Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKondisi perekonomian saat ini yang kurang menguntungkan, sehingga banyak perusahaan yang menutup usahanya dan melakukan pemutusaii hubungan kerja. Untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap resiko yang berakibat berkurang atau terputusnya penghasilan, ditempuh melalui penerapan sistem jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Penghasilan yang diperoleh dari Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsostek, merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dikenakan pajak. Pemungutan pajak hanis Adil dan bersifat Netral. Sedangkan pemungutan pajak dapat dikatakan Adil kalau ia memenuhi syarat Keadilan Horizontal, bahwa setiap Wajib Pajak diterapkan satu struktur tarif pajak yang sama, dan juga hams memenuhi syarat Keadilan Vertikal, bahwa setiap Wajib Pajak diterapkan satu struktur tarif pajak progresive yang sama. Netralitas mengisytifatkan baiiwa dikenakaii pajak yang saina atas penghasilan taiipa melihal sumbeniya. Adaiiya lani-tanl pajak yang bcrbuda ini iricniinbulkaii pokok permasaiahan, apakali pengenaan pajak atas Tabungan Hari Tua yang dibayaikan sekaUgus oleh Badan Penyelenggaran Jarasostek sudali sesuai dengan azas kcadilan dan azas netralitas. Kalau tidak sesuai apakali pengenaan pajak alas Tabungan I-Iari Tua dapat diupayakan lebih adil dan netral. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kcpustakaaii dan studi lapangan meliputi wawancara dengan pihak-piliak yang tcrkait secara sampling insidentil. Tujuan dari penelitian ini adalali untuk mengetahui bagainiana peiierapan pajak atas Tabungan Ilaii Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsoslek memenulii prinsip-prinsip keadilaii dan bersifat netral. Dari pembahasan diperoleh kesinipulan bahwa, pengenaan pajak penghasilan atas Tabungiui llari Tua tidak memenulii azas keadilaii dan beluiu bersifat nctral.Agar peiigenaan pajak alas Tabungan Hari Tua dapat memenulii azas keadilaii, maka pengenaan pajakaya, diterapkaii dengan menggunakan struktur taiif uniuiu Pasal 17 Uiidang-Undang Pajak Pengliasilan yang telali diubali terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994. Pemungutan Pajak atas Tabungan Haii Tua dapat bersifat lebili uetral, maka disarankan agar pengenaan pajaknya disamakan dengan pajak atas tabungan deposito atau tabungmi lain."

"ABSTRAKLaporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan audit atas pembayaran manfaat pensiun pada Dana Pensiun SHNK yang dilakukan oleh KAP NFS untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Laporan magang ini fokus pada prosedur audit yang dilakukan oleh KAP NFS terkait pengujian kontrol dan pengujian substantif atas audit atas pembayaran manfaat pensiun, serta analisis audit dari proses audit yang diterapkan oleh KAP NFS atas pembayaran manfaat pensiun untuk Dana Pensiun SHNK. Hasil audit yang dilakukan oleh KAP NFS menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh Dana Pensiun SHNK telah diterapkan secara tepat dan tidak ada temuan audit dan tidak ada salah saji material terkait dengan pembayaran manfaat pensiun. KAP NFS telah melakukan prosedur audit sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

ABSTRACTThe Internship report is aimed to explain the audit of pension benefit payments in Dana Pensiun SHNK which is conducted by KAP NFS for the period ended December 31, 2017. The report focuses on audit procedures performed by KAP NFS regarding test of control and substantive testing related to the audit of pension benefits payment, and also an analysis audit of the audit process applied by KAP NFS related to the pension benefit payment for Dana Pensiun SHNK. The results of the audit conducted by KAP NFS indicate that the internal control performed by Dana Pensiun SHNK has been applied appropriately and no audit finding and no material misstatement related to pension benefit payment. KAP NFS has performed audit procedures in accordance with applicable theory and standards."

"Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Menjadi lebih lengkap karena secara praktis memuat penahapan kepesertaan, prosedur mendaftar, program-program yang bisa diikuti oleh peserta, persentase iuran, manfaat layanan tambahan, formulir-formulir yang biasa digunakan, sampai sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada peserta yang melanggar peraturan perundang-undangan. Buku ini menjadi penting sebagai panduan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.Sesuai amanat undang-undang, lembaga yang bertanggung jawab mengelola jaminan sosial terkait ketenagakerjaan ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Badan ini mulai menjalankan fungsinya sejak 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berlaku untuk pekerja formal, tetapi berlaku juga bagi pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja. Ada pula program untuk sektor konstruksi, yaitu program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.Dengan mendaftarkan diri atau pekerja Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi Anda dan tenaga kerja yang ada di perusahaan Anda"

"Perpajakan atas Jaminan Hari Tua di Indonesia memiliki perbedaan yang jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Di samping itu, Peraturan perpajakan atas pembayaran jaminan hari tua memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga dapat mempengaruhi take home pay pensiunan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan program jaminan hari tua dan perbandingan perlakuan perpajakan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini adalah dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Perbedaan tujuan sistem jaminan sosial menyebabkan perbedaan perlakuan atas perpajakan atas jaminan hari tua di negara-negara ASEAN.

---

Taxation on Provident Fund in Indonesia has a Difference compared to ASEAN countries. Besides, Tax regulations on provident fund withdrawal have significant changes, thus affecting pensioners? take home pay. The purpose of this study is to describe provident fund program and compare it with ASEAN countries. This study uses qualitative approach. Data assembling technique used in this study is library research and thorough interviews. Differences on social security?s purpose and system caused differences with taxation treatment on provident fund in Indonesia andASEAN countries."

"Lembaga Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pasti, dimana Lembaga Dana Pensiun ini pelaksanaanya didasarkan pada Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan meneliti ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain melalui penelusuran kepustakaan. Keberadaan Dana Pensiun dewasa ini tidak hanya dibutuhkan oleh para pekerja atau karyawan dari suatu perusahaan tetapi juga oleh para profesional ,yang salah satunya adalah notaris, namun permasalahan timbul karena Notaris selaku pekerja mandiri tidak mempunyai suatu wadah yang memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka pada saat mereka memasuki usia pensiun, Dalam Undang-undang Jabatan Notaris no.30 Tahun 2004, tidak ada pengaturan mengenai jaminan kesejahteraan bagi para notaris ketika pensiun begitu juga dengan Undang-undang Dana Pensiun No.11 Tahun 1992, Akan tetapi mereka dapat dan dimungkinkan untuk mengikuti program Dana Pensiun dengan menjadi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yaitu jenis dana pensiun yang dikhususkan untuk para pekerja mandiri/karyawan yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Dana Pensiun Lembaga keuangan tersebut oleh Undangundang Dana pensiun dapat dibentuk Oleh Bank atau perusahaan Asuransi Jiwa. Alternatif lainnya adalah para notaris dapat menjadi peserta Lembaga Dana Pensiun dari suatu perusahaan Perseroan Terbatas. Oleh karena hal itu maka sudah sepantasnya UUDP dan UUJN diamandemen sehingga jaminan kesejahteraan bagi para notaris tersebut dapat lebih diperhatikan."