Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gempa bumi dapat menimbulkan kerugian material yang cukup signifikan. Besar kecilnya kerugian material yang terjadi ditentukan oleh intensìtas gempa itu sendiri, kualitas struktur bangunan, kondisi geoteknik dimana bangunan berada dan nilai ekonomis dari bangunan-bangunan di daerah yang terkena gempa. Pada tahun 2000 di sebuah seminar Professor MT Zen pakar gempa bumi dan Institut Teknologi Bandung memperlihatkan kemungkinan bagaimana suatu gempa dangkal di Selat Sunda dapat menimbulkan kerugian material yang besar di propinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta: Salah satu cara untuk meminimalkan kerugian jika gempa terjadi adalah dengan mengalihkan risiko kemungkinan kerugian ke perusahaan asuransi berupa penutupan asuransi kerugian atas risiko gempa bumi. Dewan Asuransi Indonesia (DAI) pada tahun 1996 telah mengeluarkan Polis Standar Gempa Bumi Indonesia dimana penutupan nsiko gempa bumi dilakukan secara tersendiri dan tidak berhubungan dengan risiko kebakaran pada umumnya. Selain itu DM juga telah mengeluarkan daftar tarip premi untuk risíko kerusakan akibat gempa bumi. Salah satu kegunaan dengan adanya daftar tarip premi ini, bahwa daftar tarip premi dimaksud dapat dijadikan acuan perusahaan asurunsi dalam penentuan tarip. DAI juga mengharapkan adanya daftar tersebut dapat menghindarkan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan asuransi serta standardisasi syarat-syarat pertanggungan. Sebelum tahun 1996 banyak perusahaan asuransi memberikan cuma - cuina penutupan risiko gempa sebagai perluasan dan penutupan risiko kebakaran sebegai dampak dari persarngan bisnis asuransi kerugian dalam memperebutkan market share yang lebih besar. Dengan menggunakan dasar-dasar (teori probabilitas bersyarat), fungsi eksponential Possion sebagai penyederhanaan periode ulang suatu gempa merusak dan tabel-tabel yang disiapkan oleh Prof. Whitman dkk dari MIT (Massachusets Institute of Technology) sebagai penyederhanaan tingkat rata-rata kerusakan yang timbul di suatu bangunan akibat adanya sebuah gempa merusak, dan dengan data gempa merusak yang diperoleh dari Pusat Gempa Nasional Sub Bidang Analisa Geofisika Badan Meeorologi dan Geofisika, dapat ditentukan faktor frekuensi rata rata terjadinya gempa merusak dan faktor severity kerusakan rata-rata. Kajian juga hanya dilakukan untuk wilayah 3 dan 4 menurut Peraturan Perancanaan Tahan Gempa Indonesia untuk gedung 1983 mengingat di wilayuh 3 dan 4 tersebut terletak kota-kota yang memiIiki gedung-gedung dengan nilai ekonomis tinngi yang berarti memiliki tingkat potensi kerugian yang tinggi pula. Expected toss yang terjadi dapat ditentukan setelah faktor frekuensi rata-rata gempa besar terjadi dan faktor kerusakan rata-rata (severIty) di suatu bangunan akibat adanya sebuah gempa diketahui, Expected Loss merupakari hasil perkaIian antara faktor frekuensi dan faktor severly. Berdasafkan hash perhitungan penulis diperoleh tarip premi untuk wilayah 3 dan 4 yang tidak terlalu berbeda dngan tarip yang dikeluarkan DAI tanpa menggunakan loading factor."

"Tugas Akhir ini membahas perhitungan struktur tarip premi kotor dan pengujian premi kotor tersebut dengan model asset-share bagi polls non-partisipasi asuransi jiwa individual, serta menguji kepekaan jika terdapat perubahan asumsi-asumsi aktuaria. Selain itu dibahas pula mengenai landasan teori dan cadangan premi."

"Fenomena penurunan tarip Asuransi Kerugian/Umum, khususnya Asuransi Kebakaran telah berlangsung cukup lama. Semenjak sebelum terjadinya krisis ekonomi pada medio tahun 1997 sudah terasa, namun penurunan tarip tersebut semakin buruk ketika banyak perusahaan yang berguguran di masa krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini membawa dampak langsung kepada menurunnya jumlah obyek pertanggungan asuransi sehingga `kue' yang dinikmati industri asuransi kebakaran semakin kecil. Porsi yang semakin kecil tersebut harus diperebutkan oleh jumlah perusahaan asuransi umum yang relatif sama semenjak sebelum krisis ekonomi, yakni 105 perusahaan. Kondisi diatas direspon oleh kebanyakan perusahaan asuransi umum dengan strategi klasik, yakni menurunkan harga tarip/sulcu premi asuransi kebakaran. Sayangnya penurunan tersebut terlalu drastis dan kadangkala tidak wajar sehingga terjadilah `Perang Tarip' dalam industri asuransi kebakaran. Dalam kondisi ini terjadi juga yang disebut `neighbourhood rate' dimana pertimbangan tarip calon Tertanggung lebih berdasarkan kepada berapa rendah tarip yang sanggup diberikan sebuah perusahaan asuransi umum dibandingkan dengan perusahaan asuransi umum lainnya. Kondisi tersebut tentu jauh dari tarip yang dikeluarkan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) melalui Biro Tarip-nya, apalagi ada opini yang mengatakan bahwa tarip yang dikeluarkan Biro Tarip-DAI terlalu tinggi, tidak sallable dan tidak kompetitif di pasar. Skripsi ini dibuat guna mengetahui perbedaan metode penetapan tarip/suku premi asuransi kebakaran, khususnya dalam kelompok kode okupasi Industrial Risks' ; perbedaan range tarip/suku premi yang dihasilkan berdasarkan metode yang digunakan, serta sejauh mana perbedaannya dengan tarip dari Biro Tarip-DAI. Penelitian dilakukan terhadap sebuah perusahaan asuransi umum swasta nasional dan sebuah perusahaan asuransi umum joint venture dengan memperbandingkan metode yang digunakan, range tarip yang dihasilkan serta perbandingannya dengan tarip DAI dan posisinya di dalam pasar asuransi kebakaran. Data primer diperoleh dari kedua perusahaan yang diuji, DAI dan Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) yang juga dilengkapi wawancara dengan beberapa praktisi asuransi kebakaran serta studi literatur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada kedua perusahaan yang diuji, lebih banyak kode okupasi dengan range tarip yang lebih tinggi dari tarip DAI karena terjadinya penurunan suku premi pada Property 2002 dibanding Buku Tarip 1999, range tarip yang lebih rendah dari DAI karena terjadi kenaikan suku premi pada Property 2002. Selain itu opini yang mengangggap tarip DAI terlalu tinggi dan tidak kompetitif terbukti salah ; justru dengan tarip DAI pada Property 2002 memungkinkan perusahaan asuransi menetapkan tarip/suku premi yang lebih rendah namun tetap dalam batas wajar dan aman. Dengan kondisi di atas, perusahaan asuransi umum disarankan untuk menggunakan Property 2002 dalam kebijakan penetapan tarip/suku premi asuransi kebakaran agar tarip yang ada di pasar tidak terlalu jauh jaraknya seperti yang terjadi sekarang. Selain itu pemerintah atau DAI sebaiknya segera melakukan tindakan konkret untuk memperbaiki/mencegah `perang tarip' yang berkelajutan guna mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi. "