Ditemukan 142640 dokumen yang sesuai dengan query
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1990
S17982
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hanesa Alamanda Ganes
"Zat-zat berbahaya dalam barang elektronik berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Perusahaan elektronik harus beradaptasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mematuhi peraturan pemerintah. Memastikan tidak adanya zat berbahaya dalam produk memerlukan keterlibatan seluruh rantai pasokan, dengan pemasok memainkan peran penting sebagai penghubung awal dalam proses tersebut. Memilih pemasok yang paling sesuai dapat menjadi tantangan, membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai kriteria untuk mengidentifikasi pemasok hijau yang optimal bagi perusahaan. Untuk memfasilitasi pemeringkatan pemasok yang efektif, berbagai alat Multi-Criteria Decision Making (MCDM) dapat digunakan. Dalam penelitian ini, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Other Preferences by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan proses pemilihan pemasok. Temuan penelitian mengungkapkan tiga kriteria utama dan 14 subkriteria untuk memilih pemasok ramah lingkungan dalam kondisi aktual PT XYZ. Pendapat para ahli menunjukkan bahwa kriteria lingkungan memiliki tingkat kepentingan tertinggi, diikuti oleh faktor sosial dan ekonomi. Di antara subkriteria tersebut, para ahli memprioritaskan pemilihan pemasok berdasarkan kepatuhan mereka terhadap persyaratan produk hijau. Model yang diusulkan di penelitian ini diterapkan untuk mengevaluasi kriteria pemilihan pemasok hijau, yang menghasilkan peringkat yang mempertimbangkan jarak masing- masing pemasok dari solusi ideal positif dan negatif.
Hazardous substances in electronics pose potential risks to human health and the environment. Electronics companies must adapt and make the necessary adjustments to raise public awareness and comply with government regulations. Ensuring the absence of hazardous substances in products requires the involvement of the entire supply chain, with suppliers playing an essential role as the initial link in the process. Choosing the most suitable supplier can be challenging, requiring careful consideration of various criteria to identify the optimal green supplier for the company. To facilitate effective supplier ranking, various Multi-Criteria Decision Making (MCDM) tools can be used. In this study, Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Other Preferences by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) were used as tools to enhance the supplier selection process. The research findings revealed three main criteria and 14 sub-criteria for selecting green suppliers under the actual conditions of PT XYZ. Expert opinions showed that environmental criterion has the highest level of importance, followed by social and economic factors. Experts prioritized supplier selection among the sub-criteria based on their compliance with the green product requirements. The proposed model in this study is applied to evaluate the green supplier selection criteria, which results in a ranking that considers each supplier's distance from the positive and negative ideal solutions."
Depok:
2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nursam Widyanto
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Luluk Fitriyana
"Hambatan teknis perdagangan atau Technical Barrier to Trade (TBT) berupa kebijakan teknis dan standar mutu yang diterapkan oleh Indonesia terhadap negara partner untuk impor produk elektronika rumah tangga. Dalam rangka untuk perlindungan konsumen dalam negeri dari produk impor sehingga perlu diterapkannya regulasi untuk komoditi tersebut. Penerapan kebijakan pelabelan dan standar mutu produk elektronika dapat berpengaruh menghambat perdagangan atau mendorong perdagangan. Penelitian ini menggunakan indeks frekuensi untuk mengukur hambatan teknis berupa kewajiban pelabelan dan SNI wajib yang diterapkan Indonesia pada periode 2000-2013. Secara umum, indeks frekuensi dari kebijakan pelabelan dapat menghambat impor produk elektronika untuk komoditi pompa air, kipas angin dan setrika listrik, sementara pada produk audio/video impor meningkat. Sedangkan SNI wajib mendorong impor produk kipas angin dan setrika listrik, namun pada produk pompa air dapat menurunkan impor.
Technical Barrier to Trade (TBT) as forms of technical policy and standards applied by Indonesia to exporter countries for imports of home appliance electronics products. Implementation of labeling regulations and mandatory standards due to consumers protection from imported products. Labeling and standards of eletronics product can inhibit or encourage trade. In this study, using a frequency index to measure technical barriers in the form of labeling obligations and SNI are applied to Indonesia in the period 2000-2013. In general, the frequency index of labeling policies restricting imports of electronics products, for water pump, electric fan and electric iron, however increasing import of audio/video product. Meanwhile SNI promote imports for electric fan and iron, but reducing import of water pump products."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44235
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1985
S17240
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mahzanul
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rizki Risdayani
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengumuman kebijakan devaluasi mata uang Yuan (Tiongkok) yang dilakukan oleh People's Bank of China (PBoC) atau Bank Sentral Tiongkok yang diumumkan pada tanggal 11 Agustus 2015 terhadap abnormal return saham dan dampaknya pada setiap sektor industri dari 9 (sembilan) sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode event study yang terdiri dari 133 estimation period dan 31 hari event period atau event window (t-15, t=0, dan t+15). Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari pengumuman devaluasi mata uang Yuan (Tiongkok), kedua terdapat abnormal return yang heterogen pada setiap sektor industri dari 9 (sembilan) sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa signifikansi hanya terdapat pada sektor Trade & Service t = 0 atau pada saat hari terjadi pengumuman devaluasi mata uang Yuan (Tiongkok).
