Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PenuliSan Skripsi ini bertujuan: Pertama, memperoleh gambaran perusahaan dibidang kehutanan, khususnya mengenai perlakuan akuntansinya dalam proses pengakuan pendapatan pada perusahaan pemegang HPH; Kedua, mengevaluasi metode pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut; dan Ketiga, untuk menambah perbendaharaan tulisan mengenai akuntansi kehutanan. Penelitian meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cam mengumpulkan informasi serta bahan referensi dan menelaah buku-buku bacaan, makalah dan berbagai literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Studi lapangan dimaksudkan untuk mentahami perusahaan tersebut dalam menerapkan proses pengakuan pendapatan, dilakukan dengan card melakukan pengamatan langsung penerapan metode pendapatan pada PT X serta wawancara dengan pihak manajemen dan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, timing dari pendapatan dapat terjadi pada berbagai waktu, yaitu selama berlangsungnya produksi, pada saat produksi telah selesai, pada saat penjualan dan pada saat kas diterima. PT X menganut kebijakan akrual, dimana pendapatan diakui pada saat realisasinya atau pada saat telah terjadinya pertukaran antara PT X dengan pelanggannya dan tidak menunggu sampai diterimanya pembayaran. Penjualan kayu hasil hutan hanya boleh dilakukan kepada perusahaan yang memiliki keterikatan saham dengan PT X. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penebangan liar. Penulis menyarankan agar PT X memperbaiki manajemen piutangnya dengan cara membuat kontrak perjualan yang memuat perjanjian-perjanjian tertulis mengenai cara, waktu dan jumlah pembayaran serta konsekuensi yang akan terjadi apabila perusahaan pembeli tersebut gagal memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam kontrak peijanjian tersebut."

"Metode pencatatan dan pengakuan pendapatan untuk perusahaan penerbangan sebagai suatu industri yang unik. diatur oleh badan-badan internasional yaitu AI CPA Civil Aeronautics Subcommittee, IATA dan ICAD. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti apakah pencatatan dan pengakuan pendapatan PT SEMPATI AIR telah dibuat sesuai dengan aturan dan metode yang ditetapkan industri guide-nya di atas. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan deskriptif analisis. di mana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa secara umum metode pencatatan dan pengakuan pendapatan yang diterapkan pada PT SEMPATI AIR aturan-aturan yang telah ditetapkan. adalah sesuai dengan Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebaiknya PT SEMPATI AIR memperbaiki sedikit metode pencatatan dan teknik perhitungan sehingga laporan keuangan semakin dapat di pergunakan seefektif mungkin."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis jasa yang termasuk dalam kriteria jasa lain dalm Pajak Penghasilan Pasal 23 setelah adanya perubahan Kep- 70/PJ/2007. Pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan untuk dibayar berdasarkan Undang-undang yang merupakan pengalihan sumber daya dari masyarakat ke sektor publik untuk digunakan melakukan kegiatan pemerintah guna mencapai sasaran sosial ekonomi dan ekonomi bangsa yang bersangkutan.Sekalipun Pajak itu dapat dipaksakan , namun pajak itu bukan sebagai hukuman yang harus dipikul oleh anggota masyarakat yang bersalah , melainkan kewajiban bagi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan membayar. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, terdapat beberapa jenis imbalan jasa yang pada Tahun 2006 tidak termasuk sebagai imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi pada Tahun 2007 termasuk sebagai imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu; a). Jasa penyelidikan dan keamanan; b). Jasa penyelenggara kegiatan atau event organiser; c). Jasa pengepakan;dan d). Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Direktur Peraturan Perpajakan II, Konsultan Pajak, Dosen/Akademisi, Pengamat Perpajakan dan wajib Pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner kemudian hasil wawancara diterapkan dan dibandingkan dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini sample yang diambil meliputi perusahaan jasa penyelidikan dan keamanan dan jasa pengepakan.Hasil analisis menunjukan bahwa Witholding Tax adalah salah satu sistem yang diakukan untuk melengkapi sistem pemungutan pajak yang ada , yaitu sistem self assesment. Pemotongan PPh pasal 23 adalah salah sau sistem pemotongan dengan Witholding Tax, dimana witholding tax bertujuan untuk melengkapi sistem pemungutan pajak yang sudah ada self Assesment. Keputusan Dirjen Pajak adalah sah sebagai amanat pasal 23 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Hal ini supaya flekibel, untuk menjawab perkembangan situasi dan perkembangan usaha.Sebagai contoh ada jasa-jasa yang sifatnya baru, sehinga memerlukan kecepatan dan tanggapan dari pemerintah atau dalam hal ini DJP untuk segera menetapkan dan menggalinya. Dari hasil wawacara tampak bahwa PPh pasal 23 menganut sistem riil, dimana Sistem nyata (riil), yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak, berapa besarnya penghasilan yang dimaksud dapat diketahui pada akhir tahun takwim/tahun buku. Oleh karena itu, pengenaan pajak dengan sistem nyata merupakan suatu penghasilan dalam satu tahun pajak kemudian baru dikenakan pajak penghasilan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Berdasarkan temuan tersebut, maka Sistem self assessment system dalam penghitungan pajak. dipandang berat dan diragukan banyak pihak pelaksanaannya.. Wajib Pajak perlu memahami pelunasan-pelunasan atas pembayaran pajak yang mana yang dinyatakan sebagai pungutan final dan pungutan atau pembayaran mana yang diperbolehkan sebagai kredit pajak.Sistem withholding Tax dilaksanakan untuk mendukung sistem self assessment. Sebagai salah satu implementasi pelaksanaan sistem withholding tax ditetapkan jenis lain dan perkiraan penghasilan neto jasa lain. Namun penetapan jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto yang berlaku sekarang belum sepenuhnya mencerminkan keadaan dan kemampuan Wajib Pajak yang sesungguhnya, karena perkiraan penghasilan netto ini disusun dengan kondisi normal Wajib Pajak, tidak memperkirakan bila ada kerugian. Jadi karena sifatnya perkiraan belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, yaitu keadilan dari sisi kemampuan untuk membayar (ability to pay).

