Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perekonomian Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama ( PJPT I) telah mengalami berbagai perubahan, baik perubahan di dalam sistem pengelolaan maupun perubahan dalam strategi dan kebijaksanaan. Berbagai kebijaksanaan ekonomi yang telah diterapkan, telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur perekonomian nasional yang diikuti oleh perubahan social.Sejak Pelita I ( Pembangunan Lima tahun), yang dimulai pada tahun 1969, melalui Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1969, terlihat beberapa kebijaksanaan ekonomi yang dirumuskan dan diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Berbagai kebijaksanaan yang telah diterapkan tersebut bila dilihat dari sudut kharakteristik pembangunan ekonomi dapat diajukan tiga tahap kebijaksanaan. Tahap pertama, merupakan tahap rehabilitasi. Strategi kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi pada masa pertama Orde Baru memberi prioritas kepada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi 1. Rehabilitasi ini ditandai dengan memulihkan?"

"Arranger merupakan pihak yang mengorganisasikanterbentuknya sindikasi kredit diantara bank-bank yangkewenangannya bersumber dari mandate yang diberikan olehcalon debitor. Mandate tersebut memuat secara rinci danpadat mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yangpenting dari kredit sindikasi yang harus di-arrange oleharranger. Dalam menjalankan perannya sebagai arrangermaka terdapat beberapa permasalahan yaitu bagaimana peranarranger menurut peraturan yang berlaku di Indonesia,bagaimana tanggung jawab arranger atas terbentuknyasindikasi untuk memberikan kredit sindikasi dan bagaimanatanggung jawab arranger terhadap underwriting commitmentyang diambil oleh arranger untuk menyediakan dana apabilamasih terjadi kekurangan dari dana yang dibutuhkan olehcalon debitor dari sindikasi yang telah terbentuk.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran arrangermenurut peraturan yang berlaku, mengetahui tanggung jawabarranger kepada calon debitor atas terbentuknyasindikasi, dan untuk mengetahui tanggung jawab arrangeratas underwriting commitment-nya kepada calon debitor.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaanyaitu berupa penelitian yuridis normatif. Dilihat darisifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yangbersifat deskriptif. Dari penelitian ini dapat diambilkesimpulan Saat ini belum ada peraturan khusus mengenaikredit sindikasi dan tentang arranger dalam kreditsindikasi. Untuk itu hak dan kewajiban arranger diaturberdasarkan mandate yang dibuat atas kesepakatan dengancalon debitor dan berdasarkan kebiasaan yang ada.Arranger memiliki kewajiban untuk mengusahakan semaksimalmungkin agar terbentuknya sindikasi diantara bank-bankuntuk memenuhi dana yang dibutuhkan calon debitor.Apabila arranger tersebut dalam mandate akan mengunderwritetersedianya sejumlah dana yang dibutuhkancalon debitor, maka arranger berkewajiban memenuhinyakarena telah terikat secara kontraktual."

"ABSTRAKPesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, mempunyai dampakberupa peningkatan investasi. Permintaan modal investasi yangsangat besar dihadapkan pada kendala berupa keterbatasanpenyediaan modal di dalam negeri untuk pembiayaan proyek . Sejalan dengan era globalisasi, sistem perekonomianIndonesia yang terbuka dan dianutnya rezim devisa bebas,pemanfaatan fund di pasar internasional adalah salah satualternatif yang dapat dipergunakan bagi pembiayaafl proyek. Telahdimakiumi bahwa pembiayaan proyek mempunyai resiko tínggi,mengingat jangka waktu proyek bersifat jangka paniang. Disampingmemerlukan sumber dana pembiayaan yang besar, dana murah danberjangka waktu panjang seperti mísalnya obligasi semakin sulitdiperoleh. Besarnya mmnat investor asing untuk menanamkanportfolionya di Indonesia karena adanya oportunitas perolehanreturn yang menarik perlu dimanfaatkan dengan baik misalnyamelalui kredit sindikasi internasional. Walaupun demikian, dalam upaya memanfaatkan sumber danaoff-shore yang mempunyai cost of fund yang relatip murah, pihakBank menghadapí berbagal kendala seperti adanya batasan net openposition, meníngkatnya country risk Indonesia sertadiberlakukannya faktor kecukupan modal menurut Bank forInternational Settlement (BIS). Kendala lainnya yang perlU disadari adalah adanya f aktorforeign exchange risk serta inflasi, sehinyga proyek yangdibiayai seyogyanya menghasilkan pendapatan dalam valuta asing.Disamping itu perIu diperhatikan jangka waktu pinjaman off?shore, sehingga dapat dihindarkan adanya ?maturity mismatch?antara segi pembiayaan dan pendanaan."