Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"lndustri kendaraan bermotor Indonesia dilindungi oleh larangan impor kendaraan dalam bentuk CBU (Completely Built-Up), tarif atas impor kendaraan dalam bentuk CKD (Completely Knocked-Down) dan persyaratan kandungan lokal. Tulisan ini bertujuan melakukan pengukuran atas biaya perekonomian yang ditimbulkan oleh regime proteksi tersebut, serta pengukuran atas besarnya perubahan biaya neto oleh adanya reformasi kebijakan, yaitu dari proteksi yang bersifat hambatan kuantitatif (larangan impor dan persyaratan kandungan lokal) kebentuk proteksi tarif semata. Termasuk di dalam pengukuran adalah besarnya transfer dan biaya diantara kelompok-kelompok masyarakat dalam perekonomian. Sekalipun telah banyak literatur yang memberikan penjelasan teoritis atas biayamanfaat yang ditimbulkan oleh proteksi, namun perhitungan aktualnya, terutama bagi Indonesia, masih jarang dilakukan. Metode perhitungan menggunakan model yang dikembangkan oleh Wendy E. Takacs. Suatu model analisa keseimbangan statis, untuk membandingkan dua skenario kebijaksanaan dalam suatu periode. Dalam hal ini kondisi keseimbangan dalam pasar kendaraan dibawah regime yang protektif dengan pasar kendaraan dibawah regime tarif semata. Dampak dari suatu kebijaksanaan dilihat sebagai dampak perubahan dalam nilai-nilai parameter kebijaksanaannya terhadap perubahan dalam nilai kerugian dan transfer diantara kelompokkelompok dalam masyarakat. Hasil perhitungan menunjukan bahwa regime otomotif yang protektif telah menimbulkan sejumlah transfer kepada industri perakitan dan industri komponen diatas kerugian yang harus dipikul oleh konsumen. Konsumen membayar 18-19 juta rupiah lebih mahal dari yang semestinya dibayar jika pasar dalam persaingan bebas. Penghapusan larangan impor kendaraan dalam bentuk CBU semestinya memberi peluang bagi impor yang tidak terbatas, pada tingkat tarif yang berlaku. Harga yang harus dibayar oleh konsumen juga turun menjadi harga impor plus tarif. Secara keseluruhan, penghapusan proteksi dalam bentuk pembatasan kuantitatif, dan menggantikannya dengan proteksi dalam bentuk tarif semata, semestinya lebih menguntungkan konsumen. Namun tingkat tarif yang demikian tinggi justru menyebabkan kerugian konsumen per unit kendaraan sebesar, berturut-turut, 42 juta rupiah, 23juta rupiah dan 19 juta rupiah, berdasarkan asumsi tarif 200%, 100% dan 80%. Jika pemerintah bersungguh-sungguh dengan komitmennya dalam mendorong industri otomotif agar lebih berdaya saing, maka deregulasi Juni'93 harus dilanjutkan dengan kebijakan penurunan tarif secara berangsur-angsur, hingga tarif atas kendaraan CBU dan CKD hilang sama sekali. Program-program penciutan merek juga perlu dilanjutkan, hingga produksi kendaraan di Indonesia hanya terbatas pada beberapa merek kendaraan. Dan akhirnya, untuk mengantisipasi perdagangan bebas di masa mendatang, kebijakan industri otomotif harus mengubah orientasinya dari substitusi impor ke arah promosi ekspor."

"Perubahan era ekonomi industri ke era ekonomi informasi telah membawa dampak timbulnya konsumen yang mengalami hiperinformasi (pada sisi supply) dan hiperkompetisi (pada sisi demand). Merek menjadi semakin mirip, sementara konsumen menjadi kebingungan memilih. Akibatnya diferensiasi menjadi suatu kebutuhan mutlak dalam bidang pemasaran, khususnya komunikasi pemasaran.Tesis ini mencoba mendefinisikan diferensiasi yang efektif dalam komunikasi pemasaran sebagai upaya diferensiasi yang menghasilkan persepsi beda yang mendorong timbulnya preferensi mengkonsumsi. Jadi dalam tesis ini dibedakan antara diferensiasi yang efektif dengan diferensiasi semu (tanpa preferensi), preferensi semu (tanpa persepsi beda) dan diferensiasi gagal (tidak menghasilkan persepsi beda dan preferensi). Penelitian dilakukan dengan uji asosiasi untuk melihat hubungan persepsi beda yang dihasilkan dengan preferensi mengkonsumsi, untuk dapat pada akhirnya melihat kecenderungan hasil dari upaya diferensiasi. Untuk memahami persepsi beda di benak konsumen juga dilakukan penelitian dengan Multi Dimensional Scaling (MDS) sebagai pelengkap, agar dapat megetahui posisi produk di benak konsumen dan apa yang menjadi dimensi dasar penentuan posisi tersebut.Tesis komunikasi pemasaran ini juga mernperkenalkan Model Konstruksi Diferensiasi untuk membentuk suatu diferensiasi yang efektif dengan membentuk faktor beda untuk menghasilkan persepsi beda dan faktor urgency untuk mendorong preferensi mengkonsumsi. Model digunakan untuk membentuk suatu upaya diferensiasi dalam bentuk jasa Wealth Advisory yang akan memberikan advokasi pengelolaan aset dengan denominasi US Dollar pada program-program Capital Protected Investment diluar negeri (Singapura). Respon atas upaya ini diteliti dengan uji asosiasi (Crosstabs) dan Multi Dimensional Scaling (MDS).Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang cukup signifikan antara persepsi beda dan preferensi untuk menggunakan jasa Wealth Advisory tersebut (Hasil uji Asosiasi). Analisa dengan Crosstabs menggambarkan respon responden dalam kategori diferensiasi efektif (37%), diferensiasi semu (17%), preferensi semu (18%), dan diferensiasi gagal (28%). Hasil ini dimasukkan dalam Matriks Efektivitas Diferensiasi untuk menggambarkan posisi hasil upaya diferensiasi. Hasilnya terlihat bahwa upaya diferensiasi pada prinsipnya cukup baik, sehingga pembentukan jasa Wealth Advisory bisa direkomendasikan dengan beberapa catatan. Diharapkan penerapan konsep dan teori pada studi kasus penelitian dapat menjadi gambaran aplikasi Model Konstruksi Diferensiasi untuk membentuk diferensiasi yang efektif dalam komunikasi pemasaran.V Bab + 140 halaman + xiv halaman awal + 2 alur + 25 gambar + 10 label + 2 matriks + 5 lampiran; Daftar Pustaka 33 buku + 2 modul + 3 artikel majalah & tabloid (2002-2003)"

"Pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk memberi perhatian kepada upaya peniberdayaan ekonomi rakyat. Perhatian khusus tersebut diwujudkan dengan Iangkah-langkah strategis yang secara Iangsung ditujukan pada perluasan akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat posisi ekonomi mareka. Salah satu upaya yang paling tepat dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehiaupan ekonomi seluruh rakyat dan mampu mengakomodasi keberadaan sumber daya manusia yang ada. Pengembangan usaha kecil (industri kecil dan industri rumah tangga) merupakan alternatif pilihan yang menggambarkan hal tersebut dan merupakan salah satu entry point menuju pengembangan ekonomi Indonesia di abad mendatang.Industri kerajinan kain tapis merupakan salah satu komoditas unggulan yang sedang berkembang saat ini di Kota Bandar Lampung. Kain tapis merupakan kain tradisional masyarakat Lampung yang biasanya hanya dipergunakan dalam acara-acara adat. Awalnya, kain ini hanya dibuat oleh rumah tangga untuk memenuhi keperluan sendiri. Kini, kain tapis telah diproduksi secara komersial untuk memenuhi kebutuhan lokal, domestik dan bahkan sudah ada yang diekspor. Dengan sentuhan teknologi sederhana dan design produk yang variatif kain tapis semakin berkembang.Meskipun telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan dalam pengembangan, akan tetapi masih banyak dijumpai permasalahan yang dihadapi oleh industri kerajinan ini antara lain: (1) keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan usaha; (2) Keterbatasan dalam permodalan; (3) Kurangnya informasi dan penguasaan pasar; (4) Keterbatasan kepemilikan dan penguasaan teknologi yang digunakan; dan (5) Ketiadaan kelembagaan. Industri kerajinan kain tapis dipandang memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan Iebih lanjut. Hal ini mengingat masih terbukanya peluang pasar untuk menyerap hasil kerajinan ini. Namun, dengan adanya beberapa permasalahan/kendala di atas menyebabkan industri kerajinan tersebut mengalami hambatan dalam pengembangannya. Kegiatan ekonomi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan Strategi (skenario dan kebijakan) pengembangan industri kerajinan kain tapis dalam upaya pemberdayaen ekonomi rakyat. Untuk merumuskan strategi pengembangan industri kerajinan kain tapis, alat analisis yang digunakan adalah metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan model proyeksi dan model perencanaan. Menurut Permadi (1992), model perencanaan dalam AHP merupakan gabungan dari model proyeksi dan model perencanaan. Model Proyeksi (Forward Process) bermaksud memperkirakan kondisi masa depan yang ke!ihatannya mungkin atau layak terjadi berdasarkan kondisi yang ada atau sedang berjalan. Sedangkan model perencanaan (Backward Process) bertujuan menentukan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Untuk tercapainya perencanaan yang lebih efektif, kedua model di atas dapat digabungkan dimana pertama-tama kondisi yang diinginkan di masa depan ditentukan melalui model proyeksi dan berikutnya kebijaksanaan yang diperiukan untuk mencapainya ditentukan dalam model perencanaan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Software Expert Choice 3.0.Berdasarkan kerangka model forward-backward process, pemerintah daerah merupakan pelaku yang paling besar peranannya dalam pengembangan industri kerajinan Pain tapis di Kota Bandar Lampung. Dari kerangka forward process menunjukkan bahwa dalam lima tahun mendatang skenario utama dalam pengembangan industri kerajinan kain tapis adalah skenario "Industri kerajinan sebagai penggerak ekonomi daerah". Sedangkan dari kerangka backward process menghasilkan urutan prioritas kebijaksanaan dalam pengembangan industri kerajinan kain tapis yaitu kebijaksanaan pembinaan dan perlindungan usaha, kebijaksanaan bantuan permodalan, kebijaksanaan peningkatan promosi dan perluasan pasar, dan kebijaksanaan pengembangan kemitraan."