Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini memaparkan sejarah permukiman kumuh di Jakarta 1960—1969. Di tengah pembangunan ibukota, permukiman kumuh tersebut muncul dan tersebar. Awal 1960, Jakarta sedang bersiap menyambut Asian Games 1962. Gedung, kompleks olahraga, patung-patung, jalan-jalan, dan bangunan baru lainnya dipersiapkan untuk menyambut ajang tersebut. Jakarta mengalami perubahan besar di masa itu. Di saat yang sama, arus urbanisasi ke Jakarta meningkat pesat. Orang-orang dari desa menyerbu kota karena kemiskinan di desa dan pemberontakkan daerah. Hal ini ikut menyebabkan jumlah penduduk Jakarta meningkat. Jumlah penduduk Jakarta telah mencapai tiga juta orang sejak 1961. Penduduk tersebut memerlukan tempat bermukim di kota. Mereka yang mempunyai modal cukup dapat membangun permukiman yang layak. Sementara mereka yang tidak mempunyai cukup modal, seperti gelandangan, hanya mampu mendirikan gubuk-gubuk atau rumah-rumah kumuh tak permanen yang berbahan kayu, bambu, dan kardus. Pekerjaan mereka sebagai buruh kasar, pedagang asongan, penarik becak, dan sektor informal lainnya tidak banyak menghasilkan pemasukkan yang cukup. Sementara itu, pemerintah daerah belum mampu menyediakan permukiman yang layak untuk kelompok masyarakat tersebut. Akibatnya permukiman kumuh muncul dan tersebar di ibukota. Pemerintah daerah berusaha memecahkan masalah permukiman kumuh yang dapat menimbulkan masalah tambahan lainnya seperti pelacuran dan kriminalitas tersebut melalui berbagai cara. Melalui metode sejarah, skripsi ini mencoba memaparkan permasalahan tersebut.

---

This undergraduate theses describes the history of slum settlements in Jakarta among year 1960—1969. In the midst of capital development, slum settlements were emerged and spread. In the early 1960, Jakarta was preparing to welcome the Asian Games 1962. Buildings, a huge sport complexes, city statues, streets, and other new buildings were prepared to welcome this event. Jakarta had experienced major change in that period. At the same time, urbanization had rapidly increased. People from villages stormed the city because of poverty in rural areas and regional rebellions. It contributed toward the increase of city dwellers number. The population of Jakarta had reached three million people by the year 1961. The residents needed a settlement to live in the city. Those who had enough capital could build proper housing. While those who had no capital, such as nomad people, could only build huts or non-permanent houses which were made of wooden, bamboo, and cardboard. They only worked as unskilled laborers, hawkers, becak pullers, and other informal sector so that they could not raise enough revenue to build a proper house. Meanwhile, local government dad not been able to provide proper housing for these weak communities. As the result, slum settlements emerged and spread in the capital of Indonesia. Local government tried to solve the problem of slums that could cause additional problem such as prostitution and crime by doing many ways. Through the historical method, this undergraduate theses tries to explain the problems."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembentukan identitas suatu komunitas melalui elemen-elemen permukiman. Dengan mengambil kasus permukiman komunitas keturunan Arab yang tinggal di Jakarta, dalam hal ini terletak di Kampung Pekojan. Penulisan ini ingin mengangkat proses adaptasi yang dilakukan komunitas tersebut dalam upayanya untuk tetap dapat bertahan hidup pada lingkungan yang berbeda dengan lingkungan asalnya.Sebagai bangsa pendatang, komunitas ini turut membawa nilai-nilai budaya dan tradisi mereka pada lingkungan yang mereka datangi. Proses adaptasi yang mereka lakukan akan mengikutsertakan nilai-nilai budaya dan tradisi tersebut dalam tempat mereka bermukim. Islam sebagai suatu kepercayaan sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan bangsa Arab. Sehingga dalam setiap elemen-elemen permukiman akan tergambarkan prinsip-prinsip Islam sebagai nilai budaya dan tradisi yang diterapkan.Penerjemahan nilai-nilai tersebut ke dalam wujud fisik bangunan akan membentuk sebuah karakter yang memperlihatkan identitas kebangsaan komunitas Arab, sehingga jelas terlihat perbedaannya dengan bangunan lain yang ada di permukiman ini. Prinsip ini terlihat baik dalam ruang pribadi (rumah) ataupun ruang umum (tempat ibadah, jalanan). Mesipun tidak dapat disangkal bahwa perubahan setting permukiman akan menggeser nilai-nilai tersebut.Meskipun terdapat perbedaan antara elemen-elemen permukiman yang ada di kawasan Arab dengan yang dibentuk oleh komunitas keturunan Arab di Kampung Pekojan, namun tetap terlihat prinsip Islam yang diterapkan. Pengaturan ruang-ruang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan Kampung Pekojan. Proses adaptasi juga dilakukan terhadap nilai-nilai budaya yang terdapat dalam lingkungan ini, yang diwujudkan dalam wujud fisik bangunan ke dalam berbagai gaya seperti Eropa, Cina, dan Nusantara."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencaritahu bagaimana pola permukiman di Kota Medan berdasarkan etnik dan bagaimana pengaruhnya terhadap struktur ruang Kota Medan. Fenomena pengelompokan berdasarkan etnik di Kota Medan menarik untuk diteliti karena keberagaman etnik merupakan ciri Kota Medan dan pola permukimannya, yang menunjukkan adanya jejak pengaturan permukiman berdasarkan kelompok etnik pada masa kolonial Belanda, berpengaruh terhadap perkembangan Kota Medan. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dibahas secara analisis-kritikal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan pengelompokan permukiman berdasarkan etnik di Kota Medan, yang berdampak terhadap perkembangan struktur ruang kota, yakni kepadatan kota, fungsi dan bentuk ruang kota.

