"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Fasilitator Pembangunan dan Keikutsertaan Masyarakat dan dalam Persiapan Pelaksanaan Proses Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi (Studi Kasus di Kelurahan Cimuning Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi). Penelitian ini penting mengingat salah satu perubahan yang mendasar di era reformasi ini adalah perubahan relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perubahan yang didorong oleh paket kebijakan desentralisasi yang digebut UU Otonomi Daerah seharusnya diikuti oleh perubahan kelembagaan dan paradigma penyelenggara pemerintahan. Perubahan sistem dari sentralistik ke desentralistik haruslah diikuti oleh perubahan watak penyelenggara pemerintahan dari birokratis menjadi partisipatif. Oleh sebab itu aparat pemerintah seharusnya menyadari bahwa partisipasi masyarakat harus dijadikan arus utama dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan kepemerintahan maupun pembangunan.
Dalam upaya mengikutsertakan masyarakat pada persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan diperlukan fasilitator yang diharapkan dapat berperan sebagai pendidik (educator) dan pemercepat terjadinya pembahan di masyarakat (enabler). Sebagai educaror dan enabler seorang fasilitator harus membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka dan mengidentifikasikan masalah masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif diperoleh melalui proses studi kepustakaan wawancara dengan informan, dan observasi Iapangan. Selama dilakukan penelitian, pemilihan informan dilakukan dengan purposif dan Snowball sampling, dimana informan yang dipilih secara purposif sampling yaitu 2 (dua) orang fasilitator pembangunan, memberikan data informan berikutnya atau informan lanjutan yaitu dari pihak masyarakat sipil yang akan memberikan inforrnasi Ianjutan yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain dua orang fasilitator, informan yang dipilih secara purposif sampling juga adalah pihak aparat Kelurahan Cimuning yaitu Lurah dan Kasi Ekbang serta perwakilan RW sebagai pihak penyelenggara kegiatan.
Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa, meskipun persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan diupayakan melibatkan seluruh komponen, stakeholder atau governance kelurahan, namun masih banyak pihak- pihak di luar komponen tersebut yang tidak terfasilitasi dan terwakili seperti janda miskin, kaum duafa atau masyarakat yang terpinggirkan selama ini (marginal). Dengan demikian persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Cimuning belum dapat dikatakan partisipatif karena belum melibatkan masyarakat secara luas, terutama masyarakat marginal.
Peran fasilitator pembangunan sebagai educator dan enabler, dalam membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasikan masalah mereka kurang mendukung pada persiapan pelaksanaan proses perencanaan partisipatif, karena dalam melakukan peran tersebut fasililator tidak menggunakan metode-metode atau teknik-teknik perencanaan partisipatif.
Keberadaan kelompok wanita yang tergabung dalam organisasi PKK dan kelompok pengajian ibu Cimuning, beberapa anggotanya diundang dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan., namun pada saat kegiatan sosialisasi kehadiran mereka berdasarkan undangan saja, hanya diam dan tidak aktif berbicara seperti pada sesi tanya jawab yang dipimpin oleh fasilitator. Sikap diam mereka disebabkan beberapa faktor antara lain: mereka umumnya sungkan dan malu untuk bicara di muka umum, sebagian dari mereka disibukan oleh mengurus anak-anaknya yang ikut pada saat kegiatan sosialisasi."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