---

ABSTRACTThis research has the objective to know kinds of services that include in other criteria of other services in the Income Tax Article 23 after the existence of Kep/PJ/2007 changes. Taxes as payment to the State that may be forced to be paid based on the Law is the transfer of people resource to public sector to be used to carry out the government activities in obtaining the social economics target and the related State economics. Although the taxes can be forced, but the taxes are not as the sanction that must be bared by the guilty society members, but as the obligation of the member of the society that have the ability to pay. Income Tax (PPh) Article 23 is the tax collected from the income coming from capital, service rendering, or presents and appreciation (reward) other than that had been deducted as PPh (Income Tax) Article 21. Due to the in effect of Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Regulation of Director General of Taxes) Number PER -70/PJ/2007, subject Types of Other Services and the Assessment of Net Income as mentioned in Article 23 paragraph (1) letter c Undang Undang (Law) Number 7 Year of 1983 subject Income Tax that had been altered for several times, the latest is by Undang Undang Number 17 Year of 2000 there are some of recompenses that in 2006 was not include recompenses that deducted Income Tax Article 23, but in the year of 2007 was included as the recompenses that deducted of Income Tax Article 23 based on the Regulation of Direktur Jenderal Pajak Number PER-70/PJ/2007 subject Types of Other Services and the Assessment of Net Income as mentioned in Article 23 paragraph (1) letter c Undang Undang (Law) Number 7 Year of 1983 subject Income Tax that had been altered for several times the latest is by Undang Undang Number 17 Year of 2000, they are: a). Investigation and Security Services; b).Event Organizer Service; c). Packaging Service; and d). Preparation of place and / or time in the public media, external room media, or other media for the information delivery. The research uses descriptive method by conducting the observation and interview with Diretur Peraturan Perpajakan (Director of Taxes Regulation) II, Taxes Consultants, Lecturers/Academics, taxation observers, and taxpayers. Data gathering carried out by using questioners then the result of the interview applied and compared with the exising theory. In this research the obtained samples covered the company of investigation and security, and packaging services.The result of the analyses indicated that Withholding Tax is one of the System that is conducted to complete the existing taxes collection system, that is self assessment system. The deduction of PPh article 23 is one of the system of deduction with Withholding Tax, whereas the withholding tax has the objective to complete the existing self assessment tax collection system. The decision of Dirjen Pajak is legal as the messages of article 23 paragraph (2) Undang Undang Pajak Penghasilan (Income Tax Law). This case is to make flexible, to answer the development of the situation and the progress of the business. For example, there are still new services, that need speed and assumption of the government or in this matter DJP to stipulate and to dig immediately. From the result of the interview it showed that PPh article 23 follows the real system, whereas Real system, that is tax charges based on the real income obtained in every tax year, what is the amount of the aforesaid income can be known at the ending of the book year. Therefore, the charging of taxes with real system is an income in one tax year and then just imposed the income tax after the aforesaid tax year ended.Based on the aforesaid finding, hence the self assessment system in the calculation of taxes seems heavy and is doubted by many of the executors party. Basically, the level of the people awareness as well as the level of the income of the people that is still low. Tax Payer need to understand the redemptions on the tax payment which is mentioned as final collection and the collection or which payment that allowed as credit of taxes."

