Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKota Administratif Bekasi merupakan salah satu kota yangterkena dampak dari dinamika kota metropolitan Jakarta,dimana di dalam Inpres No. 13/1976, Kotif Bekasi, berfungsisebagai daerah penyangga Jakarta. Di dalam KebijaksanaanTata Ruang Daerah Kabupaten Dati II Bekasi, Kotif Bekasidiperuntukan bagi perumahan, industri, pusat pemerintahan,pendidikan dan pusat perdagangan, sehingga telah mendesakantara lain perubahan penggunaan tanah yang bersifat pedesaanke bentuk penggunaan tanah yang bersifat perkotaan.Masalah yang dibahas yaitu Dimana wilayah perkotaan, peralihan dan pinggiran tahun 1983 dan 1992 dan bagaimana perubahannya.Metode penelitian yang digunakan metode deskriptifdengan pertarapalan peta variabel penduduk, penggunaan tanah,jaringan jalan aspal, fasilitas kota dan pusat keramaian.tfilayah perkotaan tahun 1983 terletak di bagian tengah,wilayah peralihannya terletak di sisi barat dan timur wilayahperkotaan. Sedangkan wilayah pinggirannya mengelilingiwilayah peralihan. Wilayah perkotaan tahun 1992 terletakmemanjang di bagian tengah, membelah Kotif Bekasi dari baratsampai timur, sehingga wilayah perkotaannya sejajar denganjalan tol Jakarta-Cikampek, wilayah peralihannya di sisiutara, tenggara dan barat wilayah perkotaan. Sedangkanwilayah pinggirannya berada di pinggir batas wilayah Kotifbagian utara dan selatan.Bertambah luasnya wilayah perkotaan karena perubahanwilayah dari pinggiran dan peralihan menjadi perkotaan. Arahpertambahan tersebut adalah mulai dari bagian tengah ke arahbarat dan timur Kotif Bekasi sesuai dengan lokasi pintugerbang tol Jakarta-Cikampek.Wilayah peralihan juga mengalami pertambahan luas, arahpertambahan tersebut adalah ke arah utara, tenggara danbarat dari wilayah Kotif Bekasi, yang berbatasan langsungdengan wilayah kota Jakarta dan dekat gerbang tol Jakarta-Cikampek."

"Kriminalitas/tindak kejahatan pada umumnya dapat terjadi dimana saja, baik itu di tempat-tempat ramai maupun di tempat sepi, baik di daerah pedesaan, peralihan ataupun di perkotaan. Terjadinya kejahatan adalah bertemunya faktor niat berbuat jahat dari calon pelaku dengan kesempatan yang meluang dari masyarkat. Kejahatan merupakan kulminasi ancaman faktual, sedang kondisi awal yang mendahului ancaman faktual disebut faktor korelatjf kriminogenPeneljtjan ini tidak membahas faktor korelatif kriminogen, tetapj membahas kesempatan yang meluang dan masyarakat. Sedangkan tindak kejahataan itu sendiri dapat dilihat dari segi jumlah (kuantitatif) dan dari segi kualitasnya (kualitatjf)."

"Perkembangan Kota Jakarta yang semakin tinggi intensitasnya dihadapkan pada keterbatasan lahan di pusat kota, akibatnya perkembangan akan mengarah ke daerah pinggiran kota yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kec. Ciputat dan Kec. Pamulang Penelitian ini menyampaikan penjelasan tentang perkembangan yang terjadi di daerah pinggiran Kota Jakarta, dilihat dari perkembangan permukimannya dalam kurun waktu tahun 1991-2007 terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. Perkembangan yang terjadi di daerah pinggiran ini dapat diidentifikasi dari perkembangan permukiman. Perkembangan permukiman ini dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan harga tanah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi bersifat menyebar dengan karakteristik yang berbedabeda. Permukiman teratur lebih terkonsentrasi di wilayah yang jauh dari DKI Jakarta dan tidak terlalu dipengaruhi oleh akses tetapi oleh harga tanah yang sangat rendah. Sedangkan pada permukiman tidak teratur lebih terkonsentrasi di wilayah yang dekat dengan DKI Jakarta dan tidak dipengaruhi oleh harga tanah melainkan dekat dengan akses yang mendekati DKI Jakarta dan juga fasilitas pendidikan seperti kampus.

---

The development of Jakarta that has inclined in intensity faced with the limitation of land in the city causes its development course to the urban fringe area, which administratively is in the Ciputat and Pamulang Regency. This research inform descriptions about the development that happens in the urban fringe area in Jakarta, viewed from the development of its settlements during 1991-2007 concerned with the research variables. The development which happens in urban fringe area can be identified from the change of settlement. This change of settlement is affected by density of peoples, roads, facility of education and price of land.

The output of research shows that such development is cluster with differents characteristic. The orderly settlements are more concentration in region long from DKI Jakarta and not always affected by roads but by the low price of land. But the disorder settlement more concentration in region near from DKI Jakarta and not affected by price of land but near accces to Jakarta and facility education like campus."

"Tanah adalah permukaan bumi yang bersifat multi dimensional yaitu dimensi fisik, sosial budaya, ekonomi, politik dan magis-religius, masing-masing berpotensi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Itulah sebabnya kebijakan pertanahan sangat penting dalam kaitannya dengan lahan/tanah untuk berbagai keperluan yang mendukung kebutuhan bagi program pembangunan. Namun dalam penerapannya dihadapkan pada persoalan mulai dari penyediaan tanah, untuk memenuhi kebutuhan penggunaan yang makin beragan, seperti untuk permukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan jasa, prasarana serta fasilitas umum lainnya Disamping kepentingan pemilik awal yang harus diperhatikan masa depannya dan penghormatan terhadap hak kaum adat maupun kelembagaan sosial masyarakat yang ada.Penelitian ini diarahkan pada kebijakan pertanahan untuk perluasan kota di Kota Bekasi dengan meneliti sejauh mana kebijakan pertanahan dalam meningkatkan ketahanan daerah di lihat dari pengaruh ketahanan keluarga.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan data-data dalam bentuk tabel yang menggunakan prosentase.Pemanfaatan tanah dan Tata Ruang bagi kemakmuran rakyat belum sepenuhnya tercapai.. Hal i ni antara lain di abaikannya kepentingan rakyat kecil dan kurangnya perilndungan hukum terhadap hak rakyat kecil, serta adanya lahan tidur yang dikuasai pengembang belum digunakan sesuai tata ruang. Pandangan sebagian masyarakat terhadap tanah, di satu sisi masih memandang tatah sebagai tali pengikat batin keluarga dan disisi lain memandang tanah sebaga komoditi, yaitu memandang tanah sebagai faktor ekonomi, dan lainnya memandang tanah sebagai sesuatu yang benilai sakral, yang mempunya fungsi integratif dan lambang status sosial bagi warga diatasnya baik sebagai keluarga atau komunitas yang harus dihormati dan dipertahankan sebagai milik yang paling berharga."

"ABSTRAKSalah satu aspek yang menjadi pokok pengkajian dalam karya ilmiah ini adalah partisipasi politik pedagang kaki lima dalam mengikuti kegiatan pemi1ihan umum, kegiatan organisasi dan mengatakan hubungan dengan para pejabat pemerintahan wilayah kota administratif Kupang. Sedangkan faktor-faktor yang diduga turut mempengaruhi para pedagang kaki lima da1am memgikuti kegiatan-kegiatan tersebut adalah status sosial ekonomi yang tercermin pada tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kekayaan. Untuk membuktikan apakah terdapat hubungan di antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kekayaan dengan tingkat partisipasi politik pedagang kaki lima terhadap kegiatan-kegiatan politik tersebut, penulis dapat melakukan penelitian terhadap 120 responden, sebagai sampel dengan teknik anaIisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa umumnya tingkat partisipasi politik para pedagang kaki lima di wilayah kota administratif Kupang dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum, kegiatan organisasi dan berhubungan dengan para pejabat pemerintahan adalah tinggi atau menyatakan mengikuti kegiatan politik jika dibandingkan dengan responden yang tingkat partisipasinya rendah atau tidak mengikuti kegiatan politik. Di pihak lain dapat diketahui bahwa tingginya tingkat partisipasi politik pedagang kaki lima dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat status sosial ekonomi para pedagang kaki lima yang tercermin pada tingkat pendidikan; tingkat pendapatan, dan tingkat kekayaan, juga menunjukkan bahwa telah terdapat kesadaran politik. Namun, apabila ditelusuri lebih mendalam terlihat bahwa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik tersebut, para pedagang kaki lima masih nenemui tekanan﷓tekanan yang datang dari pihak lain seperti pihak aparat pemerintah dan sebagainya, Dalam kaitan dengan hasil penelitian di atas dapatlah dikatakan bahwa hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini diterima dan semakin meneguhkan teori yang dikemukakan oleh Huntington bahwa dalam semua tahap pembangunan, tingkat pembangunan sosio-ekonomi dan pemerataan sosio-ekonomi yang lebih tinggi menga kibatkan tingkat partisipasi politik yang tinggi. Oleh karena itu diketahui bahwa status sosial ekonomi mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi politik yang berarti bahwa jika terjadi perubahan dalam status sosial ekonomi akan mengakibatkan juga perluasan pola partisipasi politik, penganeka ragaman partisipasi politik dan partisipasi politik yang dimobilisir berubah menjadi partisipasi politik yang otonom. "