Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas sistem pengendalian manajemen yang diterapkan di kantor akuntan publik (KAP) sebagai salah satu perusahaan jasa profesional. Sistem chargeable/billable hours sebagai indikator penilaian kinerja yang digunakan oleh perusahaan jasa profesional pada umumnya dan model levers of control dipakai untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian manajemen pada fungsi audit di KAP X yang merupakan salah satu KAP besar di Indonesia. KAP X merupakan perusahaan yang sudah mencapai tahap dewasa dalam siklus hidup organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada auditor dari berbagai tingkat dan kuesioner kepada staf audit KAP X serta studi lapangan selama tiga bulan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Penulis juga membandingkan alat kontrol yang digunakan oleh KAP X dengan alat kontrol yang seharusnya digunakan oleh perusahaan pada tahap dewasa sesuai model Simons (2000). Dari penelitian yang telah dilakukan, maka Penulis menyimpulkan bahwa fungsi audit KAP X telah menerapkan sistem pengendalian manajemen dengan efektif.

---

The focus of this study is management control systems implemented in public accounting firms as part of professional service firms. Chargeable/billable hours systems as performance measurement indicator commonly used by professional service firms and levers of control model were used to analyze the implementation of management control systems in audit function of KAP X which is one of the big public accounting firms in Indonesia. KAP X is a firm which has achieved the mature stage of organization life cycle.

Methods used in this study were interviews to auditors from all levels, questionnaires given to audit staff of KAP X and a 3-months field study to gain a more comprehensive understanding. The author also compared control tools used by KAP X with control tools supposed to be used by a mature firm in accordance with the model of Simons (2000).

From the study done, the author concluded that the audit function of KAP X has implemented management control systems effectively."

"Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi beberapa pengujian bukti audit yang dilakukan KAP AAA terhadap akun penjualan pada PT ZZZ untuk periode laporan keuangan 31 Desember 2021. Prosedur yang dievaluasi mencakup analytical review, pengujian pengendalian, pengujian detail, dan pengujian pisah batas. Kerangka evaluasi yang digunakan mengacu kepada Standar Audit dan beberapa konsep audit menurut para ahli. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa konsep dasar dari proses audit laporan keuangan telah sesuai dengan teori menurut Hayes et al (2017) dan Arens et al (2020). Prosedur yang dievaluasi, yaitu analytical review, pengujian pengendalian, pengujian detail, dan pengujian pisah batas telah memenuhi SA 500 demi mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat. Keempat prosedur tersebut juga memenuhi SA 315 untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dan SA 330 sebagai respon terhadap risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi.

---

This internship report was prepared to evaluate several audit evidence tests conducted by KAP AAA on sales accounts at PT ZZZ for the financial reporting period December 31, 2021. The procedures evaluated included analytical review, tests of controls, tests of details, and cutoff tests. The evaluation framework used refers to the Auditing Standards and several audit concepts according to experts. The evaluation results show that the basic concept of the financial statement audit process is in accordance with the theory according to Hayes et al (2017) and Arens et al (2020). The evaluated procedures, namely analytical review, tests of controls, tests of details, and cutoff tests have complied with SA 500 in order to obtain sufficient and appropriate audit evidence. The four procedures also comply with ISA 315 to identify and assess the risks of material misstatement and ISA 330 in response to the risks of material misstatement at the assertion level."

"Dalam sistem perundang-undangan terdapat hierarki atau tingkatan, peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 terdapat pengaturan mengenai verifikasi dimana belum diatur dalam undang-undang. Penelitian bertujuan membahas mengenai penerapan verifikasi dan pemeriksaan terhadap hierarki perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada perbedaan antara verifikasi dan pemeriksaan, penerapan pelaksanaan serta bias antar peraturannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah penerapan verifikasi berdasarkan teori yang digunakan berbeda dengan pemeriksaan dan tidak sesuai hierarki perundang-undangan oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah dalam pelaksanaannya verifikasi harus sesuai fungsi dan hierarki perundang-undangan.

---

In the laws system there is a hierarchy or degree, regulations that lower levels must not conflict with the higher. In government regulation number 74 year 2011 contains a provision wherein the verification is not regulated by law. This research addresses the implementation of verification and audit based on government regulation toward of law hierarchy. This research focus on the differences between verification and audit, implementation and kind of disputes accross the rules. This research used qualitative descriptive approach. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. The result of this research is the implementation of verification is totally different with audit and not related to laws hierarchy, thus this research recommends the government in implementing verification should be match by function and laws hierarchy."