"Sejak 1997 Indonesia menganut sistem kurs mengambang (float) dari semula kurs tetap (fixed) akibatnya kurs rupiah menjadi lebih fluktuatif dibanding periode sebelumnya. Kemudian sejak 23 November 2001, terbit UU no 22/2001 tentang minyak dan gas bumi yang mengubah tata niaga migas dalam negeri disektor hulu dan sektor hilir. Salah satu inti perubahan dimaksud adalah. mengalihkan kuasa usaha pertambangan di sektor hulu dari Pertamina ke BP MIGAS. Akibatnya Pertamina tidak lagi menerima dana retensi pertambangan migas. Struktur pasar BBM dalam negeri diubah dari struktur monopoli ke arah pasar babas (free market competition). Sehingga dijadwalkan tahun 2005 harga BBM domestik mengikuti harga pasar dunia. Selain daripada itu akibat lain dari UU Migas adalah perubahan status BUMN Pertamina menjadi PT (Perseroan terbatas) sejak 17 September 2003, hal mana mengisyaratkan agar Pertamina lebih berorientasi kepada laba dalam menjalankan usahanya.Kedua kebijakan tersebut langsung mengimbas pada pola usaha Pertamina termasuk pada bidang usaha kilang minyak. Fluktuasi kurs berpengaruh pada harga bahan baku dan harga output kilang baik ekspor maupun domestik. UU migas berpengaruh pada liberalisasi pasar BBM domestik. Secara umum perubahan tersebut akan membawa paradigma baru dalam pola usaha kilang minyak Pertamina. Paradigma baru dimaksud berkaitan dengan perubahan hal-hal sbb. :- dari penugasan pemerintah menjadi usaha bisnis- dari pengolah menjadi producer) trader- dari motif mendapat fee menjadi motif profrtlloss- dari harga jual (P) = biaya pokok plus fee menjadi harga juai (P) = market priceKilang minyak adalah salah satu usaha pokok Pertamina di sektor hilir. Industri ini sebetulnya tidak menarik bagi dunia bisnis karena tingkat labanya relatif rendah dibanding modal yang ditanam. Pendirian kilang pada masa lalu lebih didominasi oleh kebijakan pengamanan pasokan BBM dalam.. negeri sesuai tugas pokok Pertamina yang diamanatkan negara yaitu - menjamin pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri (security of supply). Namun bagi Pertamina bidang ini telah terlanjur ditekuni selama puluhan tahun dengan investasi relatif besar sehingga sulit untuk exit meskipun bisnis kilang minyak Pertamina tergolong bisnis yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu cukup beralasan apabila Pertamina berupaya keras meningkatkan laba kilang nya, baik melalui peningkatan kinerja maupun - melalui upaya lainnya. Dan oleh karena itu pula untuk perumusan strategis bisnis Pertamina kedepan khususnya dibidang usaha kilang minyak perlu diteliti elastisitas labs kilang terhadap berbagai aspek salah satu diantaranya adalah aspek moneter yaitu perubahan kurs dalam hal ini kurs rupiah terhadap dollar Amerika.Terlepas dari dimensi sebab dan akibat secara luas, dalam fluktuasi rupiah yang dialami Indonesia sekarang ini apalagi ditengah tekanan arus globalisasi dan liberalisasi pasar pasti akan memberikan pengaruh terhadap potensi laba/rugi usaha Pertamina, termasuk pada unit usaha kilang minyak. Karena kurs merupakan salah satu parameter pokok dalam penyusunan RKPL (Rencana Kerja dan Perolehan Laba) Pertamina disamping dua parameter pokok lainnya yaitu harga minyak dan jumlah produksi (out-put).Berangkat dari kenyataan tersebut timbul pertanyaan, sbb.:1. Bagaimana hubungan pengaruh kurs dengan laba kilang Balongan ?2. Seberapa besar signifikansi hubungan tersebut ?3. Bagaimana rumusan kebijakan akuntansi perusahaan guna melindungi perolehan laba kilang Pertamina dari gejolak kurs ?Tujuan