Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan proteksi terhadap Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) pada masa Orde Baru. IPTN merupakan salah satu industri strategis pengembangan teknologi maju yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi ini merupakan kebijakan untuk melindungi produksi pesawat IPTN sebagai industri yang sedang tumbuh dari persaingan industri-industri pesawat asing yang sudah besar. Penelitian sebelumnya dalam “Upaya Anak Bangsa Menciptakan Pesawat Terbang N-250 Tahun 1976-1995” milik Raedi Fadil hanya membahas mengenai perkembangan teknologi dibidang industri dirgantara di Indonesia pada masa tersebut. Melalui penelitian ini, maka dapat khusus menjelaskan mengenai upaya pemerintah untuk mengembangkan industri dirgantara melalui kebijakan proteksi dengan dikeluarkannya Surat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Ijin Pengoperasian Pesawat Terbang. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber dan selanjutnya akan diproses melalui tahapan kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Upaya tersebut menunjukkan bahwa kebijakan proteksi memberikan kemajuan bagi IPTN. Kemajuan terdapat pada kenaikan intensitas penjualan pesawat-pesawat tertentu dan peningkatan SDM. Namun, kemajuan hanya bertahan hingga tahun 1996, hal ini disebabkan Indonesia memasuki krisis moneter mulai tahun 1997.

---

This research explains the application of protection policies to Nurtanio Aircraft Industry (IPTN) during the New Order era. IPTN is one of the strategic industries for developing advanced technology that gets special attention from the government with the issuance of protection policies. This protection policy is a policy to protect IPTN aircraft production as a growing industry from the already big competition foreign aircraft industries. Previous research in Raedi Fadil's "The Nation's Efforts to Build N-250 Airplanes in 1976-1995" only discussed technological developments in Indonesia aerospace industry. Through this research, it is specifically explain the government's efforts to develop the aerospace industry through protection policies with the issuance of Presidential Instruction Letter No. 1 of 1980 concerning the Prohibition of Entry and Granting of Aircraft Operation Permits. This research uses the historical method by collecting sources and next steps through the process of source criticism, interpretation, and historiography. These efforts show that the protection policy is making progress for IPTN. Progress is in increasing human resources and the intensity sales of aircraft. However, this progress only lasted until 1996, its because Indonesia entered a monetary crisis starting in 1997."

"Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep kebijakan dalam mendorong upgrading teknologi Industri Pesawat Terbang yang memiliki tipologi Global Value Chain (GVC) Hierarki. Sejak era reformasi hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dukungan kebijakan terutama dalam perspektif tiga level hierarki proses kebijakan relatif lemah dibandingkan dengan periode orde baru. Padahal, sejak 2011-2013, terdapat sejumlah program pengembangan pesawat terbang yang berbasis pada penguasaan kemampuan pengembangan teknologi seperti pesawat N 219, program N 245 yang merupakan upgrading dari CN 235, dan Program Upgrading N 250 menjadi R-80.Kegagalan Program N 250 IPTN menunjukkan bahwa keberhasilan program upgrading teknologi tidak hanya disebabkan oleh masalah lemahnya manajemen perusahaan, tetapi juga tidak adanya kesinambungan dukungan politik pemerintah. Karena kebijakan untuk mendorong upgrading teknologi bersifat kompleks dan problematis, baik terkait dukungan secara regulasi maupun political will dari pemerintah, maka penelitian ini menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) untuk mengkonstruksi konsep kebijakan untuk mendorong upgrading teknologi pada GVC Industri Pesawat Terbang dengan mempertimbangkan systematically desirable dan culturally feasible.Penelitian ini juga melakukan analisis komparatif khususnya dengan Embraer Brazil dalam program pesawat EMB 120 yang sekelas dengan pesawat N 250 IPTN. Penelitian ini memberikan empat rekomendasi: pertama, selain dukungan secara regulasi, dukungan secara politik dibutuhkan untuk keberhasilan program upgrading teknologi. Kedua, komunikasi dua arah antar level kebijakan nasional dengan level inter sektoral sangat diperlukan, khususnya dalam proses pengarusutamaan arah kebijakan iptek sektor dirgantara. Ketiga, Industri Dirgantara dalam hal ini IPTN/PT DI harus memperkuat value chainnya baik terkait kemampuan manajemen, produksi dan jejaring. Keempat, tipologi GVC Industri Pesawat Terbang yang efektif bagi program upgrading teknologi pesawat terbang adalah bukan hierarki murni, karena kemampuan lead firm dalam melakukan codifiability dan kemampuan supplier untuk memenuhi requirement dari lead firm yang dibutuhkan justru sangat tinggi. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis konsep proses kebijakan sebagai hierarki pada dinamika tipologi GVC sehingga upgrading teknologi yang dilakukan dapat lebih efektif.

