Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Multi Level Marketing kini telah berkembang dengan pesat baik di luar maupun di dalam negeri. Sejak diperkenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1980-an perlahan tapi pasti akhirnya keberadaan MLM mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan dikeluarkannya KepMenPerindag No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 maret tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. Besarnya usaha Multi Level Marketing di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah dan masyarakat sendiri. Industri inipun akhirnya menjadi salah satu solusi usaha seiring dengan terus berubahnya kondisi perekonomian negara ini. Dengan jutaan pelaku usaha MLM di Indonesia, maka jelas industri ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Pada masyarakat luas beragam pandangan telah diterima oleh MLM, baik yang sangat mendukung keberadaannya maupun yang menentang sistem MLM ini. Namun ironisnya sebagian besar masyarakat yang memberikan opini tersebut hanya memberikan sisi positif dan negatif MLM saja, tanpa pemahaman apa MLM itu sebenarnya sehingga dapat menjadi bumerang bagi industri ini. Hal ini juga diperparah dengan adanya usaha Money Game yang mendompleng nama MLM, kenyataannya perusahaan tersebut hanya menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan janji-janji yang berlebihan tanpa kenyataan. Malahan usaha ini berhasil mengeruk dan membawa lari bermilyar-milyar dana yang dihimpun dari masyarakat yang tidak mengerti apa itu sebenarnya MLM. Untuk dapat meluruskan pandangan negatif pada masyarakat yang menyamaratakan semua perusahaan MLM adalah Money Game dan kedok dari penipuan, maka penulis tertarik untuk membahas masalah MLM ini ditinjau dari sudut hukum perdata barat dan hukum Islam, karena Indonesia menganut hukum perdata barat dan sebagian besar masyarakatnya pemeluk agama Islam dengan mengambil satu contoh perusahaan MLM sebagai perbandingannya."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian secara deduktif diinterprestasikan untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat yang berwenang dalam bidang tertentu yang menyangkut pertanahan, mempunyai kedudukan yang sangat strategis selaku penunjang dalam Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini sesuai penelitian di wilayah kota Jakarta Selatan, melalui Surat setoran asli pajak yang diperlihatkan kepadanya sebagai bukti telah dibayarkannya pajak atas tanah yang merupakan milik orang yang akan mengalihkan tanahnya kepada orang lain sebelum akta pemindahan hak atas tanah itu dibuat.Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus daerahnya atas prakarsa sendiri, tidak terkecuali bidang pertanahan. Bidang pertanahan inilah yang merupakan tugas dan kewenangan PPAT selaku pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk membuat akta-akta berkenaan dengan perbuatan hukum tertentu mengenai tanah. Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang pertanahan memberikan kontribusi pada penerimaan daerah dalam bentuk pajak,dimana PPAT selaku penunjang panerimaan pajak di daerah yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa perolehan dari BPHTB, untuk pusat sebesar 20% sedangkan untuk daerah sebesar 80%. Penerimaan daerah yang sangat besar ini dapat meningkatkan Pendapatan. Asli Daerah yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan daerah secara luas. PPAT selaku Salah satu ujung tombak penerimaan negara dari sektor pajak telah banyak memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah, maka sudah selayaknya PPAT mendapatkan insentif fiskal dan medali atas hasil kerja kerasnya membantu pemerintah dalam penerimaan pajak, dan Selayaknya pula PPAT sekiranya mendapat insentif non fiskal berupa kavling/tanah bagi PPAT yang telah banyak memberikan kontribusi kepada daerah dan meminta kelonggaran pajak, karena PPAT telah banyak membantu instansi pajak dalam penerimaan pendapatan bagi kantor pajak setempat."

"Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kami sekeluarga sehingga pada hari yang penting ini, saya dapat dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap pada Universitas Indonesia. Sungguh membanggakan bahwa anak bungsu seorang guru Sekolah Dasar di Sulawesi Tengah dapat mencapai tingkat akademis dan tingkat jabatan tertinggi dalam rangka Tridarma Perguruan Tinggi.Pidato pengukuhan ini dengan judul di atas saya kemukakan karena saya berpendapat bahwa masalah-masalah pelayanan kesehatan bagi kalangan penduduk terbanyak di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, beserta organisasi pelayanannya tidak akan habis-habisnya sebagai kancah dan sasaran penelitian ilmiah ilmuwan-ilmuwan sosial, dalam konteks perubahan-perubahan sosiobudaya, politik dan ekonomi, serta hubungan-hubungan transnasional.Di sini saya membicarakan masalah-masalah atau kelemahan-kelemahan yang dialami oleh program kesehatan primer bagi lapisan masyarakat pedesaan dan bawah, sebagai sisi lain dari kenyataan-kenyataan keberhasilannya yang dilaksanakan di Indonesia. Sehubungan dengan ini sasaran kajian dibatasi pada Puskesmas dan Posyandu. Diharapkan kajian ini dapat memberi gambaran kenyataan dan mungkin dapat menjadi masukan bagi perencanaan pengembangan/peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer(Primary Health Care). Penelitian di sini adalah pada segi persepsi pihak kelompok yang diharapkan menjadi kelompok partisipan. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang diutamakan adalah pengalaman pelayanan dari kelompok partisipan yang justru menjadi sasaran komunikasi inovasi sosial dari program. Uraian akan dilaksanakan dengan menggunakan 2 model yang diangkat dari data yang saya peroleh dalam penelitian (Kalangie 1980; 1989; 1990; 199 I ; 1994; 1994a; Kalangie et al. 1991).

---

1. Permasalahan Umum dan Latar BelakangPermasalahan utama yang diidentifikasikan dalam rangka kampanye kesehatan internasional adalah: Mengapa program-program penanggulan penyakit, kuratif dan pencegahan, yang ditujukan kepada penduduk yang dianggap paling membutuhkan di negara-negara berkembang sejak Perang Dunia II banyak menemui kegagalan atau kurang berhasil? Jawabannya menunjukkan suatu proses penemuan beberapa sumber masalah. Pertama, pemahaman, penerimaan, dan adopsi teknologi biomedis Barat yang disampaikan tidak terjadi dalam masa singkat seperti diharapkan oleh pembawa-pembawanya dari Barat. Kalau terjadi memakan waktu sesuai dengan proses pengambilan keputusan penduduk; selain, tergantung pada teknik komunikasi yang dipakai oleh pembawa, apakah berwawasan kebudayaan penduduk yang bersangkutan atau tidak. Tidak jarang inovasi ini ditolak oleh penduduk pribumi atau mengakibatkan terjadinya konflik kepercayaan. Dengan demikian, sumber masalah adalah premis budaya etnosentris kalangan pembawa sebagai profesional biomedis Barat, dan kendala-kendala budaya dan sosial penduduk pribumi yang menjadi sasaran komunikasi inovasi.Permasalahan tersebut telah didokumentasikan dalam kepustakaan kesehatan internasional sebagai `adversary model' atau model pertentangan kepercayaan (Foster 1977:528). Dengan kata lain persoalannya adalah mencari metode bagaimana kelompok partisipan dapat mengadopsi gagasan dan praktek kesehatan baru. Pemecahannya adalah berdasarkan pemahaman interaksi antara pengetahuan dan kepercayaan kesehatan dengan perilaku kesehatan, atau makna dari perilaku itu sendiri dalam proses melaksanakan tindakan kesehatan yang dapat terlihat kecil tetapi dapat pula kompleks (lihat Paul 1955: 1). Apa yang ingin digambarkan adalah suatu `ethnography of health habits' (Coreil 1990 : 9) dengan fokus utama pada perilaku kesehatan yang dianggap hambatan terhadap perubahan kesehatan yang dikehendaki program, serta metode yang tepat untuk mengatasinya. Pada dasarnya model ini dipakai untuk menerangkan resistensi sosiobudaya pada masyarakat non-Barat dalam menerima perawatan biomedis Barat (Foster 1977: 528) yang oleh pembawa program diupayakan sebagai pengganti keseluruhan sistem medis tradisional yang dalam kenyataannya tidak pernah terjadi atau berhasil."