penelitian. dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selain daripada itu juga untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain : pembuat keputusan, pihak penentu kebijakan moneter, managemen Pertamina, unit usaha kilang minyak, organisasi profesi, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat pengamat yang mempunyai kepentingan. Dengan demikian paradigma pengelolaan usaha kilang minyak Pertamina khususnya kilang Balongan dapat lebih dipahami secara komprehensif terutama berkaitan dengan fakta bahwa laba Pertamina bukan semata-mata ditentukan kinerja internal namun dipengaruhi juga oleh kinerja eksternal yaitu kinerja pasar (kurs dan harga minyak). Kemudian dari pada itu dampak negatif fluktuasi kurs terhadap perolehan laba kilang dapat ditekan sekecil mungkin.Metodologi yang digunakan adalah metode exploratif yaitu studi pustaka dengan membaca dan mempelajari berbagai buku serta majalah atau publikasi ilmiah lainnya termasuk web-site yang. terkait dengan topik yang diteliti. Lokasi penelitian dipusatkan di Kantor PT Pertamina (persero) UP-Vl Balongan yang terletak di desa Majakerta, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari hasil pencatatan produksi dan laporan resmi keuangan PT Pertamina (persero) UP-VI Balongan selama tahun 2000 sld 2003. Variabel yang diteliti adalah selisih kurs dan laba, untuk menganalisa korelasi antara kedua variabel tersebut digunakan alat statistik regresi. Hipotesis penelitian terdiri dari Ho (Hipotesis nol) yang menyatakan perubahan kurs tidak berpengaruh terhadap laba kilang Balongan dan Ha (Hipotesis alternatif) yang menyatakan perubahan kurs berpengaruh terhadap laba kilang Balongan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test.Landasan teori yang digunakan adalah teori kurs dan teori laba serta teori statistik. Teori kurs berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs serta mekanisme terjadinya apresiasi dan depresiasi kurs rupiah terhadap dollar. Teori laba berkaitan dengan konsep produksi, biaya produksi dan pendapatan baik melalui pendekatan total, pendekatan rata-rata maupun pendekatan marginal. Sedangkan teori statistik berkaitan dengan teknik analisa regresi dan teknik uji hipotesis.Berdasarkan landasan teori tersebut dan data yang dikumpulkan dari aktual objek penelitian maka didapatkan kesimpulan bahwa hubungan antara selisih kurs dan laba kilang Balongan ternyata tidak signifikan sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Hai ini disebabkan variabel selisih kurs yang diteliti yaitu selisih kurs yang tercatat dalam laporan keuangan hanya memasukkan unsur selisih kurs bahan pembantu dan tidak memasukkan unsur selisih kurs pembelian bahan baku dan penjualan ouput kilang. Oleh karena itu mungkin diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan data selisih kurs yang sebenarnya.Meskipun demikian mengingat peranan strategis kilang minyak Pertamina dalam pemenuhan kebutuhan BBM domestik dan semakin dekatnya liberalisasi pasar BBM dalam negeri yang dijadwalkan pada tahun 2005, maka direkomendasikan agar unit usaha kilang minyak Pertamina dapat mewaspadai dan mengantisipasi pergerakan kurs terhadap perolehan labanya, karena kilang Pertamina banyak mempunyai liabilities dalam mata uang asing, khususnya dollar Amerika, baik dalam bentuk hutang-piutang jangka panjang, jangka pendek, maupun pembelian bahan baku dan bahan pembantu, sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipasi yang tepat untuk mengamankan keuntungan kilang dari pengaruh negatif gejolak kurs.

