Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960. pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan 2 cara, secara sistematik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa pemerintah dalam wilayah suatu desa atau kelurahan dan secara sporadic yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pemilik hak atas tanah. Dengan pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah akan mendapatkan tanda bukti berupa sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik pasca gempa bumi dan tsunami, hambatan-hambatannya serta bagaimana penyelesaiannya oleh panitia ajudikasi di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dan bersifat deskriptif analitis, melalui penelitian ini didapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan ketentuanketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematik. Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dimulai dengan beberapa tahapan yaitu persiapan, identifikasi batas bidang, kegiatan pengumpulan data yuridis, kegiatan pengumpulan data fisik, sidang panitia, pengumuman, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertipikat. Pada kenyataannya pendaftaran tanah oleh panitia ajudikasi pasca gempa bumi dan tsunami di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh banyak mengalami kendala seperti sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengukuran masih kurang sehingga menghambat kelancaran pekerjaan yang dilakukan oleh panitia ajudikasi dan ada beberapa pemilik tanah yang tidak mendampingi sewaktu penetapan tanda batas karena masih berada di tempat pengungsian selain itu pelaksanaan ajudikasi oleh panitia ajudikasi belum memenuhi tujuan dari pendaftaran tanah karena masa tugas tim ajudikasi telah habis dan panitia ajudikasi tidak menerbitkan setipikat sehingga pemilik tanah tidak mendapatkan sertipikat.

---

Land registration is organized in the framework of providing the assurance of legal certainty as stated in Article 19 of Law No. 5 of the Year 1960. The first land registration can be carried out with 2 methods, systematically which is land registration carried out based on the initiative of the government in the territory of a village or a sub-district, and sporadically which is land registration carried out upon the request of the owner of right over land. With land registration, the holder of right over land will receive evidence in the form of land certificate which will be valid as strong evidence. This research has the objective of identifying the process for the implementation of post earthquake and tsunami systematic land registration, its obstacles as well as its settlements by the adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City.The method being used in this research is empirical normative and with descriptive analytic characteristic, through this research can be obtained a thorough and systematic overview regarding the principles of law, legal norms and provisions of the legislations related to land registration in a systematic manner. This implementation of land registration is started by several stages which are preparation, identification over the borders of the parcel of land, juridical data collection activity, physical data collection activity, committee meeting, publication, record entry of the right, issuance and delivery of certificate. I reality, post earthquake and tsunami land registration by adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City, faced many obstacles, such as, the facilities and infrastructures being used in the measurement process were still insufficient, therefore, they hampered the efficiency of work being carried out by the adjudication committee and there were several landowners who did not accompany the adjudication committee during the stipulation of marks of borders because they were still in the refuge, in addition, the implementation of adjudication by the adjudication committee did not yet fulfill the objective of land registration since the term of office of the adjudication team has already expired, and the adjudication committee did not issue certificates, therefore, landowners do not receive any certificates."

"Bencana alam dapat saja terjadi disekitar Kita pada waktu yang tidak dapat kita tentukan. Contohnya adalah bencana gempa bumi dan tsunami yang baru saja terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam 26 Desember 2004 silam. Bencana tersebut sangatlah ganas dan menghancurkan, lebih dari 100.000 jiwa telah direnggut. Akan tetapi setelah kejadian tersebut, masyarakat harus terus melanjutkan kehidupannya. Walaupun sudah tidak ada tempat tinggal maupun wadah mata pencaharian yang tersisa, seluruh masyarakat harus terus berjuang dan berusaha agar kehidupan mereka dapat menjadi Iebih baik lagi.Pada penulisan ilmiah kali ini, saya sebagai mahasiswa arsitektur mencoba untuk memaparkan metode panataan pemukiman yang sebaiknya dijalankan pasca-bencana. Metode ini juga termasuk tentang kondisi psikososial korban. Walau tidak ada hubungannya secara Iangsung dengan bidang arsitektur, namun hai ini sangat panting didalam merancang metode panataan pemukiman yang baik. Selain itu juga terdapat beberapa syarat permukiman yang harus dipenuhi, syarat tersebut meliputi mitigasi dan hunian pasca-bencana."

