previous literature studies, the reality in the field shows that most high office buildings have not implemented the FSM system properly and consistently. Besides, there is no clear relationship regarding the role of insurance in fire protection financing in building buildings. To address this, we propose to consider the extent to which the Building conducts the application of fire safety management in determining insurance premium rates to improve the application of fire safety management in high-rise buildings. After the dissemination of the questionnaire resulted that 36 high-rise office buildings have not fully implemented fire safety management with the lowest value in the dimension of the safety of people is 89% and the highest in the dimension of Fire Prevention is 93%. This is in line with the results of fire safety management relationships and insurance premium costs that show that Fire Prevention is related inversely significant while people's safety is not significant."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh financial knowledge, financial attitude, locus of control terhadap financial management behavior pada mahasiswa di Indonesia. Penelitian ini juga menguji peran financial risk tolerance sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh financial knowledge, financial attitude, locus of control terhadap financial management behavior. Data yang diperoleh sebanyak 447 responden melalui survei cross sectional yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Method (PLS-SEM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa financial knowledge berpengaruh positif terhadap financial attitude. Financial knowledge, financial attitude, dan internal locus of control berpengaruh positif terhadap financial management behavior. Financial attitude memediasi pengaruh antara financial knowledge terhadap financial management behavior dan hubungan mediasi ini termasuk complementary mediation. Pengaruh antara financial knowledge, financial attitude, dan internal locus of control terhadap financial management behavior tidak dimoderasi oleh financial risk tolerance. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya financial management behavior dan pentingnya mengelola keuangan.

---

This study aims to determine the effect of financial knowledge, financial attitude, locus of control on financial management behavior among students in Indonesia. This study also investigates the role of financial risk tolerance as a moderating variable that can strengthen or weaken the effect of financial knowledge, financial attitude, and locus of control on financial management behavior. The data obtained by 447 respondents through a cross-sectional survey were then processed and analyzed using the Partial Least Square-Structural Equation Method (PLS-SEM). The results of this study indicate that financial knowledge has a positive effect on financial attitude. Financial knowledge, financial attitude, and internal locus of control positively affect financial management behavior. Financial attitude mediates the influence between financial knowledge on financial management behavior and this mediation relationship includes complementary mediation. This study does not find the significant role of financial risk tolerance in moderating the effect of financial knowledge, financial attitude, and internal locus of control on financial management behavior. This research is expected to increase student awareness about the importance of financial management behavior and the importance of managing finances."

"ABSTRAKMenentukan strategi yang tepat membuat perencanaan proyek penting berdasarkan perjanjian kerja, perjanjian itu dibuat untuk melindungi kedua belah pihak dalam melaksanakan pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerangka kerja manajemen risiko dari sektor kontraktor telekomunikasi di Indonesia. Sebagian besar perusahaan telekomunikasi telah menerapkan sistem pembayaran ditunda berdasarkan kesepakatan. Proses penelitian ini mengembangkan kerangka kerja, evaluasi, dan mitigasi. Penelitian ini telah dilakukan dari penelitian sebelumnya terkait dengan risiko proyek dan manajemen risiko dalam perspektif kontraktor untuk mengembangkan kerangka kerja awal. Data dibangun dari penelitian sebelumnya dan sampel diambil dari beberapa perusahaan sejenis. Pendekatan kuantitatif yaitu survei dan wawancara ahli untuk mengkonfirmasi kerangka awal kemudian divalidasi dengan forum diskusi kelompok. penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apa risiko dan mengurangi tingkat risiko tertinggi dengan mitigasi risiko. Penelitian ini mengusulkan kepada praktisi untuk mengelola rencana proyek dengan mempertimbangkan risiko proyek dan juga untuk para pemangku kepentingan atau investor untuk memutuskan investasi pada proyek ini.

