Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Bukittinggi merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi memiliki beberapa objek wisata yang banyak menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan fasilitas wisata di Kota Bukittinggi tahun 1994-2007, yaitu dengan cara mengkorelasikan lokasi dan jumlah fasilitas wisata dengan lokasi objek wisata, jumlah wisatawan, dan jaringan jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan spasial dan metode deskriptif dengan membagi tahun penelitian menjadi tiga periode,yaitu periode I (1994-1997), periode II (1998-2002), periode III (2003-2007). Pola perkembangan fasilitas wisata Kota Bukittinggi Tahun 1994-2007 mengelompok di pusat kota dan linear mengikuti jaringan jalan utama kota menuju ke arah Padang.

---

City of Bukittinggi is one of the main tourist destination of Indonesia is located in the Province of West Sumatra. Bukittinggi city has a few objects that attract many tourists visit the archipelago and abroad. This study aims to determine the pattern of tourism facilities in the city of Bukittinggi in 1994-2007, that is the way to correlate the location and number of facilities with tourism object location, the number of tourists, and the road network. Method used in this research approach, namely spatial and descriptive method by dividing a three-year research period, the period I (1994-1997), period II (1998-2002), period III (2003-2007). The development pattern of tourism facilities at Bukittinggi city in 1994-2007 is clustering in city center and linearing at city street network heading to Padang."

"Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan wisata halal karena jumlah penduduk mayoritas memeluk agama Islam dan daya tarik wisata yang sangat beragam. Namun saat ini terjadi kekosongan hukum terkait pengembangan potensi tersebut di Indonesia. Penyelenggaraan wisata halal di Indonesia hanya diatur pada Fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Potensi wisata halal ini harus mendapatkan respon positif daerah dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan wisata halal. Kota Bukittinggi merupakan salah satu destinasi wisata halal di Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal telah merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Hotel syariah sebagai salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan pada destinasi wisata halal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan prinsip syariah yang diatur pada Perda Sumbar dan Fatwa DSN MUI pada hotel syariah sebagai pendukung wisata halal di Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung dengan jenis data sekunder sekaligus data primer. Berdasarkan penelitian perkembangan pariwisata halal di Kota Bukittinggi khususnya hotel syariah belum maksimal dalam menerapkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Perda Sumbar dan Fatwa DSN MUI. Implementasi prinsip syariah Hotel Grand Bunda Syariah Bukittinggi yang belum dipenuhi seperti sertifikasi halal, penggunaan jasa lembaga keuangan syariah dan tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan wisata halal khususnya hotel syariah di Kota Bukittinggi maka perlu komitmen bersama pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat setempat untuk melaksanakan prinsip syariah secara maksimal.

---

Indonesia has a great opportunity in the development of halal tourism because the majority of the population embraces Islam and a very diverse tourist attraction. However, there is currently a legal vacuum related to the development of this potential in Indonesia. The implementation of halal tourism in Indonesia is only regulated in the DSN MUI Fatwa Number 108 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia-based Tourism. This halal tourism potential must get a positive response from the region by forming regional regulations governing the implementation of halal tourism. Bukittinggi City is one of the halal tourist destinations in West Sumatra in organizing halal tourism has referred to the Regional Regulation (Perda) of West Sumatra Number 1 of 2020 concerning the Implementation of Halal Tourism. Islamic hotels as one of the facilities needed by tourists in halal tourist destinations. Therefore, this study aims to find out more about the application of sharia principles stipulated in the West Sumatra Regional Regulation and Fatwa DSN MUI on Islamic hotels as a supporter of halal tourism in Bukittinggi City. This research is a normative-empirical research that uses qualitative analysis methods supported by secondary data as well as primary data. Based on research, the development of halal tourism in Bukittinggi City, especially Islamic hotels, has not been maximized in applying sharia principles as stipulated in the West Sumatra Regional Regulation and the DSN MUI Fatwa. The implementation of sharia principles at Grand Bunda Syariah Hotel Bukittinggi that have not been fulfilled such as halal certification, the use of Islamic financial institution services and there is no Sharia Supervisory Board (DPS). In an effort to increase the development of halal tourism, especially Islamic hotels in Bukittinggi City, it is necessary to commit with the local government, business actors and the local community to implement sharia principles to the fullest."

