Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseroan Terbatas PMA X (PT PMA X) didirikan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris A. Setelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri, Surat Persetujuan Badan Koordinasi Modal (SP BKPM) yang menjadi dasar pendirian PT PMA X dinyatakan palsu oleh BKPM. Persoalan yang timbul adalah berkaitan dengan akta Pendirian PT PMA X dan Notaris pembuat akta. Bagaimana status hukum dan keabsahan akta Pendirian PT PMA X yang telah mendapat pengesahan dari Menteri? Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kasus pemalsuan SP BKPM PT PMA X yang tercantum pada akta Pendirian PT PMA X?Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pihak PT PMA X dan Kantor Konsultan Hukum Y menyatakan bahwa SP BKPM PT PMA X diurus dan diselesaikan oleh Z, pegawai di BKPM. Z ternyata memalsukan SP BKPM PT PMA X. SP BKPM palsu atas nama PT PMA X mengakibatkan cacat hukum dalam akta otentik Pendirian PT PMA X, sehingga akta otentik Pendirian PT PMA X menjadi batal. Batalnya akta otentik Pendirian PT PMA X harus diikuti dengan formalitas pembubaran PT PMA X karena PT PMA X sudah menjadi badan hukum. Batalnya akta Pendirian PT PMA X tidak mengakibatkan sanksi hukum terhadap Notaris A. Notaris A dalam menjalankan tugas jabatannya dengan wewenang membuat akta otentik tidak wajib untuk melakukan verifikasi data dalam akta yang dibuatnya yang telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak."

"ABSTRAKThesis ini membahas pembentukan, kedudukan, dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem hukum administrasi Negara Indonesia serta praktik koordinasi penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM, khususnya di bidang kegiatan usaha industri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan pembentukan BKPM sebagai LPNK dilakukan melalui Peraturan Presiden, Secara fungsi kelembagaan BKPM cukup menjadi LPNK yang hanya berfungsi kantor pengelola PTSP di tingkat pemerintah pusat dan lembaga yang mengkaji kebijakan penanaman modal di seluruh sektor kementerian/lembaga. Sistem OSS yang diterapkan BKPM untuk koordinasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) juga harus diperkuat. Sistem OSS harus terintegrasi dengan pelayanan perizinan elektronik yang dimiliki kementerian dan pemerintah daerah sehingga tidak perlu lagi pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada Kepala BKPM dalam menerbitkan IUI.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about formation, status, and function of Investment Coordinating Board  as as Non-Ministry Government Agency in The Indonesia Administrative Law System. It also discusses Investment Coordinating Boards business practice in coordinating investation, particularly in industrial sector. This research suggests that Investment Coordinating Board as as Non-Ministry Government Agency should be formed through Presidential Regulation. As Non-Ministry Government Agency, Investment Coordinating Boards should be focussed on one stop service management in national level and investment policy research in all sectors. OSS system that has been implemented by Investment Coordinating Boards to coordinate in issuing industry activity permit should be strengthened even more. The  OSS System should be integrated with information system owneg by othe government agencies and local governments, so there is no need of delegation of authority from ministry and local governments to Investment Coordinating Board in issuing business permit in all sectors."

"[ABSTRAKPada saat ini, tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik makin besar seiring berjalannya program reformasi birokrasi yang digalakkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, instansi pemerintah perlu melakukan perbaikan manajemen, salah satunya dengan adanya pendekatan baru yaitu konsep Balanced Scorecard. Konsep Balanced Scorecard melakukan pendekatannya pada 4 (empat) perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran & pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari 2 (dua) perspektif dari BSC yaitu faktor proses bisnis internal dan pembelajaran & pertumbuhan dalam meningkatkan kinerja PTSP Pusat BKPM. PTSP Pusat BKPM merupakan salah satu sasaran dan target pemerintah pada RPJMN 2015-2019 yang bertujuan memberikan kemudahan pelayanan perijinan penanaman modal agar lebig efisien dan cost effective. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi dalam melihat peran faktor proses bisnis internal dan faktor pembelajaran & pertumbuhan pada peningkatan kinerja PTSP Pusat BKPM antara pegawai BPM-PTSP dengan pegawai Back Office (BO), Front Office (FO), dan Badan Kendali Operasi (BKO). Perbedaan persepsi disebabkan karena perbedaan sistem organisasi yang membawahinya. Persepsi yang terbentuk dari responden menunjukkan pula dukungan dan kesiapan penerapan Balanced Scorecard pada PTSP Pusat BKPM. Faktor business process dan learning process berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja PTSP Pusat BKPM.

---

ABSTRACTAt this time, the public demand for transparency and public accountability by public sector agencies increasingly larger as the passage of bureaucratic reform program advocated by pemerintah.Government agencies need to do a repair management, one of them with the new approach is the concept of the Balanced Scorecard. Balanced Scorecard concept did approach the 4 (four) perspectives: financial perspective, customer perspective, internal business process and learning and growth perspective. This study aims to determine the role of two (2) perspectives of the BSC are factors internal business processes and learning & growth in improving the performance of One Stop Services(OSS) BKPM. OSS BKPM aims to provide ease of licensing services investment so more efficient and cost effective. Research using quantitative methods. The results showed that there is a difference of perception in viewing the role of the factor of internal business processes and learning & growth factors on performance improvement OSS BKPM between BPM-PTSP employees with employee Back Office (BO), Front Office (FO), and Laison Officer (BKO ). Differences perception is due to differences in organizational systems which she is employed. Respondents showed their support and readiness to implementation of the Balanced Scorecard in OSS. Factors business process and learning process a positive influence on performance measurement OSS BKPM, At this time, the public demand for transparency and public accountability by public sector agencies increasingly larger as the passage of bureaucratic reform program advocated by pemerintah.Government agencies need to do a repair management, one of them with the new approach is the concept of the Balanced Scorecard. Balanced Scorecard concept did approach the 4 (four) perspectives: financial perspective, customer perspective, internal business process and learning and growth perspective. This study aims to determine the role of two (2) perspectives of the BSC are factors internal business processes and learning & growth in improving the performance of One Stop Services(OSS) BKPM. OSS BKPM aims to provide ease of licensing services investment so more efficient and cost effective. Research using quantitative methods. The results showed that there is a difference of perception in viewing the role of the factor of internal business processes and learning & growth factors on performance improvement OSS BKPM between BPM-PTSP employees with employee Back Office (BO), Front Office (FO), and Laison Officer (BKO ). Differences perception is due to differences in organizational systems which she is employed. Respondents showed their support and readiness to implementation of the Balanced Scorecard in OSS. Factors business process and learning process a positive influence on performance measurement OSS BKPM]"