Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Serangkaian deregulasi di bidang keuangan yang dicanangkan pemerintah khususnya PAKTO 1988 membawa dampak bagi perkembangan perbankan antara lain masuknya pesaing-pesaing baru dalam sektor ini serta memberi perbankan lebih banyak kebebasan dalam menetapkan harga dan menentukan mix dari produk dan jasa yang ditawarkan. Hal ini terlihat dari banyaknya produk-produk baru yang dilansir oleh bank antara lain tabungan model baru yang diimingi-imingi hadiah berupa uang tunai, peralatan rumah tangga, tingkat bunga yang lebih tinggi, fasilitas pelayanan yang lebih cepat dengan adanya ATM, pengambilan tabungan boleh dilakukan setiap hari dan sebagainya. Dengan dilansirnya tabungan model baru maka berarti tingkat kompleksitas pengoperasian bank makin meningkat dan makin banyak aktivitas-aktivitas yang timbul yang tentunya membutuhkan informasi biaya yang akurat. Dengan kata lain tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagai-mana profitabilitas produk (dalam hal ini tabungan dan deposito) bagi bank bila activity—based costing (ABC) digunakan sebagai basis dalam penugasan beban-beban opera-sinya. Jadi dalam hal ini penulis mencoba mengaitkan antara biaya yang terjadi dengan aktivitaS-aktivitas yang menciptakan biaya tersebut. Dalam studi kasus ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka acuan sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data dari obyek pelitian. Sistem ABC. mengasumsikan bahwa produk/pelanggan tidak mengkonsumsi sumberdaya secara langsung; tapi mengkonsumsi aktivitas. Aktivitas inilah yang mengkonsumsi sumberdaya secara langsung. Dengan menggunakan sistem yang.,.dipakai oleh Bank saat ini tidak terlihat apakah produk-produk yang dilansirnya menguntungkan atau tidak karena biaya dihitung secara global. Setelah itu dilihat bottom line perusahaan apakah dengan biaya sebesar itu perusahaan masih untung atau tidak. Jadi sifatnya sangat agregatif."

"Tingginya tingkat kredit bermasalah pada bank BUMN disebabkan adanya pengkategorian piutang bank BUMN sebagai piutang negara. Pengkategorian ini menciptakan perbedaan proses penyelesaian kredit bermasalah pada bank BUMN dibandingkan pada bank swasta. Padahal di sisi lain, peraturan terkait yang berlaku saat ini belum dapat memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan piutang bank BUMN. Penelitian ini mengkaji apakah piutang bank BUMN dapat dikategorikan sebagai piutang negara dan bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah pada suatu bank BUMN. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yuridis normatif. Dengan menganalisis teori-teori dalam Hukum Perseroan dan Hukum Keuangan Negara, maka dapat disimpulkan bahwa piutang bank BUMN bukan piutang Negara. Oleh sebab itu, proses penyelesaian kredit bermasalah tidak tunduk pada peraturan mengenai piutang negara (PUPN), tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas."

"Pidana sebagai suatu derita atau nestapa harus dipertimbangkan secara matang oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan jenis dan lama/banyaknya pidana dalam suatu undang-undang, terutama dalam melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang semula hanya merupakan perbuatan administratif atau keperdataan. Pada dasarnya, ukuran atau pedoman pemidanaan belum secara lengkap diatur, namun pembentuk undang-undang seyogyanya berpikir secara realistik dan proporsional mengenai penentuan pidana yang diinginkan (criminal policy), dengan cara melihat apakah penentuan pidana dimaksudkan untuk pembalasan atau pembinaan? Ukuran pidana juga bisa diperbandingkan dengan undang-undang lain atau undang-undang di negara lain. Jadi, rasa keadilan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tetapi juga oleh pembentuk undang-undang."

"Perlakuan akuntansi atas penyisihan pencadangan piutang tak tertagih mengalami perubahan cukup signifikan, sejak diterapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, terutama pada metode perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Metode perhitungan atas CKPN pada PSAK 71, menggunakan expected loss dengan sifat forward-looking. Atas perubahan ketentuan akuntansi tersebut, belum diiringi dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 tahun 2009 dan PMK No. 219 tahun 2012. Hal ini menimbulkan permasalahan untuk ditinjau secara lebih lanjut. Salah satu perusahaan yang terdampak dengan perubahan ini adalah PT XYZ. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yang ditimbulkan atas perbedaan perlakuan secara akuntansi dan pajak atas penyisihan piutang tak tertagih pada PT XYZ tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pada penelitian ini, data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 cenderung menaikkan CKPN yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, dikarenakan PT XYZ merupakan industri yang diperbolehkan untuk melakukan pembebanan atas pencadangan piutang secara pajak, maka perbedaan yang terjadi terdapat pada selisih besar CKPN menurut akuntansi dan pajak. Dengan demikian, atas penerapan PSAK 71, akan berpengaruh terhadap koreksi fiskal pada CKPN yang menjadi lebih besar, dibandingkan saat penerapan PSAK 55.

---

The accounting treatment for the provision for allowance for doubtful accounts has changed significantly, since the implementation of Statement of Financial Accounting Standards 71 ​​which became effective on January 1, 2020, especially in calculating Allowance for Impairment Losses (CKPN). The calculation method for CKPN in PSAK 71 uses expected loss with forward-looking characteristics. The change in accounting provisions has not been followed by a change in Minister of Finance Regulation (PMK) No. 81 of 2009 and PMK No. 219 of 2012. This raises issues for further review. One of the companies affected by this change is PT XYZ. This study aims to analyze the implications arising from differences in accounting and tax treatment of allowance for doubtful accounts at PT XYZ in 2022. This research uses a qualitative approach. The analysis technique used in data collection is the descriptive method. This study obtained data from literature studies and in-depth interviews with several relevant sources. This study's results indicate that applying PSAK 71 tends to increase the company's CKPN. Furthermore, because PT XYZ is an industry that is allowed to charge for provisioning receivables taxably, the difference that occurs is in the large difference in CKPN according to accounting and tax. Thus, the implementation of PSAK 71 will affect the fiscal correction in the CKPN which becomes larger, compared to the implementation of PSAK 55."