Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba untuk membuktikan hipotesa bahwa jumlah permintaan listrik merupakan fungsi dari harga dan variabel-variabel permintaan terkait dan harga kepada pelanggan menurun seiring dengan peningkatan volume penjualan, oleh karena penjualan energi listrik menggunakan sistem block rate. Disamping itu tesis ini mencoba untuk melakukan peramalan permintaan listrik sebagai dasar untuk perencanaan kapasitas pasokan listrik di masa yang akan datang serta memberi input kepada para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan di sektor ketenagalistrikan.Penelitian ini dititikberatkan pada kajian sistem ketenagalistrikan umumnya dan khususnya mengenai prakiraan permintaan listrik. Dalam penelitian ini ada dua tahapan yang dilakukan yaitu tahapan pemodelan dan tahapan analisis permintaan listrik berdasarkan model persamaan simultan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan simultan permintaan listrik.Dari penelitian ini diperoleh temuan bahwa permintaan listrik bersifat inelastic terhadap harga rata-rata listrik listrik rumah tangga, ditunjukkan dengan nilai koefisien yang kecil (< 1). Artinya bahwa perubahan harga listrik yang terjadi mendapatkan respon sangat kecil dari konsumen rumah tangga dalam permintaan listriknya. Hal ini dimungkinkan karena listrik sudah menjadi kebutuhan dasar bagi rumah tangga di Indonesia khususnya untuk penerangan. Di lain pihak perubahan PDB per kapita bersifat elastic terhadap permintaan listrik, ditunjukkan dengan nilai koefisien yang mendekati 1. Dari proyeksi permintaan listrik diketahui bahwa sampai sepuluh tahun mendatang permintaan listrik sektor rumah tangga akan meningkat sebesar hampir dua kali lipat.Dengan kenyataan ini maka Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pasokan listrik sebesar dua kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang melalui penggalangan partisipasi swasta untuk melakukan investasi di bidang ketenagalistrikan. Untuk mewujudkan hal ini berbagai upaya perlu dilakukan Pemerintah, diantaranya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi investor untuk menanamkan modal di bidang ketenagalistrikan, menyusun perangkat regulasi dan peraturan-peraturan yang transparan dan jelas dan menjamin penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan."

"Masyarakat adat Minangkabau yang ada di Nagari Lubuak Batingkok, sudah mempunyai tatanan hukum yang diwariskan dari nenek moyang mereka jauh sebelum diberlakukannya KUHP dan KUHAP secara nasional. Penyelesaian berbagai perselisihan, sengketa atau persoalan-persoalan lain yang menimbulkan gangguan bermasyarakat diupayakan melalui perangkat-perangkat adat yang mereka miliki. Lembaga adat yang selama ini dilihat hanya sebagai tempat penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan warisan dan gelar adat juga berfungsi dalam menyelesaikan sengketa antara warga berkaitan dengan undangundang pidana maupun berkaitan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini akan memberikan gambaran dan sekaligus analisa terhadap proses penetapan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya sudah diatur di dalam KUHP dan undang-undang pidana lainnya kemudian dituangkan lagi dalam Peraturan Nagari sebagai ketentuan adat yang harus dipatuhi pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Lubuak Batingkok, pola penyelesaian sengketa antara warga berkaitan dengan undang-undang pidana maupun berkaitan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat pada Nagari Lubuak Batingkok dan keterkaitan lembaga adat yang ada di Nagari Lubuak Batingkok dengan pihak Kepolisian dalam proses penyelesaian sengketa antara warga berkaitan dengan undang-undang pidana maupun berkaitan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat tersebut. Diharapkan memberikan pilihan alternatif dalam penyelesaian di luar sistem peradilan pidana formal khususnya melalui lembaga adat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang mempunyai kaitan langsung dalam penyelesaian tindak pidana melalui lembaga adat pada Nagari Lubuak Batingkok dan juga melalui studi dokumen yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

---

Indigenous Community Minangkabau In Nagari Lubuak Batingkok already have a legal order inherited from their ancestors long before the enactment of the CRIMINAL CODE and CODE of CRIMINAL PROCEDURE nationally. Settlement of the dispute or other issues that raises social disorder is attempted through their customary institution. Customary institution which have been seen only as a settlement for the dispute relating to indigenous heritage and title but also serves in resolving disputes Relating to Criminal And The Rules Set Out by Indigenous Community.

By using descriptive analysis method this research will provide an overview and analysis of the process of determination of deeds which actually been set in the CRIMINAL CODE and other criminal laws then regulated again in Peraturan Nagari as customary laws, a pattern of the settlement of disputes relating to criminal and the rules set out by indigenous community and the interconnectedness of indigenous institutions that exist with the police in process of settlement of disputes relating to criminal and the rules set out by indigenous community.

