Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, banyakvsuami isteri yang tidak dapat mempertahankan tujuan perkawinan mereka,vsehingga perceraian dianggap jalan yang terbaik. Perceraian membawa akibat hukum salah satunya terkait pembagian harta bersama. Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah pengaturan pembagian harta bersama akibat perceraian dan bagaimanakah analisis hukum terkait pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan pembagian harta bersama melalui proses lelang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt./2006/PN.JAK.SEL ditinjau dari Undang ? Undang yang berlaku. Metode yang dipilih Penulis dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Kasus dalam penulisan ini berawal dimana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait harta bersama yang mereka miliki, yang masih berada di bawah penguasaaan Tergugat. Gugatan Penggugat diantaranya agar Hakim menetapkan harta bersama mereka dibagi 2 bagian sama besar dan pembagian tersebut dilakukan dengan cara menjualnya secara lelang di muka umum. Atas gugatan yang diajukan, Hakim pun menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan tersebut; karena dalam Undang ? Undang Perkawinan Pasal 37 telah diatur bahwa akibat perceraian, harta bersama diatur menurut hukum agama, adat, maupun hukum lainnya. Ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 232 J.o 128 dimana harta bersama dibagi 2 bagian sama besar antara suami dan isteri. Atas ketentuan tersebut, maka menurut Penulis , putusan serta pertimbangan Hakim telah tepat dan sesuai, dan terkait pembagian harta bersama melalui lelang, cara tersebut dapat dibenarkan mengingat ketentuan dalam Pasal 37 tersebut di atas bahwa harta bersama dapat dibagi berdasarkan hukum lainnya, yang dalam kasus ini dapat diterapkan melalui cara lelang.

---

Due to Law No.1 of 1974 regarding to a marriage law, the purpose of marriage is for creating an eternal and happy family. But in fact, so many husbands dan wives cann?t maintain their purpose of marriage, so they decided to divorce as the best way for them. Divorce brings a legal consequences accociated wife the division of their property. The main issue in this thesis is how to arrange the joint property sharing due to divorce and how the legal analysis of the Judge?s consideration for making a decision though an auction process with South Jakarta Court decision No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel reviewed by applicable laws. The method chosen by the writer in this thesis is normative Juridicial research form with descriptive analytical system. The case is based from the plaintiff who filed suit against the defendant related to their property which is still owned by the defendant. The plaintiff?s lawsuit included how to make the Judges take a decision to divide their property into two equal parts after selling it in a public auction. Regarding to a lawsuit filed, The Judges decided to grant the lawsuit based on article 37 of Law No.1 of 1974 which provided that the joint property due to divorce governed by religious laws, customs, and other laws. This provision can be related to article 232 J.o 128 of Civil Law which regulated that the joint property must be divided into two equal parts between husband and wife. Based on that provision, the writer agree that The Judge?s consideration and decisions on this case is appropriate and the division of joint property by auction is correct based on the provision on article 37 of Law No.1 of 1974 which regulated that the division of joint property can be divided by other laws, and in this case, the division of joint property divided by auction process."

"Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wan ita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dapat disimpulkan bahwa pada dasamya suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan kekal yang berlangsung untuk seumur hidup akan tetapi dalam kenyataannya suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab yaitu selain karena perceraian dan kematian putusnya perkawinan juga dapat disebabkan karena putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Undang Un dang No 1 tahun 1974 Apabila terjadi suatu perceraian maka akan timbul akibat akibat hukum dari perceraian tersebut Akibat hukum yang pertama adalah akibat hukum terhadap hubungan suami istri kemudian hubungan hukum antara orang tua dan anak anak mereka selain itu juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda yang mereka miliki selama perkawinan tersebut berlangsung Undang Undang No I Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang harta benda perkawinan akibat perceraian atau putusnya perkawinan tetapi mengenai hal tersebut Pasal 37 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing Pasal ini memiliki pengertian bahwaapabila terjadi perceraian maka para pihak berhak memilih aturan hukum yang akan digunakan untuk men gurus pembagian harta bersama diantara keduanya baik hukum adat masing masing aturan agama masing masing maupun hukum perdata barat Hal ini kemudian seringkali menimbulkan konflik dimana masing masing pihak tidak setuju atas pembagian harta bersama karena masing masing pihak merasa berhak atas bagian yang lebih besar dari pasangannya Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif Penelitian ini memberikan hasil sifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi pennasalahan kemudian dengan cara menganalisis fakta dengan data yang diperoleh untuk dapat memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

