Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut pasal 2 ayat 5 Undang ndash; Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Saat ini kewenangan tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan adanya Undang ndash; Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya PT. AJBAJ tanpa didahului dengan permohonan dari kreditor.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana kewenangan OJK dalam pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dan pelaksanaannya dalam permohonan pailit terhadap PT. AJBAJ? Apakah hakim telah menerapkan prinsip ndash; prinsip hukum yang tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap PT. AJBAJ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan OJK terhadap perusahaan asuransi dapat dilakukan tanpa didahului dengan permohonan dari kreditor sepanjang hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap PT. AJBAJ hakim pada pengadilan tingkat pertama kurang cermat dalam memeriksa pokok perkara sehingga putusan yang diberikan kurang tepat, hal ini ternyata dalam putusan pada tingkat kasasi dimana hakim pada tingkat ini menyatakan putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan.

---

According to Article 2 paragraph 5 Act Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts, bankruptcy filling for the insurance company can only be field by the Minister of Finance. Currently the authorities have been turning to the Otoritas Jasa Keuangan OJK in the presence of Law Law Number 21 Year 2011 concerning OJK. OJK filed a bankruptcy filling for PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya PT. AJBAJ without preceded by a request from the creditors.

The purpose of this research is to determine How the OJK authorized the filing of a bankruptcy petition against the insurance company and their implementation in a bankruptcy petition for PT. AJBAJ Do the judges have applied the principle the principle of the proper law in decisions for PT. AJBAJ This research is normative.

Results from the study showed that the application for a declaration of bankruptcy filed for the insurer OJK can be done without preceded by a request from the creditor to the extent they do in order to protect the interests of consumers. In the verdict of bankruptcy to PT. AJBAJ judge at first instance are less careful in examining the case until the verdict is given less precise, it was the decision on appeal where the judge at first instance verdict is declared to be canceled. "

"Dalam setiap hubungan hukum terlibat beberapa pihak. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian yang mereka buat dan sepakati bersama. Setiap perjanjian yang dibuat tersebut harus di taati oleh pihak-pihak yang terlibat dan ada konsekwensi hukumnya apabila dilanggar. Karena Negara Republik Indonesia merupakan negara yang herd sarkan atas hukum maka setiap persoalan yang menyangkut pelaks anaan hak dan kewajiban para warga negara harus berdasarka n atas hokum yang berlaku. Demikian pula halnya dengan perjanjian yang dibuat antara seorang anggauta masya rakat dengan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan mengalihkan resiko yang di hadapi seseorang yang di timbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak di harapkan terjadi kepada orang lain ( perusahaan asuransi) yang bersedia untuk mengganti kerugian. Di mana dalam perjanjian tersebut para pihak saling memberikan prestasinya. Tertanggung berkewajiban membayar premi kepada penanggung dan. Penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi apabila peristiwa tak tentu tersebut terjadi. Dalam perjanjian asuransi mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian tujuan dari hukum untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terlaksana."

"ABSTRAKAsuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. Bentuk mutual tersebut sering mengakibatkan permasalahan keuangan bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sejak Krisis Hindia Belanda pada tahun 1922 hingga saat ini. Sebagai upaya restrukturisasi terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Otoritas Jasa Keuangan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama, yang mana dalam Pasal 48 ayat (3) peraturan tersebut dinyatakan bahwa demutualisasi merupakan salah satu upaya penyehatan keuangan bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual?; 2. Apakah bentuk badan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam perusahaan asuransi? Pada akhirnya, telah diperoleh kesimpulan bahwa demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual, dan bentuk badan hukum yang tepat bagi perusahaan asuransi adalah Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 perlu mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif.

---

ABSTRACTAsuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 is the only mutual insurance company in Indonesia. The form of mutual insurance company often lead to financial problems to Asuransi Jiwa Bumiputera Bumiputera 1912 since the Dutch East India Crisis in 1922 until now. As a financial restructuring effort, Indonesia Financial Services Authority established a regulation named Regulation of Indonesia Financial Services Authority No. 1/POJK.05/2018 concerning Financial Health for a Mutual Insurance Company, in which Article 48 number (3) stated that demutualization is one of the financial restructuring effort for the mutual insurance company. According to those conditions, there are two main issues: 1. Is demutualization an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company?; 2. What form of legal entity is appropriate to be applied in an insurance company? Eventually, it has been concluded that the demutualization is an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company, and the appropriate form of legal entity to be applied in an insurance company is a Limited Liability Company. Thus, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 should change its form of legal entity to a Limited Liability Company. This research uses the normative juridical approach."

"Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) merupakan suatu jenis produk asuransi yang menggabungkan antara manfaat pertanggungan dengan manfaat investasi. Sejak mulai dipasarkan, PAYDI telah menimbulkan berbagai permasalahan. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi kasus perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar akibat kegagalan investasi dalam PAYDI. Akibatnya, pemegang polis PAYDI seringkali berada dalam posisi yang rentan. Untuk itu, penting untuk melihat langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatur penjualan PAYDI yang aman di Indonesia. Oleh sebab itu, skripsi ini akan meneliti sejauh mana regulasi yang berlaku di Indonesia telah mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang menjual PAYDI. Selain itu, akan dilakukan juga perbandingan regulasi dengan negara lain khususnya India dan Korea Selatan yang mengatur mengenai hal serupa untuk dijadikan referensi bagi regulasi di Indonesia. Pada skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan bahan pustaka. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat sejumlah kekosongan hukum dan ketentuan yang longgar dalam regulasi di Indonesia mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang menjual PAYDI. Maka, Indonesia perlu untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini guna mencegah terjadinya kasus gagal bayar polis PAYDI dan menjamin hak-hak pemegang polis.

---

Investment Linked Product (PAYDI) is a type of insurance product that combines insurance benefits with investment benefits. Since it began to be marketed, PAYDI has caused various problems. In Indonesia alone, there are many cases of insurance companies experiencing defaults due to investment failures in PAYDI. As a result, PAYDI policyholders are often put in a vulnerable position. For this reason, it is important to see what steps have been taken to regulate the safe trading activity of PAYDI in Indonesia. Therefore, this thesis will examine the extent to which the applicable regulations in Indonesia have regulated the financial health of insurance companies that sell PAYDI. In addition, it will also compare regulations with other countries, especially India and South Korea, which regulate similar matters to serve as a reference for regulations in Indonesia. In this thesis, the research method used is normative juridical where the author will conduct research based on library materials. After conducting the research, the author concludes that there are still several legal gaps and loose provisions in Indonesian regulations regarding the financial health of insurance companies that sell PAYDI. Therefore, Indonesia needs to revise the current laws and regulations to prevent the occurrence of PAYDI policy defaults and guarantee the rights of policyholders."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada perusahaan ndash; perusahaan asuransi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deksriptif dan analisis data dengan membandingkan antara indikator ndash; indikator pada POJK No. 2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan tata kelola yang baik.Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa indikator yang masih belum memenuhi ketentuan pada beberapa perusahaan asuransi. Namun, analisis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi di Indonesia sebesar 64 telah memenuhi ketentaun praktik tata kelola pada dengan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Selain itu penelitian ini juga menguji korelasi antara skor tata kelola perusahaan asuransi dengan ROA dan ukuran perusahaan. Hasil uji korelasi ini menunjukkan bahwa skor tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ukuran perusahaan.

---

The purpose of this study is to review the implementation of POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company in Indonesia. The research method used are descriptive analysis and data analysis comparing between the indicators based on POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company with the suitability of application of good corporate governance by company.

Based on analysis of implementation of good corporate governance there are several indicators that still not meet the regulations yet by some insurance company. However, the results obtained in this study indicate that 64 insurance company in Indonesia has meet the regulations according to POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance in the insurance company. In addition, this study also examines the correlation between the score of corporate governance with ROA and firm size. The results of this correlation test indicate that corporate governance scores have no significant effect with ROA and firm size. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal yang terdiri dari NPF, RCA, CAR, FDR NIM dan faktor eksternal yang terdiri dari inflasi dan SBI terhadap tingkat bagi hasil deposito Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat.Upaya untuk meningkatkan kinerja investasi deposito DPLK Muamalat yaitu dengan mencari tingkat bagi basil yang maksimal di bank syariah. Agar hasilnya maksimal, tentunya pergerakan hasil investasi harus terus dikontrol dan juga memperhatikan pergerakan investasi DPLK yang lain. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini agar tidak terjadi perpindahan nasabah/peserta yang akan berakibat berkurangnya modal pada DPLK Muamalat.Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil DPLK diantaranya yaitu FDR dengan tingkat pengaruh yang cukup tinggi. Jika secara individual, variabel-variabel lain tidak mempunyai pengaruh yang signifikan akan tetapi jika secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan.