Expected to provide an alternative option in the settlement outside the formal criminal justice system, especially through indigenous institutions. Collecting data in this study conducted through interviews with those who have a direct link in the completion of crime by traditional institutions in Nagari Lubuak Batingkok and also through the study of documents in accordance with the issues discussed."

"Model persamaan simultan dalam tesis ini melibatkan 16 variabel yang terdiri dari 14 variabel endogen dan 2 variabel eksogen. Persamaan terdiri dari 13 persamaan tingkah laku dan 1 persamaan identitas. Data diambil dari Laporan Tahunan 26 Balai/Balai Besar POM dan sumber lain yaitu BPS. Proses pengolahan data dilakukan dengan software TSP 43A.Secara keseluruhan, model cukup baik menjelaskan pola pengalokasian anggaran diindikasikan dengan nilai t-statistik, F-statistik, R2 dan Theirs Inequality Coefficient (U-Theil).Simulasi dilakukan untuk melihat apakah kebijakan (diwakili dengn asumsi variabel) berdampak peningkatan efisiensi jumlah anggaran atau justru sebaliknya. Variabel yang disimulasikan adalah pengurangan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, pengurangan jumlah penyebaran informasi, penambahan alat laboratorium serta peningkatan cakupan pengawasan - jumlah sarana termasuk IRTP.Hasil simulasi memberikan gambaran bahwa pengurangan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan serta pengurangan jumlah penyebaran informasi memberikan hasil yang kurang efisien dibandingkan simulasi data awal. Sedangkan penambahan alat laboratorium dapat meningkatkan efisiensi. Sementara pada peningkatan cakupan pengawasan, terjadi efisiensi jumlah anggaran, tetapi dengan peningkatan jumlah sampel dan penurunan alat laboratorium, hal ini akan menyulitkan pelaksanaan fungsi pengujian Balai/Balai Besar POM."

"Penclitian dengan judul ?Peranan Sektor Pertanian tcrhadap Pcrckonomian Propinsi Nusa Tenggara Barat : Analisis dcngan Menggunakan Model Ekonomctri Persamaan Simultan? lui dilakukan dungan menggunakan data historis PDRB Propinsi NTB menurut pcnggunaan dan lapzmgan usaha, PDB Indonesia, pengeluaran investasi pemerintah pusat ke Propinsi NTB, statistik keuangan pcmerintah daerah propinsi dan kabupaten/kotamadya se Propinsi NTB dari tahun 1983 hingga 2000, scrta data-data pendukung lainnya. Dilakukan dengan tujuan untuk melihat kincrja pcrekonomian Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) scrta pcranan scktor pcrtanian dalam perckonomian Propinsi NTB, dimana untuk memproyeksikan perckonomian Propinsi NTB dan peranan sektor pcrtaniannya dari tahun 2001 hingga 2005 dipergunakan model ckonometri Propinsi NTB. Analisis ditekankan pada besamya laju pertumbuhan ckonomi Propinsi NTB, nilai tambah bmto, Iaju pertumbuhan dan konlribusi scktor pcrtanian dalam pcmbcntukan PDRB, pcranan scktor pertanian dalam mendukung proses transfommasi struktur produksi, scrta kemungkinan terjadinya proses transfommi di dalam sektor pcrtanian itu sendiri.Dari hasil analisis dipcroleh gamharan bahwa perekonomian Propinsi NTB selelah mcngalami kontralsi scbcsar -3,07 % pada tahun 1998 dan pcrtumbuhan yang fantastis sebcsar 34,16 % pada tahun 2000 scjak mulai bcropcrasinya pcmsnhaan pcnambangan konsentrat tembaga-cmas PT Newmont Nusa Tcnggara pada Triwulan IV tahun 1999, memperlihatkan laju pertumbuhan tahlm 2001 - 2005 menurut skenariu pcsimis berkisar antara 2,78 - 4,77 %, sedangkan hasil skenario moderat dan oplimis berada pada kisaran 4,39 - 6,06 % dan 6,13 - 7,44 %. Sedangkan laju pcrtumbuhan sektor pcrtanian dari lahun 2001-2005 hasil proyeksi pcsimis bcrkisar antara 2,56 - 2,98 %, mcnuml skcnario moderat 3,87 - 4,90 % dan mcnurut skcnario optimis berkisar amara 5,02 - 7,16 %. Mcskiptm dominan, scjak tahun 1985 hingga tahun 1999 peranan sekzor pcrtanian terhadap pembentukan PDRB tcrus menunm sedangkan pangsa relatif sektor industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan rcstoran scrta pcngangkutan dan komunikasi terus meningkat Sejak beroperasinya PT Newrnont Nusa Tcnggara stnxktur ckonomi Propinsi NTB tahun 2000 mcnjadi berubah, dimana peranan sel