---

Article I of Law No 1 of 1974 states that marriage is a bond between the inner and outer man with one woman as husband and wife with the intention of forming families households are happy and eternal based on God It can be concluded that in essence a marriage is intended to form an eternal bond that lasts for a lifetime but in reality a marriage can break up for many reasons which in addition to divorce and death rupture of marriage can also be caused due to a court decision as contained in Article 38 of Law No 1 of 1974 In the event of a divorce then there will be legal consequences of divorce As a result of the rust law is the legal effect of the marital relationship then the legal relationship between parents and their children but it also raises legal consequences to their property during the marriage takes place Law No 1 of 1974 does not specifically regulate marital property due to divorce or the breakdown of a marriage but on the subject of Article 37 states that if the marriage broke up because of divorce community property is set according to its own laws This article has the sense that ifthere is a divorce the parties are entitled to choose the law that will be used to take care of the division of matrimonial property between them both their respective customary laws the rules of their religion or civil law west This then often leads to conflicts in which each of the parties do not agree on the division of matrimonial property because each party was entitled to a larger share of their partner The method used in this paper is the method of normative legal research using secondary data whereas the methods of data analysis using a qualitative approach This study provides descriptive nature of the analytical results provide broad overview of the facts underlying the issue then by analyzing the data obtained with the facts to be able to provide alternative solutions to problems through the analysis that has been done."

"Perkembangan teknologi khususnya internet telah membawa banyak perubahan dalam cara bertransaksi dalam perdagangan, melalui internet peserta lelang yang sedianya harus datang ke kantor lelang, saat ini dapat mengikuti kegiatan lelang tanpa datang terlebih dahulu ke kantor lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membangun Aplikasi Lelang Email (ALE) untuk mendukung perkembangan dari kegiatan lelang, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan peraturan kementerian keuangan yang memperbolehkan lelang online untuk objek hak tanggungan, Padahal sebelumnya telah ditetapkan larangan terhadap pelaksanaan lelang atas objek Hak Tanggungan (eksekusi) melalui internet, bagaimanakah keabsahan serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang, Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan melalui ALE adalah sah, karena tidak terdapat larangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah memenuhi kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga telah terdapat aturan baru yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menentukan bahwa lelang eksekusi termasuk lelang atas objek hak tanggungan dapat dilaksanakan melalui lelang online, selain itu tidak terdapat perbedan yang signifikan antara lelang online dengan lelang konvensional oleh karenanya hak dari pemenang lelang pada dasarnya secara hukum tetap terlindungi.

