Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem logistik distribusi BBM beberapa wilayah di Indonesia yang kurang efisien akan menyebabkan tingginya biaya penyediaan BBM wilayah tersebut. Hal tersebut bisa disebabkan oleh letak geografinya yang jauh dari kilang, rute distribusi yang tidak efektif kapasitas kilang kecil sehingga biaya pengolahan kilangnya tinggi. Terbatasnya infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM dapat menghambat suplai BBM. Untuk memperbaiki system logistik distribusi BBM yang ada diantaranya dengan mengubah rute distribusi, moda transportasi, sumber kilang, dan membangun infrastruktur baru yang lain.Secara umum rantai suplai BBM dimulai dari titik kilang atau Floating storage menuju terminal transit/instalasi kemudian diteruskan ke depot selanjutnya ke beberapa SPBU atau pengguna besar. Pemodelan distribusi BBM pada studi ini meliputi biaya BBM keluar kilang, biaya transportasi dan biaya penyimpanan. Pemodelan ini menggunakan program Powersim Studio Expert 2001. Model distribusi BBM dibuat untuk tiap propinsi berdasarkan permintaan BBM, rute/jarak distribusi BBM, harga pokok BBM tiap kilang, dan biaya penyimpanan.Pada studi ini dilakukan analisis biaya penyediaan BBM nasional dan optimasi biaya penyediaan distribusi BBM. Dari hasil analisis biaya penyediaan BBM, cost of supply BBM yang dialas rata-rata nasional ada 12 propinsi. Salah satunya adalah Sumatera Barat. Pada studi ini optimasi dilakukan pada propinsi Sumatera Barat sedangkan optimasi propinsi lain dapat dilakukan dengan metode yang sama dengan Sumatera Barat. Optimasi ini menggunakan program Powersim Solver.Pada optimasi biaya penyediaan BBM Sumatera Barat dilakukan dengan 3 alternatif pola distribusi BBM. Sumber kilang altematif yaitu Dumai, Cilacap, dan Floating Storage Semangka. Moda transportasi yang dipilih yaitu pipa dan tanker. Dari hasil optimasi biaya penyediaan BBM Sumatera Barat yang optimal adalah alternatif I dengan sumber kilang dari Dumai kemudian ke depot Padang dengan menggunakan pipa. Hasil optimasi ini dapat meminimalkan biaya penyediaan BBM Sumatera Barat sampai turun 26%. Biaya penyediaan sebelum optimasi 2,9 milyar USD dan setelah optimasi menjadi 2,2 milyar USD."

"ABSTRAKPeranan perpustakaan dalam rangka pembinaan dan pembentukan watak bangsa sudah disadari orang. Dalam bidang pendidikan, perpustakaan merupakan wadah yang mentransmisikan akumulasi ilmu pengetahuan secara terus menerus kepada generasi selanjutnya. Banyak faktor penunjang yang menentukan lancarnya pengelolaan sebuah perpustakaan. Berbagai sistem dan metoda diusahakan guna peningkatan pengelolaan dan pelayanannya. Berbagai jenis perpustakaan yang ada telah banyak disorot dan diteliti. Mengingat bahwa masyarakat terdiri dari berbagai insan, termasuk mereka yang menyandang cacat netra, maka problema yang dihadapi perpustakaan untuk melayani mereka perlu diatasi pula. Masalah pengadaan koleksi dan tenaga pustakawan serta kurangnya biaya juga menghambat pelayanan perpustakaan bagi penyandang cacat (penca) netra. Keadaan perpustakaan di Indonesia hampir semua menderita kekurangan tenaga-tenaga ahli yang terdidik, bahkan pada banyak perpusta_kaan tenaga-tenaga yang dapat mengurus perpustakaan menurut syarat-syarat yang semestinya, tidak ada samasekali. Hal ini nengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan menjadi lamban. Perpustakaan yang dikenal mereka yang awas juga didambakan oleh para penca netra. Koleksi media baca bagi mereka sangat khas. Pengadaan koleksi yang khas ini memakan waktu, tenaga dan biaya yang besar. Upaya yang selalu diusahakan orang mengarah kepada efisiensi_

---

"

"ABSTRAKIdealnya, tujuan akhir dari negara Indonesia adalah terciptanya suatu masyarakat yang makmur, dengan kesejahteraan umum yang adil dan merata. Penegasan ini adalah merupakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan usaha-usaha pembangunan pada berbagai bidang, terutama pembangunan dibidang ekonomi, yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 antara lain ; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan azas kekeluargaan. Cabang-cabang yang panting bagi negara dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 ini adalah merupakan dasar demokrasi dalam usaha-usaha pembangunan ekonomi, guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara sebagaimana yang dikemukakan diatas. Dalam gerak langkahnya untuk menjalankan pembangunan tersebut diperlukan berbagai lembaga dan badan usaha sebagai pelaku ekonomi, Salah satu bentuk Lembaga (badan usaha) tersebut yang sesuai dengan semangat dan jiwa pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi, hal ini disebabkan karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang mempunyai karakteristik yang selaras dengan pasal 33 tersebut, baik konsep, struktur, tujuan maupun pengelolaannya, dengan demikian pada prinsipnya koperasi ini berbeda dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya (BUMN, Badan usaha swasta). Diantara ciri khas tersebut yang menonjol adalah orientasi (tujuan) dari koperasi, koperasi berorientasi kepada anggota dan masyarakat umum, dengan kata lain koperasi berusaha untuk tujuan mengembangkan dan meningkatkan kesejahtraan anggota dan masyarakat umum, hal ini secara prinsip berbeda dengan badan usaha lainnya, yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemilik / perseorangan dan keuntungan. Ciri khas lainnya adalah pada kekuasaan dan wewenang, kekuasaan tertinggi pada koperasi terletak pada rapat anggota, hal ini merupakan pencerminan dari bentuk demokrasi dalam badan usaha ini. Dalam wadah rapat anggota tersebut setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu didasarkan kepada hak perseorangan anggota, dan tidak didasarkan kepada besarnya modal yang disetorkan."