---

This research is to find internal factor which consist of NPF, ROA, CAR, FDR, NIM and also internal factor which consist of inflation, SBI and how their influence to profit sharing from deposit financial fund of muamalat pension institution.

To increase the work of deposit in DPLK muamalat investment, we have to find the maximum profit sharing rate in syariah banking. These movements from investment have to be notice and also the other DPLK muamalat investment, in order to get maximum result. This action is to detect as soon as possible, the volatility of customers which cause capital loss in DPLK muamalat.

From this research, there is some factor which influence DPLK profit loss sharing rate, one of them is LDR with showing high correlation in individuality. Thus, the others variable have not significantly correlated but they will correlate significantly together on the same time."

"ABSTRAKSalah satu fungsi Lembaga Penjamin Simpanan LPS adalah menjamin dana masyarakat yang tersimpan di perbankan. Bank-bank peserta penjaminan harus membayar premi, yang selama ini besarnya sama flat untuk semua. Premi jenis ini memiliki beberapa kelemahan, seperti terjadinya pengalihan risiko risk shifting , subsidi silang cross subsidy , investasi berisiko tinggi excessive risk-taking , dan itikad bisnis yang buruk moral hazard . Berbagai model telah dikembangkan untuk mendukung penggunaan premi yang berbasiskan risiko risk based . Namun semua pendekatan tersebut menggunakan data informasi pasar, sehingga hanya efektif digunakan untuk bank-bank yang sahamnya diperdagangkan secara aktif di bursa efek.Penelitian ini mengusulkan metode perhitungan premi penjaminan simpanan berbasiskan risiko, yang dapat diterapkan untuk semua bank di Indonesia, baik yang sahamnya sudah terdaftar listed di bursa efek, maupun yang belum. Besarnya premi berbasiskan risiko yang seharusnya dibebankan kepada masing-masing bank dihitung dengan model discrete lower barrier option Wibowo, 2007 . Pada pendekatan ini evaluasi nilai aset -dan penutupan bank yang bermasalah- tidak perlu menunggu saat kewajiban liability jatuh tempo. Nilai pasar dari aset bank yang menjadi masukan utama dari model ini diestimasikan dengan menggunakan model arus kas Cooperstein, Pennacchi, dan Redburn 1995 , sementara volatilitasnya diestimasi dengan menggunakan prosedur iterasi Loeffler dan Posch 2007 . Perbedaan tarif premi antar bank kemudian diperiksa kesesuaiannya dengan perbedaan karakteristik serta rasio-rasio keuangan yang menjadi proxy dari risiko bank

---

ABSTRACTOne function of the Indonesian Deposit Insurance Corporation Lembaga Penjamin Simpanan ndash LPS is to provide insurance to public funds deposited in banks. Banks in Indonesia must participate in the insurance program, which premium has sofar been set equal for all flat rate . This type of premium is known to have several drawbacks, such as causing risk shifting and cross subsidy, as well as encourage bankers to involve in excessive risk taking and moral hazard. Various models have been developed to support use of risk based premiums, in which banks are charged based on their individual risks. Those approaches, however, are based primarily on stock market information. They are thus applicable only for the banks whose shares are actively traded in the stock exchange.This research proposes an alternative method to calculate risk based insurance premium which can be applied to all banks in Indonesia, including those whose shares have not been listed on the market. The varying premiums which should be charged to each bank are calculated with a discrete lower barrier option model Wibowo, 2007 . This model allows that evaluation of bank asset value ndash and decision to close a default bank may be effected at times not coincide with maturity of its liabilities. The model uses market value of bank assets as its primary input, which shall be estimated using a cash flow model set forth by Cooperstein, Pennacchi, and Redburn 1995 . Asset rsquo s volatility as secondary input is estimated using iterative procedure proposed by Loeffler and Posch 2007 . Variation in premium rates between banks have then been reviewed for their correlations with their different characteristics and financial ratios as proxy of the banks rsquo risk."

