Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKrisis ekonomi yang hingga kini belum juga dapat diatasi oleh pemerintahIndonesia telah menyebabkan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untukpembangunan daerah karena keterbatasan dana yang dimiliki. Sementara itu otonomi daerah menurut UU no 22 tahun 1999 tentangpemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2001 di satu sisimemberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur wilayahnyamasing-masing, namun di sisi lain, daerah dihadapkan pada tanggung jawab yang lebihbesar untuk memajukan pembangunan di wilayahnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha bagi pemenintah daerah agar dapat tetapmelakukan pembangunan tanpa harus terlalu tergantung pada APBN dan APBD yangsangat terbatas, hal ¡tu dapat dilakukan melalui investasi yang dilakukan oleh masyarakat,dan hasilnya tidak hanya di dapat oleh investor saja, namun juga untuk kepentinganmasyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkandana pembangunan daerah adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah(municipal bonds). Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan pemerintah daerahmendapatkan dana pembangunan dari masyarakat sedangkan masyarakat mendapatkankeuntungan yang berasal dari pendapatan bunga serta pokok obligasi tersebut dan jugakeuntungan dari proyek pemenintah daerah yang dibiayai oleh dana obligasi itu. Untuk penerbitannya, dibutuhkan asas legalitas, suatu landasan hukum yangbertujuan mengatur segala sesuatu tentang obligasi pemda itu, tidak hanya menyangkuthak dan kewajiban penerbit obligasi yang dalam hal ini adalah pemda, namun jugamenyangkut hak dan kewajiban investor, sehingga dapat terhindar dari kerugian. Selain asas legalitas juga diperlukan waktu (timing) yang tepat guna penerbitannya untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kondisi makroekonomi serta pasarmodal Indonesia, dengan pemilihan waktu yang tepat maka obligasi pemda yangditerbitkan akan mampu di scrap oleh pasar sehingga tujuan dari penerbitannya yaitupeningkatan dana pembangunan daerah di Indonesia dapat tercapai. Harus di perhitungkan pula pasar dari obligasi pemda itu sendini, perdaganganobligasi di Indonesia banyak dilakukan di bursa paralel, untuk itu dibutuhkan suatupenggerak pasar (market maker) sehingga obligasi pemda dapat merupakan instrumenkeuangan yang likuid dan dapat diperjual-belikan di bursa dengan mudah. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlu transparansi keuangan pemdaserta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini penting agar investor dapat benar-benarmengetahui seberapa jauh kemampuan pemda untuk dapat memenuhi kewajibannyamelakukan pembayaran atas bunga dan pokok obligasi pemda yang diterbitkannya. Jika hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi, maka prospek penerbitan obigasipemda sebagai upaya peningkatan dan pembangunan daerah di Indonesia akan sangatmenjanjikan, dan dengan tersedianya dana dari masyarakat maka kesinambunganpembangunan di daerah dapat terus dilaksanakan karena tidak tergantung pada danaAPBD dan APBN."

"Skripsi ini membahas mengenai kewajiban Bank Pembangunan Daerah BPD sebagai Badan Usaha Milik Daerah BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance GCG berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara khusus, skripsi ini akan menganalisis bagaimana bentuk penerapan prinsip transparansi pada suatu BPD khususnya, pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada prinsipnya, bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD terbagi menjadi tiga bagian, yaitu menyusun laporan, mempublikasikannya, dan memastikan bahwa laporan tersebut dapat diakses oleh publik. Terdapat setidaknya terdapat 8 delapan bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD, yaitu laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan, laporan publikasi tahunan, laporan publikasi SBDK, laporan publikasi informasi atau fakta material, informasi produk, informasi penggunaan data nasabah, serta laporan pelaksanaan tata kelola. Untuk BPD yang berbentuk Perusahaan Terbuka juga wajib membuat ringkasan risalah rapat RUPS dan informasi kebijakan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk penerapan prinsip transparansi Bank Jatim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: prinsip transparansi, good corporate governance, bank pembangunan daerah.

