Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117IM-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN mendefinisikan Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilainilai etika.Dilingkungan BUMN, Kementerian BUMN menerbitkan Keputusan yang mewajibkan kepada Perusahaan BUMN untuk menerapkan praktek-praktek GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), sebuah Perusahaan Asuransi kerugian milik BUMN yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan PP No.1/1971 tanggal 11 Januari 1971 dimana modal dasar berasal dari Pemerintah Indonesia cq. Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia, sejak akhir tahun 2002 telah menerapkan GCG.Tesis ini membahas langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam persiapan hingga penerapannya serta evaluasi terhadap hal-hal apa saja dampak positif yang sudah dicapai termasuk hal apa saja yang masih harus diperbaiki dikemudian hari. Dari hasil penerapan tersebut terlihat bahwa pengelolaan kegiatan usaha PT Asknindo pada umumnya telah dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip GCG serta juga telah ada perbaikan dalam berbagai aspek khususnya dalam analisa Seleksi Risiko dari Kredit dimana dengan telah dibentuknya Unit Khusus Managemen Risiko."

"Pada kenyataannya menunjukkan bahwa usaha Bank dalam membantu pengusaha kecil melalui kredit sering kali mengalami berbagai hambatan, yang berpangkal dari kurangnya jaminan yang dapat diberikan oleh pihak yang memerlukan kredit. Menyadari akan hal tersebut, maka Bank berusaha agar ada pihak lain yang bersedia betindak sebagai penjamin , sehingga Bank dapat memberikan kreditnya kepada pengusaha-pengusaha kecil yang tidak mampu menyediakan jaminan yang cukup. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1971 tentang Penyertaan Moda l Negara R.I . untuk pendirian perseroan dalam bidang Perasuransian kredit, maka berdirilah PT. Asuransi Kredit Indonesi a (PT. Askrindo). Dengan adanya PT. Askrindo sebagai penanggung yang bersedia menanggung kerugian yang diderita oleh Bank, maka Bank dapat menggunakan jasa pertanggungan dari PT. Askrindo. Dan PT. Askrindo dalam menjalankan fungsinya tersebut, akan membuat Perjanjian Asuransi Kredit (PAK), yang mengatur hubungan hukum antara PT. Askrindo sebagai pihak penanggung dan Bank sebagai pihak tertanggung dengan kredit Bank sebagai obyek yang dipertanggungkan."

"Dalam menjalankan perannya sebagai penjamin risiko atas kerugian pihak tertanggung, perusahaan asuransi kredit banyak berkaitan langsung dengan perbankan. Sejak kredit diberikan kepada nasabah, bank pemberi kredit menghadapi risiko kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah, atau tidak diperoleh kembali kredit tersebut dari nasabah sehingga bank yang bersangkutan menderita kerugian. Melalui asuransi kredit, diharapkan masalah tersebut sedikit banyak dapat teratasi dan perbankan dapat terdorong untuk lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya. Seiring perkembangan perdagangan internasional antara lain ditandai dengan semakin beragamnya sistem pembayaran ekspor-impor terutama yang berkaitan dengan perbankan berbagai permasalahan yang ditimbulkannya pun kian bertambah. Dalam bentuk pembayaran yang paling populer seperti Letter of Credit (L/C), perbankan memegang peranan penting dalam aliran dana kegiatan ekipor-impor. Kepercayaan terhadap pihak-pihak terkait seperti importir, bank koresponden, dan eksportir merupakan hal terpenting dan pelanggaran oleh salah satu pihak akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Sistem pembayaran dengan L/C memungkinkan importir menunda pembayaran kepada eksportir selama belum didapat kepastian pengiriman barang yang dipesan. Selama itu pula bank bersangkutan mengambil alih tanggung jawab terhadap L/C yang diterbitkannya kepada pihak bank yang mewakili eksportir (advising bank). Tanggung jawab tersebut meliputi pembayaran transaksi melalui transfer kepada advising bank apabila bank telah menerima konfirmasi pengiriman barang. Artinya bank importir (issuing bank) akan menanggung risiko untuk mengambil alih kewajiban-kewajiban importir apabila importir bersangkutan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Atas risiko yang ditimbulkan dari penerbitan L/C tersebut, pihak bank dapat membuat perlindungan terhadap kerugian melalui suatu skim penjaminan. Saat ini perusahaan asuransi kredit (PT Askrindo) dimungkinkan melakukan penjaminan atas kegagalan atau kemacetan pembayaran oleh importir kepada bank berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang dikeluarkan pada 19 September 1998. Dalam skripsi ini penulis ingin memberikan gambaran mengenai penjaminan L/C oleh perusahaan asuransi kredit melalui suatu studi kasus pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang berkedudukan di Jakarta. Kegiatan tersebut akan diawali dengan mengetengahkan mekanisme L/C dan masalah yang dihadapinya terutama pada saat 'crisis yang kemudian akan dihubungkan dengan perusahaan asuransi kredit yang bersangkutan berikut usaha usaha yang dilakukannya. Selanjutnya pembahasan akan lebih difokuskan kepada mekanisme penjaminan L/C tersebut dengan melakukan studi kasus pada usaha penjaminan L/C pada 21 bank pelaksana oleh PT Askrindo berdasarkan ketentuan yang berlaku."

"Dunia keuangan dan perbankan, khususnya perkreditan dewasa ini telah berkembang cukup pesat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Kemajuan dan keberhasilan tersebut perlu terus dikembangkan dengan pembinaan yang tepat. Perlu pula dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap tersebut didalam Paket kegiatan ini. Pengendalian dan pengawasan merupakan tanggung jawab pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan dikeluarkannya Kebijaksanaan 29 Mei 1993 atau yang lebih dikenal dengan PAKMEI 1993. Dalam Pakmei ini diwajibkan kepada semua bank untuk memberikan kreditnya sebesar 20% dari total kredit yang dikeluarkan oleh bank tersebut kepada pengusaha kecil melalui Kredit Usaha Kecil (KUK), kecuali bagi bank-bank asing dan bank campuran yang 50% kreditnya diberikan untuk ekspor. Peraturan ini dikeluarkan karena ada kecenderungan dari bank-bank yang enggan untuk memberikan kreditnya kepada pengusaha kecil melalui KUK karena resiko tinggi, yaitu resiko kredit macet. Sehubungan dengan hal itu maka kepada bank yang memberikan kredit bagi pengusaha kecil melalui Kredit Usaha Kecil di perbolehkan untuk mengasuransikan kredit tersebut kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia. Asuransi kredit ini dimaksudkan agar bank tidak segan-segan untuk memberikan kredit kepada para pengusaha kecil karena apabila beralih terjadi kredit macet maka resiko tersebut kepada penanggung, yakni PT. Asuransi Indonesia. Penanggung, dalam hal ini PT. Asuransi Indonesia akan menanggung kerugian yang diderita bank sebesar 80% dari sisa baki kredit yang macet. Jadi bank tidak harus menanggung seluruh kerugian yang dialami dari adanya kredit macet. Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993 ini dikeluarkan untuk membantu para pengusaha kecil dalam rangka mengembangkan dan memajukan usahanya. Asuransi kredit ini merupakan salah satu jaminan atas pinjaman kredit, dan ini merupakan salah satu alternatif bagi bank untuk mengamankan kredit yang telah dikeluarkan bagi para pengusaha kecil."