Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya akseptasi penutupan risiko atas pertanggungan kendaraan ber motor akhir-akhir ini yang disebabkan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor oleh masyarakat, ternyata juga diikuti dengan peningkatan dalam nilai klaim dan rasio kerugian (loss ratio). Tingginya nilai dan rasio kerugian dari bisnis ini menyebabkan berkurangnya hasil usaha perusahaan asuransi kerugian. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir nilai dan rasio kerugian tersebut adalah melalui penerapan kebijaksanaan akseptasi risiko (underwriting) yang tepat, sehingga efektifitas dari kebijaksanaan tersebut dapat tercermin disini. Perolehan data dan informasi serta landasan teoritis penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Sedangkan sebagai studi lapangan dilaksanakan pada perusahaan asuransi kerugian swasta nasional PT."X" sebagai suatu studi kasus. Dari hasil penelitian pada PT."X" diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan kebijaksanaan underwriting perusahaan sudah cukup mampu meminimalisir nilai dan rasio kerugian. Meski demikian efektifitas kebijaksanaan underwriting tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor-faktor luar yang tidak mampu dikendalikan perusahaan. Oleh karenanya agar diperoleh hasil yang seoptimal mungkin PT."X" sebaiknya perlu mengkaji kembali beberapa pertimbangan baik teknis maupun non teknis yang digunakan perusah?an dalam melakukan akseptasi risiko pertanggungan kendaraan bermotor agar kepentingan perusabaan dan masyarakat tertanggung dapat terpenuhi."

"Tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko sari tertanggung kepada penanggung (PT Asuransi Jasa Indonesia). Dalam garis besarnya asuransi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang (jiwa). Dalam asuransi kerugian dikenal adanya asas subrogasi yang diatur dalam Pasal 264 KGHD, yang maksudnya adalah penyerahan hak dari tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap pihak ketiga. Maksud subrogasi ini adalah untuk memberikan perlindungan/hak kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, kaitannya dengan Pasal 1365 it f?er_ menurut Pasal 5 ayat (4) alinea 3 Polis Rendarean Bermotor, disebutkan bahwa: Tertanggung diwajibkan memberikan segala bantuan yang ada padanya dan segala keterangan kepada Maskapai (PT Asuransi Jasa Indonesia (Penulis) dalam penyelesaian sesuatu tuntutan.Dalam pelaksanaannya yang dimaksud subrogasi asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Jasa Indonesia adalah meliputi:1. Penyerahan hak dari, tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia untuk menuntut pihak ketiga, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat subrogasi.b. Menyerahkan surat Keterangan Kepolisian yang nenyatakan penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga.c. Menyerahkan salinan/foto kopi surat tuntutan dari tertanggung kepada pihak ketiga.2. Penyerahan benda pertanggungan (kendaraan bermotor) dari tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat Keterangan Kepolisian/Pejabat yang berwenang tentang terjadinya kecelakaan.b. Menyerahkan benda pertanggungan (kendaraan bermotor).3. Penyerahan hak untuk menuntut pihak ketiga dan benda pertanggungan (kendaraan bermotor) dari tertanggung kepada.PT Asuransi Jasa Indonesia, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat subrogasi.b. Menyerabkan surat Keterangan Kepolisian yang menyatakan penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga.c. Menyerahkan salinan/foto kopi surat tuntutan dari tertanggung kepada pihak ketiga.d. Menyerahkan benda pertanggungan (kendaraan bermotor).Namun dalam kenyataannya dalam pelaksanaan subrogasi masih banyak permasalahan yang muncul sehingga belum dapat berhasil secara maksimal. Adapun, permasalahan ini disebabkan oleh: Tertanggung, Pihak Ketiga, dan Penanggung."

"Ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, dalam suatu perjanjian asuransi melalui leasing terdapat hubungan antara perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha asuransi; perusahaan leasing sebagai pelaku usaha pembiayaan kendaraan bermotor sekaligus konsumen asuransi; dan tertanggung sebagai konsumen asuransi dan leasing. Hubungan di antara ketiganya mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, terutama oleh pihak pelaku usaha dalam rangka mewujudkan suatu hubungan perjanjian bersifat timbal balik dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan konsumen. Mengingat daya tawar konsumen lebih kecil karena pengetahuan konsumen mengenai hak dan kewajiban dan produk/jasa yang dibeli kadangkala lebih rendah dari pelaku usaha. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah mengenai penunjukan perusahaan asuransi oleh perusahaan leasing, keterbukaan informasi polis asuransi, dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa konsumen. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Dalam kasus yang dianalisis oleh penulis terdapat pelanggaran terhadap perlindungan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan leasing sebagai pelaku usaha pembiayaan kendaraan bermotor terhadap tertanggung dan terhadap perusahaan asuransi. Kelalaian oleh perusahaan leasing tersebut mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan antara tertanggung dengan perusahaan asuransi, karena tertanggung pun sebagai seseorang yang awam dalam hukum kurang mengetahui hak dan kewajibannya dalam kedua perjanjian tersebut. Penulis pun menyarankan kepada perusahaan asuransi dan perusahaan leasing untuk lebih menyadari posisi mereka sebagai pelaku usaha dengan memberikan layanan yang terbaik kepada para konsumennya yang rata-rata adalah orang yang awam terhadap hukum, dan kepada masyarakat agar belajar menjadi konsumen yang selektif serta mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha."