Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu asumsi yang diperlukan dalam pendanaan program pensiun manfaat pasti adalah asumsi tingkat pengembalian investasi. Dalam skripsi ini dibedakan antara asumsi tingkat pengembalian investasi dengan asumsi tingkat bunga atas kewajiban pensiun. Asumsi tingkat pengembalian investasi adalah asumsi yang dibuat berdasarkan tingkat pengembalian jangka panjang atas aset program pensiun. Bila asumsi tingkat pengembalian investasi yang digunakan berbeda dengan tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya maka akan timbul laba atau rugi aktuaria. Laba atau rugi timbul karena perbedaan Unfunded Liability (defisit) yang dihitung dengan asumsi tingkat pengembalian investasi dan Unfunded Liability yang dihitung dengan tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya. Laba atau rugi aktuaria ini ditutupi dengan Supplemental Contribution. Penetapan Supplemental Contribution ditentukan dengan menggunakan metode Amortisasi Laba dan Rugi. Melalui metode ini, dapat ditunjukkan bila asumsi tingkat pengembalian investasi berbeda dari tingkat pengembalian investasi sebenarnya, bisa terjadi defisit jangka panjang atau surplus jangka panjang."

"Sumber penghimpunan dana pada dana pensiun adalah iuran dan basil pengembangan investasi. Mengandalkan iuran sebagai satu-satunya sumber pendanaan tentu bukan suatu tindakan yang bijaksana. Pengembangan investasi justru seharusnya bisa menjadi andalan utama dalam penghimpunan dana. Berkaitan dengan pengembangan investasi, diperlukan perencanaan, pedoman dan prosedur untuk pencapaiannya. Penyusunan dan penerapan kebijakan investasi merupakan aktivitas yang sangat berhubungan dengan pelaksana yaitu sumber daya manusia. Kebijakan investasi yang terformulasi dengan baik belum memastikan kesuksesan kinerja investasi yang ditargetkan. Departemen Keuangan telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti memiliki kebijakan investasi yang dituangkan dalam arahan investasi. Tetapi pada praktiknya pengambilan keputusan investasi sering dilaksanakan tanpa melalui proses yang sudah ditetapkan dalam arahan investasi. Referensi literature dan pengalaman empirik dinegara lain digunakan untuk membandingkan praktek Arahan Investasi pada dana pensiun program pensiun manfaat pasti. Dari penelitian disimpulkan bahwa pada versi aktuaris Kanada memasukan komponen penjelasan pendanaan dan juga menekankan bahwa kebijakan pendanaan mempunyai hubungan erat dengan kebijakan investasi. Oleh karenanya dinegara ini aktuaris berperan dalam menyusun perencanaan investasi. Penerapan versi manajer investasi USA tidak banyak berbeda dengan versi aktuaris Kanada, kecuali pada penyampaian komponen pendanaan. Di Indonesia komponen resiko tidak dinyatakan secara eksplisit serta tidak dinyatakan timeframe perencanaan investasi dan rencana pertumbuhan aset tidak berhubungan dengan rencana pertumbuhan dana. Juga terdapat kesamaan bentuk dan isi Arahan Investasi di seluruh dana pensiun pemberi kerja penyelenggara program pensiun manfaat pasti. Dari pengamatan penerapan arahan investasi diperoleh beberapa fakta, pertama penafsiran pengurus mengenai fungsi arahan investasi tidak sama, kedua arahan investasi disusun oleh pendiri dan pelaksanaan target investasi adalah pengurus tetapi pada umumnya keterlibatan pendiri dalam pengambilan keputusan investasi masih cukup besar, ketiga komposisi aset masih terfokus pada aset yang memberikan tingkat hasil yang rendab karena terbatasnya pengetabuan dan pengalaman pengurus di pasar modal sementara kebanyakan fungsi manajer investasi dirangkap oleh pengurus dana pensiun, keempat pelengkap arahan investasi yaitu buku panduan prosedur dan pelaksanaan investasi belum ada. Secara umum disimpulkan temyata arahan investasi merupakan dokumen yang harus ada untuk memenuhi persyaratan. Walaupun araban investasi sudab ada disetiap dana pensiun, tapi keberadaannya kurang dimanfaatkan karena adanya keterbatasan kemampuan untuk menafsirkan isi pedoman akibatnya proses investasi tidak terlaksana dengan baik."

"Ketika seorang karyawan telah mencapai usia pensiun normal, maka karyawan tersebut tidak lagi bekerja sehingga mereka tidak dibayar. Dengan mengikuti program asuransi dana pensiun, karyawan akan mendapatkan dua jenis manfaat, yaitu manfaat normal dan keuntungan tambahan. Besarnya manfaat yang akan diperoleh peserta dana asuransi Pensiun dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan aktuaria untuk program asuransi dana pensiun manfaat pasti. Dalam tugas akhir ini akan dibahas tentang perhitungan aktuaria dengan sistem proyeksi, yaitu metode usia masuk normal. Pertama-tama, itu ditentukan pertama manfaat yang akan diterima oleh peserta asuransi, selanjutnya akan ditentukan premi. Setelah manfaat dan premi dihitung, maka kewajiban selanjutnya akan dihitung aktuaris. Data untuk ilustrasi tugas akhir ini menggunakan gaji PNS sipil.

