Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penetapan tin'gkat kesehatan BUMN seperti yang te.rdapatdalam Instruksi Pr:esiden no. 5 tahun 1988 tanggal 26 Oktober1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan BUMNdidasarkan pada perhitungan tingkat rentabilitas, likuiditasdan solvabilitas (RLS) yang dicapai perusahaan selama tigatahun.Hasil penilaian yang diperoleh dengan menggunakan metodeRLS tersebut dinilai masih memiliki kelemahan, karena sifatnyayang memukul rata semua BUMN tanpa membedakan jenis usaha dansifat pelayanan aktivitasnya.Berdasarkan permasalahan demikian, penulis mencobamengemukakan suatu alternatif penyajian laporan keuangan nilaitambah dengan tujuan agar ada suatu tolak ukur yang jelasmengenai tingkat keberhasilan BUMN tanpa maksud memberikanperkecualian terhadap adanya ketidakefisienan pada BUMNtertentu.Penulisan skripsi ini disusun atas dasar penelitianke.pustakaan dan stud i lapangan, berupa tanya j awab denganLaporan Nilai..., Ika Hikmawati, FEB UI, 1993 pihak-pihak yang cukup kompeten dengan topik yang ditulis.Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa denganbergesernya tujuan perusahaan dari memaksimumkan tingkat labake pemberian kesejahteraan kepada beberapa kelompok yangterlibat dalam proses kegiatan perusahaan maka peranan laporannilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan menjadisemakin penting.Dalam hubungannya dengan pemeriksaan akuntin atas laporankeuangan BUMN yang dilaksanakan BPKP, diperlukan adanya suatukajian dan penelitian menyangkut pemanfaatan atau penyajianlaporan'nilai tambah. Penelitian ini sebaiknya mengkaji dampakyang mungkin timbul atas diterbitkannya laporan nilai tambahbagi pemakai laporan keuangan BUMN yang bersangkutan. Agarpenelitian sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sebaiknyaIAI sebagai organisasi profesi di Indonesia yang sekaligusmembawahi komite PAl juga melakukan penelitian untuk maksudmaksudpelaporan eksternal BUMN.Apabila dikemudian hari BPKP dan IAI mengharuskandisajikannya laporan nilai tambah, sebaiknya diatur secarategas format dan bagaimana mengklasifikasikan laporan nilaitambah. Dengan demikian hanya sedikit diberikan alternatifalternatifpemilihan yang dapat mengarah pada ketidakseragaman, sehingga para pemakai akan mudah untuk mempergunakan informasi yang dalam laporan nilai tambahan"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan dan tingkat kecukupan informasi laporan keuangan dalam pemanfaatan laporan keuangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian diperoleh dengan kuesioner dan wawancara, bagaimana kuesioner didistribusikan secara langsung kepada 54 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan akuntansi pengguna tergolong kurang baik; perdirjen 57/PB/2013 hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan DPR RI cukup dimanfaatkan oleh pengguna dengan tingkat pemanfaatan sebesar 68,5%. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan akuntansi dan tingkat kecukupan informasi dalam pemanfaatan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil lain menunjukkan bahwa jenis pemanfaatan tertinggi adalah terkait sumber dan penggunaan anggaran dan pemanfaatan terendah terkait rincian hutang kepada pihak ketiga. Tidak termanfaatkannya laporan keuangan DPR RI disebabkan adanya beberapa unsur dalam laporan keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat menyebabkan kekeliruan interpretasi, serta beban kerja yang cukup berat di kalangan pengguna laporan keuangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa memang dibutuhkan komponen tambahan dalam laporan keuangan, namun dapat dipenuhi oleh basis akuntansi yang ada saat ini.

---

The aim of this study is to identify degree of accounting knowledge level and adequacy of financial statement information in the use of financial statement. The results show that the level of accounting knowledge of the financial statement users are in the "unfavorable" category; The House of Representative Financial Statement is "less able" to meet the needs of the user; and the degree of utilization of financial statement by financial statement users are pretty good; There is no evidence that accounting knowledge and adequacy of financial statement are related to utilization of financial statement of Secretariat General of The House Of Representative.