---

The objective of this research is to reveal the settlement pattern of Medan City based on ethnicity and its impact towards the spatial structure of Medan City. The phenomenon of ethnic groups presence in Medan is interesting to study, for ethnic diversity has become a specific character of Medan, and their settlements show the existence of ethnic settlements segregation during the Dutch colonial era. The data for this research was collected by doing interviews, observation and documentation, and is analyzed by using critical-analysis. The study shows that the settlement development in Medan City tends to group based on ethnicity. The physical grouping has affected the city spatial structure, such as the density, function and form of the city."

"Penguatan manajemen kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari dinas-dinas provinsi kepada kelurahan yang diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi kelurahan dan didukung denganpenguatan anggaran kelurahan. Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Melalui kebijakan penguatan manajemen Kelurahan, maka sebagai unsur pelaksana lini/ pelaksana kewilayahan, kelurahan diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya yang optimal dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para informan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa outcome implementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dilihat dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaporan.terlihat masih lemah. Hal ini ditunjukan dengan kapasitas perangkat kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas belum benar-benar memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta menyusun pelaporan. Selain itu pengendalian dan koordinasi baik internal maupun eksternal hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa ada standar dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat adalah disposisi atau sikap para pelaksana yang memandang tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai rutinitas tanpa ada kesadaran untuk upaya meningkatkan kinerjanya.Selain itu faktor sumber daya manusia yang menunjukan keterbatasan secara kuantitas dan kualitas, faktor sumber daya lainnya adalah informasi yang lambat terkait regulasi yang kerap berubah-ubah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya faktor elit DPRD dalam pengesahan anggaran dengan proses waktu yang lama juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam tahap pengorganisasian kegiatan.

---

The urban villages management strengthening is one of the policies issued by the government of Jakarta special capital region. The policy is related to the changing authority of the province’s Department to the urban villages that is embodied in the main task and function of urban village’s reinforcement with urban villages budget strengthening. The research is important considering the complexity of the needs and demands of people in Jakarta is very dynamic and urged to get a solution immediately. Through the policy of urban villages management strengthening, then as the steering element of lines/implementing regional, the urban villages are expected to perform their optimal in providing direct services to the community in the area. This research used a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation, and indepth interviews with informants from the government and society.

The results showed that the outcome of the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat viewed from the management function such as planning, budgeting, organizing, leadership, coordination, control, and reporting still look weak. This is evidenced by the capacity of the village both in quantity and quality is not really adequate to carry out the duties and functions, especially in planning the activity, budgeting and reportinng. Besides, the controlling and coordination of internal and external are only routine activities without any standards and on going evaluation.

The factors affecting the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat is disposition or the implementer’s attitude that looks the main duties and functions has only a routine without any awareness to obtain the improvement of performances. In addition, the factor of human resource has been showed the limitations in quantity and quality, the other resources factors are slowi nformation related to regulations often change which impact to the implementation and responsibilities report. Further, the elite Council factors in endorse the budget with the long time process is also influence the policy implementation of urban management strengthening in the Cakung Barat Village where the activities can not becarried out according to the schedule in the phase of organizing activities."

"Artikel ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh masyarakat marjinal kampung kota untuk dapat terlibat dalam perencanaan dan pembangunan kota. Studi-studi sebelumnya terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan bentuknya, yaitu studi mengenai upaya keterlibatan melalui aksi di ruang publik, upaya keterlibatan melalui kebijakan legislasi dan upaya keterlibatan publik melalui media sosial. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, studi ini berfokus pada bagaimana upaya kontrak politik yaitu community action plan dapat menjadi upaya alternatif kelompok masyarakat marjinal untuk terlibat dalam perencanaan dan pembangunan kota yang menekankan pada proses masyarakat marjinal kampung kota untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan pembangunan kampungnya, dimana setiap individu memiliki peran aktif untuk terlibat dalam menyuarakan aspirasinya. Studi ini secara khusus menggambarkan keterlibatan publik kelompok masyarakat marjinal di Kampung Akuarium kota Jakarta yang dilihat menggunakan pendekatan civic engagement. Studi ini menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam.

---

This article discusses the efforts made by marginal urban villagers to be involved in urban planning and development. Previous studies are divided into three types based on their forms; the study of engagement through public action, through legislation and public engagement through social media. In contrast to previous studies, this study focuses on how political contracts through community action planning can be an alternative effort of marginalized groups to engage in urban planning and development. This political contract emphasizes the process of marginal urban villagers to participate in the village planning and development process where each individual has an active role to engage in voicing his aspirations through political contracts with political actors. This study specifically illustrates the public involvement of marginalized community groups in Kampung Akuarium Jakarta using a civic engagement approach. This study uses qualitative methods as well as data collection conducted through in-depth interviews."

"

Besarnya perputaran finansial dalam tata kelola rumah susun komersial milik, tidak jarang menghadirkan hubungan asimetris antara pelaku pembangunan sebagai sektor swasta dan pemilik rumah susun sebagai warga negara. Kondisi ini ditandai oleh pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Sepanjang tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima berbagai keluhan terkait dengan tata kelola rumah susun, termasuk konflik kepentingan dan persoalan transparansi dalam Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Sebagai respons atas agenda kebijakan yang telah didorong oleh beberapa kelompok kepentingan sejak tahun 2006, pemerintah berusaha untuk merumuskan kebijakan publik dalam upaya melindungi setiap pihak yang terlibat dalam tata kelola perumahan bertingkat tinggi, terutama bagi warga negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Apartemen Milik (Pergub 132/2018) pada bidang tata kelola di Apartemen Taman Rasuna dan Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

---

The magnitude of profit turnover in commercial apartments management, frequently led to the asymmetrical relationship between real estate developer as private sector and apartments’ owner as citizen. This condition was marked by administrative violations which often carried out by real estate developers. Throughout 2018, the DKI Jakarta Provincial Government received various complaints related to the apartments’ management and operation, including conflict of interests and transparancy issues in the Apartments’ Owners and Residents Association (PPPSRS). Following certain policy agenda that had been pushed by several interest groups since 2006, the government attempted to formulate a particular public policy to protect each party involved in the vertical housing operation, especially citizen. Conducted with a qualitative research method, the objective of this study is to examine the implementation of the DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 132 Year 2018 concerning in the Management of Owned Apartments (Pergub 132/2018) inApartemen Taman Rasuna and Apartemen Kalibata City, South Jakarta.

"

"Penelitian ini membahas tentang dinamika yang terjadi dalam implementasi Rencana Induk Jakarta 1965-1985 di wilayah Cilincing selama kurun waktu 1967-1984. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, penelitian ini menjelaskan bagaimana proses kelahiran Rencana Induk Jakarta 1965-1985, mengapa terjadi dinamika dalam implementasi Rencana Induk Jakarta 1965-1985 di wilayah Cilincing selama tahun 1967-1984 serta dampaknya terhadap masyarakat Cilincing dan pengembangan tata ruang kota Jakarta. Penelitian ini juga menggunakan teori kutub pertumbuhan (growth pole) yang dicetuskan oleh Francis Perroux dan pendekatan strukturis yang dicetuskan oleh Christopher Lloyd. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dinamika yang terjadi dalam implementasi Rencana Induk Jakarta 1965-1985 selama kurun waktu 1967-1984 membuat wilayah Cilincing bertransformasi sebagai kutub pertumbuhan baru yang terikat dengan kutub pertumbuhan utama yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Cilincing yang menjadi kutub pertumbuhan baru membuat terjadinya berbagai pembangunan tata ruang kota yang menciptakan ketidaksesuaian antara proyeksi penggunaan wilayah yang diatur dalam Rencana Induk Jakarta 1965-1985 dengan realita di lapangan.

