Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Education at Home Affairs Governmental Studies Institute must be avoided from bureaucracy ilness, such as power orientation, centralization, uniformity, unproductiveness, and over bureaucracy. Change should be done related to the issues of moral , ethics, work ethics, religiosity spirit, science, physical and attitude in order to produce driving force to conduct various better changes inside it and surround its environment and needs to analyze and reviewed."

"Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara kurikulum terselubung dengan modernitas individu di lembaga pendidikan non formal dan lembaga pendidikan formal serta perbedaan kemampuan/efektivitas kedua lembaga pendidikan tersebut dalam menanamkan modernitas bagi pesertanya. Adapun yang menjadi alasan dari penulis mengkaji topik di atas adalah mengingat nilai modernitas masih dan tetap dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat bertahan di era industrialisasi dan globalisasi ini. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan noneksperimen yang berbentuk korelasi dan komparasi. Pengumpulan datanya melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu peserta pelatihan program setara D1 kejuruan Elektronika di BLKI Pasar Rebo dan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Kejuruan Elektronika Semester 2. Teknik samplingnya adalah sampel jenuh dengan jumlah responden 36 orang peserta pelatihan dan 80 orang mahasiswa. Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: (1) adakah hubungan kurikulum terselubung dengan tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan non-formal?; (2) adakah hubungan kurikulum terselubung dengan tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan formal?; (3) apakah ada perbedaan yang signifikan antara tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan non-formal dengan tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan formal pada periode waktu belajar yang sama?. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa tidak ada hubungan antara kurikulum terselubung dengan tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan non-formal, dimana skore r = 0,165, dan r2 = 0,027. Dari hasil uji t persamaan regresi Y = 158,736 + 0,275X didapatkan hasil bahwa koofisien konstanta 158,736 sangat signifikan sedangkan koefisien b = 0,275 tidak signifikan. Selanjutnya, dari uji F didapatkan hasil bahwa persamaan regresi di atas tidak signifikan pada a = 0,05. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa ada hubungan antara kurikulum terselubung dengan tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan formal meskipun kekuatan hubungan tersebut cenderung rendah, dimana r = 0,263 signifikan pada a = 0,05 sedangkan r2 = 0,069. Dari hasil uji t persamaan regresi Y = 150,073 + 0,377X didapatkan hasil bahwa koefisien konstanta 150,073 sangat signifikan sedangkan koefisien b = 0,377 signifikan pada a = 0,019. Dari uji F didapatkan hasil bahwa persamaan regresi di atas signifikan pada a = 0,019. Hasil uji Z menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan non-formal dengan di lembaga pendidikan formal pada waktu belajar yang sama (2 semester). Perhitungan statistik memperlihatkan hasil Zo = 0,1038 dan Z tabel = 1,96 pada a = 0,05 maka Zo berada di daerah penerimaan Ho. Pada lembaga pendidika formal ditemukan bahwa dimensi kurikulum terselubung: sikap guru yang tidak diskriminatif memiliki hubungan yang signifikan dengan dimensi modernitas: keterbukaan dan kesediaan untuk menerima perubahan social; selanjutnya kegiatan ekstrakulikuler berhubungan dengan aspirasi pekerjaan."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."