---

When an employee has reached the normal retirement age, the employee is no longer working so they are not paid. By joining the pension fund insurance program, employees will get two types of benefits, namely normal benefits and additional benefits. The amount of benefits to be received by Pension insurance fund participants can be calculated using actuarial calculations for the defined benefit pension fund insurance program. In this final project will discuss about actuarial calculations with a projection system, namely the normal entry age method. First of all, it is determined first the benefits that will be received by the insurance participant, then the premium will be determined. After the benefits and premiums are calculated, the next obligation will be calculated by the actuary. The data for this final project illustration uses civil servant salaries."

"Dana Pensiun LIA adalah lembaga yang menjamin para Pensiunan untuk dengan mendapatkan manfaat pensiun dengan dana yang telah dipupuk sejak calon Pensiunan masih aktif bekerja. Agar dana yang dipupuk terus berkembang baik dan terjamin, pengurus Dana Pensiun LIA menginvestasikan dananya dengan mempertimbangkan risiko dan hasil yang optimal.Sejalan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian di Indonesia yang fluktuatif Dana Pensiun LIA Iebih teliti untuk memilih aset-aset financial yang menguntungkan dengan risiko rendah. Pertimbangan atas kondisi perekonomian pada masa lalu, saat ini, dan perkiraan masa yang akan datang, menjadi titik tolak untuk menganalisa investasi portofolio.Tujuan investasi Dana Pensiun yang optimal adalah memaksimumkan hasil pengembangan kekayaan Dana Pensiun dengan memperhatikan aspek keamanan, tingkat likuiditas, serta risiko dari setiap jenis investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kondisi portofolio investasi Dana Pensiun LIA.Investasi portofolio, mencerminkan suatu keadaan dimana Dana Pensiun LIA yang memiliki realisasi portofolio investasi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan mendekati rencana investasi yang dibuat dari seluruh kombinasi aset-aset yang ada serta mempunyai nilai deviasi standar bernilai positif terbesar. Hal ini berarti Dana Pensiun LIA menanggung risiko terbesar dari komposisi portofolio investasi yang ditanamkan.Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi portofolio Dana Pensiun LIA adalah tingkat suku bunga deposito berjangka maupun obligasi, pemilihan reksadana yang memiliki nilai aktiva bersih yang relatif meningkat, dan kombinasi investasi portofolio yang tepat.Hasil penelitian ini menyimpulkan, sesuai dengan daftar rancangan investasi portofolio pada Dana Pensiun LIA bahwa realisasi investasi portofolio Dana Pensiur, LIA belum optimal, berdasarkan nilai kovarian terkecil yaitu (0,120) maka investasi portofolio rancangan Vlll dengan kombinasi investasi tersebut adalah merupakan kombinasi investasi portofolio yang optimal."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh risiko pengelolaan pensiun terhadap biaya utang dan biaya ekuitas pada perusahaan dengan aset program pensiun berdasarkan tiga pengukuran risiko: nilai liabilitas pensiun, posisi pendanaan pensiun, serta selisih risiko aset dan risiko liabilitas pensiun. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahan non lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 ndash; 2014 sebanyak 177 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pengelolaan pensiun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang maupun biaya ekuitas berdasarkan ketiga pengukuran tersebut. Ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar modal di Indonesia belum menyerap informasi terkait risiko pengelolaan pensiun dengan baik sehingga belum mempertimbangkan risiko tersebut dalam keputusan berinvestasi.

---

ABSTRACT

The focus of this study analyzes the impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity in companies with pension plan assets based on three measurements value of pension liabilities, position of pension funding, and difference between risk of pension assets and risk of pension liabilities. This study uses samples of nonfinancial companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2012 until 2014 as many as 177 observations. The result of this study shows that there is no significant impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity based on all three measurements. It indicates that investors and creditors in Indonesian capital market have not absorbed well information related to pension plan risk, so they do not count on such risk in making investment decisions."