---

The Impact of Exchange Rates to the Profit of Refinery at PT. Pertamina (Persero) UP-Vi BalonganSince 1997 Indonesia has changed the exchange rate system from fixed to float system, that implied rupiah to be more fluctuating compare to former periods. Then, November 23rd, 2001, Indonesian Government conducted an act: UU no 22/2001, regarding oil & gas that changed the domestic's oil and gas business regulation on upstream and downstream as well. One of the most rigorous changes is to shift government mandates for oil exploration in Indonesia region from Pertamina to BP M1GAS. Therefore, Pertamina would not receive oil & gas mining retention fee anymore. And this new regulation also change domestic fuel market from monopoly to free market competition scheduled at 2005. Therefore at that time domestic fuel price will follow the market price . Another impact of the new 1 oil & gas act is the status change of Pertamina from special state-owned enterprise to more common private corporation (Perseroan terbatas/PT) since September 17th, 2003, which forced Pertamina to be a more profit oriented in running its business.

Both policies have direct impact to Pertamina business scheme including refinery business. The Fluctuation of exchange rates will affect the oil price in term of domestic currency (rupiah) both for crude and refinery product (export and domestic). The new national oil & gas law will changes the domestic fuel market become more liberal. In general that changes will take new paradigm on Pertamina refinery business. The new paradigm involving the following matters :

- From Government task-force become common bussines

- From refinery operator become fuel producer/trader

- From taking-fee motive (captive market) become profit/loss risk

- From price (P) = cost plus fee become price (P) = market price

Refinery is one of leading sector in Pertamina's downstream business. Actually, refinery is not an attractive business for investment because of the low of profit compare to investment value. Pertamina's refinery developments in the past dominated much more by government policy which forced Pertamina to secure the national fuel supply (security of supply) in order to meet the domestic fuel demand. However Pertamina has invested a large amount of money for refinery that makes difficult for Pertamina to exit from this business, even though the refinery give a less ROI (Return on Investment). This is the reason why Pertamina has been trying very hard to increase its refinery profit achievement through increasing productivity and other effort. Hence, in order to formulate a better strategic business for Pertamina in the future especially in refinery business it is important to review some research on refinery profit elasticity due to various aspect for instances due to monetary aspect as such as exchange rates which is present in this thesis (exchange rates rupiah against US dollar).

Regardless of causalities of the exchange rates fluctuation in a broad senses, the rupiah exchange rates fluctuation against foreign exchanges nowadays, more over due to globalization and liberalization issue would have impact to profit/loss of Pertamina's refinery. As exchange rates is used as basic parameter in setting the work program and budget besides oil price and output quantity.

Based on the above facts, there are some question :

1. Is there any correlation between exchange rates and Balongan Refinery profit ?

2. How significant the correlation ?

3. How to formulate the corporate accounting policy to protect Pertamina's refinery profit against exchange rates fluctuation effect ?

The objective of this thesis is to answer those question and to give some input for any relevant party, as susch as, decision maker, monetary policy maker, Pertamina's management, refinery business, professional organization, government institution, NGO and public analyst, that was interested in refinery business. Therefore, the paradigm of Pertamina's refinery business especially for Balongan refinery could be well-understood comprehensively due to the fact that profit of Pertamina not only determinate by internal productivity but also by external factor, i.e. market performance as such as exchange rates and oil prices. Furthermore the negative impact of exchange rate fluctuation could be minimized as much as possible.

The methodology used in this thesis is explorative method i.e. reviewing literature and studying other scientific publication including relevant website. The research took-place in PT. Pertamina (persero) UP-Vi Balongan refinery. The thesis used the secondary data that collected from production record and officially financial report of PT. Pertamina (persero) UP VI Balongan during 2000-2003 periods. The researched variables are value of exchange rates difference and profit. The correlation between those two variables is analyzed by regression techniques. The researched hypothesis are Ho (Hypothesis zero) states that there is no correlation between exchange rates and Balongan refinery profi and Ha (Hypothesis alternative) states that there is correlation between exchange rates and Balongan refinery profi. Hypothetic test used t-test.

The Basic conceptual theories considered in this thesis are exchange rates theory, profit theory and statistical theory. Exchange rates theory cover some factor that affect the fluctuation of exchange rates and mechanism of rupiah appreciation and depreciation against US dollar. Profit theory consist of production concept, production cost and revenue, in term of totality, average and marginal approach. While statistical theory cover the analysis of regression and hypothesis test.

Based on the above theories and the collected data, it is concluded that the correlation between exchange rates and Balongan refinery profit is not quiet significant so the correlation can not be generalized. The exchange rates variable that used in thesis (as indicated in financial report) only cover the procurement of chemical import material not include procurement of crude and product revenue yet. So, may be some research that ensures the comprehensive exchange rates variable (include procurement of crude and product revenue) is needed.

Due to Pertamina strategic function in fulfilling domestic fuel demand and anticipating liberalization in fuel market that schedules on 2005, it is recommended for Pertamina refinery to secure its profit against exchange rates fluctuation effect, because the refinery has many forex liabilities, both for long term and short term debt and loan, so an advantage anticipation effort could be conducted immediately."