---

The development of technology, particularly the internet, has brought many changes in commerce. Through the internet, bidders which originally have to come to the auction house, now can remotely participate in the auction. In Indonesia, The Ministry of Finance has built an e-mailauction application(ALE) to support the development of auctions. The Ministry of Finance also enacted ministerial regulation that allowsthe online auctions of mortgage objects. Previously,however, the government had set a ban on the online auction of Mortgage objects (execution auction). Therefore, the problem examined in this theses is the legal validity and the legal protection for the auction winners.The research method used in this paper is a normative study using secondary data.The writer concluded that the online auction of mortgage objects through ALE is legitimate because there is no restriction in the Act No. 4 of 1996 on Mortgage and it is comply with the Act No. 11 of 2008 on Information and E-Commerce. Furthermore,the newMinister of Finance Regulation, namelyPMK 27 of 2016,determines that execution auction, including mortgage auction, can be carried out through online auction.Thewriter also found that there is no significant differencebetween online auction and conventional auction. Therefore, the auction purchaser is legally protected."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi khususnya internet telah membawa banyak perubahan dalamvcara bertrnsaksi dalam perdagangan, melalui internet peserta lelang yang sedianya harus datang ke kantor lelang, saat ini dapat mengikuti kegiatan lelang tanpa datang terlebih dahulu ke kantor lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membangun AplikasiLelang Email (ALE) untuk mendukung perkembangan dari kegiatan lelang, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan peraturan kementerian keuangan yang memperbolehkan lelang online untuk objek hak tanggungan, Padahal sebelumnya telah ditetapkan larangan terhadap pelaksanaan lelang atas objek Hak Tanggungan (eksekusi) melalui internet, bagaimanakah keabsahan serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang, MetodePenelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan melalui ALE adalah sah, karena tidak terdapat larangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah memenuhi kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga telah terdapataturan baru yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menentukan bahwa lelang eksekusi termasuk lelang atas objek hak tanggungan dapat dilaksanakan melalui lelang online, selain itu tidak terdapat perbedan yang signifikan antara lelang online dengan lelang konvensional oleh karenanya hak dari pemenang lelang pada dasarnya secara hukum tetap terlindungi

---

ABSTRACTThe development of technology, particularly the internet, has brought many changes in commerce. Through the internet, bidders which originally have to come to the auction house, now can remotely participate in the auction. In Indonesia, The Ministry of Finance has built an e-mailauction application(ALE) to support the development of auctions. The Ministry of Finance also enacted ministerial regulation that allowsthe online auctions of mortgage objects. Previously,however, the government had set a ban on the online auction of Mortgage objects (execution auction). Therefore, the problem examined in this theses is the legal validity and the legal protection for the auction winners.The research method used in this paper is a normative study using secondary data.The writer concluded that the online auction of mortgage objects through ALE is legitimate because there is no restriction in the Act No. 4 of 1996 on Mortgage and it is comply with the Act No. 11 of 2008 on Information and ECommerce. Furthermore,the newMinister of Finance Regulation, namelyPMK 27 of 2016,determines that execution auction, including mortgage auction, can be carried out through online auction.Thewriter also found that there is no significant differencebetween online auction and conventional auction. Therefore, the auction purchaser is legally protected"

"Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk melangsungkan perkawinan, yang bersifat kekal, satu kali untuk selamanya. Namun mempertahankan perkawinan yang menyatukan dua pribadi berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula itu sulit sehingga pada akhirnya banyak perkawinan berakhir dengan perceraian. Perceraian sendiri seringkali malah menimbulkan masalah baru yang akhirnya menyebabkan banyak pihak berinisiatif untuk membuat Perjanjian untuk mencegah masalah tersebut yaitu Perjanjian Akibat Perceraian. Seperti pada kasus Tuan A ? Nyonya B dan Tuan X ? Nyonya Y yang mengikat diri dalam Perjanjian Akibat Perceraian. Akan tetapi, baik dalam KUHPerdata maupun UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum ditemukan ketentuan yang mengatur secara jelas dan spesifik mengenai Perjanjian Akibat Perceraian secara satu kesatuan. Sehingga dasar hukum dari berlakunya Perjanjian Akibat Perceraian ini harus dilihat dari dua sisi, sisi materilnya yaitu pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sisi formilnya yaitu pasal 1320 KUHPerdata. Isi dari Perjanjian Akibat Perceraian ini pun harus tetap mengikuti ketentuan dalam KUHPerdata dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

Every human being must have desire to create an everlasting marriage, once and for all. But the retained the marriage uniting two different people with different interests si hard so that in the end a a lot of marriages ended in divorce. Divorce itself even cause problems that eventually led to the many people who take the initiative to make arrangements to prevent those problems, namely The Agreement Due to A Divorce. As in the case of Mr. A ? Mrs. B and Mr. X ? Mrs. Y which is binding themselves in the agreement due to a Divorce. However, both in The Code of Civil Law as well as Act No.1 of 1974 about Marriage is not found the provisions that regularry clearly and specially about The Agreement Due To A Divorce in one unit. So the legal basis of the enactment of The Agreement Due To A Divorce should be viewed from two sides, the material side based on Article 41 of Act. No.1 of 1974 about Mariage and The Formyl based on Article 1320 of The Code of Civil Law. The content of The Agreement Due to A Divorce must still follow the provisions in The Code of Civil Law and Act No.1 of 1974 about Marriage."