---

ABSTRACTDetermine the right strategy of make project planning is important based on work agreement, the agreement was made to protect both parties in carrying out the work. The aim of this paper is to identify risk management framework for telecommunication contractor sector in Indonesia. Most of telecommunication companies have applied with postpone paymen system by agreement. The process of this paper is developing the framework, evaluate, and mitigation. This paper has been conducted from previous research related with project risk and risk management in contractor perspective to develop initial framework. Data was generated from previous research and sample was taken from some similar companies. The quantitative approach which are survey and expert interview to confirm the initial framework then validating by forum group discussion. This paper expected to find out what the risk and reduce the highest risk level with risk mitigation. This paper proposed to practitioners for manage the project plan by considering project risk and also for stakeholders or investor to decide investment on this project."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi hal-hal yang mempengaruhi masyarakat desa dalam melakukan pengaduan atas pelanggaran pada pengelolaan keuangan desa, menganalisis dan mengevaluasi intensi dan aksi masyarakat desa dalam melakukan pengaduan, serta menentukan model pengaduan yang tepat guna melaporkan pelanggaran tersebut. Penelitian ini dilakukan karena adanya korupsi dana desa yang dilakukan oleh Pjs. Kepala Desa Meranti serta adanya dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Pandan. Penelitian ini berusaha mengisi research gap tentang public whistleblowing dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis faktor individual, faktor situasional atau kultural, dan faktor institusional yang mempengaruhi niat dan aksi pengaduan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative case study dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Content analysis dan thematic analysis digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menemukan bahwa ketiga faktor mempengaruhi intensi dan aksi pengaduan masyarakat, namun faktor individual dan faktor situasional lebih berpengaruh dominan. Masyarakat memiliki intensi pengaduan tetapi tidak melakukan aksi karena dipengaruhi beberapa hal yaitu toleransi yang tinggi atas pelanggaran (faktor individual) serta kondisi budaya, ekonomi dan situasi politik di desa tersebut (faktor situasional atau kultural). Implikasi dari penelitian ini adalah dalam jangka pendek, masyarakat dapat menggunakan struktur pengaduan yang saat ini tersedia untuk melaporkan pelanggaran pada pengelolaan keuangan desa. Namun, terlebih dahulu perlu dibangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat desa dalam memelihara hasil pembangunan dan melakukan pengaduan

---

This study aims to analyze and to evaluate the things that affect the village community to report wrongdoings in village financial management, the village community's intentions and actions in making complaints, and to determine the appropriate whistleblowing models to report it. This research was conducted because of the corruption of village funds by the Acting. Head of Meranti Village as well as allegations of village funds by the Village Head of Pandan. This study seeks to fill the research gaps on public whistleblowing by analyzing and evaluating individual factors, situational or cultural factors, and institutional factors that influence the village community's intention and action to report wrongdoings. This study used a qualitative case studies approach. Data collection techniques were carried out through questionnaires, interviews, and documentation. The analysis techniques use content analysis and thematic analysis. The study found that individual factors, situational or cultural factors, and institutional factors affect the village community to blow the whistle. Still, individual factors and situational factors are more dominant. The community intends to complain but does not take action because of several things, namely high tolerance of wrongdoings (individual factors) and cultural, economic and political conditions in the village (situational or cultural factors). This research implies that the community can use the existing complaints structure to report village financial management's wrongdoings. However, it is first necessary to build community awareness and responsibility to maintain development outcomes and to make a complaint"

"Penelitian ini meneliti tentang pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016, dengan total sampel sebanyak 710 observasi. Penelitian ini menggunakan tiga variabel sebagai proxy dari penerapan manajemen risiko pada sebuah perusahaan. Penunjukan seorang Chief Risk Officer, kepemilikan komite manajemen risiko, dan kompetensi keuangan yang dimiliki direktur utamamerupakan variabel yang akan digunakan dalam penelitian sebagai ukuran penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan dua ukuran yaitu Return On Asset dan Price to Book Value. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penunjukan direktur risiko dan kepemilikan komite manajemen risiko belum memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan kompetensi keuangan direktur utama yang diukur dari rekam jejak riwayat pekerjaan direktur utama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan di pasar saham. Penelitian diharapkan mendorong regulator untuk melakukan law enforcement terkait seluruh peraturan yang sudah ada terutama persentase dewan komisaris independen dan publikasi laporan tahunan, serta membuat regulasi baru untuk mewajibkan keberadaan komite manajemen risiko pada semua industri. Dengan mengacu hasil penelitian ini diharapkan perusahaan akan membekali calon direktur utamanya dengan pelatihan keuangan. Sedangkan untuk para investor penelitian ini menganjurkan untuk lebih mengutamakan perusahaan-perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko dalam portofolio mereka.

---

This study aims to investigate the influence that might be exist between the application of risk management against the performance of Bursa Efek Indonesia’s listed company on 2015-2016, with total sample are 710 observations . This paper is using three independent variables as the proxy of the application of risk management on a company. Appointment of Chief Risk Officer, the existences of risk management committee and CEO’s financial skill are the variables that will be used against company’s financial performance, that will be proxied as Return on Asset (ROA) and Price to Book Value (PBV). The results shows that CRO’s appointment and the existences of risk management committee in a company has no significant influence to company’s financial performance, while CEO’s financial skill contributes significant influence to company’s financial performance on Indonesian listed company. This study is expected to encourage the law enforcement of all issued regulation especially the percentage of independent board commissioner, the publication of annual report, and to stimulate the issuance of new regulation to require the existence risk management committee for the listed companies instead of financial institution only. With reference to the result of this study, companies are expected to provide financial training to their CEO candidates. As for the investors, this study advocates to prioritize companies that have risk management committees in their portfolio"