Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Propinsi Bali merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata di Indonesia, yang menjadikan sektor kegiatan pariwisata sebagai aset utama dalam pembentukan perekonoiniannya. Sejalan dengan itu maka jumlah sarana kepariwisataan terus meningkat, akan tetapi laju pertambahan sarana kepariwisataan untuk setiap kecamatan mempunyai tingkat pertambahan yang tidak sama. Kedatangan wisatawan yang mengunjungi suatu daerah mempunyai peranan dalam meningkatkan pertambahan sarana kepariwisataan di daerah yang bersangkutan, dari kedatangan sampai akan kembali ketempat asalnya. Banyaknya obyek wisata juga mempunyai peran dalam pembentukan sarana kepariwisataan, karena dengan semakin banyaknya obyek keragaman untuk menikmati panorama obyek juga semakin banyak, maka biasanya akan tumbuh sarana kepariwisataan di sekitar obyek wisata. Begitu pula dengan aksesibilitas baik, maka kemudahan untuk mencapai dan keleluasaan bergerak dari suatu tempat ketempat lain juga semakin baik. Untuk itu masalah yang akan dibahas meliputi: 1. Dimana tingkat pertambahan sarana akomodasi, ruinah-inakan dan art-shop yang tinggi pada periode 1986 dan 1991 di Propinsi Bali? 2. Bagaimana hubungan keterkaitan antara variabel wisatawan yang datang, jumlah obyek wisata dan aksesibilitas dengan tingkat pertambahan masing-masing sarana kepariwisataan? 3. Variabel apa yang memberikan kontribusi terbesar dalam menentukan tingkat pertambahan masing-masing sarana kepariwisataan?"

"ABSTRAKDaerah Tingkat I Propinsi Bali, yang merupakan lokasi penelitian ini, terdiri dari lima buah pulau yang berpenghuni dan sebuah pulau lagi yang tidak ada penduduknya. Lima buah pulau yang berpenghuni itu adalah pulau Bali, pulau Nusa Penida, pulau Nusa Ceningan, pulau Nusa Lemongan, dan pulau Serangano Pulau Bali merupakan pulau yang paling besar, Pulau"

"Pelaksanaan tugas pengawasan dewasa ini merupakan harapan masyarakat Indonesia yang pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan pendapatan negara sebagai usaha untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang didalam GBHN dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita meninjau sejarah pengawasan di negara kita sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan yang dikenal dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) maka sejak itu pula kita mulai melaksanakan dasar-dasar manajemen dalam Administrasi Negara yaitu adanya siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kernbali ke perencanaan. Dalam siklus manajemen itu, perencanaan harus merupakan batasan-batasan bagi pelaksanaan, selanjutnya pelaksanaan perlu diawasi agar sesuai dengan rencana, akhirnya hasil pengawasan merupakan masukan untuk perencanaan selanjutnya. Dengan demikian, ketiga unsur manajemen tersebut merupakan satu kesatuan dan sama pentingnya untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, mulai Repelita II dan III pelaksanaan tugas pengawasan secara bertahap telah dikembangkan dengan diadakannya penugasan secara bertahap, khususnya kepada Wakil Presiden untuk menangani pengawasan. Secara kronologis tugas pengawasan itu dituangkan dalam berbagai peraturan yaitu dimulai dari Keputusan Presiden No. 31 tahun 1974 sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 15 tahun 1966 yang telah mengharuskan adanya Inspektorat Jenderal pada setiap departemen. Kemudian dikeluarkan lagi keputusan Presiden No. 25 tahun 1974 yang membentuk Irjenbang. Dan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Pembentukan Operasi Tertib dipusat dan di daerah. Kemudian oleh pemerintah diangkatlah seorang menteri yaitu, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III, dan Keputusan Presiden No. 20 tahun 1984 yang membentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Proyek Pembangunan di Daerah, serta demikian juga dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 29-30 tahun 1984 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada periode kabinet Pembangunan IV pengawasan diharapkan lebih ditingkatkan lagi, karena bertambahnya dana dalam Repelita IV dan makin tumbuhnya kehidupan Konstitusional demokratis serta pengembangan stabilitas yang sehat dan dinamis bagi terwujudnya pembangunan tahun-tahun berikutnya. "

"Dewasa ini lingkungan bisnis bergerak kesuatu arah persaingan yang semakin ketat dan kompleks, sehingga mendorong timbulnya kesadaran akan pentingnya kualitas pelayanan. Strategi bersaing untuk pemenuhan kebutuhan pasar telah bergeser, dari Sellers Market ke Buyers Market. Oleh karena itu untuk memenangkan persaingan pasar, orientasi strategi pelayanan diwujudkan agar dapat menciptakan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) melalui penyampaian produk atau jasa yang berkualitas dengan harga bersaing.Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan pada pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian (saprotan) khususnya benih padi P.T. Pertani (Persero) di Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, maka dilakukan penelitian ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sedangkan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan digunakan metode Servqual (Service Quality), yang terdiri dari lima klompok; yaitu : (1) tampilan fisik (tangibles), (2) kemampuan mewujudkan janji (reliability), (3) sikap tanggap dalam memberi pelayanan (responsiveness), (4) kemampuan memberikan jaminan pelayanan (assurance), dan (5) kemampuan memahami kebutuhan pelanggan (empathy). Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang, terdiri dari 86 orang dari Kelompok Tani, 12 orang dari Kios Sarana Produksi Pertanian (Saprotan), dan 2 orang dari Tempat Pelayanan Koperasi (TPK)/ KUD.Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan P.T. Pertani (Persero) dalam pengadaan dan penyaluran saprotan khususnya benih padi, masih belum dapat memuaskan pelanggan. Hal ini terjadi karena persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan masih dibawah tuntutan harapan pelanggan. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis menyarankan beberapa hal pokok antara lain : untuk memenangkan persaingan pasar maka orientasi peningkatan kualitas pelayanan harus diwujudkan untuk menciptakan kepuasan pelanggan, dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan maka benih padi yang diragukan kualitasnya hendaknya diuji ulang, dan untuk menanamkan budaya mau dan mampu melayani maka pelatihan dan penyegaran mengenai salesmanship dan manajemen pemasaran tetap diperlukan."

"ABSTRAKThe inventory of Balinese ceremonial plants has been conducted in Petang Subdistrict, Badung Regency, Bali. There are 37 plant numbers consist of 36 species, 29 genera and 23 families. Seven species are new collections for Bali Botanic Garden. 75,68% part of collecting plants are used for the Dewa Yadnya ceremony, abaout 73% for the Manusia Yadnya, 48,65% for the Pitra Yadnya, 51,35% for the Bhuta Yadnya and 40,54% for the Rsi Yadnya Ceremony."