"Kota Serang memiliki destinasi wisata utama Kawasan Banten Lama yang merupakan cagar budaya perkotaan dengan sebutan urban heritage. Tingginya jumlah wisatawan yang datang mendorong pembangunan fasilitas penunjang wisata. Keberadaan fasilitas menyesuaikan tempat yang mungkin banyak dikunjungi wisatawan dan berdampingan dengan fasilitas lain. Hal ini akan menimbulkan pengelompokan dari masing-masing jenis fasilitas wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola distribusi spasial fasilitas wisata yang terbentuk di sekitar Kawasan Banten Lama serta menganalisis keterkaitan pola distribusi spasial fasilitas wisata terhadap jaringan jalan dan penggunaan lahan di Kawasan Banten Lama, Kota Serang, tepatnya di Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, dan Benteng Speelwijk. Metode analisis yang digunakan Nearest Neighbor Analysis dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pola distribusi spasial fasilitas wisata di Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, dan Benteng Speelwijk berpola clustered. Adapun jenis fasilitas yang tersebar mengelompok tersebut berupa fasilitas primer, sekunder, dan kondisional. Diketahui pula bahwa fasilitas wisata cenderung memanjang mengikuti jaringan jalan dan dominasi fasilitas primer berada di penggunaan lahan cagar budaya, sedangkan dominasi fasilitas sekunder dan kondisional berada di penggunaan lahan pemukiman, perdagangan dan jasa serta sarana prasarana.

---

Serang City has a main tourist destination in the Banten Lama region which is an urban cultural heritage known as urban heritage. The high number of tourists who come encourages the construction of tourism supporting facilities. The existence of facilities adjusts to places that may be visited by many tourists and side by side with other facilities. This will lead to a grouping of each type of tourist facilities. This study aims to analyze the spatial distribution pattern of tourist facilities formed around the Banten Lama region and analyze the relationship between the spatial distribution pattern of tourist facilities on the road network and land use in the Banten Lama region, Serang City, to be precise at the Banten Grand Mosque, Surosowan Palace, and Benteng Speelwijk. The analytical method used is Nearest Neighbor Analysis and descriptive analysis. The results showed the spatial distribution pattern of tourist facilities at the Great Mosque of Banten, Surosowan Palace, and Speelwijk Fort with a clustered pattern. The types of facilities that are spread out in groups are primary, secondary, and conditional facilities. It is also known that tourist facilities tend to extend following the road network and the dominance of primary facilities is in the use of cultural heritage land, while the dominance of secondary and conditional facilities is in the use of residential land, trade and services and infrastructure."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaplikasian city branding Kota Bukittinggi menggunakan model pengukuran yang menghubungkan brand equity dengan pendahulunya attitude toward the brand dan brand image dan konsekuensinya brand preference , brand equity di bentuk oleh tiga dimensi yaitu brand awareness, brand loyalty, dan perceived quality. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif melalui online survey terhadap sampel 250 wisatawan yang pernah berkunjung ke Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Pengujian hipotesi mengunakan analisis SEM. Pada penelitian ini ditemukan bahwa attitude toward the brand mempengaruhi brand equity, brand equity berpengaruh pada brand preference secara positif dan signifikan, dan brand equity terdiri dari brand loyalty dan perceived quality.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the application of city branding in Bukittinggi city using a measurement model to link brand equity to its antecedents attitude toward the brand and brand image and consequences brabd preference , brand equity consists of 3 dimensions brand awareness, brand loyalty and perceived quality . The design research is quantitative with online survey as a tool to collect data from 250 tourists who travelled to Bukittinggi City in the past year. As for hypothesis testing, SEM analysis was used. The findings show that attitude toward the brand positively and significantly contributes to brand equity, brand equity positively and significantly contributes to brand preferences, and brand equity consists of brand loyalty and perceived quality."

"Penelitian ini membahas kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi serta menganalisa strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya. Menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Strategi yang dilihat berkaitan dengan indikator Memperluas Basis Objek Pajak dan Minimalisasi Object exemption, Penerapan Presumtive tax pada objek yang Hard To Tax, Pemanfaatan Diskresi Tarif, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi dan Penguatan Pengawasan dan Penegakan Sanksi. Dari hasil penelitian diidentifikasi kndala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yakni : 1 Kendala Regulasi; 2 Kendala Implementasi; 3 Lemahnya basis data perpajakan; 4 Lemahnya koordinasi internal Pemerintah Daerah; 5 Lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi; 6 Keterbatasan sumber daya aparatur; dan 7 Keterbatasan kemampuan dan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya penerapan strategi berupa Perluasan Basis Objek Pajak dan Meminimalkan object exemption, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittingi dengan cukup baik walaupun diakui masih terdapat kelemahan. Sedangkan untuk Penerapan Presumtive Tax dan Diskresi Tarif berupa leveling tarif belum dilaksanakan oleh Pemda Kota Bukittinggi. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mengevaluasi setiap strategi yang telah dilaksanakan guna meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah ke depan.

---

This research discusses problems faced by Local Government of Bukittinggi and analyzes strategies they did in optimizing their local tax revenue. Using the post positivist approach, quantitative method, and data collection using indepth interview technique. The strategies are observed related to the indicators of Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Applying Presumtive tax among the Hard To Tax objects, Utilizing Tax Rate Discretion, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency, Strengthening Monitoring and Sanction Enforcement.

From the result, some problems are identified in the Local Government of Bukittinggi in optimizing the local tax revenue, which are 1 Regulation Problems 2 Implementation Problem 3 Weaknesses in Tax Data Basis 4 Weaknesses in Local Government internal coordination 5 Weaknesses in Monitoring and Sanctions Enforcement 6 Lacking in human resources and 7 Lacking in ability and disobedience of Tax Payer.

Furthermore, the application of strategies such as Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency have been quite well done by the Local Government of Bukittinggi although there are still some weaknesses. Meanwhile for the Application of Presumtive Tax dan Tax Rate Discretion such as tax rate leveling have not been done by the Local Govenment of Bukittinggi. That is why, it is hoped that the Local Govenment of Bukittinggi can evaluate every strategies that have been done to increase the optimalization of the local tax revenue in the future. "

"Industri kecil merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dan yang paling berkembang adalah industri bordiran/sulaman dan industri kerupuk, dimana kedua industri ini menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan industri lainnya. Penelitian ini mengkaji tentang persebaran industri industri kerupuk dan industri bordiran/sulaman dengan mengkaitkan variabel lokasi asal bahan baku, pasar dan jumlah tenaga kerja. Melalui observasi lapangan dan wawancara terstruktur pada 137 industri, persebaran lokasi industri dilakukan dengan metode analisis tetangga terdekat dan teori lokasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persebaran industri kecil pangan dan industri kecil sandang mempunyai pola persebaran tidak merata. Persebaran industri ini cenderung berorientasi pada pasar dibandingkan lokasi bahan baku. Sedangkan jumlah tenaga kerja industri kecil industri bordiran/sulaman lebih banyak dibandingkan jumlah tenaga kerja industri kerupuk.

---

Small industry is one strategic sector that provide a buffer of economic growth of Bukittinggi city and the most developed is embroided/sulaman and cracker industry in which both industries to absorb more labor than other industries. This research examines the distribution of food industrial crackers and clothing industrial embroidery/sulaman by linking the variable location of origin of raw materials, markets and the number of labor. Through field observations and structured interviews in 137 industries, the distribution of industrial location in done by nearest neighbor analysis method and location theory. The result of this research indicate that the dispersal of small industries of food and clothing have uneven random pattern. Distribution of this industry tends to be oriented on the market compared to the location of raw materials, while the number of workers of small scale clothing industries more than the number of food industries workers."

"ABSTRAKTuberkulosis adalah penyakit yang menjadi salah satu perhatian global. Berbagai faktor dapat meningkatkan kejadian TB dan mempermudah penularan, salah satunya adalah faktor lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, dan rumah sehat dengan proporsi TB paru BTA positif di Kota Pariaman, Bukittinggi, dan Dumai tahun 2010-2016. Penelitian ini merupakan studi ekologi. Data kasus TB Paru BTA positif yang tercatat di Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Bukittinggi, dan Dumai diolah secara agregat pada setiap kecamatan di wilayah Kota Pariaman, Bukittinggi, dan Dumai tahun 2010 sampai 2016. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota; Badan Pusat Statistik; serta Badan Informasi Geospasial. Data dianalisis dengan uji statistik dan analisis spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara ketinggian wilayah dengan proporsi TB paru BTA positif di Kota Bukittinggi dengan kekuatan hubungan yang kuat dan berpola negatif. Terdapat korelasi antara ketinggian wilayah dengan proporsi kasus TB paru BTA positif di Kota Pariaman, Bukittinggi dan Dumai ketika di analisis secara bersamaan. Tidak terdapat korelasi antara kepadatan penduduk dan rumah sehat dengan proporsi TB paru BTA positif di Kota Pariaman, Bukittinggi, dan Dumai tahun 2010-2016. Perlu adanya penyesuaian prioritas program yang ada sesuai dengan kondisi wilayah kota masing-masing berdasarkan ketinggian.

---

ABSTRACTTuberculosis is a disease that has become one of the global concerns. Various factors can increase the incidence of TB and facilitate transmission, one of which is environmental factors. This study aimed to determine the correlation between altitude, population density, and healthy homes with the proportion of smear positive pulmonary TB in Pariaman, Bukittinggi and Dumai in 2010 2016. This study is an ecological study. The data of smear positive pulmonary TB cases recorded in Public Health Office were processed in aggregate at each sub district in Pariaman, Bukittinggi and Dumai areas in 2010 until 2016. Data source in this research is secondary data obtained from Public Health Office Central Bureau of Statistics as well as the Geospatial Information Agency. Data were analyzed by statistical test and spatial analysis. The results of this study indicate that there is a correlation between altitude with the proportion of smear positive pulmonary TB in Bukittinggi with the strength of a strong relationship and a negative pattern. There is a correlation between altitude with the proportion of smear positive pulmonary TB in Pariaman, Bukittinggi and Dumai. There is no correlation between population density and healthy homes with proportion of smear positive pulmonary TB in Pariaman, Bukittinggi and Dumai in 2010 2016. It is necessary to adjust the priority of existing programs in accordance with the conditions of each city areabased on altitude."

