Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjabarkan pengaruh investasi terhadap solvabilitas perusahaan asuransi kerugian. Pemerintah Republik Indonesia menentukan bahwa solvabilitas perusahaan asuransi kerugian sekurang-kurangnya 10% dari Premi Netto. Metode penelitian yang di lakukan dengan obsservasi lapangan untuk mendapatkan data primer serta studi literatur untuk mendapatkan data sekunder. Investasi dalam deposito dan surat berharga memberikan dampak positif terhadap admitted assets atau kekayaan yang diperkenankan. Adapun admitted assets merupakan salah satu komponen dalam perhitungan solvency margin. Sedangkan investasi dalam penyertaan tidak mempengaruhi perhitungan solvency margin. Dengan peningkatan dana investasi, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perhitungan solvency margin terus meningkat. Penulis menyimpulkan solvency margin perusahaan selama masa penelitian selalu positif. Deposito mendapatkan porsi terbesar karena dianggap "free risk". Porsi surat berharga semakin menurun menjadi 2,4% pada tahun 1989. Adapun komposisi penyertaan meningkat menjadi 8,4% pada tahun 1989. Penulis menyarankan bahwa penempatan investasi dalam bentuk surat berharga sebaiknya lebih besar diarahkan pada obligasi karena return dari investasi tersebut dalam bentuk bunga relatif stabil. Dan seyogyanya perusahaan perlu menetapkan pedoman portfolio investasi dalam bentuk prosentase maximal."

"Salah satu komponen kritis dalam PSAK 74 yaitu Margin Jasa Kontraktual / Contractual Service Margin (CSM). Kompleksitas dalam pengimplementasian konsep CSM menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi sehingga analisis kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 perlu dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 pada perusahaan asuransi kerugian PT X yang merupakan salah satu perusahaan asuransi dan penjaminan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM sesuai dengan PSAK 74 serta menganalisis apa saja isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan teknik tringulasi serta instrumen penelitian berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X telah membuat roadmap dalam proses persiapan implementasi PSAK 74 yang terdiri atas lima fase. Selain itu, kesiapan dalam pengakuan dan pengukuran CSM yang terdiri atas kesiapan data dan sistem TI, kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan prosedur dan simulasi dalam pengakuan dan pengukuran CSM telah dilakukan oleh PT X namun secara umum belum maksimal. Adapun terdapat enam isu signifikan yang harus diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X yaitu profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, sumber daya manusia (akuntan, aktuaris, dan tenaga IT support), kompleksitas data saat dan setelah masa transisi, CSM Engine, pajak penghasilan pada masa transisi, dan penentuan tingkat diskonto.

---

One of the critical components in PSAK 74 is the Contractual Service Margin (CSM). The complexity in implementing the CSM concept is a challenge for insurance companies so that an analysis of the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 needs to be carried out to further analyze the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 in the loss insurance company PT X which is one of the insurance and guarantee companies in Indonesia. This study aims to evaluate the readiness of PT X in the recognition and measurement of CSM in accordance with PSAK 74 and analyze what are the significant issues in the recognition and measurement of CSM at PT X. This research was conducted with a qualitative method through a case study with tringulation techniques and research instruments in the form of semi-structured interviews and documentation. The results showed that PT X has created a roadmap in preparation process to implement PSAK 74 which consist of five phases. In addition, readiness in the recognition and measurement of CSM consisting of data and IT system readiness, human resource readiness, and procedure and simulation readiness in the recognition and measurement of CSM has been carried out by PT X but in general has not been maximized. There are six significant issues that must be considered in the recognition and measurement of CSM at PT X, namely profitability and sustainability of the company, human resources (accountants, actuaries, and IT support), data complexity during and after the transition period, CSM Engine, income tax during the transition period, and determination of the discount rate."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan piutang dan pembiayaan yang jatuh tempo mampu menutupi dana pihak ketiga yang jatuh tempo. Dana pihak ketiga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Semakin besar dana pihak ketiga menunjukkan semakin besar kepercayaan terhadap bank tersebut.Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia Hal ini lumrah karena kredibilitas bank tersebut sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang mampu mengatasi terpaan krisis ekonomi 2007-2008. peningkatan tersebut diikuti dengan penigkatan piutang dan pembiayaan yang dilakukan oleh BMI. Pada tahun 2001 ada peningkatan dana mudharabah 2l.67%, musyarakah -1.l5%, murahbahah 42.61% dan istisna 34.42% sedangkan pada tahun 2004 ada peningkatan sebesar dana mudharabah 101 .59%, musyarakah 933.3%, murahbahah 43.66% dan istisna -0. 52%.Sedangkan komponen dana pihak ketiga pada BMI terlihat pada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yang cenderung stabil. Pertumbuhan tabungan mudharabah terlihat sangat stabil dari tahun ketahun. Pada tahun 2000 sebesar 21.64%, 2001 sebesar 22.04%, dan 2004 sebesar 22.79%. sedangkan pada deposito mudharabah cenderung naik. Pada tahun 2000 34-17%, pada tahun 2001 sebesar 41.10% dan 52.27%.Akan tetapi jika melakukan analisa dengan matching Concept deposits mudharabah pada tahun 2003 dana pihak ketiga yang jatuh tempo kurang dan 1 bulan mampu ditutupi dengan piutang sebesar 24%,dan umur 1-3 bulan mampu ditutupi sebesar 18%, serta 3-12 bulan mampu ditutupi 46%. Sehingga ada dan pihak ketiga yang jatuh tempo harus ditutupi dan pinjaman antar bank atau melalui money market.Sedangkan pada deposito dolar menunjukkan dana pihak ketiga yang jatuh tempo terhadap pembiayaan yang jatuh tempo menunjukkan yang kurang dari 1 bulan ditutupi sebesar 7%, dan 1-3 bulan ditutupi sebesar 5%, serta 3-12 bulan mampu ditutupi 32%."

