Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini membahas dan menjabarkan mengenai asuransi kesehatan yang berbentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dengan metode kapitasi untuk menghitung nilai preminya. Selain itu dibahas sedikit mengenai perhitungan nilai premi dengan metode asset share untuk usia tak tentu."

"Kesehatan adalah milik manusia yang sangat berharga sehingga pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup manusia. Lebih-lebih bagi tenaga kerja pemeliharaan kesehatan meningkatkan praduktivitas kerja yang akan bermanfaat bagi karyawan sendiri, perusahaan maupun pembangunan nasianal pada umumnya. Dleh sebab itu tujuan penelitian adalah melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang salama ini diselenggarakan pads PT. X dan PT. Y guns dibandingkan dengan sisten kapitasinya PT. Asuransi Z jika diterapkan pads kedua perusahaan tersebut diatas, dilihat dari aspek biaya dan benefit bagi tenaga kerjanya. Pendekatan regresi linear sederhana dipergunakan sebagai metode penelitian untuk membuat proyeksi biaya dengan sistem yang lama. Selain itu, sistem kapitasi dipergunakan untuk membuat proyeksi biaya bila diterapkan sistem pelayanan kesehatan yang baru . Berdasarkan studi komparatif, dengan mempertimbangkan aspek biaya dan aspek benefit, kesimpulannya adalah sistem kapitasi lebih menguntungkan bagi PT . X baik bila dilihat dari aspek biaya naupun aspek benefit bagi tenaga kerjanya sedangkan pada PT . Y sistell kspitaei hanya lebih menguntungkan bila dilihat dari segi benefit-nya saja . Pada akhirnya, penulis . Ilenyarankan agar PT . X mulai nenerapkan sistem kapitasi . Sedangkan bagi PT. Y. pilihan yang terbaik adalah menerapkan sistem pelayanan kesehatan yang merupakan kOllbinasi antara sistem yang lama "dan sistem kapitasi."

"ABSTRAKPeranan tenaga kerja sebagai penghasil barang atau jasa merupakan salah satumodal penting dalam pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Olehkarena itu, sudah selayaknya jika kesejahteraan tenaga kerja perlu menjadiperhatian demi terjaganya atau meningkatnya produktivitas tenaga kerja.Saat ini,pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendorong peningkatankesejahteraan tenaga kerja melalui penyelenggaraan jaminan sosial, salah satunyayaitu jaminan kesehatan nasional. Sebagaimana diatur dalam Undang-undangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwapenyelenggaraan jaminan kesehatan khususnya bagi tenaga kerja merupakankewajiban yang harus diselenggarakan oleh Pemberi Kerja terhadap tenaga kerjapaling lambat pada 1 Januari 2016 dengan besaran persentase iuran sebagaimanadiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana beberapakali diubah dan terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentangJaminan Kesehatan. Namun sampai saat ini masih banyak pemberi kerja yangtidak patuh terhadap aturan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk mengkajiefektivitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional bagi tenagakerja di Kota Depok melalui tingkat kepatuhan pemberi kerja dalam programjaminan kesehatan nasional bagi tenaga kerja di Kota Depok. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis empiris dengan tipologi preskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat 29% badan usaha Kota Depokyang patuh dalam program jaminan kesehatan nasional (patuh dalam pendaftaran,pemberian data secara lengkap dan benar, dan pembayaran iuran). Berdasarkanhal tersebut, penegakan kepatuhan melalui pemangku kepentingan dalam programjaminan kesehatan nasional perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitaspenyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

---

ABSTRACTThe role of employee as producer of goods and services is one of the mostimportant thing in development especially in economy field. Therefore, theprosperity of employee should be the main concern in order to improve theirproductivity. As of now, the government have issued number of regulations whichaim to improve the prosperity of employee through social security such asNational Health Security. As of stated in Act 24 Year 2011 about Social SecurityInstitution, Employer is required to provide Health Security for the employeebefore 1st January 2016 with percentage of dues as stated in President RegulationNumber 28 Year 2016 about Social Security. However, there are still manyEmployers whom do not obey the regulations of providing Health Security. Basedon the fact above, the researcher conducted the research reviewing theimplementation of National Health Security for Employee in Depok throughdegree of Employer's obedience in providing Health Security for theemployee.Research method that was used in this research is empiric judicial withprescriptive tipology. The result shows only 29% of total Company in Depok thatobey The National Health Security regulation (obey in registering, reportingfactual data and dues payment). Based on the result above, obedienceenforcement by stakeholders in National Health Security program need to beimproved to ensure the effectiveness of National Health Security Implementation."

"Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan nasional.Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menetapkan bahwa iuran program sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Program yang dijalankan adalah melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebagai pengganti program yang sebelumnya yaitu Jaminan Pemelihataan Kesehatan Keluarga Misiskin (JPK-Gakin). Tujuan dari penelitian ini adalah mencari alternatif program mana yang lebih efektif dari sisi pembiayaan mengingat adanya kenaikan anggaran dari yang sebelumnya dan terjadi kenaikan cakupan (pasien). Jenis penelitian ini adalah Descriptive-Komparative dengan metode studi kasus dan kombinasi kuantitatif serta kualitatif. Lokasi Penelitian adalah UP Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan data sekunder dan data primmer dari 2 RSUD dan 1 RS swasta. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan pembiayaan mencapai 168,33% yang semula Rp.2.482.382.808 untuk JPK-Gakin menjadi Rp.4.178.716.437,- untuk KJS. Berdasarkan cakupan program dan uji sensitivitas dengan menggunakan rata-rata lama hari rawat didapatkan bahwa program JPK-Gakin lebih efektif dibandingkan program KJS. Rekomendasi / saran yang dapat diberikan untuk efisiensi pembiayaan program KJS adalah pembuatan petunjuk teknis yang jelas dan kriteria terperinci siapa saja yang boleh menggunakan fasilitas KJS, penyempurnaan kembali sistem rujukan yang ada, melengkapi sarana dan prasarana di Rumah Sakit termasuk perekrutan / penambahan SDM serta peningkatan insentif mengingat beban kerja meningkat.

---

Health as one element of the common good to be realized through a variety of health measures in the series overall health and development are supported by an integrated health system that supports nasional.Untuk Jakarta Capital City Government has determined that the system of social security contribution program for the poor and people are not able to be paid by the government. Is a program run through the Jakarta Health Card (KJS) as a replacement for the previous program Pemelihataan Family Health Insurance Misiskin (JPK-Gakin).

The purpose of this study is to find alternatives which programs are more effective in terms of financing in light of the increase from the previous budget and an increase in coverage (the patient). This research is Descriptive-Komparative with the case study method and a combination of quantitative and qualitative. Study Site is UP Jamkesda Jakarta Health Agency using secondary data and data primmer from 2 hospitals and 1 private hospital.

Results of this study was an increase in funding of 168.33% which was originally Rp.2.482.382.808 to JPKGakin Rp.4.178.716.437, - to KJS. Based on the scope of the program and test sensitivity using the average length of stay was found that the JPK-Gakin more effective than programs KJS.

Recommendation / advice that can be given to the efficiency financing program KJS is making technical instructions are clear and detailed criteria for who may use the facilities KJS, further refinements of existing referral system, complete infrastructure and facilities at the Hospital including recruitment / HR additions as well as increased incentives given the increased workload."