"Keamanan dan rasa aman tinggal di dalam hunian bantuan pasca gempa dan tsunami adalah faktor yang sangat penting. Hunian bantuan yang tahan gempa dan lebih tahan terhadap tsunami dibutuhkan, agar manusia dapat tinggal dengan aman di dalamnya. Rasa aman diperlukan agar manusia dapat dengan nyaman tinggal di dalam hunian bantuan tersebut. Masalahnya adalah belum ada evaluasi di Aceh, yang pertama terhadap keamanan tinggal di dalam hunian bantuan dari gempa dan tsunami, dan yang kedua terhadap pembentukkan rasa aman manusia yang tinggal di dalam hunian bantuan selama proses pembangunan. Untuk menjawab masalah secara umum, dilakukan kajian teori tentang prinsip desain tahan gempa dan tsunami, serta kajian teori tentang pembentukkan rasa aman pada manusia. Lebih jauh, dilakukan studi kasus pada hunian bantuan pasca gempa dan tsunami di Kampung Lam Teh, untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang ada. Keselamatan pengguna merupakan faktor utama yang harus dipikirkan dalam desain tahan gempa dan tsunami. Desain hunian serta penataan permukiman yang baik akan menciptakan keamanan tinggal di dalam hunian bantuan. Apa yang ada dalam diri manusia menentukan cepat atau lambatnya proses pemulihan psikososial (juga rasa aman) pasca gempa dan tsunami di Aceh. Dari luar, metode partisipatif masyarakat dan dukungan masyarakat sekitar secara jelas membantu proses pemulihan psikososial korban. Rasa aman sifatnya relatif, berbeda-beda pada tiap individu."

"Surat kabar merupakan lawan nyata atau musuh penguasa mapan, seperti pemerintah yang diktator. Keadaan seperti ini mencontohkan kemampuan surat kabar untuk melakukan kontrol sosial dalam masyarakat. Pola hubungan pers semacam itu pernah dirasakan di Indonesia pada masa pemerintahan terdahulu (Orde Baru). Namun dalam beberapa mass pemerintahan terakhir terjadi beberapa perubahan yang sangat berarti di dunia pers, yaitu ketika dihapuskannya SIUPP dan dibubarkannya Departemen Penerangan (Deppen). Hegemoni pemerintahan pun memudar. Memudarnya hegemoni pemerintah tidak dengan serta merta memberikan kebebasan kepada media dalam menentukan arah, isi, dan bentuk pemberitaan. Karena ia pun harus berhadapan dengan kekuatan lain, yaitu pemilik atau pemodal, dan pasar. Kepemilikan media dan kepentingan si pemilik media menjadi fenomena yang menarik dalam penanganan bencana gempa dan tsunami di wilayah Aceh pada Desember 2004, dengan keikutsertaan pemilik Surat Kabar Media Indonesia (MI) Surya Paloh. Pada saat terjadinya gempa dan tsunami di Aceh, Surya Paloh yang pada saat itu menduduki posisi Pemimpin Umum Harian Umum Media Indonesia sekaligus pemilik, turut serta dalam penanggulangan bencana.Dalam beberapa edisi Media Indonesia, Surya Paloh diberitakan melakukan berbagai kegiatan yang terkait pada penanggulangan bencana. Tidak kurang enam hari (edisi 28 Desember 2004 hingga 2 januari 2005), pemberitaan Harian Umum Media Indonesia didominasi oleh berita dan foto bencana gempa dan tsunami di Aceh. Dari rata-rata 20 halaman berita setiap edisi, sebanyak 16 halaman digunakan untuk halaman khusus "Indonesia Menangis". Otomatis selama enam hari itu, banyak halaman regular yang dihilangkan. Atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian bagaimana pola hubungan yang terbentuk antara redaksional Surat Kabar Nasional Harian Media Indonesia dan pemiliknya, khususnya pada kasus bencana gempa dan tsunami di Aceh pada Desember 2004. Untuk memahami permasalahan tentang pola hubungan yang terbentuk antara redaksional Surat Kabar Nasional Harian Media Indonesia dan pemiliknya, diperlukan berbagai teori dari berbagai kajian tentang media massa, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami realitas yang diteliti dengan pendekatan yang menyeluruh, tidak melakukan pengukuran pada bagian-bagian dari realitas. Kesimpulan-kesimpulan penelitian tidak dibuat berdasarkan perhitungan-perhitungan kuantitatif, melainkan berdasarkan deskripsi cermat atas realitas.Peneliti memusatkan penelitian pada hubungan yang terbentuk antara redaksional Media Indonesia dan pemiliknya. Dalam melaksanakan tugas keredaksionalan tentunya ada pola-pola tertentu yang pada akhirnya memengaruhi kebijakan redaksional Surat Kabar Media Indonesia. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan peneliti adalah untuk mengamati pola hubungan yang terbentuk antara redaksi dan pemilik media, terkait pemberitaan gempa dan tsunami di Aceh. Kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pers bersikap saat berhadapan dengan kepentingan pemilik media.Berdasarkan penelitian pada hubungan yang terbentuk antara redaksional Media Indonesia dan pemiliknya, terlihat bahwa kebijakan redaksional di Media Indonesia masih dikuasai oleh elit dominan, dalam hal ini Surya Paloh sebagai pemilik media.Keterlibatan pemilik media, meski hanya berupa arahan, tentunya juga berpengaruh pada proses produksi dan pola pemberitaan. Harian Umum Media Indonesia sebagai institusi pers harus tetap menjaga integritas dengan menjaga mutu dan bobot beritanya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di depan khalayak pembaca dengan tampilan harian umum yang tetap mengedepankan etika jurnalistik yang berlaku.Secara akademis, penelitian ini bisa menjadi pemicu tumbuhnya ide untuk meneruskan penelitian dengan topik yang mengarah pada kasus-kasus tertentu. Di masa sekarang ini, di mana pemilik media menjadi salah satu kekuatan yang dihadapi media massa, pers diharapkan bisa bersikap lebih tegas mengedepankan etika jurnalistik."