---

This research combines the concept of policy process as hierarchy and the concept of Global Value Chain (GVC) in reconstructing the concept of policy in upgrading technology in GVC of an aircraft industry with a hierarchical typology. Since the reformation order until the era of President Susilo Bambang Yudhoyono, policy support for aircraft industry is relatively weak compared to the period of the New Order. However, since 2011 until now, there has been a number of aircraft development programs that were based on technology development, both on-going and at the stage of planning, such as N 219 Air Craft Program, N 245 which is upgrading of CN 235 or R-80 which is upgrading of N 250.Based on the failure of IPTN Indonesia, particularly the termination of N 250 program, which was not only caused by the poor management of the company as well as sectoral policy and national policy, but also by the lack of political commitment from the government. Because support for technology upgrade is very complex and problematical, either related to regulatory support or government political will, this research employs Soft Systems Methodology (SSM) to find the concept of policy for supporting technology upgrade in GVC- National Aircraft Industry which are both arguably desirable and also culturally feasible. This study provides an illustration of comparative analysis between EMB 120-Embraer Brazil and N 250 IPTN.This paper recomends four conclusion: First, in addition to regulation support of the national development direction, political support from the government is also required. Second, a two-way communication is required between policy level and sectoral level, especially science and technology research sector, in the effort to mainstream aerospace technology development in the national development planning. Third, Aircraft Industry should also strengthen its value chain, especially improving the management system in terms of production, marketing and networking. Fourth, a GVC typology of aircraft industry which is effective for aircraft technology upgrade program is not completely hierarchical since lead firm codifiability and supplier competence in complying with the lead firm requirements are very high. For further research, the analysis of the concept of policy process as hierarchy for supporting technology upgrade with regarding to dynamic of typology of GVC could be conducted for carrying out technology upgrade effectively."

"ABSTRAKPT.IPTN merupakan wahana pengembangan industri yang berteknologi tinggi, sepantasnya bahwa sumber daya manusianya harus dikembangkan melalui pengembangan intelektual, pengembangan intuisi dan pengembangan phisik agar dicapai tenaga kerja yang handal.Disamping itu pengelolaanya pun mulai dari perencanaan sampai pada pemutusan hubungan kerja harus baik dan efesien, termasuk didalamnya sistem kompensasinya harus adil secara intern maupun ekstern. Permasalahan yang timbul bahwa sistem kompensasi yang berlaku saat ini berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja sehingga kurang memberikan motivasi berprestasi. Disamping itu bagi karyawan yang berprestasi diberikan tunjangan auser tarip berdasarkan penilaian dari masing - masing Kepala Unit Organisasi, yang belum mempunyai pedoman yang baku. Pada tahun 1989 PT. IPTN. ingin mengadopsi sistem kompensasi yang berlaku di perusahaan Boeing namun sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Atas dasar hal diatas maka penulis mengadakan penelitian secara discriptip yang bertujuan untuk menganalisis sistem kompensasi yang berlaku dan ingin membandingkan sistem kompensasi di Boeing serta ingin menjelaskan aspek - aspek yang tergolong dalam sistem kompensasi. Dengan demikian di harapkan dapat membantu bagi pimpinan dalam memecahkan masalah sistem kompensasi di PT. IPTN. Sistem kompensasi harus dapat memenuhi asas keadilan intern dan keadilan ekstern.Untuk mencapai keadilan intern organisasi harus dapat menilai prestasi karyawan secara adil, Untuk pencapaiannya dapat memakai beberapa metoda diantaranya job ranking, job grading, metoda perbandingan dan point system. Sedang untuk mencapai keadilan ekstern, perusahaan harus melakukan survey pada perusahaan yang setara. Dari hasil penelitian bahwa sebagian besar menejemen menyatakan bahwa sistem kompensasi yang berlaku tidak memberikan motivasi kerja karena tidak menilai prestasi kerja yang diberikan oleh karyawan, pemberian auser tarip tidak memberikan keadilan intern karena belum memiliki pedoman yang baku.Usaha untuk mengadopsi sistem kompensasi dari Boeing juga tidak berhasil, hal ini disebabkan karena : Nama pekerjaan yang lama antara PT.IPTN dan Boeing tetapi job description tidak sama walaupun ada beberapa yang sama. Adanya perbedaan budaya antara karyawan PT. IPTN dengan Boeing. Belum pernah diadakan analisis jabatan. Belum memiliki tenaga ahli tentang sistem kompensasi. Atas dasar hal diatas maka sistem yang berlaku saat ini supaya diadakan perubahan yang mendasar agar dapat memenuhi asas keadilan intern maupun ekstem. Untuk mengadakan perubahan, disarankan untuk tidak mengadopsi sistem Boeing namun memakai sistem yang sesuai dengan kondisi di PT.IPTN."