Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati dalam upaya memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usahanya. Fokus dalam tesis ini adalah mengenai corak keteraturan sosial dalam kehidupan pedagangn buah-buahan dan pedoman-pedoman yang mereka gunakan dalam upaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan guna pemenuhan kebutuhan hidup serta mengembangkan usahanya. Keteraturan sosial yang ada pada kehidupan mereka dapat dilihat dari tindakan-tindakan berpola para pedagang tersebut dalam melakukan aktivitas-aktivitas perdagangannya sehari-hari sebagai sumber nafkah. Dimana keuntungan dari usaha perdagangan tersebut dipergunakan utuk pemenuhan kebutuhan hidupnya maupun pengembangan usahanya. "

"Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran data sekunder dan informasi lain serta literature yang relevan, dengan alat analisis Indek Spesialisasi Perdagangan (ISP).Hasil analisis menunjukkan bahwa daya saing buah-buahan Indonesia masih rendah terutama bila dibandingkan dengan negara-negara pesaingnya. Lemahnya pengusaha Indonesia dalam memenuhi permintaan pasar luar negeri disebabkan antara lain : (1) perkebunan buah-buahan Indonesia sebagaian besar dikelola secara tradisional sehingga sulit untuk menciptakan produk berkualitas tinggi, (2) kegiatan pasca panen yang kurang benar dan sistem pengangkutan yang tidak memadai membuat banyak buah-buahan yang beredar di pasar rusak. Di sisi lain potensi pasar dalam negeri yang besar dengan persyaratan mutu buah dan tingkat persaingan yang tidak ketat membuat pengusaha lebih tertarik melempar produknya ke pasar domestik.Atas dasar temuan-temuan tersebut, penulis menyarankan perlu segera dicari alternatif pengembangan investasi disektor pertanian dengan bunga kompetitif dan segera dibangun fasilitas-fasilitas distribusi buah-buahan yang memadai baik di sentra produksi maupun sentra konsumen. Selain itu perlu ditingkatkan kemampuan petani dan ciptakan kerjasama kemitraan antara pengusaha Indonesia/eksportir buah-buahan dengan pengusaha asing."

"Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia, maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu upaya pembangunan dan pengembangan Jakarta perlu dilaksanakan secara mantap. Atas pertimbangan inilah untuk Jakarta disiapkan peraturan tersendiri berupa Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1990. Undang-undang ini mengatur tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang setingkat dengan Propinsi lainnya adalah Tingkat I. Sebagai Daerah Tingkat I, Jakarta mempunyai ciri tersendiri berbeda dengan Daerah Tingkat I lainnya, yang bersumber dari beban tugas, tanggung jawab dan tantangan, yang lebih kompleks."

"Kegiatan pokok perdagangan eceran melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil. Bentuk usaha eceran terdiri dari usaha eceran tradisional dan modern. Bentuk usaha eceran secara tradisional umumnya masih menggunakan sarana toko atau pasar dan merupakan usaha perorangan dengan jumlah barang yang dijual terbatas macam dan jumlahnya. Bentuk usaha eceran lain adalah usaha eceran modern dengan modal besar yang menjual beragam barang (lengkap) dan memiliki tempat-tempat usaha yang strategis dengan berbagai sarana dan prasarana (one-stop shopping).Ekspansi usaha pedagang eceran besar dan juga dengan terbukanva perdagangan eceran bagi penanam modal asing menimbulkan kekhawatiran usaha pedagang eceran kecil akan hancur. Selain itu, usaha perdagangan eceran dengan storeiless store seperti multilevel marketing, TV Shopping, dan lain-lain juga menambah persaingan dalam usaha eceran. Berdasarkan pengertian ini, persaingan yang terjadi dalam perdagangan eceran adalah antara sesama pedagang eceran besar baik lokal maupun asing. Meskipun demikian usaha untuk melindungi kepentingan pedagang eceran kecil sekaligus meningkatkan kualitas usahanya perlu dilakukan baik dari pihak pemerintah, khususnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan, organisasi pedagang eceran, maupun akademisi. Usaha-usaha pokok dimaksud meliputi lokasi usaha, program kemitraan, dan perlindungan hukum.Aspek perlindungan hukum yang masih perlu diperbaiki mencakup perizinan usaha, permodalan, kemitraan, distribusi barang dan persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha yang sehat tidak hanya mencakup ketentuan hukum tertulis, namun mencakup pula pengertian hukum tidak tertulis seperti etika bisnis. Untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dalam usaha eceran terdapat dua Cara pokok, yaitu perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang usaha eceran serta penegakannya dan peningkatan kualitas usaha pedagang eceran kecil.

---

The main activity of retailing business is to sell goods in small quantities to the end user. There are traditional and modern retailing businesses. The traditional retailing business usually uses shop or market in selling its limited quantity and variety of goods. The modern retailing business that owns big capital sells various goods. Its store locates in strategic business area and has modern facilities (one-stop shopping). This retailer is called big retailer.The concern of the destruction of small retailers comes up since the expansion of the local big retailers as well as the disclosure of retailing business for foreign investment. The store less store such as multi-level marketing, TV Shopping, etc increases the competition on retailing business. Based on this research, the competition of retailing business occurs among local and foreign big retailers. The small retailers needs the government, particularly the Department of Industry and Commerce, retailers' organization, and academic institution assistance to protect the interest of small retailers as well as to enhance the quality of their businesses. Such assistances include the business location, partnership program and legal protection. The aspects of legal protection that needs to be improved are business permit, capitalization, partnership, distribution of goods and business competition. The meaning of fair business competition covers the written law and unwritten law such as business ethics. There are two main methods in protecting the unfair competition on retailing businesses, i.e. the improvement of regulations on retailing business and its enforcement, as well as the enhancement of business quality of small retailers."