"Skripsi ini membahas mengenai lembaga penjamin pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. dalam rangka perlindungan terhadap pemegang polis, lembaga penjamin pemegang polis berfungsi melindungi kepentingan pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan bayar, meskipun demikian, di Indonesia sampai sekarang belum dibentuk lembaga yang dimaksud meski sudah diamanatkan Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan meneliti bagaimanakah perbandingan ketentuan perlindungan terhadap tertanggung dan pemegang polis yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. kemudian juga bagaimanakah lembaga penjamin pemegang polis di Singapura yang telah menjalankan program penjaminan polis seperti yang diamanatkan oleh Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-nomatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah mekanisme perlindungan pemegang polis antara UU No. 2 Tahun 1992 dengan UU No.40 Tahun 2014 tidak memiliki perbedaan jauh. Hanya terdapat perbedaan dalam hal nomenklatur dan persyaratan formil saja. Kemudian di Singapura lembaga penjamin pemegang polis terlembaga menyatu dengan lembaga penjamin simpanan dengan nama Singapore Deposit Insurance Corporation dengan membentuk PPF Life Fund dan PPF General Fund untuk melindungi pemegang polis.

---

This thesis discusses policyholder deposit insurance corporation for protection of insurance company customers. in regards to protect the policyholder, policyholder deposit insurance corporation serves to protect the interests of the policyholder if the insurance company fails to pay. however, Indonesia has not been establish institution that previously mentioned despite Insurance Law have already mandated. Based on this, first the author will examine how the comparison of provisions of protection against the insured and policyholders between which set in Law No.2 of 1992 with Law No. 40 of 2014. Second, how institution of policyholder protection in Singapore who has run the policy guarantee program just as mandated by Article 53 of Law no. 40 Year 2014.

This thesis research using juridical normative research method with approach of legislation, concept, and analysis. The result of this research is protection mechanism of policy holder between Law no. 2 of 1992 with Law No.40 of 2014 does not have much difference. The differences only in nomenclature and formal requirements. Then in Singapore the institutional policy guarantor institution integrates with the deposit insurance agency under the name Singapore Deposit Insurance Corporation by establishing PPF Life Fund and PPF General Fund to protect policyholders."

"Tesis ini membahas tentang lembaga pengawas PT Asabri (Persero) dengan pokok permasalahan 1. Apakah lembaga yang mengawasi PT Asabri (Persero) saat ini sudah sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UUP) dan 2. Apa dampak hukumjika lembaga yang mengawasi PT Asabri (Persero) saat ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUP. Metode penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif, dengan data sekunder dan teori kewenangan. Hasil yang diperoleh ialah pengaturan tentang lembaga pengawas PT Asabri (Persero)tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUP. OJK adalah lembaga pengawas perusahaan asuransi, sementaraa lembaga yang mengawasi PTAsabri (Persero) saat ini bukan hanya OJK tetapi juga Kementerian Pertahanan dan Keamanan serta Kementerian Keuangaan dan juga BPK. Pengaturan tentang lembaga pengawas PT. Asabri (Persero) ini berdampak pada koordinasi antar lembaga pengawas dan regulasi yang saling tumpang-tindih yang mengakibatkan pengawasan menjadi kurang baik dan efektif. Saran dari penelitian ini adalah pengaturan lembaga pengawas PT Asabri (Persero) seharusnya mengacu kepada UUP. Jika Itjen Kemenhan dan Kementerian Keuangan tetap perlu ditunjuk sebagai lembaga pengawas, maka OJK diatur sebagai pengawas utama dengan kewenangan koordinasi

---

This thesis discusses the supervisory agency PT Asabri (Persero) with the main problem 1. Is the institution that supervises PT Asabri (Persero) currently in accordance with the provisions of Article 57 paragraph (1) of Act Number 40 of 2014 concerning Insurance (UUP) and 2. What is the legal impact if the

institution that supervises PT Asabri (Persero) is currently not in accordance with the provisions of Article 57 paragraph (1) of UUP. The research method used is normative juridical, with secondary data and theory of authority. The result obtained was that the regulation regarding the supervisory agency PT Asabri

(Persero) was not in line with the provisions of Article 57 paragraph (1) of UUP. OJK is the supervisory agency for insurance companies, while the institution that supervise PT Asabri (Persero) is currently not only OJK but also the Ministry of

Defense and Security as well as the Ministry of Finance and also the BPK. Regulations regarding the supervisory agency of PT. Asabri (Persero) has an

impact on the coordination between supervisory agencies and overlapping regulations which results in poor and effective supervision. The suggestion from

this research is that the regulation of the supervisory agency PT Asabri (Persero) should refer to the UUP. If the Inspectorate General of the Ministry of Defense and the Ministry of Finance still need to be appointed as the supervisory agency, then the OJK is regulated as the main supervisor with the coordination authority."