This study aims at analyzing the impact of policy announcements devaluation of the Yuan (China) currency conducted by the People's Bank of China (PBoC), or the Central Bank of China, which was announced on August 11, 2015 on the abnormal stock return and its impact on each of the 9 (nine) sectors of the industry listed in the Indonesia Stock Exchange. This study uses event study consisted of 133 estimation period and 31-day event or event window period (t-15, t = 0 and t + 15). The research found that first, there is no significant abnormal returns on the announcement day of the devaluation of the Yuan (China), Secondly there is a heterogeneous abnormal return in each of 9 the (nine) sectors listed in the Indonesia Stock Exchange. The results also showed that they are only significant in the Trade & Service sector t = 0 or on the announcement day of the devaluation of Yuan (China) currency."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Syaiful Aldiansyah
"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kebijakan devaluasi mata uang franc CFA oleh Prancis pada 1994. Mata uang yang dibentuk pada 1945 tersebut masih digunakan oleh empat belas negara bekas koloni Prancis di Afrika Subsahara sampai saat ini. Pembentukan mata uang tersebut awalnya bertujuan membantu Prancis memulihkan ekonominya selama periode dan pasca-PD II. Memasuki periode dekolonisasi pada 1960-an, sistem mata uang CFA mendapatkan tantangan dari kaum nasionalis di negara-negara koloni Prancis namun mata uang tersebut tetap bertahan. Metode sejarah dalam artikel ini digunakan untuk menjelaskan periodisasi pembentukan mata uang CFA serta cara kerja sistem mata uang yang digunakan oleh Prancis guna mengikat negara-negara CFA agar kuasa Prancis tetap bertahan. Pendekatan decolonization studies digunakan untuk melihat bagaimana politik dekolonisasi yang dijalankan oleh Prancis terhadap negara bekas koloninya pada 1960-an membuat kuasa Prancis tetap kuat atas wilayah negara bekas koloninya meskipun kemerdekaan sudah diraih. Faktor internal (kekeringan, industrialisasi yang masif, ketidakstabilan politik, dan kurangnya SDM untuk mengatur negara) dan faktor eksternal (menurunnya harga biji besi, minyak bumi, komoditas ekspor) menjadi faktor pendorong negara-negara CFA untuk menyetujui kebijakan sepihak tersebut. Hasil dari kebijakan tersebut membuat kinerja ekonomi negara-negara CFA mengalami penurunan selama beberapa tahun. Meskipun pada akhirnya ekonomi di kawasan tersebut meningkat, namun kebijakan devaluasi tetap membuktikan masih kuatnya pengaruh Prancis terhadap negara-negara bekas koloninya.
This article aims to explain the factors driving France's policy of devaluing the CFA franc in 1994. The currency that was formed in 1945 is still used by fourteen former French colonies in Sub-Saharan Africa to this day. The formation of the currency was originally intended to help France recover its economy during and after World War II. Entering the decolonization period in the 1960s, the CFA currency system was challenged by the nationalists in the French colonies, but the CFA currency persisted. The historical method in this article is used to explain the periodization of the formation of the CFA currency as well as the currency system used by France to bind the CFA countries so that French power remains. The decolonization studies approach is used to see how the decolonization politics carried out by France against its former colonies in the 1960s made France maintain strong control over the territories of its former colonies even though independence had been achieved. Internal factors (drought, massive industrialization, political instability, and lack of human resources to manage the country) and external factors (decreased prices of iron ore, oil, export commodities) became the driving factors for CFA countries to agree to this unilateral policy. As a result of this policy, the economic performance of CFA countries has decreased for several years. Although in the end the economy in the region improved, the devaluation policy still proved the strong influence of France on the countries of its former colonies."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Shirly Palupi Setiawan
"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa efek perang nilai tukar secara keseluruhan di negara - negara berkembang melalui survei studi. Studi ini juga menginvestigasi efek devaluasi dalam jangka pendek terhadap neraca perdagangan secara empiris. Model regresi digunakan dalam menganalisa hubungan antara nilai tukar dan neraca perdagangan untuk membuktikan hipotesa Kurva J dengan menggunakan panel data dari 8 negara - negara berkembang dalam periode 2000 - 2016. Negara - negara tersebut yang terdiri dari Venezuela, Brazil, China, Iran, Congo, Malaysia, Philippines, and Uruguay diklasifikasikan berdasarkan rezim nilai tukar. Hasil studi menunjukkan bahwa efek jangka pendek devaluasi berdampak buruk terhadap neraca perdagangan disebabkan oleh tingginya ketergantungan imported inputs dalam produksi barang ekspor pada negara - negara berkembang.
This paper presents a survey study reviewing the overall effects of currency wars in developing countries. The study also investigates the short run effects of devaluation on trade balance particularly in an empirical study. A regression model is established to analyse the relationship between exchange rates and the trade balance in verifying the J-curve hypothesis by using a panel data of eight developing countries for the period 2000 - 2016. These countries, which consist of Venezuela, Brazil, China, Iran, Congo, Malaysia, Philippines, and Uruguay, are classified based on their exchange rate regimes. The findings indicate that the short run effects of devaluation lead to a worsening in trade balance due to most of developing countries are highly dependence on imported inputs in their production of exports."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia , 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sawitri Supardi Sadarjoen
Jakarta: Kompas, 2005
155.904 SAW j
Buku Teks Universitas Indonesia Library