"Kawasan heritage memiliki nilai sejarah yang tinggi dan dapat dinikmati hingga saat ini. Nilai sejarah yang terkandung merupakan sebuah keunikan dan karakter khas pada kawasan heritage. Keunikan dan karakter kawasan heritage tersebut berkaitan dengan sejarah perkembangan fisik sebuah kota. Perkembangan yang terjadi pada kota dapat dirasakan hingga saat ini, baik dari pola perkembangan kota berdasarkan sumbu tertentu atau bahkan pada penggunaan kembali (re-use) bangunan tua dengan fungsi baru. Keunikan dan karakter kawasan heritage tersebut mampu menarik perhatian banyak orang untuk datang berkunjung, sehingga fungsinya berubah menjadi kawasan wisata heritage. Obyek heritage sebagai obyek wisata pun membawa dampak perkembangan pada sebuah kota, khususnya pada elemen-elemen pendukung aktivitas wisata heritage. Elemenelemen tersebut berkembang sesuai fungsinya dan tidak terlepas dari aspek-aspek sejarah yang terkandung dalam kawasan heritage. Kawasan heritage adalah aset sebuah kota yang menjadi kawasan wisata heritage, dan merupakan salah satu faktor penyebab perkembangan sebuah kota.

---

Heritage areas have high historical values and could be enjoyed until today. Historical values which are contained in a heritage object's uniqueness and special character. The heritage areas' uniqueness and special character have a relation with a city's physical development history. Developments which were happen to the city could be seen today, from the city's development pattern based on an axis or even the re-usage old building with a new function. The heritage areas' uniqueness and special character may attract people's attention to visit, so its' function change become heritage tourism areas. Heritage areas as heritage tourism areas give the development effects to the cities; especially to the heritage tourism activity's supporting elements. Those elements develop affecting the city and could not be separate from historical aspects contained in heritage areas. Heritage areas are the city's assets which become heritage tourism areas, and also one of the causal factors of a city's development."

"Kelancaran komunikasi melalui telepon selular merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh operator komunikasi di Kota Bukittinggi yang merupakan pusat tujuan wisata dan kota terbesar kedua di Propinsi Sumatera Barat. Tersusunnya model spasial kualitas penerimaan layanan sinyal telekomunikasi (PLST) merupakan tujuan akhir dari penelitian ini melalui pengukuran kuat sinyal di 69 lokasi yang dilanjutkan dengan analisis keruangan secara kuantitatif antara kuat sinyal dengan jarak dari BTS, ketinggian tempat, ketingian lokasi BTS dan arah hadapan lereng, dijadikan landasan untuk menyusun model spasial PLST di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan pola spasial PLST operator merah mempunyai kualitas yang sangat baik hampir diseluruh daerah penelitian, sedangkan sinyal layanan operator hitam cenderung mengelompok dibagian selatan, makin jauh dari lokasi BTS operator merah atau operator hitam kualitas PLST semakin buruk. Lereng yang menghadap BTS operator merah dan operator hitam menunjukkan kualitas PLST yang lebih baik, makin tinggi lokasi BTS, semakin buruk kualitas PLST operator hitam. Model spasial kualitas PLST di Kota Bukittinggi terlihat bahwa daerah yang dekat BTS dengan wilayah yang datar atau dengan lereng yang menghadap BTS.

---

Smooth communication through mobile phones is an obligation that must be met by communication operators in the Bukittinggi City is the center of a tourist destination and second largest city in West Sumatra Province. The formulated models of Spatial Signal Reception Quality Telecommunications Services (SSRQTS) is the ultimate goal of this research through a strong measurement signal in 69 locations, followed by a quantitative spatial analysis of signal strength with distance from the BTS, altitude, location of base stations and the direction of the level before the slope, provides a basis to develop spatial models of SSRQTS in the Bukittinggi City.

The results show the spatial patterns of SSRQTS of red operators have a very good quality in nearly all the research areas, while the signal carrier services tend to cluster in the southern black, farther from the BTS site operator or service quality black or red SSRQTS worse. Slopes facing the BTS service shows the red and black operators SSRQTS better quality, the higher the location of the BTS, the worse the quality of the service SSRQTS black. Model of SSRQTS in the Bukittinggi City is seen that the area near the BTS with the area of a flat or a slope overlooking the BTS. "