Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan perumahan rakyat adalah salah satu sasaran yang hendak di tuju oleh pemerintah didalam melaksanakan pembangunan nasional untuk itu pemerintah mendirikan Perum Perumnas dengan berdasarkan PP No. 29 tahun 1974. Perum Perumnas mengelola pembangunan perumahan yang ditujukan bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sedang, dimana untuk membantu anggota masyarakat tersebut Perum Perumnas menjual perumahan nasional dengan suatu perjanjian sewa beli. Didalam melaksanakan perjanjian sewa beli perumahan nasional ini pihak. Perum Perumnas telah menentukan sendiri apa isi dari perjanjiannya, atau yang biasa disebut dengan perjanjian standart sehinngga jelas terlihat bahwa didalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak calon pembeli dengan pihak Perum Perumnas disini tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena tidak ada kebebasan berkontrak. Akan tetapi bentuk perjanjian yang seperti ini. (perjanjian standart) tumbuh karena keadaan menghendakinya sehingga harus di terima sebgai suatu kenyataan."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi PSAK Nomor 44 (1997) pada Perum Perumnas berkaitan dengan pengakuan pendapatan atas penjualan produk real estatenya yaitu rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi PSAK Nomor 44 (1997) dalam pengakuan pendapatan di Regional-Regional Perusahaan. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kriteria pengakuan pendapatan yang belum terpenuhi dalam pengakuan pendapatan terkait pembayaran uang muka dan perjanjian perikatan jual beli (PPJB). Sesuai hasil penelitian, dampak atas pengakuan pendapatan dengan mekanisme PPJB adalah menurunnya kolektibilitas piutang, arus kas operasi yang terus defisit, rendahnya tingkat likuiditas perusahaan, serta menurunya tingkat kesehatan perusahaan sebagai BUMN.

---

ABSTRACTThe objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise), The objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise)]"

"Fungsi Pembelian pada PT. "X", suatu perusahaan yang beroperasi di bidang minyak dan gas bumi dan PT. "Y" suatu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, memegang peranan penting dalam kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut. Skripsi ini menjelaskan seberapa jauh atau bagaimana perbedaan-perbedaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas fungsi Pembelian pada PT. "X", suatu Perusahaan Multi Nasional dengan PT. "Y", suatu Perusahaan Nasional. Metode penelitian yang dipakai dalam Skripsi ini ialah studi kepLlstakaan melalui text-books, majalah serta artikel di Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Perpustakaan lainnya serta wawancara dan observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan. Aspek-aspek perbedaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas fungsi Pembelian pada ke dua perusahaan itu meliputi perbedaan Struktur Organisasi dan Organisasi Pembelian. Lalu perbedaan Sistem Pemberian Wewenang dan Prosedur Pencatatan Pembelian yang mencakup langkah-langkah Permintaan Barang/Jasa yang diajukan oleh Bagian/Departemen, Pemberian Purchase Order/Contract kepada Supplier, Penerimaan Barang/Jasa, Persetujuan atas Invoice serta pembayarannya. Selain itu, perbedaan Praktekpraktek yang sehat dan Kualitas Karyawan dalam kegiatan Pembelian. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas fungsi Pembelian pada PT. "X" telah berjalan cukup baik walaupun ada satLI dua penyimpangan, sedangkan pada PT. "Y", pelaksanaannya bersifat otomatis yang disesuaikan dengan ukuran perusahaannya dan diawasi langsung oleh Pimpinan."

"Manajemen sebagai pusat pertanggungjawaban membentuk suatu pengendalian intern atas pelaksanaan pengadaan barangjasadari penyusunan perencanaan, metoda pemilihan penyedia barang/jasa sampai serah terima hasil pekerijaan. Dalam hal ini, selain pejabat struktural yang ada, Bentuklah Tim dan Panitia untuk membantu manajemen dalam melaku pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga diperoleh hasil yang optimal, akuntabel, efisien, dan efektif

---

Management responsibility as a central control intern to the implementation of the procurement of goods/scrvices from the preparation of planning, the selection method of the provider of goods / scrvices up to receive. The results of the work. In this case, other than the officials who have structural, team and management committee to assist in the control tasks to the implementation of the procurement of goods/ services so that the optimal results, accountable, effective, and efficient"