"Asuransi kerugian akibat hum hara adalah suatu klaim kerugian yang dialami oleh tertanggung yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang terjadi pada saat adanya huru hara pada lokasi obyek yang diasuransikan. Landasan hukum untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa dapat dinyatakan sebagai huru-hara adalah dengan adanya pernyataan dari pemerintah setempat tentang adanya penghentian kegiatan pemerintahan yaitu kantor-kantor clan atau adanya sekolah diliburkan.Hal yang sangat mendasar yang membedakan antara asuransi kerugian akibat hum-hara dengan asuransi kerugian yang lain adalah, bahwa asuransi kerugian akibat huru-hara merupakan perluasan jaminan (jaminan tambahan) dari polis asuransi kerugian yang dipegang oleh tertanggung. Seseorang tidak bisa mendapatkan perluasan jaminan, tanpa memiliki polls asuransi kerugian terlebih dahulu. Polis asuransi kerugian tersebut, bisa berupa polis asuransi kendaraan bermotor dan atau kebakaran. Untuk mendapatkan perluasan pertanggungan yang dijamin oleh Klausula 4.1. B, seorang tertanggung diharuskan membayar premi tambahan (lebih) dibanding premi asuransi kerugian yang lain. Tambahan premi ini merupakan syarat khusus dalam perjanjian asuransi kerugian akibat huru-hara.Dalam upaya untuk melindungi kepentingan konsumen (tertanggung) yang sexing didudukkan pads posisi yang lemah dalam mempertahankan hak clan kewajibannya dalam kontrak terhadap posisi pelaku usaha (penanggung) yang umumnya menduduki posisi yang sangat dominan, maka dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tentang larangan penggunaan klausula baku dalam perjanjian. Pasal 18 UUPK ini harus dengan secara jelas disosialisasikan pada dunia asuransi untuk dapat dijadikan landasan perancangan kontrak asuransi walaupun tetap diajukan dalam bentuk draft polis asuransi yang telah tercetak. Khususnya dalam suatu draft kontrak tercetak yang diajukan kepada pihak konsumen untuk ditandatangani, dimana sebenarnya sebelum langkah penandatanganan kontrak tersebut , konsumen mempunyai hak dan kewajiban untuk membaca dan memahami bahkan melakukan perubahan terhadap draft kontrak yang tercetak. Namun demikian situasi dan posisi pihak konsumen cenderung berada dalam posisi sulit untuk melakukan perubahan kontrak. Dilain pihak para pelaku usaha menyatakan sudah memberikan auk-up waktu clan informasi kepada pihak tertanggung untuk membaca dan memahami draft polls asuransi yang diajukan.Pada umumnya pihak tertanggung atau konsumen biasanya tidak menggunakan penyelesaian sengketa dalam perjanjian asuransi berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 52 UUPK melalui lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen, Sengketa antara pelaku usaha (penanggung) dengan pihak konsumen (tertanggung) biasanya diselesaikan melalui lembaga peradilan dengan menggunakan KUHD maupun ketentuan lain di bidang Asuransi seperti UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi dan peraturan pelaksananya yaitu PP No. 73 Tabun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian."