Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan model fungsi atenuasi ?ground motion? dari gempabumi subduksi interface wilayah Sumatera dan Jawa untuk kelas situs tanah sedang (SD) dan tanah keras (SC Proses simulasi model dilakukan untuk menghasilkan model atenuasi yang sesuai dengan sebaran data GM_PGA yang digunakan. Hasil uji parametrik dan analisa regresi non linier dengan simulasi model sebanyak 4 versi digunakan untuk menghasilkan model fungsi atenuasi yang diharapkan. Proses analisa regresi non linier untuk data GM_PSA dilakukan dengan rentang periode sebanyak 19 bagian, dari periode 0.05 detik sampai 4 detik. Untuk kelas situs tanah sedang dan tanah keras diperoleh model atenuasi spektral untuk semua rentang periode. Semua model hasil penelitian selanjutnya dibandingkan dengan beberapa model yang dijadikan acuan oleh tim 9 dalam pembuatan peta zonasi gempabumi Indonesia. Model GM_PGA dibandingkan dengan model dari Young et. al., 1997, Atkinson & Boore 2003 dan Zhao et. al., 2006. Model GM_PSA dibandingkan dengan model Zhao et. al. 2006. Hasil perbandingannya secara umum menunjukkan model hasil penelitian mempunyai nilai yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan model lainnya dibahas dalam penelitian ini. Penentuan kelas situs berdasarkan SNI 1726:2012 tersebut, dilakukan berdasarkan hasil pengukuran langsung di lokasi sensor accelerometer. Data Peak Ground Acceleration (PGA) dan data Pseudo Acceleration (PSA) komponen horizontal dua arah dalam rentang periode terpilih digunakan dalam proses analisa model. Pendekatan geometric mean (GM) digunakan dalam analisa PGA dan PSA selanjutnya. Sebanyak 273 data GM_PGA dan 108 data GM_PSA untuk tanah sedang serta 90 data GM_PGA dan 34 data GM_PSA untuk tanah keras hasil rekaman sensor accelerometer yang tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa digunakan dalam penelitian ini. Periode kejadian sumber gempabumi diambil dari tahun 2007 sampai 2014 dengan kekuatan M ≥ 5.0 Proses simulasi model dilakukan untuk menghasilkan model atenuasi yang sesuai dengan sebaran data GM_PGA yang digunakan. Hasil uji parametrik dan analisa regresi non linier dengan simulasi model sebanyak 4 versi digunakan untuk menghasilkan model fungsi atenuasi yang diharapkan. Proses analisa regresi non linier untuk data GM_PSA dilakukan dengan rentang periode sebanyak 19 bagian, dari periode 0.05 detik sampai 4 detik. Untuk kelas situs tanah sedang dan tanah keras diperoleh model atenuasi spektral untuk semua rentang periode. Semua model hasil penelitian selanjutnya dibandingkan dengan beberapa model yang dijadikan acuan oleh tim 9 dalam pembuatan peta zonasi gempabumi Indonesia. Model GM_PGA dibandingkan dengan model dari Young et. al., 1997, Atkinson & Boore 2003 dan Zhao et. al., 2006. Model GM_PSA dibandingkan dengan model Zhao et. al. 2006. Hasil perbandingannya secara umum menunjukkan model hasil penelitian mempunyai nilai yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan model lainnya.

---

The development of ground motion attenuation model for subduction interface zone earthquakes in Sumatera - Java for the site classes medium soil (SD) and hard soil (SC Process simulation model is done to produce a model of attenuation in accordance with the distribution of GM_PGA data used. The results parametric tests and non-linier regression analys for 4 versions were considered to generate the expected attenuation function models. The process of non-linear regression analysis for GM_PSA data were conducted for the periods, from 0.05 to 4 seconds. Spectra attenuation models for site classes medium soil and hard soil were developed for this range of records. Furthermore, the results for all model are compared with the models referenced by the seismic hazard map development team . The GM_PGA models are compared to the models of Young et. al., 1997, Atkinson & Boore 2003 and Zhao et. al., 2006. The GM_PSA models are compared to the models of Zhao et. al. 2006.

The comparison results generally show that the models developed in this study have values larger than the other models is discussed in this study. The site classes are in accordance with SNI 1726:2012 and were determined base on field measurements at accelerometer sensor locations. The data of Peak Ground Acceleration (PGA) and Pseudo Acceleration (PSA) from 2-direction horizontal components in the selected periode range were used in models development. A total of 273 geometric mean (GM_PGA) data and 108 GM_PSA data for soil site class and a total of 90 GM_PGA data and 34 GM_PSA data for hard soil site class from accelerometer sensor records, from Sumatera and Java were used in this study. The earthquake events considered were from the period 2007 to 2014, with the magnitude M ≥ 5.0.Process simulation model is done to produce a model of attenuation in accordance with the distribution of GM_PGA data used.

The results parametric tests and non-linier regression analys for 4 versions were considered to generate the expected attenuation function models. The process of non-linear regression analysis for GM_PSA data were conducted for the periods, from 0.05 to 4 seconds. Spectra attenuation models for site classes medium soil and hard soil were developed for this range of records. Furthermore, the results for all model are compared with the models referenced by the seismic hazard map development team. The GM_PGA models are compared to the models of Young et. al., 1997, Atkinson & Boore 2003 and Zhao et. al., 2006. The GM_PSA models are compared to the models of Zhao et. al. 2006. The comparison results generally show that the models developed in this study have values larger than the other models."

"Laporan tugas akhir ini membahas, Robot Pengamat Ruangan dengan menggunakan kamera wireless berbasis mikrokontroller ATMEGA 8535, yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan wireless RF YS-1020UA.Robot ini menggunakan motor servo untuk menggerakkan roda dari robot tersebut. Dan robot ini dapat menangkap gambar dengan jelas, karena robot ini dihubungkan ke laptop yang telah dilengkapi dengan tv tunner, sehingga gambarataupun suara dapat tertangkap jelas

---

This finally duty report, discuss Camera-based Surveyllance Robot with using

camera wireless basis microcontroller ATMEGA 8535, which reins from long

distance, with using wireless RF YS-1020UA. This robot using servo motor for

wheel movement from that robot. And this robot can be catch clear picture,

because this robot connecting to laptop, where the laptop was completed with tv

tunner. So that picture or audio can be clear catch"

"ABSTRAKJika terjadi gempabumi, efek yang ditimbulkan pada suatu tempat diantaranya adalah percepatan tanah maksimum dan cepat rambat maksimum. Harga besaran kedua parameter ini merupakan resiko gempabumi tektonik. Dari beberapa faktor tertentu akan didapatkan nilai percepatan tanah di setiap tempat yang berbeda,dan diambil nilai percepatan tanah yang terbesar (maksimum) di tempat atau titik tersebut. Dalam penelitian ini didapatkan nilai percepatan maksimum mulai dari 40.0 gal sampai dengan 180.0 gal dengan interval 10.0 gal. Angka ini dapat digunakan dalam perencanaan bangunan tahan gempa. Berdasarkan pola penyebaran nilai percepatan tanah maksimum yang berbeda di jeberapa titik tertentu dapat dibuat kontur yang merupakan peta hasil, yang dapat dipergunakan sebagai informasi faktor resiko pada perhitungan perencanaan bangunan tahan gempa di wilayah Bali dan Lombok."

"Dalam proses peradilan pidana ada satu lembaga Hakim Was-mat yang aktif sesudah putusan dijatuhkan, untuk mengendalikan pelaksanaan putusan Pengadilan yang dieksekusi Jaksa dan pelaksanaannya dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena dalam pelaksanaan putusan itu dapat terjadi tertindasnya hak-hak terpidana atau narapidana, yaitu karena tindakan petugas dan yang timbul dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bersifat menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Hakim Wasmat (diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970, Bab XX Pasal 277 s/d 283 KUHAP mengenai Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat), tugasnya adalah mengontrol pelaksanaan putusan Pengadilan (pidana penjara dan kurungan) semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai selesai pelaksanaannya, dengan wewenangnya mengoreksi secara langsung aparat yang melalaikan atau menyimpang dari putusan yang telah dijatuhkan. Tujuan pengawasan dan pengamatan adalah untuk melindungi hak-hak terpidana atau narapidana. Penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa Hakim Wasmat masih terbatas dalam melaksanakan kontrol, disebabkan terbatasnya hak-hak narapidana yang menjadi obyek kontrolnya, dalam pelaksanaannya tidak mau menyinggung aparat yang mengeksekusi dan petugas pemasyarakatan, dan adanya hambatan yang ditemuinya dalam praktek yaitu dari faktor hukum, petugas, fasilitas, dan aparat pelaksana putusan Pengadilan. Kontrol yang dilaksanakan tidak dibarengi dengan koreksi atau teguran secara langsung, tetapi hanya memberikan saran yang dimasukkan dalam Kartu Data Perilaku Narapidana dan laporannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hakim Wasmat ini, dapat dikatakan tidak efektif dalam memberikan perlindungan atas hak-hak terpidana atau narapidana."

"ABSTRAKSejak lahirnya Orde Baru (tahun 1966) yang bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen perhatian maayarakat terhadap kehidupan hukum semakin meningkat. TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dalam BAB IV tentang Pola Umum Pelita Keempat huruf D yaitu tentang hukum, direncanakan bahwa: a. Pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945. b. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat: 1. Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. 2. Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota dapat menikmati suasana serta ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. 3. Lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran. c. Dalam pembangunan.dan pembinaan hukum ini akan di lanjutkan usaha-usaha untuk 1. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasit hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. 2. Memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. 3. Memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum. 4. Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu. 5. Meningkatkan prasarana don sarana yang diperlukan untuk menunjang pembingunan bidang hukum. Dalam rangka pembangunan hukum nasional TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tereebut yang secara terperinci dituangkan dalam Repelita Keempat menjadi landasan dan tujuan setiap usaha pembaharuan hukum termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dilakukan secara menyeluruh, yaitu harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana Straf vollstreckuengsgesetz. "

"Sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub-sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan satu jaringan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jaringan ini terdiri atas unsur-unsur yang memiliki interaksi, interkoneksi dan interdependensi. Namun, setiap subsistem hanya dapat berfroses jika digerakkan oleh komponen-komponen dalam subsistem tersebut. Salah satu komponen subsistem yang memiliki kedudukan sentral adalah pengadilan yang bert.ugas mengadakan pemeriksaan perkara pidana dan juga mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Peran dan tanggung jawab sebagai hakim wasmat merupakan kelanjutan dari putusan yang telah dijatuhkannya dalam persidangan. Dalam hal ini, hakim wasmat mengikuti putusannya sampai mengetahui bahwa pidana yang telah dikenakan kepada napi dapat bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap napi didasarkan kepada hak-hak asasi napi, yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana umumnya dan khususnya agar napi tidak melakukan kejahatan lagi. Hal lain yang tampak dalam pengaturan mengenai hakim wasmat adalah bahwa hakim wasmat merupakan penghubung antara subsistem pengadilan dan subsistem pemasyarakatan. Jika tidak ada hakim wasmat, LP tidak termasuk atau terlepas dari proses peradilan pidana berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia. Dikatakan demikian karena satusatunya bab yang mengatur keberadaan LP di dalam proses peradilan pidana di Indonesia adalah Bab XX Pasal 277-283 KUHAP di bawah titel pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Selain pengawasan kepada petugas LP, juga pengawasan ditujukan kepada jaksa sebagai eksekutor untuk mengetahui apakah jaksa telah melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Dengan memperhatikan peran dan tanggung jawab serta tujuan yang ingin dicapai melalui hakim wasmat seperti di atas, maka tampak bahwa keberadaan hakim wasmat sangatlah penting dan mulia sehingga tidak dapat dikesampangkan begitu saja. Tujuan tersebut dapat dicapai jika hakim pengawas dan pengamat dapat berperan secara efektif. Berdasarkan metode wawancara dan observasi penulis memperoleh data bahwa pada kenyataannya, hakim wasmat belum melaksanakan perannya secara efektif dalam hal ini ia terbentur dengan pemahaman bahwa kehadirannya mengintervensi LP dan kenyataan bahwa LP secara langsung maupun melalui UU No. 12 tahun 1995, tidak menghendaki campur tangan hakim wasmat dalam masalah-masalah teknis pelaksanaan pembinaan napi termasuk dalam hal ini mengadakan kontrol maupun koreksi terhadap lembaga pemasyarakatan. Adapun masalah lain yang dihadapi oleh hakim wasmat adalah belum adanya peraturan pelaksanaan dalam melaksanakan peranannya, kurangnya fasilitas dan terbatasnya tenaga hakim wasmat serta tidak adanya dana operasional dalam melaksanakan tugasnya."