Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan semakin meningkatnya kebutuhan dana pembangunan sementara penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi sudah tidak dapat banyak diandalkan lagi, maka usaha-usaha pengerahan dana dalam negeri perlu ditingkatkan. Dalam keadaan seperti ini tabungan masyarakat akan menjadi sumber utama bagi pembiayaan pembangunan dan karenanya peranan bidang moneter perlu ditingkatkan. Sebagai salah satu kebijaksanaan mendasar dalam bidang moneter, Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 ini telah mempengaruhi perbankan dalam setiap aspek kegiatannya. "

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membuktikan adanya pengaruh akumulasi utang luar negeri pemerintah terhadap tabungan nasional, investasi domestik dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi. Dan model yang diterapkan adalah Foreign Debt Accumulation Model yang dikembangkan oleh Fry (1989). Model yang berupa persamaan simultan tersebut akan diuji deugan menggunakan metode regresi TSLS. Dari hasil pengujian model tersebut menunjukkan bahwa rasio stok utang luar negeri pemerintah mempunyai pengaruh yang nyata terhadap rasio tabungan nasional dan rasio investasi domestik, baik secara linear maupun nonlinear. Selama periode yang diteliti (1971-1992), secara linear, rasio stok utang luar negeri pemerintah terhadap GNP mempunyai pengaruh yang negatif terhadap rasio tabungan nasional (SNY) maupun rasio investasi domestik (IY). Sementara, secara nonlinear (dengan menggunakan rasio stok utang pemerintah terhadap GNP dalam bentuk kuadrat/pangkat dua), rasio stok utang luar negeri mempunyai pengaruh yang positif terhadap rasio tabungan nasional maupun rasio investasi domestik. Pengaruh positif rasio utang luar negeri pemerintah terhadap rasio tabungan nasional dan rasio investasi domestik melebihi (outweigh) pengaruhnya yang negatif pada rasio utang melebihi sekitar 0,4. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidakefektifan dan inefisiensi dalam penggunaan utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menurunkan pengaruh positif dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peranan yang dimainkan oleh perbankan Indonesia dalam mendukung hubungan perdagangan Indonesia dengan Jepang, setelah dikeluarkannya Deregulasi Perbankan pada tanggal 1 Juni 1983. Perkembangan perbankan Indonesia begitu reaktif setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang menyangkut peranan perbankan Indonesia. Namun demikian sekian banyak kebijakan-kebijakan itu, kebijakan Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan awal bagi perkembangan perbankan Indonesia. Peran perbankan Indonesia bukan hanya menjalankan fungsi-fungsi tradisional perbankan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tapi semakin berkembang lebih jauh lagi. Terutama peranan yang berkaitan dengan pengamanan devisa Indonesia dari luar negeri, dan menyalurkan biaya impor ke luar negeri. Perdagangan Indonesia dengan Jepang, bagi Indonesia adalah yang terbesar, baik dilihat dari sisi ekspor maupun impornya. Pembayaran-pembayaran akibat rea1isasi perdagangan, sebagian besar menggunakan jasa perbankan. Dan bagi perbankan Indonesia, setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Deregulasi 1 Juni 1983, adalah sudah sewajarnya untuk lebih melibatkan diri dalam transaksi pembayaran internasional. Bukan hanya mengamankan devisa yang berasal dari ekspor ke Jepang atau pembayaran pembayaran biaya impor dari Jepang, namun perbankan Indonesia juga berperan menggairahkan beberapa sektor Indonesia untuk meningkatkan mutu maupun jumlah produksinya, lewat pemberian kredit perbankan. Jasa sebagai sumber informasi pasar internasional, juga dimainkan oleh Perbankan kita. Keterlibatan perbankan Indonesia dalam mendukung perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya dengan negara tampak semakin besar, terutama setelah Indonesia mengeluarkan kebijakan perbankannya pada tanggal jepang, pemerintah 1 Juni 1983."