Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan bukti audit yang diperlukan dalam pemeriksaan laporan keuangan DPLK PQR sehingga auditor dapat menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, keadaan keuangan dan informasi mengenai aktiva bersih DPLK PQR pada tanggal akhir suatu periode laporan keuangan serta perubahan aktiva bersih, hasil usaha dan arus kas pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Evaluasi tersebut dilakukan setelah auditor melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, atas bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penelitian untuk skripsi ini berupa studi kasus yang membandingkan teori dan praktek, studi kepustakaan, observasi, dan berupa tanya jawab dengan pihak yang berwenang dalam DPLK tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa masalah utama yang dihadapi oleh manajemen DPLK PQR adalah hubungan antar bagian yang kurang terkoordinasi, dalam hal ini bagian Akuntansi dengan bagian Kepesertaan serta bagian Akuntansi dengan bagian Investasi, sehingga laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bagian Akuntansi memiliki nilai yang berbeda dengan data yang dimiliki oleh bagian Kepesertaan dan Investasi. Selain kurangnya koordinasi, keadaan tersebut juga disebabkan kondisi staf yang kurang kompeten. Untuk mengatasi kendala tersebut, bagian Kepesertaan dan Investasi harus melaporkan data-data yang dimilikinya kepada bagian Akuntansi secara periodik, dan jika terdapat ketidaksesuaian dengan data yang dimiliki oleh bagian Akuntansi, rekonsiliasi harus segera dilakukan antara pihak-pihak terkait. Sudah saatnya DPLK PQR memiliki sumber daya manusia yang kompeten sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan."

" ABSTRAK Pemerintah telah bertekad menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar utama penerimaan negara, untuk menbiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Untuk mencapai maksud tersebut terus diupayakan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, terakhir dengan Undang-Undang No. 9, No. 10, No.11, dan No. 12 tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995. Sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang disempurnakan tersebut tetap seperti tahun sebelumnya yaitu Sistem Self Assessment yang dilengkapi dengan Sistem Withholding Tax, dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang pada dasarnya dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri. Tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Agar Sistem Self Assessment dapat berjalan seperti yang diharapkan, diperlukan peningkatan pengawasan kepada para Wajib Pajak, terutama dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian di KPP Jakarta Kebon Jeruk ternyata pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan telah memberikan kontribusi yang paling besar pada upaya peningkatan penerimaan PPh Badan KPP Jakarta Kebon Jeruk, sehingga pemeriksaan kepada para Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Agar pemeriksaan pajak berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan analisis SWOT guna menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dipilih dalam menentukan strategi dan langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan. Wajib Pajak yang tidak patuh mendapat prioritas untuk diperiksa, sedangkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang relatif lebih patuh dilakukan secara selektif. Untuk itu diperlukan deregulasi terhadap aturan penyelesaian SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang selama ini harus dilakukan melalui pemeriksaan. Dengan peningkatan kinerja pemeriksaan ternyata telah meningkatkan penerimaan PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang. "

"ABSTRACTSkripsi ini membahas bagaimana auditor mengevaluasi kecukupan bukti audit. Bukti audit akan mendasari auditor dalam menyusun opininya. Analisis bukti audit meliputi prosedur yang dilakukan selama proses audit, jenis bukti audit yang diperoleh serta hasil audit. Semua bahasan diatas akan dibahas dalam sebuah kerangka studi kasus di Perusahaan Asuransi Kerugian, PT EFG Tbk, dengan pembatasan pada siklus klaim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti audit masih kurang maksimal dalam pengumpulannya.

---

ABSTRACTThis paper discusses how auditors evaluate the adequacy of audit evidence. Audit evidence as underlying matters in preparing its opinion. Analysis of audit evidence includes procedures performed during the audit process, types of audit evidence obtained as well as audit results. All of the above will be discussed in a framework a case study in General Insurance Company, PT EFG Tbk, with restrictions on the claim cycle. The results of the study indicate that audit evidence is still less than the maximum results."