---

This thesis discusses the obligation of Regional Development Bank RDB as a Regionally Owned Enterprises ROE to implement Good Corporate Governance GCG. In particular, this thesis analyzes the form of transparency principle on RDB, specifically on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim according to exisiting regulations. By using legal normative method, this thesis concludes that in principle, the form of transparency principle on BPD is divided into three parts, namely preparing reports, publishing them, and ensuring that they are publicly accessible.

There are at least 8 eight forms of transparency principle, which are monthly report, quarterly report, annual report, prime lending rate report, report on material information or facts information regarding bank rsquo s product and use of customers data, and GCG report. For RDB in the form of Public Company also obligated to make summary of general meeting of shareholders minutes of meeting and information on communication with shareholder and investor. This study also found that the form of transparency principle implementation in Bank Jatim is already in accordance with existing regulations. "

"City governance is as a part of local governance in Indonesia faces various issues in local autonomy nowadays. Among others are issues on population growth, lack of job , authority distribution, development funding and lack of local revenue. In other side, city governance should give convenience and safety to its citizen to stay in town. Therefore, the efforts to increase the city,s fiscal capacity are badly needed. It had been much activities developed by city government to increase it fiscal capacity through extensification, intensification and diversification local income resource, however, they were not maximum enough to support city development needs. Local bonds is a funding alternative for local infrastructure development that can be developed by local government to overcome the issues on local development funding and fiscal capacity generally. Those local bonds are potential to develop by local government remind that central government succeeded to issue government 's bonds and attracted community."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah baik dalam maupun sekitar organisasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Rencana penerbitan obligasi daerah di Provinsi Jawa Barat sudah dikaji sejak tahun 2012. Hasil penelitian dari rencana penerbitan obligasi daerah pada Provinsi Jawa Barat adalah sudah siap jika ditinjau dari penilaian keuangan. Namun, secara penilaian administratif masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Diketahui pula hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya komitmen pemerintah dalam hal peraturan dasar obligasi daerah yang kurang memadai untuk menerbitkan obligasi daerah, belum adanya sinergi antar lembaga yang terlibat, dan tingginya pajak yang dikenakan atas tingkat bunga dan/atau diskonto obligasi daerah yang dapat menyebabkan kurangnya minat investor serta sulitnya obligasi daerah untuk dapat berkompetisi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

---

ABSTRACTThis study discusses Factors Affecting the Preparation of Bond Issuance in both within and around the organization as an alternative financing infrastructure development. This research uses post positivist approach, using qualitative data collection technique through in depth interview and literature study. The plan to issue local bonds in West Java Province has been studied since 2012. The research results of the planned issuance of regional bonds in West Java Province is ready when viewed from the financial valuation. However, in administrative assessment there are still some things to be considered. It is also influenced by the lack of government commitment in terms of inadequate local bond regulations to issue local bonds, the absence of synergies between the agencies involved, and the high taxes imposed on the interest rate and or discounted regional bonds that may lead to a lack of interest Investors and the difficulties of local bonds to compete at the local, national, and global levels."

"Resesi ekonomi dunia tahun 80 an sempat mempengaruhi sumber-sumber pendapatan negara, prospek penerimaan negara yang tidak begitu cerah, sehingga untuk membiayai pembangunan prasarana. bergantung pemerintah daerah tidak mungkin dari bantuan pemerintah pusat. Untuk lagi itu hanya perlu dicari alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dengan melakukan pinjaman dari publik dengan mengeluarkan obligasi. Dana yang didapat dari obligasi digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana seperti jalan, air bersih, listrik dan gas, pembuangan limbah , pelabuhan, rumah sakit dan sebagain ya. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan kepustakaan dengan melihat kondisi yang ada di penelitian Indonesia apakah obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah ini menja.di sumber pembiayaan seperti yang diterapkan pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika 5erikat. Obligasi di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar untuk dikembangkan, demikian pula dengan obligasi pemerintah daerah. Banyaknya sumber-sumber dana yang belum digali oleh instrumen obligasi seperti bank, perusahaan Asuransi, Yayasan Dana Pensiun dan masyarakat. Kondisi yang ada sekarang sang at mendukung untuk mengeluarkan obligasi seperti meningkatnya minat investor terhadap obligasi, turunnya kredibilitas perbankan, lesunya pasar modal di Indonesia, adanya penurunan mulai masuknya investor luar negeri untuk suku bunga dan membeli obligasi Indonesia. Obligasi pemerintah daerah dapat menjadi alternatif instrumen yang menarik bagi investor. Selain potensi yang besar hambatan yang oleh pemerintah daerah juga banyak seperti akan dihadapi sulitnya untuk mengubah Undang-Undang yang ada misalnya ten tang pembebasan pajak atas bunga dan mengenai peraturan pemerintah untuk mengeluarkan obligasi. 8elum aktitnya pasar sekunder obligasi dan perusahaan rating obligasi agar investor dapat mengetahui kualitas emiten dan obligasinya. Perbaikan manajemen keuangan pemerintah daerah agar lebih protesional dan full supaya investor tertarik dan percaya. disclosure Obligasi mengaktitkan pemerintah diharapkan dapat memperkaya dan pasar modal di Indonesia. Selain itu penyediaan dana pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah daerah akan lebih mandiri serta dana pembangunan dari pemerintah pusat dapat dikonsentrasikan ke daerah yang kurang mampu."