"ABSTRAKSalah satu Capital Domestic yang saat ini belum dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur adalah Dana Pensiun. Berdasarkan data dari OJK, untuk tahun 2011 investasi Dana Pensiun pealing besar ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap (SBN dan Obligasi) yaitu sekitar 62%, kemudian pasar uang (deposito) sekitar 34%. Sementara itu kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui Dana Pensiun. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun dengan Analytic Network Process dan menganalisis kemampuan Dana Pensiun dalam pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun yaitu aspek regulasi (0,32053; W=0,456). Faktor penghambat yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek karakteristik produk, Dana Pensiun investasi ke pasar uang dan modal (0,31556; W=0,616); 2) aspek pelaku pasar, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen keuangan dana pensiun (0,3905; W=0,456); 3) aspek regulasi, belum adanya regulasi yang mengatur pembiayaan secara langsung dana pensiun dalam infrastruktur (0,4937; W=0,712); 4) aspek resiko, peluang investasi infrastruktur di pasar dianggap berisiko tinggi (0,530; W=0,76). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Least Square dipeoleh bahwa portofolio invetasi dana pensiun tahun 2014 adalah sebesar Rp. 173,02 triliun, dan rasio terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2014 adalah sebesar 36,33%..

---

ABSTRACTOne of Domestic Capital is currently not utilized for infrastructure financing are Pension Fund. Based on data from the Financial Services Authority (FSA), for the year 2011 of the Pension Fund pealing placed in fixed income instruments (government securities and bonds) is about 62%, then the money market (deposits) of approximately 34%. While the condition of Indonesian Infrastructure dilemma due to the limited financial capacity of the country. One of the efforts the Government is financing infrastructure projects through the Pension Fund. This thesis aims to identify factors inhibiting financing infrastructure projects through the Pension Fund with the Analytic Network Process and analyze the ability of pension funds to finance infrastructure. Based on ANP, infrastructure project financing constraints through the pension fund regulatory aspects (0.32053; W = 0.456). The most dominant limiting factor on each of these aspects are: 1) aspects of the product characteristics, the Pension Fund to invest the money and capital markets (0.31556; W = 0.616), 2) aspects of market participants, the lack of knowledge and understanding of financial instruments funding retirement (0.3905; W = 0.456); 3) regulatory aspects, the lack of regulations governing the financing of the pension fund directly in infrastructure (0.4937; W = 0.712); 4) aspects of risk, investment opportunities in the infrastructure market is considered risky high (0.530; W = 0,76). Based on calculations using the Least Square method that the portfolio obtained by investing their retirement funds in 2014 was Rp. 173.02 billion, and the ratio of the infrastructure financing needs in 2014 amounted to 36.33%"

"ABSTRAKTesis ini membahas tingkat pengungkapan Dana Pensiun Indonesia di tahun 2011 hingga 2013 sebagai perwujudan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan scorecard tingkat pengungkapan tata kelola dana pensiun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tingkat pengungkapan Dana Pensiun yang ada di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi acuan Dana Pensiun di Indonesia dalam meningkatkan penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik. Hasil yang didapat adalah tingkat pengungkapan Dana Pensiun di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013 masih berada di kategori poor (kurang dari 60%), dan praktik tata kelola Dana Pensiun Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Diharapkan dengan peningkatan ini, peserta program pensiun merasa semakin aman akan program pensiun mereka dan akan menarik peserta baru untuk mengikuti program pensiun.

---

ABSTRACTThis thesis describes the disclosure level of Indonesian pension fund from 2011 to 2013 as an embodiment of good pension fund governance principle. This study is a descriptive research using a disclosure level of pension fund governance scorecard. The purpose of this study is to get a general description of Indonesian pension fund disclosure level and hopefully this can be a reference for Indonesian pension fund in improving the implementation of good pension fund governance. Result shows that for the year of 2011 through 2013, Indonesian pension fund’s disclosure level is still in the poor category (less than 60%) and the implementation of Good Pension Fund Governance is improving through the years. This improvement should make the member of the pension plan feels more secure about their retirement program and also attract new participant to join the retirement program."

"ABSTRACTBy virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income By virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income Tax in conjunction with Decree of the Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 651/KMK.04/1994 on Certain Capital Investment Sectors which Generate Income for the Pension Fund which is not classified as the Object of Income Tax; however, to obtain the facility, the Pension Fund has legal obligation which must be observed and fulfilled properly, such as the provisions in making investment pursuant to the Decree of Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 511/KMK.06/2002 on Pension'Fund Investment and other regulations which have been designated by the Government, which control the Pension Fund, especially; The Pension Fund of Jiwasraya Employer (Dana Pensiun Pemberi KerjaIDPPK Jiwasraya).In writing this thesis, the type of the research conducted is normative descriptive legal research. The normative descriptive research in this thesis tends to be a case study, which is conducted pursuant to the consideration that the writer will elaborate the analysis systematically on the provision of the Pension Fund Law and other regulations which regulate the Pension Fund, i.e. which control the direction of the investment, and the imposition of tax as well as the facility of the entire tax exemption which is obtained by the Pension Fund, which is related to the Taxation Law on taxation aspect and provision in the Pension Fund, in its implementation by DPPK Jiwasraya, as a legal subject in this research, which is also analyzed based on the primary data from the interview result."