"Perkawinan di bawah tangan, membawa akibat yang tidak diharapkan bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama di tinjau dari aspek yuridis, tidak ada perlindungan hukum balk untuk mendapatkan nafkah hidup dan pengakuan dari. Negara dalam hal terjadi pertengkaran antara suami istri, maka istri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menggugat suami di depan sidang pengadilan. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of all Forms Of Discrimination Againts Woman atau Cedaw. Konvensi ini pada dasarnya mengandung sejumlah asas-asas dasar yang memberi perlindungan pada wanita untuk dapat berkiprah aktif dibidang publik dan privat. Apakah Akibat Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Isteri, Anak dan Harta Bersama Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19$4 Tentang Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of all Forms Of Discrimination Againts Woman atau Cedaw). Apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of all Forms Of Discrimination Againts Woman atau Cedaw) memberi perlindungan bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan.Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan murni data sekunder bahan dan literatur. Dalam peraturan perkawinan di bawah tangan tidak memberikan perlindungan terhadap istri dan anak-anak begitu pun terhadap harta, perkawinan tidak ada harta bersama, dengan demikian maka istri dalam perkawinan menjadi pihak yang lemah, rawan akan tekanan dari suami dan dalam hal istri ingin melepaskan diri dari tekanan psikis suami sulit karena tidak memiliki bukti sah sebagai istri sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan peran aktivis pemberdaya perempuan untuk memberikan penyuluhan terutama pada masyarakat perempuan kalangan akar rumput untuk tidak terjebak pada perkawinan di bawah tangan.

---

Marriage under puts hand out, taking in effect that doesn't be expected divides female and child that comes into the world from that marriage, particularly at evaluation of judicial formality aspect, no good law protection to get life earnings and admitting of State in term wrangle happening among wife husband, therefore wife doesn't have legal power to litigate husband in front court. Indonesian government have Convention On The Elimination Of all Forms Of discrimination Againts Woman or Cedaw . This convention basically contains a number base grounds that giving protection on woman for can get active action at public area and privat. Are Jurisdictional Effect In marriage Under Puts Hand Out to Wife, Child and Community Property At Evaluation From Laws Number marriage 1 Year 1974 About Marriage And Number Law 7 Years 1984 About Convention On The Elimination Of all Forms Of discrimination Againts Woman or Cedaw. What Statute Number 7 Years 1984 About Convention On The Elimination Of all Forms Of discrimination Againts Woman or Cedaw give protection for female one does marriage under puts hand out. Data collecting did by pure bibliography research material secondary data and literature. In marriage regulation under puts hand out not give protection to wife and children so even to asset, marriage no community property, thus therefore wife in marriage becomes poor party, gristle will pressure of husband and in term wife want to secede from psycis pressure husband is hard since have no proof legitimate as wife so needed by government role and pemberdaya's activist role female to give counselling especially on circles female society grass root for doesn't ambushed on marriage under puts hand out."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana harta bersama diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama ditentukan setengah bagian untuk masing-masing suami istri, namun dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis No. 0282/Pdt.G/2015/PA. Bkls, hakim memutuskan bagian harta bersama yang berbeda dari apa yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1/3 bagian untuk istri dan 2/3 bagian untuk suami. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai harta bersama dan pembagiannya dalam hal terjadi perceraian?; 2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0282/Pdt.G/2015/PA. Bkls sudah tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan pengaturan mengenai pembagian harta bersama kepada hukumnya masing-masing, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur masing-masing suami istri mendapatkan setengah bagian dari harta bersama. Peneliti juga memperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kurang tepat karena istri juga telah berkontribusi dengan baik dalam usaha mendapatkan harta bersama sehingga berhak untuk mendapat bagian harta bersama yang sama dengan suami.

