Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alasan penulis mengadakan penelitian ini adalah karena penangan masalah kependudukkan di Indonesia sangat menarik Untuk dibahas, terutama penangan masalah kependudukkan melalui program transmigrasi yang terdapat di DKI Jakarta. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi penqiriman transmigrasi dan DKI Jakarta , santa faktor—faktor apa saja yang manpengaruhi pelaksanaan koordinasi tersebut penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu mencoba menggambarkan hubungan suatu gejala atau fenomena dengan gejala lainnya. Metode pengumpulan data, dilakukan melalui studi lapangan, yaitu dengan jalan wawancara secara mendalam, serta melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi pengiriman transmigran dan DKI Jakarta, yaitu faktor wewenang, faktor prosedur kerja dan faktor hubungan kerja. Pada kenyataannya wewenang KANWIL dalam mengatasi masalah tidak hadirnya aparat-aparat yang terlibat belum diwujudkan dalam tindakan yang efektif, demikian pula dengan prosedur pelaporan yang belum berjalan sebagai mane mustinya, serta jalinan hubungan hubungan kerja antara. KANWIL dengan KANDEPKU yang seharusnya ada ternyata belum ada sehingga dapat dikatakan bahua hubungan kerja belum terjalin sebagaimana mustinya. Hal diatas terbukti dengan target pengiriman transmigran dari DKI jakarta yang belum dapat terpenuhi 100 % khususnya untuk Tahun anggaran 1984/85 dan Tahun Anggaran 1985/86.. untuk mngatasi masalah tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah yang antara lain mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan maupun jadwal rapat-rapat sedemikian rupa, sehingga tidak bertepatan dengan jadwal kegiatan Instansi-instansi tersebut, sedangkan untuk nengatasi masalah-masalah yang kedua dan ketiga perlu segera diupayakan terbentuknya KANDEPKO di keempat wilayah Kota yang sampai sekarang belum memiliki KANDEPKO."

"In this article, the author brings forth the need for a cultural perspective in examining and handling the problem of transmigration. He concentrates on transmigrants and their settlements, and emphasizes the importance of transmigration settlement planning that accord with the culture of the future transmigrant, along with settlement planning that takes into account its future as a center of social and economic growth and social integration in the area. Drawing from his experience with transmigration in Irian Jaya, the author shows how the transmigrants of the village of Jambal and most of the local ethnic groups show varying, sometimes opposing, characteristics. He points out that transmigrants from Java are oriented toward their urban centers, but are then placed at relatively isolated areas. Thus it should come as no surprise if these transmigrants tend to abandon their new settlement for the city. The author suggests that the transmigration program can be said to be successful if it can be shown that the settlers are in fact faring better in their new area. Here, transmigration settlements cannot be regarded as mere settlement, but as arenas for the improvement of their habitants' prosperity. They must be viewed as part of the region's development and administrative system. The author completes the article with a model of transmigration for Irian Jaya that rests on a pluralistic model of society rather than a model of assimilation."

"Perkemhangan Teknologi telekomunikasi berkembang dengan cepat, sehingga memerlukan Ragulasi untuk mengatur penyelenggaraan jasa-jasa baru yang berkembang, internet telephony dengan sistem clearinghouse adalah salah satu dari perkembangan jasa layanan internet, jasa ini dapat diaplikasikan untuk penggunaan jasa layanan telepon (suara). Clearinghouse adalah suatu lembaga yang mengatur routing maupun akses untuk interkoneksi antar penyelenggara jasa internet telephony, yang sekaligus juga tempat informasi bagi para penyelenggara, tentang trafik yang keluar maupun yang masuk oleh masing-masing penyelenggara (service providers). Pada kontek penyusunan regulasi, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi di bidang internet telephony, yaitu : a. Apabila penyelenggara jasa internet, akan ikut menyelenggarakan jasa internet telephony, penyelenggara harus mempunyai ijin penyelenggaraan. B. Penyelenggara jasa internet telephony diharuskan melakukan pembayaran kontribusi, seperti untuk subsidi akses ke telepon lokal."

"ABSTRAKPengaturan dan kebijakan sangat penting artinya didalam kelangsungan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, karena dengan pengaturan dan kebijakan yang baik akan menimbulkan suasana yang aman dan nyaman baik bagi penyelenggara maupun pemakai telekomunikasi tersebut serta dengan pengaturan dan kebijakan tersebut akan menciptakan suasana persaingan yang sehat terutama di dalam,era kompetisi yang semakin ketat.Pemerintah regulator dalam hal ini Pihak Ditjen Postel selaku pengawas dan pembina telekomunikasi di Indonesia dituntut untuk menentukan kebijakan / pengaturan yang dapat menciptkan persaingan yang sehat tanpa merugikan salah satu pihak. Di dalam menentukan arah kebijakan baru untuk dapat mendukung percepatan laju pertumbuhan jasa telekomunikasi STBS membutuhkan data-data yang akurat mengenai perkembangan penyelenggaraan jasa STBS tersebut dan pengirnplementasian aturan yang ada yang terkait dengan jasa tersebut. Untuk memperoleh data tersebut dibutuhkan suatu sistem pelaporan penyelenggaraan dari semua penyelenggara jasa STBS secara periodik. Dengan adanya sistem pelaporan penyelenggaraan jasa STBS diharapkan dapat membantu di dalam pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan jasa STBS yang mana dengan hasil evaluasi tersebut jangkauan dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan yang akhiriiya dapat lebih menjamin kepentingan penyelenggara dan pemakai jasa telekomunikasi STBS tersebut, dimana penyelengggara ataupun pemakai tidak ada yang dirugikan.

---

ABSTRACT

The policy and regulation is very important in continous to implemented telecommunication service, because with policy and regulation which good will emerge condition is peaceful to operator or user telecommunication, with policy and regulation will compose competition condition which good the first era competition which very tight.

The Government /regulator in sentence Directorate General of Post and Telecommunication party to conduct and controller telecommunication in Indonesia, should for certained the policy/regulation which compose the competition which good without lost either party. In certained. new policy for motivated speeding up growth cellular telecommunication service needed documents which very tight for growth caretaker cellular service that and implemented regulation which exist with that service. The document take that needed caretaker report system from all operator cellular service, hoped can helped in controlled and evaluation caretaker cellular service, with evaluation result that coverage and service quality can more level insured for operator and user cellular telecommunication service that, which operator and user nothing is lost."