"Pembangunan dilakukan di berbagai sektor untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Kendala utama yang menjadi penghambat laju pembangunan adalah masalah kemiskinan, ketidak merataan pendapatan, pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan, sangat besar. Sumber pendanaan yang menjadi andalan Pemerintah adalah pajak dan devisa negara. Defisit APBN yang terjadi, diatasi dengan melakukan penjualan aset negara, penerbitan obligasi dan privatisasi, hutang baik dalam dan luar negeri. Semua upaya ini akan menjadi bumerang bagi Pemerintah sendiri di masa yang akan datang.Untuk menyelamatkan bangsa dari kesulitan ekonomi tersebut, perlu suatu terobosan dan Inovasi. Salah satu suatu sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan dari masyarakat, adalah sistem zakat.Potensi zakat diketahui sangat besar, namun perhitungan yang telah ada masih bersifat perkiraan yang kasar. Salah satu jenis zakat yang dapat menjadi sumber pendanaan yang bersifat tetap dan rutin adalah jenis zakat penghasilan/profesi. Di sisi lain realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung potensi zakat di Indonesia khususnya potensi zakat penghasilan/profesi; mengetahui realisasi pengumpulan zakat yang telah terhimpun; mengidentifikasi permasalahan pengelolaan zakat; serta merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan penggalangan zakat sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan untuk pembangunan.Perhitungan potensi zakat penghasilan/profesi -berdasarkan data dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia, Keadaan Pekerja/Suruh/Karyawan, dan Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia. Untuk menganalisis permasalahan distruktur dalam problem tree. Analisis SWOT (Sthength, Weakness, Opportunity, Threat) digunakan untuk menentukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya alternatif pemecahan solusi distruktur dalam solution tree. Perumusan kebijakan dilakukan dengan menggunakan analisis Analysis Hierarchy Process (AHP).Hasil perhitungan potensi zakat penghasilan/profesi yang dapat dihimpun dari masyarakat muslim Indonesia, berdasarkan data tahun 2004 adalah sebesar 12,27 triliun. Sementara realisasi pengumpulan zakat mal pada tahun yang sama sebesar Rp. 199 milliar atau sekitar 1,6 persen dari potensi zakat penghasilan/profesi. Potensi zakat penghasilan/profesl tersebut dapat digali dari 16,91% jumlah tenaga kerja di Indonesia atau sebanyak 15,847,072 prang muzakki. Gap yang sangat besar antara potensi dan realisasi, diidentifikasikan dlsebabkan karena masalah kelembagaan pengelola zakat, masalah kesadaran masyarakat, dan masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu.Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan Lembaga Pengelola Zakat secara kesefuruhan. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan yaitu penerapan sanksi bagi muzakki yang tidak berzakat; meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keprofesionalisme, kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Lembaga Pangelola Zakat dan menginteralkan pelaksanaan sistem pajak dan zakat secara nasional. Skenario terbaik dalam meningkatkan realisasi potensi zakat adalah melalui reformasi perundang-undangan."

"The payment of zakah is obligatory as it is one of the five pillars os islam

---

."