"Penulisan Skripsi ini bertujuan: Pertama, untuk menjelaskan penerapan metode pengakuan pendapatan pada perusahaan jasa pelayaran, khususnya PT Samudera Indonesia. Kedua, untuk memberikan alternatif metode pengakuan pendapatan yang lebih balk bagi PT. Samudera Indonesia. Metode penelitian yang digunakan antara lain dengan mengumpulkan informasi serta bahan referensi dan menelaah buku-buku bacaan, makalah, majalah/jurnal dan berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penulis juga mengumpulkan data dengan cara mengadakan penelitian lapangan, yaitu pengamatan langsung penerapan metode pengakuan pendapatan pada PT. Samudera Indonesia serta wawancara dengan pihak manajemen maupun pihak-pihak lain yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan disimpulkan ada tiga saat penetapan waktu pengakuan pendapatan. Lazimnya pendapatan diakui pada saat penyerahaan barang/jasa. Selain itu pendapatan diakui sebelum saat penyerahaan barang/jasa serta pendapatan diakui setelah saat penyerahaan barang/jasa. PT. Samudera Indonesia melakukan pengakuan pendapatannya sebelum penyerahan barang/jasa, yaitu pada saat keberangkatan kapal, dengan adanya dukungan yang kuat bagi realisasi pendapatan tersebut."

"Inflasi mempengaruhi struktur pendapatan dan biaya perusahaan. Dampak inflasi cenderung menurunkan pendapatan dan meningkatkan biaya, sehingga pengendalian inflasi perlu dilakukan perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya. Untuk terwujudnya karya tulis ini, penulis menggunakan metoda studi kepustakaan dan riset lapangan. kepustakaan yaitu mengumpulakan buku-buku, majalah, Studi artikel koran, dan penulisan lain yang dapat mendukung terwujudnya skripsi ini. Riset lapangan yaitu melakukan kunjungan keperusahaan, wawancara, dan menganalisa data-data yang mendukung perusahaan ini. Dari hasil penelitian menunjukkan perusahaan belum memiliki sistem untuk mempelajari pengaruh inflasi. Perusahaan mengantisipasi masalah inflasi dengan membuat budget dan memperkirakan persentase kenaikan biaya. Inflasi yang dihadapi perusahaan disebabkan 'cost push' inflation. Biaya-biaya yang meningkat terutama pada biaya bahan baku, biaya cetak, dll. Dari segi pendapatan, secra nominal pendapatan perusahaan meningkat. Tetapi, jika dikonversikan dengan tingkat inflasi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan perusahaan menunjukkan penurunan. Perusahaan juga mulai memperhatikan segi promosi untuk meningkatkan penjualan. Untuk megurangi pengaruh inflasi ini, perusahaan harus mengendalikan biaya, antara lain dengan jalan : - Otomatisasi proses k8rja. - Memperbaiki sistem pengeluaran kas. - Mengendalikan pemakaian kertas koran dan bahan-bahan lainnya . Meningkatkan kemampuan karyawan dan manajemen. Untuk meningkatkan pendapatan, perusahaan sebaiknya meningkatkan harga jual dan menambah jumlah halaman. Ini berguna untuk menambah pendapatan dari penjualan iklan."

"Penelitian ini dibuat berdasarkan ketertarikan peneliti terhadap board governance, manajemen laba dan kinerja perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006- 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh board governance yang terdiri dari proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, masa jabatan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan yang diukur dengan dua pengukuran yaitu menggunakan profitabiitas relatif (ROA) dan unmanaged Performance (UP). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil analisis board governance terhadap manajemen laba (%DA) diperoleh dua variabel yang berpengaruh yaitu MO (p-value = 0.0000) dan IO (pvalue = 0.0025). Kemudian hasil analisis board governance terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan profitabilitas relative (ROA) hanya satu variabel yang berpengaruh yaitu BSIZE (p-value = 0.0006, sedangkan diukur dengan menggunakan unmanaged performance (UP) menghasilkan tiga variabel yang berpengaruh yaitu MO (p-value = 0.0000), IO (p-value = 0.0136) dan INBOD (pvalue = 0.0115).

