Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) lazim didahului kondisi ekonomi dan moneter dengan indikator devaluasi terhadap nilai tukar mata uang asing, volatilitas nilai tukar, perkembangan harga yang semakin mencolok, dan sebagian upaya memperbaiki iklim investasi. Dengan alasan tersebut, harga perolehan aktiva tetap pada masa lalu dapat dinilai kembali berdasar harga pasar yang wajar. Melalui revaluasi, penetapan laba dan biaya diukur secara sepadan, struktur ekuitas dan posisi finansial perusahaan diperbaiki pada tingkat yang sesungguhnya, dan penghematan pajak untuk masa mendatang dapat diharapkan. Pemahaman atas revaluasi aktiva tetap terkait dengan konsepsi dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya: akuntansi, perpajakan, dan metode yang lazim digunakan dalam penilaian aktiva. Kajian teoritis berkenaan dengan pandangan akuntansi mengenai penilaian aktiva menjadi signifikan. Di samping pemahaman terhadap arti penilaian oleh lembaga penilai, pemikiran tersebut juga memberikan wacana untuk memahami ketentuan revaluasi untuk tujuan perpajakan. Kebijakan perpajakan di Indonesia selama kurun waktu 30 tahun pernah menetapkan ketentuan revaluasi, yaitu pada tahun 1971, 1976, 1979, 1986, 1996, dan 1998. Ketentuan revaluasi tersebut bersifat opsional sehingga rnemberikan kelonggaran kepada wajib pajak untuk mengambil manfaat atau rnenghindari akibat finansial yang ditimbulkan. Analisis terhadap ekspektasi "benefit" masa mendatang dapat digunakan untuk mengukur arus kas yang disebabkan revaluasi aktiva tetap. Posisi finansial, terutama struktur permodalan dapat diperbandingkan antara melakukan revaluasi atau tidak melakukan revaluasi. Pertimbangan aspek pajak dan aspek pengaturan menjadi tinjauan dalam mengevaluasi kebijakan pajak atas revaluasi. Disparitas tarif pajak revaluasi 10% dan tarif maksimum 30% PPh Badan dan pengeluaran lainnya, karakteristik aktiva yang dinilai kembali, faktor diskonto, berpengaruh terhadap ekspektasi "benefit". Nampaknya perlu dikaji lebih mendalam sehubungan dengan tidak signifikannya ekspektasi 'benefit dan cost' untuk wajib pajak (tertentu) apabila melakukan revaluasi aktiva tetap. Berbagai aspek pemajakan terhadap revaluasi dapat menjadi pertimbangan dalam kondisi kesulitan likuiditas dan kelangkaan sumber dana (funds market). Otoritas fiskus dapat mengefektifkan fungsi regulasi atas kebijakan revaluasi yang pada gilirannya dapat mengefisienkan penerimaan pajak."

"ABSTRAKRevaluasi aktiva tetap merupakan penilaian kembali atas aktiva tetap yang tercatat didalam buku perusahaan dan masih digunakan untuk kegiatan perusahaan agar nilai yang tercantum didalam buku tersebut dapat disesuaikan dengan nilai pasar yang wajar sesuai dengan nilai pasar pada saat aktiva tetap tersebut dilakukan penilaian kembali. Penilaian kembali aktiva tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Badan, sedangkan bagi wajib pajak sendiri penilaian kembali aktiva dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap besarnya pajak penghasilan badan ? Dari segi wajib pajak sendiri dibahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap. Dengan menggunakan metode penelitian secara kepustakaan dan observasi lapangan, diperoleh suatu hasil yang menggambarkan hubungan positip antara revaluasi aktiva tetap dengan besarnya pajak penghasilan badan, dan dari hasil analisa lebih mendalam diperoleh suatu kesimpulan bahwa secara cash flow dan performance pimpinan perusahaan, ternyata melakukan revaluasi aktiva tetap memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi perusahaan, namun begitu dalam beberapa kondisi tertentu masih terdapat beberapa keuntungan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap, yakni bila perusahaan memiliki sisa kompensasi kerugian yang sudah mendekati kadaluarsa dan tidak mungkin dapat dikompensasikan dengan keuntungan perusahaan dimasa-masa yang akan datang serta apabila perusahaan bermaksud untuk menjual aktiva tetap tersebut dalam waktu dekat. Dengan melihat sikap wajib pajak yang kurang tertarik untuk melakukan revaluasi aktiva tetap, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat meninjau kembali tarif pajak penghasilan yang harus dibayar dimuka yang dihitung dari selisih penilaian kembalai aktiva pada saat aktiva tersebut dilakukan revaluasi sehingga dapat menarik wajib pajak untuk melakukan revaluasi aktiva tetapnya. Apabila hal tersebut dapat terwujud, maka tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh tambahan pajak penghasilan badan dapat dicapai, sekaligus wajib pajak juga dapat menghitung keuntungan atau kerugiannya kalau wajib pajak melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya."

"Konvergensi IFRS dalam PSAK 16 (revisi 2011) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perpajakan dalam hal terjadi penerapan model revaluasi. Salah satu efek dari penerapan model revaluasi adalah adanya perbedaan dasar penyusutan secara akuntansi dan secara fiskal. Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK dan permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menyatakan terdapat perbedaan latar belakang perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK dimana IAI mengadopsi IFRS terbaru karena ada kesepakatan antara Menteri Keuangan saat itu dengan pejabat-pejabat dari negara anggota G-20 untuk menyeragamkan standar penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, menurut DJP, berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf m UU PPh bahwa selisih dari revaluasi merupakan objek pajak. Perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi kelapa sawit antara PSAK dengan PMK menyebabkan permasalahan-permasalahan seperti cash flow, perbedaan objek revaluasi, periode revaluasi, pembebanan biaya penyusutan dan penurunan nilai aset.

---

The convergence of IFRS in PSAK NO. 16 (revised 2011) has a very significant influence on taxation in case of application of the revaluation model. One of the effects of the application of the revaluation model is the basic difference in depreciation accounting and fiscally. This research examines the differences of background conditions of treatment of the company's fixed assets Revaluation palm oil plantations between PSAK with PMK and problems arising in connection with the treatment of the revaluation provisions differences in fixed assets between Palm oil plantation company PSAK with PMK. this research is qualitative research with the goal of a descriptive.

The results of research said there were differences background treatment revaluation assets keep company oil palm plantations between PSAK and PMK where with IAI adopt latest IFRS because there was an agreement between finance minister at the time with officials from the member countries of the g-20 to uniform standard the preparation of financial report. At the other side according to djp, based on article 4, paragraph 1 of the letter m the law on income tax that difference of revaluation is an object of taxes.The difference between the provision treatmentpalm oil revaluation PSAK with PMK causing problems as cash flow, differences revaluation, an object a period of revaluation, the inflicting costs depreciation and a decrease in value of an asset."