---

This thesis focuses on how joint assets are regulated, both in Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. According to the Article 97 of Compilation of Islamic Law, the division of joint assets are determined half portions for each husband and wife, but the Bengkalis Religious Court Judgment No. 0282/Pdt.G/2015/PA.Bkls gave a different portion from what has been determined in Compilation of Islamic Law, 1/3 for the wife and 2/3 for the husband. Based on the preceding, the Writer formulated and discussed the following problems: 1. How Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law regulates the joint asset and its distribution as a result of divorce?; 2. Is the judge in the Bengkalis Religious Court Judgment No. 0282/Pdt.G/2015/PA.Bkls had a proper legal considerations based on Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law? This research is in the form of a normative juridical with the type of descriptive analytical research.

At the end, the Writer arrived at the conclusion that Law No. 1 of 1974 handed regulations regarding the joint assets division to the respective laws, while the Compilation of Islamic Law regulates that each husband and wife get half of the joint assets. The Writer also came to the conclusion that the judge?s legal considerations in the judgment discussed in this research are less proper because the wife has contributed well in the attempt to gain the joint assets so she is entitled to get a same portion of the joint assets with her husband."

"Skripsi ini membahas mengenai Gugatan atas Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut KUHPerdata dan UU No. 1 Th. 1974. Menurut KUHPerdata dengan perkawinan terjadi percampuran harta secara bulat, kecuali adanya perjanjian perkawinan. Harta bersama menurut KUHPerdata termasuk aktiva dan passiva. Apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi dua antara suami-isteri. Isteri mempunyai hak eksklusif untuk melepaskan hak atas harta bersama. Menurut UU No. 1 Th. 1974 harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam proses perkawinan. Apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. UU No. 1 Th. 1974 tidak mengatur detil mengenai harta perkawinan dan mengenai mekanisme pelepasan hak atas harta bersama tidak diatur, ini berbeda dengan KUHPerdata. Skripsi ini juga menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr.

---

This thesis discusses The Join Property lawsuit Due to Divorce According to The Book of the Civil Law and Act Number 1 of 1974 on Marriage. According to The Book of Law Civil Law by mixing marital property occurs as a whole, unless the marriage covenant. Matrimonial property according to The Book of Law Civil Law including assets and liabilities. In case of divorce joint property divided between husband and wife. Wife has the exclusive right to release the right to join property. According to Act Number. 1 of 1974 on Marriage join property is property acquired during the marriage process. In case of divorce join property is divided according to their respective laws, namely the religious law, customary law and other laws. Act Number 1 of 1974 did not set up details about the marital property and mechanism of waiver of join property is not set, this is different from The Book of Civil Law. This thesis also analyzes The Bogor District Court Decision No.73/Pdt/G/2003/PN.Bgr."

"Pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlakuan perjanjian perkawinan bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan serta pihak ketiga diluar para pihak khususnya dalam hal pembagian harta perkawinan ketika perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini bertujuan agar pembagian harta perkawinan pasca perceraian dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kawin, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 29 serta Pasal 35. Tulisan ini mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/PDT.G/2013/PA JS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Penelitian ini menyimpulkan Tidak didaftarkannya suatu perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung berakibat tidak berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, lebih dari itu terdapat pakar yang menyatakan apabila tidak didaftarkan perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut batal, mengingat ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 menyatakan suatu perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PA JS seharusnya dinyatakan tidak sah karena memuat pengaturan dalam Pasal 1 nya yang melanggar ketentuan dalam asas keseimbangan dalam perjanjian. Pembagian harta perkawinan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PA JS seharusnya dibagi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Jis Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.Saran yang dapat disampaikan adalah Pembuatan Perjanjian Perkawinan harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta isi dari perjanjian perkawinan harus berdasarkan asas-asas umum perjanjian dan peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan.