---

This research is based on the interest of researchers on board governance, earning managements and performance of the company. The samples in this study are all companies listed on the Indonesia stock exchange in the period 2006-2010. The purpose of this research is to know how to influence the board governance that consists of a proportion of the Board of Commissioners independent (InBOD), the size of the Board of Commissioners (BSIZE), the tenure of the Commissioner (BT), the institutional ownership (IO), the managerial ownership (MO), and the audit committee (AUD) affect the earning managements (%DA) and company performance measured with two measurements that use relative profitability (ROA) and unmanaged performance (UP). This research used quantitative approach with multiple linear regression method.

The result analysis board governance against earning managements (%DA) obtained two variables influential are MO (p-value = 0.0000) and IO (p-value = 0.0025). Then the results of the analysis board governance against the company performance with profitability relative (ROA) obtained one variables influential is BSIZE (p-value = 0.0006, while with unmanaged performance (UP) obtained three variables influential are MO (p-value = 0.0000), IO (p-value = 0.0136) and INBOD (pvalue = 0.0115)."

"Memprediksi laba merupakan salah satu tugas inti analis fundamental dalam menganalisis perusahaan. Sudah lama diketahui laporan keuangan memuat informasi-informasi penting menyangkut laba yang akan datang. Berlandaskan penelitian-penelitian Lev & Thiagarajan [LT] (1993), Abarbanell & Bushee [AB] (1997&1998), dan Richard J. Dowen [RD] (2001) diperoleh hasil mengenai implikasi-implikasi informasi laporan keuangan. Penelitian ini berlandaskan penelitian mereka, bagaimana variabel-variabel tertentu yang diindentifkasi dapat melengkapi informasi laporan keuangan serta bagaimana variabel-variabel tersebut berkaitan dengan kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dalam penelitian ini juga dipertimbangkan efek faktor ekonomi makro yang lain yakni tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.Dan penelitian diperoleh hasil bahwa untuk prediksi laba tahun 1998 tidak ada satupun variabel 'bebas yang berpengaruh. Begitu pula pengujian secara keseluruhan, diperoleh nilai uji ANOVA yang tidak signifikan serta S.E. of regression yang Iebih besar dari standar deviasi pertumbuhan laba. Sementara untuk prediksi laba tahun 1999 diperoleh hash ada empat variabel yang signifikan secara statistik. Keempat variabel tersebut adalah signal labs kotor, biaya administrasi dan penjualan, Iogsize, dan rasio book to market of equity. Uji ANOVA juga menunjukkan nilai yang signifikan. Demikian pula dengan nilai S.E. of regression menunjukkan nilai yang lebih kecil dari standar deviasi dari pertumbuhan labanya. Untuk prediksi laba tahun 2000 diperoleh hasil signal pengeluaran modal, rasio nilai buku terhadap nilai pasar, dan dividen signifikan secara statistik. Sedangkan untuk prediksi laba tahun 2001 dibuktikan bahwa signal pengeluaran modal, laba kotor, logsize, dan dividen signifikan secara statistik.Sementara itu dari sebelas variabel bebas yang digunakan dalam penelitian, hanya ada tiga variabel bebas yang signifikan dalam pengujian secara pooled section. Ketiga variabel tersebut adalah signal pengeluaran modal, laba kotor, dan logsize. Dengan nilai R-squared yang reiatif kecil, yakni 9.26% menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan prediksi laba tidaklah terlalu besar. Keseluruhan hasil regresi memberikan satu kesimpulan bahwa melakukan prediksi labs pads periode ekonomi yang tidak stabillkrisis berdasarkan informasi dalam laporan keuangan,apalagi jika laporan keuangan tersebut disusun pada kondisi ekonomi yang normal temyata sulit untuk dilakukan. Dengan mempertimbangkan signifikansi hubungan, dari keseluruhan model hanya variabel ukuran nilai pasar, pengeluaran modal dan Iaba yang relatif memiliki arah hubungan yang sama atau konsisten dengan hipotesis penelitian.Uji Mann-Whitney U memberikan hash bahwa kebijakan bank sentral yang restriktif dan ekspansif memiliki efek yang berbeda terhadap signal-signal fundamental. Signal-signal tersebut adalah perubahan EPS, persediaan, piutang dagang, pengeluaran modal, laba kotor, tenaga kerja nilai buku terhadap dan nilai pasar. Dalam situasi krisis ekonomi, bank sentral Iebih efektif jika mengambil kebijakan yang sifatnya ekspansif. Begitu pula dengan mempertimbangkan efek inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kedua variabel makro tersebut memiliki efek yang berbeda terhadap signal-signal fundamental."