Other results show that the most type of financial statements utilization are related to the source and use of funds. Meanwhile the biggest reason for lack of financial statement utilization is not every piece of information in the financial statements accompanied by a detailed description. Further analysis show that additional components are needed in the financial statements of the House of Representative for a better financial statement utilization. The additional component can be fulfill by current accounting bases."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis regresi. Data primer berupa persepsi responden terhadap variabel penelitian, dengan sampel satuan kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tahun penelitian 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

---

The aim of this study is to prove the effect of Government Accounting Standard implementation, Internal Control implementation, human resources competence, organizational commitments, and information technology utilization on government financial statements quality. This study uses quantitative method that is regression analysis. Data of this study are respondent?s perceptions about research variables. Samples of study are units in Indonesian Institute of Sciences.

The results of this study show that the Government Accounting Standard implementation and organizational commitment positively influence government financial statements quality. On the other hand, internal control implementation, human resources compentence, and information technology utilization are proven to have no positive effect on government financial statements quality."

"Skripsi ini berisi tentang analisis sistem dan prosedur akuntansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok. Dalam skripsi ini membahas mengenai unit-unit kerja yang ada pada Pemerintah daerah. Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari traksaksi-transaksi yang ada pada masing-masing unit kerja Pemerintah daerah sampai menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Proses akuntansi dalam Pemerintahan Daerah melalui beberapa tahapan proses sampai pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Melalui skripsi ini, penulis ingin mengetahui apakah sistem akuntansi pada Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang ada.Hasilnya, penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota Depok telah menerapkan penggunaan aplikasi SIPKD dalam mengolah data-data keuangan mereka sampai pada proses menghasilkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sistem ini telah membuat kinerja Pemerintah kota Depok lebih efektif dan efisien terutama bagi setiap SPKD dan juga PPKD yang ada.

---

This thesis contains about the analysis of accounting system and procedures of the Local Government City of Depok. In this thesis discusses the work units that exist in local government. The discussion in this paper starts from transactions that exist in each local government unit to produce consolidated financial statements is the responsibility form of local government. Accounting process in Local Government through several stages of the process to ultimately result in financial statements. Through this paper, the authors wanted to determine if the accounting system in Depok Municipality has been in compliance with applicable laws and existing theories.

The result, this study states that the accounting system of the City of Depok has been in compliance with applicable laws. Depok city government has implemented the use SIPKD applications in processing their financial data to the accountability of the process of generating financial reports. This system has made the performance of Depok city government more effective and efficient, especially for any SPKD and PPKD also available."

"Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Bagi masyarakat bisnis, laporan keuangan menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan investasi, pinjaman, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Informasi keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan historis, belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dalam pengambilan keputusan. Mereka juga membutuhkan informasi keuangan yang bersifat prediktif futuristik. Menghadapi perkembangan kebutuhan itu, akuntan publik sebagai pihak yang independen, dituntut peranannya dalam hal penyediaan berbagai informasi keuangan, bukan hanya informasi keuangan historis, tetapi juga informasi yang bersifat prediktif. Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai badan pengatur praktek akuntan publik di Indonesia, juga dituntut campurtangannya dalam hal mengakomodir akuntan atas penugasan-penugasan yang berhubungan dengan laporan keuangan prospektif tersebut."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengakuan akuntansi atas pengembangan sistem informasi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara beberapa sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi Manjemen Akuntabilitas SIMA seharusnya mendapat pengakuan akuntansi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan, karena memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan sesuai kriteria definisi, pengakuan dan pengembangan. Kapitalisasi penting dilakukan karena akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sebagai upaya pengamanan aset negara dan berguna sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Pengabaian pengakuan akuntansi yang masih terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep pengakuan aset dan juga disebabkan karena belum lengkapnya ketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan internal.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze information system development recognition as an intagible assets in government financial report. This research is a qualitative case study method. The result shows that among information systems developed by Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP , SIMA BPKP development should be recognized as an intagible assets, since it meets all criterias required of definition, recognition and development. Capitalization become important since it will increase accountability and transparency, as a safeguard state assets and useful as a better information for management decision making, as well as showing the government commitment to implement accrual based accounting principle. Abandonment of accounting recognition still occurs due to a lack of understanding of the concepts of assets recognition and incomplete provisions governing the accounting treatment of intagible assets derived from internal development. "