Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengingat perlunya penanaman modal yang sangat besar dan teknologi maju dalam pengusahaan minyak dan gas bumi, maka hingga kini Pertamina terus menggalakkan kerja sama dengan para kontraktor asing, di mana sebagian besar dilakukan dalam bentuk kontrak bagi hasil. Salah satu ketentuan dalam kontrak bagi hasil menyebutkan bahwa kontraktor akan memperoleh kembali semua biaya operasi yang terjadi dalam rangka mencari sampai memproduksi minyak dan gas bumi, yang diperhitungkan dari hasil yang telah diproduksi; kemudian hasil yang tersisa setelah pengembalian biaya operasi kepada kontraktor tersebut akan dibagikan kepada Pertamina dan kontraktor berdasarkan persentase tertentu. Berdasarkan hal ini dan mengingat besarnya kontribusi bentuk kerja sama kontrak bagi hasil terhadap produksi minyak dan gas bumi Indonesia yang masih memegang peranan penting sebagai penghasil devisa negara, maka diperlukan suatu metode perhitungan persentase bagi hasil yang memungkinkan Pertamina untuk mengawasi dan mengendalikan biaya-biaya operasi kontraktor tersebut. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cares membaca literatur-literatur dan data-data yang berhubungan dengan topik skripsi ini dan setelah itu dilakukan evaluasi melalui penelitian lapangan. Pembahasan dalam skripsi ini dilakukan atas metode aktual dan metode anggaran yang digunakan dalam perhitungan persentase bagi hasil antara Pertamina dan kontraktor. Bari pembahasan dalam skripsi ini kita dapat melihat bahwa Pertamina sebaiknya menggunakan metode anggaran dalam perhitungan persentase bagi hasilnya karena adanya tahap perencanaan dalam metode ini memungkinkan Pertamina untuk mengawasi dan mengendalikan biaya-biaya operasi kontraktor."

"Industri minyak dan gas bumi adalah industri yang unik. Disebut unik karena membutuhkan investasi yang besar, tingkat teknologi yang tinggi. Selain itu karena adanya faktor keberuntungan dalam penemuan cadangan minyak dan gas bumi. Dengan mengingat keunikan industri ini maka penyajian laporan keuangan menjadi penting. Ada 2 metode akuntansi yang umumnya digunakan dalam industri minyak dan gas burin yang keduanya juga ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 29. Kedua metode tersebut adalah Successful Effort dan Full Costing. Skripsi ini berusaha menggambarkan aplikasi kedua metode tersebut. Pembahasan atas kedua metode tersebut akan dikaitkan dengan perlakuan akuntansi perusahaan-perusahaan migas di Indonesia yang kebanyakan menggunakan Kontrak Bagi Hasil. Pengelompokan biaya dalam Kontrak Bagi Hasil tergantung dari wujudnya. Biaya yang sifatnya berwujud dikategorikan dalam biaya modal dan yang tidak berwujud dikategorikan dalam biaya bukan modal. Pengelompokan ini berbeda dengan metode Successful effort dan Full costing yang mengelompokkan biaya menurut kegiatan dan manfaat dari biaya yang dikeluarkan. Prosedur Kontrak Bagi Hasil tidak memenuhi konsep matching cost against revenue dan mempercepat pembebanan biaya. Hal ini menguntungkan kontraktor karena biaya operasi akan cepat mendapat penggantian dari pihak PERTAMINA. Untuk mengontrol kontraktor-kontraktor tersebut, PERTAMINA mewajibkan mereka untuk mengirimkan laporan secara rutin (kuartalan). Laporan tersebut berdasarkan akuntansi manajemen dan lebih bersifat intern. Berdasarkan pertimbangan ini maka dapat dimaklumi mengapa Kontrak Bagi Hasil berbeda dengan prinsip akuntansi keuangan yang umumnya berlaku."

"Migas merupakan sumber daya alam yang strategis. Investasi di bidang migas mayoritas dilakukan oleh swasta asing yang dalam hal ini kehadirannya dirangsang oleh berbagai fasilitas. Salah satunya adalah kemudahan di bidang perpajakan. Skripsi ini bertujuan untuk membahas masalah insentif pajak tersebut dikaitkan dengan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Meliputi telaah literatur yang didukung dengan wawancara dengan narasumber yang kompeten. Skripsi dibatasi pada kontraktor yang menandatangani kontrak bagi hasil antara periode 1 Januari 1984 hingga 31 Desember 1994. Pembahasan ditekankan pada aspek PPH dan PPN/PPn.BM. Insentif yang didapatkan dalam aspek PPH ialah kesamaan definisi, biaya penyusutan yang dipercepat, masuknya unsur pajak dalam biaya operasi, sumbangan sebagai biaya, dibebaskan dari pungutan PPH pasal 22 dan adanya pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Insentif yang didapatkan dalam aspek PPN/PPn.BM ialah reimbursement PPN/PPn.BM, pembebasan PPn.BM impor dan penundaan PPN jasa selama masa pra produksi. Fasilitas tersebut memang memberikan iklim yang kondusif bagi pengusahaan migas. Dengan konsekwensi adanya penerimaan pemerintah yang berkurang dari sektor pajak. Namun terdapat kelemahan, sehingga biaya operasi makin meningkat dan minyak yang dibagi menjadi makin kecil. Diperlukan peranan pemerintah agar biaya operasi dapat diprediksi dengan tepat dan tidak membesar."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan kesesuaian penerapan transaksi pembiayaan mudharabah, perhitungan bagi hasil, dan pencatatan akuntansi pada BMT XYZ Jakarta serta menganalisisnya berdasarkan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam praktik pembiayaan, yaitu dalam pengakuan kerugian dan kriteria calon mudharib serta perhitungan bagi hasil yang dihitung dari plafon pembiayaan. Sedangkan mengenai pencatatan akuntansi, seluruh pengakuan dan pencatatannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

---

The aim of this research is to explain the application of the suitability of the transaction, calculation of the profit sharing, and accounting records of Mudharaba Financing on BMT XYZ Jakarta. Beside that, the analysis of the suitability are described based on Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000, also The Regulation of Minister of Cooperatives Small and Medium Enterprises No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007.

The result of this research showed that there are a lot of mismatches in the application of the practice, such as in the recognition of loss and the criteria of the mudharaba candidates, also the calculation of the profit sharing which calculated based on total amount of the financing. While for the acoounting records, not only the recognition but also the records are complied with the regulation."