Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini berisi tentang amanat Presiden Soekarno pada pelantikan anggota MPRS di istana negara. Anggota MPRS berjumlah 574 dari 610 orang untuk mengucapkan sumpah atau janji."

"Penelitian yang membahas mengenai lembaga Tertinggi Negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat mendapat perhatian dari masyarakat terutama bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai lembaga tertinggi Negara tersebut. Perjalanan waktu yang panjang sejak diadakannya sidang sidang MPR tersebut, baik di dalam bentuknya sebagai suatu badan yang bersitat sementara (MPRS) maupun dalam bentuk yang sudah tetap. Maka penulisan ini dimak_sudkan untuk membahas persidangan MPRS yang berlang_sung dari tahun 1966-1968. Di tengah-tengah situasi kemelut yang terjadi setelah G.30.S/PKI tersebut maka rakyat yang diwakili oleh golongan muda (KAMI) mengejukan Tritura. Peristiwa ini terus berlanjut hingga dikeluar kannya Supersemar yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan. Dengan demikian koreksi yang menyeluruh harus dilakukan orde Baru atas ketetapan-ketetapan orde Lama yaitu dengan mengadakan sidang-sidang MPRS masa Orde Baru tersebut. Dari persidangan tersebut diharap_kan nantinya akan membawa perubahan yang lebih baik di segala bidang dan dapat menyelesaikan persoalan_-persoalan yang muncul di permukaan selama masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru."

"Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden merupakan aspek utama pada sistem pemerintahan presidensial. Saat ini, mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum. Namun, UUD NRI 1945 masih memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan atau pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan sebagaimana menurut Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Tulisan ini dihasilkan melalui penelitian normatif dengan metode kualitatif yang menjadikan sumber-sumber hukum sebagai landasan utama. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa adanya kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memilih lembaga kepresidenan sebagaimana menurut Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan pelaksanaan prinsip ‘checks and balances’ yang dibangun oleh UUD NRI 1945 dalam rangka penguatan sistem presidensial. Oleh sebab itu, penguatan sistem presidensial terkait kandungan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 kedepannya perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang terkait lembaga kepresidenan.

---

Filling the positions of president and vice president is a major aspect of the presidential government system. Currently, the mechanism for filling the positions of president and vice president of Indonesia is carried out through general elections. However, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia still authorizes the People's Consultative Assembly to hold a vice presidential election session in the event of a vacancy in office or the election of the president and vice president in the event of a vacancy of office simultaneously as stated in Article 8 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia. 1945. This paper was produced through normative research with qualitative methods that use legal sources as the main basis. The conclusion obtained is that the existence of the authority possessed by the People's Consultative Assembly in choosing the presidential institution as stated in Article 8 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the implementation of the principle of 'checks and balances' developed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in order to strengthen presidential system. Therefore, strengthening the presidential system related to the contents of Article 8 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia needs to be comprehensively regulated in a law related to the presidential institution."