---

The registration of marital agreement at the office of religion affairs or the office of civil registry is required to provide legal certainty and ensure the validity of the marital agreement for the parties involved and third parties outside of the parties, especially in terms of the division of marital assets when the marriage ended by divorce. It is intended that the division of marital assets after divorce can be divided in accordance with the provisions stipulated in the marital agreement, Article 29 and Article 35 Law No. 1 year 1974 on Marriage. The object of this research is a case study of South Jakarta Religion Court Decision No. 0502/PDT.G/2013/PA JS. The method used in this research is normative juridical research using secondary data.

This research concluded that any registration of a marital agreement after the marriage resulting invalidity of the marital agreement for the third parties, beyond that there are experts who claim that if the marital agreement has not been registered, the marital agreement become void,given the requirment of law No. 1 of 1974 on marriage Article 29, that states a marriage settlement must be approved by the office regilion affairs officer, after has it registration, it will "apply" to the third party.The marital agreement contained in the case of South Jakarta Religion Court Decision No. 0502/ PDT.G/ 2013/ PA JS should be declared invalid due to the Article 1 of its agreement which is violate the provisions of the balance principle in the agreement. The division of marital assets in the case of South Jakarta Religion Court Decision Nomor 0502/PDT.G/2013/PA JS should be shared based on Article 35 of the Marriage Act Jis Article 96 and Article 97 of the Compilation of Islamic Law.

Suggestions for this case are the prosces of establishing a marital agreement must comply with the provisions on Law No. 1 of 1974 on Marriage Article 29 and also The Indonesian Book of the Civil Law and the contents in the marital agreement should be based on the general principles of agreement and regulation concerning the marital agreement."

"Penelitian ini didasarkan pada perceraian yang dilakukan tidak di depan sidang pengadilan, perceraian yang dilakukan hanya berdasarkan hukum Islam. Setelah melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan, suami istri tersebut rujuk. Rujuk dari perceraian yang tidak didaftarkan secara hukum, dilihat dari Hukum Islam dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, pengaturan hukum yang ada di Indonesia mengenai rujuk atas perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Kedua, akibat hukum suami- istri (analisa kasus) yang rujuk atas cerai talak yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan menurut Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Perkawinan Indonesia tidak mengenal perceraian yang tidak dilakukan didepan pengadilan. Jika ingin melakukan rujuk juga harus didaftarkan/ dicatatkan kembali agar pernikahannya kembali sah. Sehingga rujuk atas perceraian yang tidak di depan sidang pengadilan atau hanya mengikuti peraturan agama tidak diakui oleh Hukum Perkawinan Indonesia. Akibat hukum yang terjadi atas rujuk dari perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan suami dan istri tersebut harus melaksanakan kewajiban dan hak yang sudah diatur dalam Hukum Islam dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

The study was based on divorce conducted not before the trial court, the divorce is done only on the basis of Islamic law. After performing in front of the divorce court hearing, the married couple reconcile. Refer from a divorce that was not legally registered, views of Islamic Law and Law No. 1 of 1974 on Marriage. This study addresses two main issues. First, the existing legal arrangements in Indonesia on reconciliation for the divorce which was not done in front of the court. Secondly, due to legal spouses (case analysis) that reconcile over divorce divorce do not do in front of the trial court under Islamic law and Law No. 1 of 1974 on Marriage. The method used in this study is the use of normative secondary data.

The results showed that the Indonesian Marriage Law does not recognize divorce is not done in front of the court. If you want to refer also must be registered / recorded back in order to return a valid marriage. So refer to the above divorce before the trial court or just follow the rules of religion is not recognized by the Indonesian Marriage Law. Legal consequences of divorce occurs above reconciliation is not done before the trial court that the husband and wife should carry out the obligations and rights set out in Islamic Law and Law No. 1 of 1974 on Marriage."