---

This research discusses the dynamics that occurred in the implementation of the 1965-1985 Jakarta Master Plan in the Cilincing area during the 1967-1984 period. Using historical research methods, this research explains the birth process of the Jakarta Master Plan 1965-1985, why dynamics occurred in the implementation of the Jakarta Master Plan 1965-1985 in the Cilincing area during 1967-1984 and its impact on the Cilincing community and the development of Jakarta's urban planning. This research also uses the growth pole theory which was initiated by Francis Perroux and the structural approach intiated by Christopher Lloyd. In this research, it was concluded that the dynamics that occurred in the implementation of the Jakarta Master Plan 1965-1985 during the 1967-1984 period made the Cilincing area transform into a new growth pole that was tied to the main growth pole at Tanjung Priok Port. Cilincing, which has become a new pole of growth, has resulted in various urban spatial developments that have created a mismatch between the projected use of the area regulated in the Jakarta Master Plan 1965-1985 and the reality on the ground."

"Di DKI Jakarta, meskipun terdapat pembangunan infrastruktur yang ekstensif, terjadi penurunan signifikan dalam penggunaan transportasi umum. Hal ini dapat disebabkan oleh kualitas layanan yang kurang memadai. Berbagai studi telah menyoroti pentingnya mengevaluasi kualitas layanan dalam transportasi umum untuk memastikan kepuasan penumpang dan menarik pengguna baru. Namun, belum ada kesepakatan tentang metodologi yang paling efektif dan indikator yang sesuai untuk melakukan analisis semacam itu. Selain itu, semakin diakui pentingnya mempromosikan kesetaraan gender dalam transportasi umum multimoda (MMPT) dan memahami perbedaan gender serta persepsi terhadap layanan MMPT. Sebuah studi kasus dilakukan di DKI Jakarta, ibu kota Indonesia, untuk menganalisis indikator-indikator yang berpengaruh terhadap kualitas MMPT. Analisis ini menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) yang dikombinasikan dengan prosedur Tarrant dan Smith. Bagi pengguna yang menggunakan MMPT setidaknya sekali seminggu, indikator kualitas layanan yang paling berpengaruh meliputi keamanan terhadap kejahatan, fasilitas bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, dan lansia, pengumuman dalam bahasa yang diperlukan, kejelasan informasi terkait perjalanan, dan ketersediaan tempat duduk di dalam kendaraan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam cara perempuan dan laki-laki memandang pentingnya dan kinerja indikator terkait ketersediaan tempat duduk, koordinasi antar operator transportasi, dan informasi penumpang. Di sisi lain, bagi mereka yang menggunakan MMPT dua kali atau lebih dalam seminggu, indikator kualitas layanan yang paling berpengaruh meliputi keamanan terhadap kejahatan dan saat naik turun transportasi, fasilitas bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, dan lansia, ketersediaan peta, pengumuman informasi, kejelasan informasi terkait perjalanan, dan ketersediaan papan/screen informasi dalam bahasa yang diperlukan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam cara perempuan dan laki-laki memandang pentingnya indikator terkait ketersediaan tempat duduk di dalam kendaraan, kenyamanan berpindah dari satu moda ke moda lainnya, dan koordinasi antar layanan atau operator transportasi yang berbeda, serta dalam hal kinerja indikator terkait sikap personel keamanan dan staf, keamanan terhadap kejahatan, keamanan saat naik turun transportasi, kejelasan pengumuman informasi, koordinasi antar layanan atau operator transportasi yang berbeda, dan kebisingan, kualitas udara, serta kebersihan.