"Bangunan penyelamat atau yang biasa dikenal dengan escape building dalam penggunaan sehari-hari dapat diperuntukkan sebagai fasilitas umum seperti perkantoran ataupun ruang serbaguna, namun pada saat terjadi bencana gempa dan tsunami maka bangunan ini dapat digunakan sebagai tempat perlindungan sehingga harus dilengkapi dengan kemudahan jalan masuk yang memadai seperti ramp dan tangga. Struktur bangunan penyelamat ini berdasarkan FEMA P646 harus memiliki sistem yang kuat untuk menahan gaya yang ekstrim, sistem terbuka yang dapat mengalirkan air dengan sedikit tahanan, sistem daktail yang menahan gaya yang ekstrim tanpa hancur, dan sistem tak tentu yang dapat mengalami kegagalan parsial tanpa keruntuhan progresif. Bangunan penyelamat berlokasi pada wilayah Banda Aceh dengan kondisi tanah lunak (SE) sehingga didapat Sds 1,05 dan Sd1 0,217. Beban tsunami yang digunakan adalah gaya hidrodinamik, puing (debris impact), dan angkat (uplift). Gaya yang lebih dominan berpengaruh terhadap struktur adalah akibat gaya gempa dibandingkan tsunami yang dapat terlihat dari besaran nilai momen dan shear check.

---

Building a savior or commonly known as escape building in daily use can be designated as public facilities such as office or utility room, but in the event of earthquake and tsunami is building can be used as a sanctuary and should be equipped with adequate ease of access such as ramps and stairs. Building structure is based on FEMA P646 rescuer must have robust systems to withstand extreme forces, an open system that can drain the water with little resistance, ductile systems that withstand extreme forces without destroyed, and the indeterminate system that can undergo a partial failure without progressive collapse . Rescue building located at the Banda Aceh area with soft soil conditions (SE) to obtain SdS 1.05 and Sd1 0.217. Tsunami load used is the hydrodynamic force, debris (debris impact), and lift (uplift). Style that is more dominant effect on the structure is due to the tsunami earthquake forces than can be seen from the magnitude of the moment and shear check."