---

In DKI Jakarta, despite the extensive infrastructure development, there has been a significant decline in the usage of public transportation. This can be attributed to the inadequate quality of the services provided. Various studies have highlighted the significance of evaluating the quality of service in public transportation to ensure passenger satisfaction and attract new users. However, there is no agreement on the most effective methodology and suitable indicators for conducting such analyses. In addition, there is a growing recognition of the importance of promoting gender equality in multimodal public transportation (MMPT) and understanding gender differences and perceptions of MMPT services. A case study was carried out in DKI Jakarta, the capital of Indonesia, to analyze the influential indicators of the quality of MMPT. The analysis used the Importance Performance Analysis (IPA) combined with the Tarrant and Smith procedure. For users who use MMPT at least once a week, the most influential indicators of service quality include safety against crimes, facilities for disabled people, pregnant women, and senior citizens, announcements in the required languages, clarity in travel-related information, and the availability of seats inside vehicles. However, there are significant differences in how women and men perceive the importance and performance of indicators related to seating availability, coordination between transport operators, and passenger information. On the other hand, for those who use the MMPT two or more times per week, the most influential indicators of service quality include safety against crimes and getting on and off transport, facilities for disabled people, pregnant women, and senior citizens, availability of maps, announcements of information, clarity travel-related information and availability of information boards/screens in the required language. However, there are significant differences in how women and men perceive the importance of indicators related to availability of seats inside vehicle, convenience of going from one mode to other and coordination between different transport services or operators, and also in term of the performance of indicators related to attitude of security personnel and staff, safety against crimes, safety getting on and off transport, clear announcement of the information, coordination between different transport services or operators and noise, air quality and cleanliness."

"ABSTRAK

Kota Jakarta, Indonesia adalah daerah metropolitan yang sangat padat penduduknya yang terus-menerus menghadapi masalah kemacetan lalu lintas. Jakarta menerapkan beberapa sistem transportasi untuk mengatasi masalah tersebut, seperti bus rapid transit, mass rapid transit, dan light rapid transit. Meskipun beberapa sistem ini telah beroperasi, keinginan untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi masih relatif rendah. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya keinginan untuk menggunakan angkutan umum, membentuk solusi berdasarkan penyebab yang diidentifikasi, dan menilai solusi tersebut. Penyebabnya diidentifikasi dari beberapa tinjauan literatur dan evaluasi kasus serupa di kota-kota yang memiliki masalah dan kondisi yang sebanding. Karena penyebab utama yang diidentifikasi adalah konektivitas, kemampuan berjalan kaki, dan kenyamanan, solusi yang sesuai adalah dengan menerapkan jaringan pejalan kaki bawah tanah di Jakarta. Penilaian tersebut mempertimbangkan perencanaan pemerintah Jakarta, parameter trotoar pejalan kaki yang berfungsi dengan baik, perbandingan dengan metode lain, dan masalah terkini yang dihadapi Jakarta. Jaringan pejalan kaki bawah tanah akan menciptakan pengurangan indeks lalu lintas Jakarta, permintaan akan tempat parkir, masalah di persimpangan, dan polusi udara sambil meningkatkan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Ini juga merupakan pilihan yang lebih baik daripada metode above-grade dan ­at-grade karena kemampuan untuk dikembangkan lebih dari sekedar fasilitas perpindahan. Namun, beberapa masalah di Jakarta seperti banjir dan perendaman tanah Jakarta perlu diperbaiki terlebih dahulu untuk menerapkan jaringan pejalan kaki bawah tanah. Selain itu, berbagai penelitian tentang berbagai faktor juga harus dilakukan untuk secara kuat menunjukkan kelayakan penerapan jaringan pejalan kaki bawah tanah di Jakarta

---

ABSTRACTThe city of Jakarta, Indonesia is a highly populated metropolitan area that is continuously dealing with issues of traffic congestion. Jakarta implemented several transport systems to deal with the problem, such as bus rapid transit, mass rapid transit, and light rapid transit. Although some of these systems has been operating, the desire to use public transport compared to private vehicles are still relatively low. This paper is aimed to identify causes of low public transport desire, form a solution based on the identified causes, and assess the solution. The causes are identified from several literature reviews and evaluation of similar cases in cities that share comparable issues and conditions. As the identified main causes are found to be connectivity, walkability, and comfort, the suitable solution is by implementing underground pedestrian network in Jakarta. The assessment takes into account Jakarta government planning, parameters of a well-functioning walkway, comparison to other methods, and the current issues Jakarta is facing. The underground pedestrian network would create a reduction in Jakarta traffic index, demand for parking areas, issues at intersections, and air pollution while improving the economy, public health, and environmental health. It is also a better option than above-grade and at-grade level methods because of the ability to expand beyond just a conveyance. However, several issues in Jakarta such as flooding and land submergence needs to be fixed first in order to implement the underground pedestrian network. Additionally, numerous studies on various factors must also be conducted to strongly demonstrate the viability of implementing underground pedestrian network in Jakarta.

"